Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerapan sistem pemilihan dengan elektronik atau dikenal dengan e-voting yang mulai banyak diterapkan menggantikan sistem pemilihan secara tradisional masih memiliki masalah utama dalam tingkat hasil kepercayaan. Sistem pemilihan dengan elektronik sangat rentan terhadap isu manipulasi seperti perubahan hasil pemilihan karena peretasan hingga perubahan hasil yang dilakukan oleh pembuat sistem pemilihan. Salah satu perubahan yang disengaja oleh pembuat sistem terjadi akibat adanya penentuan dan pengambilan keputusan hingga skema penyimpanan data yang masih bersifat terpusat atau centralized. Sistem terpusat dalam sebuah jaringan mengakibatkan sumber data berasal dari satu pihak memiliki hak untuk menyimpan hingga mengatur sumber data. Isu kepercayaan yang diakibatkan oleh sistem distribusi data secara terpusat dapat diatasi dengan menyebarkan data dalam jaringan sistem. Blockchain adalah buku besar terdistribusi atau distributed ledger, dimana setiap pihak dalam jaringan memiliki sumber data yang sama. Blockchain mulai popular digunakan sejak Bitcoin sebagai salah satu produk pertama blockchain oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2009. Blockchain sebagai distributed ledger mengakibatkan data yang tersimpan dalam blockchain mustahil dapat diubah. Blockchain memiliki keunggulan yaitu decentralized dimana seluruh pihak memiliki hak yang sama dan tidak ada salah satu pihak yang memiliki hak dan kewenangan melebihi pihak lainnya. Ethereum adalah salah satu blockchain dengan keunggulan adanya kontrak pintar atau smart contract. Dengan smart contract, sebuah transaksi dapat diproses jika sudah memenuhi aturan dan perjanjian yang telah ditentukan oleh kontrak yang dibuat.

---

The implementation of an electronic voting system, known as e-voting, which has begun to be widely applied in place of traditional electoral systems, still has a major problem in the level of trust results. Electronic voting systems are very vulnerable to manipulation issues such as changes in election results due to hacking to changes in results made by the electoral system maker. One of the deliberate changes made by the system maker is due to the determination and decision making until the data storage scheme is still centralized or centralized. Centralized systems in a network result in data sources coming from one party having the right to store to manage data sources. The issue of trust caused by a centralized data distribution system can be overcome by spreading data in a system network. Blockchain is a distributed ledger, where every party in the network has the same data source. Blockchain began to be popularly used since Bitcoin as one of the first blockchain products by Satoshi Nakamoto in 2009. Blockchain as a distributed ledger makes data stored in the blockchain impossible to change. Blockchain has the advantage of being decentralized where all parties have the same rights and no one party has rights and authority over other parties. Ethereum is one of the blockchain with the advantage of smart contracts. With a smart contract, a transaction can be processed if it meets the rules and agreements that have been determined by the contract made."

"Pemilihan gubemur secara langsung yang telah dilakukan oleh Provinsi Lampung adalah wujud dari menjadikan Lampung sebagai model demokrasi, untuk itu calon gubemur bersalng untuk mendapatkan sebanyak mungkin pemilihnya dalam bentuk kampanye dan membentuk pencitlaan positif mengenai bagaimana sosok pemimpin yang diinginkan rakyat melalui gaya kepemimpinan yang dimiliki masing-masing calon sehingga mampu mempengaruhi keputusan memilih masyarakat, untuk memilih pemimpin terbaik bagi Provinsi Lampung. Untuk itu penelitian ini mencoba untuk menjawab apakah ada pengaruh kampanye politik dan gaya kepemimpinan terhadap keputusan memilih, apakah j uga ada pengaruh kampanye politik terhadap keputusan memilih dan apakah ada pengaruh gaya kepemimpinan terhadap keputusan memilih masyarakat pada pernilihan Gubernur Lampung 2008. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih jauh pengaruh kesernuanya itu dengan keputusan memilih masyarakat. Steinberg (1981, h.12-20) merumuskan bahwa kampanye politik adalah sebuah usaha public relarions yang bertujuan untuk membujuk dan merangsang perhatian pemilih terdaftar, termasuk foating voters serta pendukung lawan, untuk memilih calon atau pasangan calon tertentu. Ada empat teknik kampanye, yakni door-to-door (pintu-ke-pintu), group discussion (kelompok diskusi), indirecl mass campaign (kampanye massa yang tidak langsung), dan direct mass campaign (kampanye massa yang langsung). Gaya kepemimpinan adalah suatu pola yang-konsisten yang kita tunjukkan dan diketahui oleh pihak lain ketika kita berusaha mempengaruhi kegiatan-kegiatan orang lain (Thoha, 2004, h.76). Penulis menggunakan tiga dimensi kepemimpinan William J Reddin yang menambahkan efektivitas dalarn modelnya yaitu ada gaya kepemimpinan yang efektif dan tidak efektii Gaya kepemimpinan yang efektif yaitu : Bureucrat, Developer, Benevolent Autocrat, dan Executive. Sedangkan gaya kepemimpinan yang tidak efektif yaitu:Deserter; Misionary, Autocrat, dan Compromiser. Penelitian ini memakai metode yang sifat explanatory reseafch,dengan pendekatan kuantitatit; menggunakan teknik statistik regresi linier- berganda (Mulnple Linear Regression) dari hasil uji F dan uji t ternyata acfa pengaruh secara bersamaan antara variabel kampanye politik (Xl) dan gaya kepernimpinan (X2) terhadap variabel keputusan rnemilih. (Y), ada pengaruh antara variabel kampanye politik (Xl) terhadap variabel keputiisan memilih (Y) dan terakhir ada pengaruh antara variabel gaya kepemimpinan (X2) terhadap variabel keputusan memilih (Y).

