Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini berangkat dari melihat fenomena gejala dini deindustrialisasi yang terjadi di Indonesia Pasca Orde Baru sebagai suatu masalah. Deindustrialisasi yang terjadi dianggap sebagai suatu pembalikan dari tren positif yang sebelumnya terjadi yaitu perubahan struktural di perekonomian Indonesia dalam bentuk industrialisasi di Era Orde Baru. Dalam rangka mencari penyebab dari fenomena tersebut di dalam ranah kajian ekonomi politik, skripsi ini menganalisis relasi negara dan (kelompok penguasa) modal dalam konteks Indonesia Pasca Orde Baru. Relasi kedua aktor ekonomi dan politik tersebut dianggap sebagai hal yang mengkondisikan arah perkembangan situasi perekonomian termasuk di dalamnya tren industrialisasi yang terjadi. Gamblangnya, skripsi ini berusaha menjawab rumusan permasalahan: ?Bagaimanakah Relasi Negara dan Mobile Investors dalam Industrialisasi di Indonesia Pasca Orde Baru (1998-2014)??. Berlandaskan teori Kekuatan Struktural Pengendali Modal yang diabstraksikan oleh Jeffrey A. Winters, skripsi ini berusaha melihat faktor-faktor ekonomi, sosial, politik, dan stabilitas eksternal dalam konteks Indonesia Pasca Orde Baru yang memediasi kekuatan struktural pengendali modal dalam hal ini Mobile Investors, dan relasinya dengan negara Indonesia. Dari analisis tentang konteks ekonomi politik Indonesia Pasca Orde Baru dan faktor-faktor ekonomi, sosial, politik, dan stabilitas eksternal, diambil kesimpulan tentang semakin timpangnya relasi negara dan Mobile Investors, dalam artian menguatnya daya tawar Mobile Investors dan melemahnya daya tawar negara. Tren industrialisasi yang terjadi dengan demikian mencerminkan suatu pola yang terlepas dari perencanaan negara dan mengikuti secara penuh pertimbangan Mobile Investors dalam sistem pasar bebas yaitu sektor mana yang paling menguntungkan dalam jangka pendek lah yang menjadi fokus investasi tanpa pertimbangan tentang bagaimana dampaknya bagi perekonomian Indonesia dalam jangka panjang.

---

This research departs from seeing early symptoms of deindustrialization in Indonesia after the New Order as a problem. Deindustrialization that occurs is regarded as a reversal of the positive trend that has occurred previously, that is a structural change in the economy of Indonesia in the form of industrialization in the New Order era. In order to find the cause of this phenomenon in the realm of political economy studies, this research analyzes the relation of state and (the controllers) of capital in the context of the post-New Order Indonesia. Relation between these two economic and political actors is regarded as conditioning the development of the economic situation including the industrialization trend. Obviously, this research seeks to answer the question: "How is Relation Between State and Mobile Investors in Industrialization in Post-New Order Indonesia (1998-2014)?". Based on Structural Power of Capital Controllers theory abstracted by Jeffrey A. Winters, this research tries to look at economic, social, political, and external stability factors in the context of the post-New Order Indonesia that mediate structural strength of Capital Controllers, in this case The Mobile Investors, and their relationships with the Indonesian state. From an analysis of the political economic context of the post-New Order Indonesia and economic, social, political, and external stability factors, a conclusion is drawn about the relation of state and Mobile Investors, that is the strengthening trend of Mobile Investors?s bargaining power and the weakening of the state?s bargaining power. The industrialization trend thus reflects a pattern of whithering away from the planning of the state toward depending on free considerations of Mobile Investors in the free market system, in which the most profitable sector in the short term becomes the main focus of investment without consideration of how this can impact Indonesia's economy in the long term."

"ABSTRACTIndonesia merupakan sebuah negara hukum sebagaimana sudah tertuang dalam UUD 1945. Sebagai negara hukum, hak berpendapat di muka umum juga sudah dijamin dalam pasal 28 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dimana negara juga bertanggung jawab atas kecerdasan warga negaranya. Namun selama masa Orde Baru dan pasca Reformasi tindakan pembatasan akses informasi dan hak berekespresi di ruang publik masih dilakukan oleh negara. Baik pada masa Orde Baru maupun masa pasca Reformasi Indonesia masih belum berhasil mengaktualisasikan diri sebagai sebuah negara hukum. Kata kunci: Ruang Publik, Negara Hukum, Negara Orde Baru, Negara Pasca Reformasi

---

ABSTRACTIndonesia is a legal state as already stipulated in the 1945 Constitution. As a legal state, the right to freedom of opinion and expression has also been guaranteed in article 28 of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia, where the state is also responsible for the intelligence of its citizens. However, during the New Order and Post Reform period, the restrictions on access to information and the right to freedom of opinion and expression in the public sphere were still carried out by the state. Both during the New Order and Post Reform era Indonesia still has not succeeded in actualizing itself as a state law."