---

Direct election of govenor which had been conducted in Lampung Province was a form of' making Lampung as a democracy model. For that reason, govenor candidates had to compete to get as many as potential electors in campaign and formed positive image about the leader wanted by society through their leadership style. The candidates hoped they could influence society voting decision to choose the best leader for Lampung Province. This research tries to answer whether there are influence of political campaign and leadership style simultaneously to society voting decision, influence of political campaign partially to society voting decision, and influence of leadership style partially to society voting decision, in 2008 Lampung Governor Election. Steinberg (1981, h.12-20) formulated political campaign as a public relation effort to persuade and stimulate attention of listed elector, including floating voters and also opponent supporter, to choose a certain candidate couple or a certain candidate. There are four campaign techniques, namely door-to-door, discussion group, indirect mass campaign, and direct mass campaign. Leadership style is a consistent pattern, which we exposed and known by other people, when we try to influence others activities (Thoha, 2004, h.76). Researcher uses three leadership dimensions by William J. Reddin. Reddin enhances effectiveness in its model by categorizing leadership style to effective leadership style and ineffective leadership style. Including in effective leadership style are Bureaucrat, Developer, Benevolent Autocrat, and Officer. While ineffective leadership style contains: Deserter, Missionary, Autocrat, and Compromiser. This research uses explanatory research with quantitative approach, using statistical technique of Multiple Linear Regression. The result of F test and t test shows that there are influence of political campaign (Xl) and leadership style (X2) simultaneously to society voting decision (Y), influence of political campaign (Xl) partially to society voting decision (Y), and influence of leadership style (X2) partially to society voting decision (Y), in 2008 Lampung Govemor Election."

"Tesis ini membahas kesiapan penerapan E-voting dan E-proxy di pasar modal Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai subjek penelitian. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) adalah lembaga yang memperoleh izin dari Bapepam-LK (sekarang OJK) sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. KSEI berfungsi untuk untuk menyediakan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian transaksi Efek yang teratur, wajar, dan efisien. Untuk efek dalam bentuk saham, setiap saham yang diterbitkan oleh Emiten memiliki satu suara, kecuali jika anggaran dasar perusahaan menentukan sebaliknya. Pemegang saham berhak menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham untuk menggunakan hak pilihnya. RUPS diselenggarakan di tempat kedudukan Emiten atau di tempat Emiten melakukan kegiatan usahanya berdasarkan anggaran dasar. Untuk perusahaan publik, RUPS dapat diselenggarakan di daerah domisili bursa efek tempat saham Emiten terdaftar. Berdasarkan analisis studi kasus ini, didapatkan bahwa penerapan E-voting dan E-proxy di pasar modal Indonesia dapat meningkatkan efisiensi pasar modal Indonesia dan partisipasi pemegang saham dalam RUPS.

---

The main purpose of this research is examining possibility implementation of E-voting and E-proxy in Indonesia capital market. This research using case study method, with PT Kustodian Sentral Efek Indonesia as subject of research. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) is an institution licensed by Bapepam-LK (is now OJK) as a central securities depository. KSEI serves to provide regular, fair, and efficient securities custodian and securities transaction settlement services. For securities in the form of shares, every share issued by a securities issuer has one vote, unless the articles of association of the company determine otherwise. The shareholder is entitled to attend the general meeting of shareholders to exercise his/her voting rights. The RUPS shall be held at the place of domicile of the company or at the place of the company conducting its business activities based on the article of association. For a public company, RUPS may be held at the domicile of the stock exchange where the company's shares are listed. Based on the analysis of this case study, it was found that the application of E-voting and E-proxy in the Indonesia capital market could improve the efficiency of the Indonesia capital market and the participation of shareholders in the RUPS."

"Perkembangan teknologi informasi mendorong perkembangan aplikasi berbasis internet. Pada sistem electronic voting yang menggunakan sistem otentifikasi yang terdapat pada ASP.NET akan memberikan keamanan dari sisi hak akses yang dimiliki pengguna. Dengan mengimplementasikan algoritma rijndael pada sistem otentifikasi akan memberikan sisi aman dari inputan data yang diharapkan dalam pengambilan suara pada sistem electronic voting. Penggunaan hash algoritma SHA 512 yang dapat mengeksekusi enkripsi dan dekripsi data dapat dimanfaatkan karena tidak memakan waktu yang terlalu lama yaitu 5,35 ms untuk enkripsi dan 1,868 ms untuk dekripsi serta memiliki keunggulan diantara hash algoritma yang lain yang digunakan dalam skripsi ini.

---

The development of information technology encourages the development of internet based application. In electronic voting system that used ASP.NET as the authentication system, the user will have more freedom to access the data. Implementation of the rijndael algorithm in authentication system will give more protection in data input when the vote is held on the electronic voting system.Has algorithm SHA 512, which can done some encryption and decryption, will be used because it don't take much time with 5,35 ms for encryption and 1,868 ms for decryption and have an excess in comparassion with other hash algorithm that will be used in this undergraduate thesis."

"Penulis tertarik untuk meneliti perilaku tidak memilih pada pemilu presiden tahap pertama karena pemilu presiden baru pertama kali diselenggarakan di Indonesia, sehingga diasumsikan masyarakat masih antusias untuk memilih calon pemimpin mereka. Namun pada kenyataannya ada sebagian masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan dalam tesis ini adalah mengapa sebagian masyarakat Jakarta tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan umum tahap pertama, dan apa faktor-faktor yang menjadi penyebab mereka tidak memilih.Beberapa teori yang digunakan dalam tesis ini adalah Teori Partisipasi Politik dari Samuel Huntinton dan Joan M. Nelson, Teori Negara Birokratis Otoritarian clan Guillermo O'Donnel dan Korporatisme Negara dari Phillipe Schmitter dan Richard Gunter, serta Teori Perilaku Tidak Mernilih dari beberapa sarj ana seperti: Campbell dkk, Shaffer, Abramson dan Aldrich; Milrath dan Gael; Downs, Davis, Hinich dan Ordeshook. Penelitian ini memakai metode penelitian kualitatif, dengan tehnik analisa deskriptif analitis. Sistem penarikan sampel yang digunakan adalah nonprobabilrta dengan sistem snowball, untuk informan dan masyarakat umum, serta sistem purposive, untuk informan dan tokoh opinion leader. Tokoh-tokoh tersebut adalah Arbi Sanit dari UT, Ikrar Nusa Bhakti dari LIPI, Anies Baswedan dari LSI, Erianto dari LSI, Mohamad Qodari dari LSI, dan Fadjroel Rahman dari PEDOMAN.Hasil temuan yang didapat dalam penelitian ini adalah alasan masyarakat Jakarta yang berhasil diwawancarai, tidak menggunakan hak pilihnya, karena tidak menyukai semua calon presiden dan wakil presiden yang bertarung; kekecewaan terhadap sistem politik dan sistem pemilu, sikap apatis, dan alasan teknis administratif.Teori Perilaku Tidak Memilih dari sisi psikologis dan rasional berimplikasi positif, terhadap alasan-alasan yang diberikan oleh pemilih yang tidak memberikan suaranya di Jakarta. Sedangkan Teori Perilaku Tidak Memilih dari sisi demografis kehilangan relevansinya ketika menjelaskan alasan perilaku tidak memilih di Jakarta. Hal ini karena pemilih di Jakarta yang berhasil diwawancarai, yang tidak menggunakan hak pilihnya, sebagian besar berasal dari pendidikan tinggi.

---

The reason why author interested to non-voting behavior in the first round of presidential election is because it was conducted for the first time in Indonesia. The assumption was, people would eager in electing their leader. But in the reality, a part of the voters did not use their voting rights. Based on the above condition, the question to be answered in this thesis was why part of the voters did not used their voting rights in the first round of presidential general election, and what factors caused this attitude.

Several theories used in the thesis were: Political Participation Theory by Samuel Huntington and Joan M. Nelson; Authoritarian Bureaucratic Theory by Guillermo O'Donnell, State Corporation Theory by Phillipe Schmitter, and Richard Gunter; and also Non-Voting Behavior Theory, by several scholars, such as Campbell et all, Shaffer, Abramson and Aldrich, Milrath and Goel, Downs, Davis, Hinich, and Ordeshook. The research applied qualitative method, using descriptive analytical technique. The sampling method used was the non-probability snowball system, for general population, and the purposive system for leader opinion figures. The figures were Arbi Saait from IJT, Ikrar Nusa Bhakti from LIPI, Anies Baswedan, Erianto, and Mohamad Qodari from LSI, and Fadjroel Rahman from PEDOMAN.

The research findings were: several reasons why part of the people in Jakarta did not use their voting rights. Among the reason were: they did not like all of the presidents and vice presidents candidates, disappointed in political and general election systems, apathy and technical administrative reasons.

Non-voting behavior in term of psychology and rational choice had positive implication to the non-voting behavior, while by demography point of view was not relevant to explain it, because most of the informant were belong to high educated people."

"Anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah untuk penyelenggaran pemilu di Indonesia, khususnya pemilihan presiden mencapai Rp 9 triliun. Biaya sebesar itu tidak menjamin bahwa pemilihan umum dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Pemalsuan dan penipuan/kecurangan administrasi selalu mewarnai pada penyelenggaraan pemilihan umum. Banyaknya kelemahan pada penyelenggaran pemilu ini menyebabkan turunnya akuntabilitas organisasi penyelenggara pemilu serta tingginya rasa ketidakpuasan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu di Indonesia. Pemerintah dalam hal ini, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mempunyai inisiatif untuk melakukan suatu kajian dan memberikan solusi teknologi berupa penggunaan sistem elektronis yang lebih dikenal dengan e-Voting. Kajian dan solusi teknologi tersebut selanjutnya diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku organisasi penyelenggara pemilu agar dapat diterapkan pada pemilihan umum khususnya pemilihan presiden Republik Indonesia. Investasi dan pemanfaatan teknologi e-Voting ini bertujuan untuk mencapai pemilihan umum yang efektif dan efisien dengan tetap mempertimbangkan azas luber dan jurdil. Pada penelitian ini akan dilakukan kajian manfaat dari investasi e-Voting yang dilakukan oleh pihak penyelenggara agar dapat diketahui potensi manfaat e-Voting bagi KPU dan masyarakat serta dampak secara menyeluruh untuk negara Indonesia. Penelitian ini menggunakan Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik untuk mengidentifikasi manfaat yang diperoleh KPU. Selain itu, penggunaan kerangka pikir Kesejahteraan Dijital untuk mengetahui dampak manfaat yang diperoleh masyarakat dan bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan pendapatan per kapita dan PDB serta menambah pajak negara jika e-Voting diterapkan dalam pemilihan umum. Penelitian ini menghasilkan 8 kategori manfaat dengan 17 sub kategori manfaat dengan melakukan identifikasi melalui Tabel Manfaat Bisnis SI/TI Generik. Penelitian juga menghasilkan 3 manfaat dominan dari kerangka pikir Kesejahteraan Dijital, yakni peningkatan efisiensi, peningkatan kualitas barang dan layanan serta pembuatan keputusan yang lebih baik.

---

The budget allocated by the government for organizing elections in Indonesia, especially the presidential election reached Rp 9 trillion. By spending this amount of money cannot guarantee that elections can be carried out effectively and efficiently. Forgery and administration fraud always stain in the general election. A lot of weaknesses in the election led to the accountability degradation in electoral administration agency and also high sense of dissatisfaction and distrust of the election results in Indonesia.

Government in this regard, the Agency for Assessment and Application of Technology/Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) has the initiative to conduct a research and provide a technological solution that uses an electronic system known as e-Voting. Those assessment and technology solutions are then given to the General Elections Commission/ Komisi Pemilihan Umum (KPU) as the organizer of the elections so that the technology can be applied to the general election, especially the presidential election of the Republic of Indonesia. Investment and utilization of e-Voting technology aims to achieve the elections effectively and efficiently and also taking into account the principle of honest and fair.

This study will examine the benefits of e-Voting investment made by the organizers in order to know the potential benefits of e-Voting for KPU and the public as well as the overall impact to Indonesia. This study uses Generic IS/IT Business Value Table to identify the benefits of KPU. In addition, the use of the Digital Prosperity framework to earn the impact of the benefits of society and how the government's role in increasing income per capita and GDP and increase taxes if e-Voting is applied in the general election.

This research resulted in 8 categories with 17 sub-categories benefit by identifying benefits through Generic IS/IT Business Value Table. The study also resulted in a 3 dominant benefit of the Digital Prosperity framework, such as increased efficiency, improved quality of goods and services as well as better decision-making."

"ABSTRAKPada peristiwa Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 terjadi fenomena menarik yang menjadi latar belakang penelitian, yaitu perubahan perolehan suara pasangan petahana yang unggul pada putaran pertama dan juga diunggulkan mayoritas lembaga survei, kemenangannya menjadi berbalik kepada pasangan Anies-Sandi (AS) yang semula tidak dijagokan untuk menjadi pemenang pilgub. Pendekatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan jenis komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada pilgub Jakarta tahun 2017 pasangan AS berhasil mempertahankan keunggulan suaranya secara signifikan di Kota Administrasi Jakarta Timur dan Jakarta Selatan pada putaran kedua. Sekaligus berhasil memasuki wilayah yang tadinya merupakan wilayah pemenangan suara pasangan petahana pada putaran pertama. Terdapat 25 basis suara pasangan AS pada putaran kedua dan wilayah yang mendominasi basis suara tersebut adalah Jakarta Timur dan Jakarta Pusat. Faktor-faktor spasial yang dianalisis memiliki hubungan dan pengaruh terhadap perolehan suara pasangan AS. Melalui analisis korelasi pada kedua putaran, faktor pekerja formal dan pemilih muda memiliki hubungan yang kuat dengan perolehan suara AS. Sedangkan melalui analisis regresi berganda faktor spasial yang memiliki pengaruh terhadap perolehan suara AS adalah kepadatan penduduk dan pekerja formal pada kedua putaran.

---

ABSTRACTIn the election of the DKI Jakarta Governor in 2017 there was an interesting phenomenon that became the background of the research, namely the change in the vote gain of the superior incumbents in the first round and also favored by the majority of survey institutions, his victory turned to the Anies-Sandi (AS) pair who were not nominated to become the winner of the election. This research approach uses a descriptive method with a comparative type. The results of the study indicate that in the 2017 Jakarta governor election the AS pair managed to maintain the superiority of their votes significantly in the East Jakarta and South Jakarta Administrative City in the second round. At the same time he managed to enter the area which had been the area of winning the voice of the incumbent pair in the first round. There are 25 base votes for the AS pair in the second round and the regions that dominate the voting base are East Jakarta and Central Jakarta. The spatial factors analyzed have a relationship and influence on the vote acquisition of AS couples. Through correlation analysis in the first and second rounds, formal workers and religious factors have a strong relationship with AS vote acquisition. While through multiple regression analysis of spatial factors that have an influence on AS vote acquisition is population density and formal workers in the first and second round."

"Menurunnya jumlah pemilih dalam pemilu mendorong lembaga politik berupaya meningkatkan partisipasi pemilih. Salah satunya adalah kampanye get-out-thevote dengan memberi tekanan sosial pada pemilih. Ketika merasa diawasi, warga berusaha patuh terhadap norma sosial agar mendapat pujian atau menghindari cemoohan. Emosi juga berperan dalam pengaruh tekanan sosial terhadap perilaku memilih. Dengan menggunakan field experiment, peneliti merandomisasi 135 partisipan ke dalam 3 kelompok treatment, yaitu surat Hawthorne saja, surat Hawthorne bangga, dan surat Hawthorne malu. Hasilnya pemberian tekanan sosial berupa efek Hawthorne menurunkan perilaku memilih serta tidak ada perbedaan antara ketiga kelompok treatment. Dalam diskusi dibahas mengenai alasan menurunnya perilaku memilih.

---

Decreasing voter turnout urge non-profit or candidate to increase voter participation in election. One of the method is get-out-the-vote by using social pressure. When voters are observed, they are exerted to comply with social norms to get praise or to avoid chastisement. Emotions also play role in the effect of social pressure on voting behavior. Using field experiment, researcher randomized 135 participants into 3 treatment groups: “Hawthorne” mailing, "Hawthorne with pride" mailing, and “Hawthorne with shame” mailing. The result was that social pressure in the form of Hawthorne effect decreased voting behavior. There was no difference among the treatment groups."