"Era reformasi yang menggema di tahun 1998 telah menyentuh seluruh aspek kehidupan bangsa. Segala aspek dituntut untuk berubah sebagai cara untuk meninggalkan warisan tradisi Orde Baru. Militer sebagai lembaga yang mendukung kekuasaan rezim, tak luput dari tuntutan perubahan. Wacana sipil-militer pun menjadi pembicaraan menarik, karena militer turut berperan aktif dalam warisan tradisi Orde Baru, khususnya dalam wilayah politik.Oleh karena itu, fokus perhatian tertuju pada peran politik militer. Sejak masa kepemimpinan Orde Lama, peran politik militer telah berlangsung. Di masa Orde Baru, peran tersebut semakin meningkat, bahkan militer turut mendukung tatanan pemerintahan selama lebih dari 30 tahun. Bersama dengan Golkar dan Birokrasi, Soeharto berhasil mengorganisir militer sebagai kekuatan politik yang turut menjamin stabilitas kekuasaan di bawah kepemimpinanya.Dalam meneliti peran politik militer ini, teori yang dipakai adalah teori relasi sipil-militer, peran politik militer, dan teori konsolidasi demokrasi. Ketiga teori ini dianggap mampu menggambarkan praktik poiitik militer di masa Orde Lama, Orde Baru dan pergeserannya di masa pasca Orde Baru. Metode yang dipakai dalam penulisan tesis ini adalah metode kualitatif, dengan memakai pendekatan kepustakaan (library research). Sumber-sumber data diperoleh dengan mengkaji buku-buku yang terkait dengan objek penelitian sorta melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat langsung dalam pengambilan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan objek penelitian.Berdasarkan temuan penelitian, era pasca Orde Baru menunjukkan kecenderungan menguatnya profesionalisrne militer. Militer terfokus pada fungsi pertahanan sebagai tugas utamanya. Civil society menjadi pilar utama, menggantikan dominasi militer. Lewat kebijakan sipil di DPR, kepentingan militer juga memperoleh perhatian utama, khususnya upaya untuk meningkatkan anggaran kesejahteraan dan belanja militer. Dengan demikian, peran politik militer di Indonesia pasca Orde Baru semakin menurun, seiring reformasi internal di tubuh militer sendiri. Kondisi ini sejalan dengan upaya konsolidasi demokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia.

---

Reformation era launched year 1998 has touched entire aspect of life nation. All aspect claimed to change as mode to leave heritage of New Order tradition. Military as institute support regime power don?t miss from change demand. Discourse of civil-military even also becomes interesting discussion because military partake the active sharing in heritage of New Order tradition, especially in political region.

Therefore, the focus attention concentrated to the political role of military. Since a period of Old Order leadership, political role of military has taken place. In period of New Order, the role progressively mount, even the military partake to support system of govemance during more than 30 years. Along with Golkar and Bureaucracy, Soeharto succeed to organize military as strength of politics which partake to guarantee stability of power under his leadership.

In study of political role of military, the theory which used is civil-military relationship theory, political role of military, and the consolidation of democracy theory. Those three theories are assumed able to depict political practice of military in a period of Old Order, New Order and its friction in a period of post New Order. Method that used in this thesis is qualitative method, with is bibliographical approach (library research). Data resources obtained by studying relevant books with research object and also conducting interview with various parties that concerned directly in policy intake with research object.

Pursuant to research Ending, post New Order era shows tendency of strengthen of military professionalism. Military focused at defender function as its main duty. Civil Society becomes especial pillar, replacing military domination. Through civil policy Indonesia House of Representative (DPR), military interest also gets especial attention, especially attempt to increase the military expense and prosperity budget. Thereby, political role of military in Indonesia downhill post New Order progressively, along the internal reform inside military. This condition is in parallel with effort of democracy consolidation which is underway in Indonesia."

"Didalam penelitian ini peniliti memberikan gagasan mengenai pembubaran partai politik korup melalui celah hukum pembubaran partai politik di indonesia dengan memberikan tafsir terhadap makna hukum positif yang mengatur tentang pembubaran partai politik, salah satunya yaitu adanya nomenklatur yang disebutkan didalam Pasal 2 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Pembubaran Partai Politik yang menyebutkan bahwa partai politik dapat dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi apabila kegiatan/akibat yang dilakukan oleh partai politik tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Klausul "akibat" yang ditimbulkan tersebut dapat disamakan dengan kegiatan korupsi yang melibatkan pengurus/anggota partai politik yang melaksanakan kegiatan aktifitas kepartaian untuk dapat dibubarkan. Adanya persamaan pengertian yang ditujukan antara korporasi selaku badan hukum yang disamakan dengan pengertian partai politik selaku badan hukum dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk menarik keterlibatan partai politik melalui pengurusnya dalam melakukan tindak pidana korupsi dengan mempergunakan doktrin strict liability dan doktrin vicarious liability yang memungkinkan partai politik tersebut bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pengurus/anggota partai politik yang menjalankan aktivitas kepartaian.

---

Researcher in this study provides an idea of the dissolution of the corrupt political parties through legal loopholes dissolution of political parties in Indonesia to provide interpretation of the meaning of positive law governing the dissolution of political parties, one of which is the existence of the nomenclature referred to in Article 2 paragraph b of the Constitutional Court Regulation No. 12 year 2008 on Guidelines for the Proceedings In the Dissolution of Political Parties which states that a political party can be dissolved by the Constitutional Court if the activities/result conducted by the political parties in conflict with the Constitution of 1945. Clause " due " posed is what can be equated with corruption involving officials/members of a political party conducting the activities of the party to be dissolved. The existence of the common understanding between the corporation intended as a legal entity which is equated with the notion of a political party as a legal entity can be used as a reference for the involvement of political parties through its officials in committing corruption by using the doctrine of strict liability and vicarious liability doctrine that allows the political party responsible for acts committed by officials/members of political parties that run the activities of the party."

"Perkembangan lingkungan strategis baik dalam konteks global maupun nasional telah menempatkan intelijen pada posisi yang sulit dan situasinya pada saat ini sangat kontras apabila dibandingkan dengan situasi pada masa Orde Baru. Intelijen dapat digunakan sebagai alat untuk mengurangi kekhawatiran terhadap ancaman bangsa dan negara. Intelijen merupakan bagian dari sistem keamanan nasional yang berfungsi baik untuk memberikan deteksi dini, peringatan dini, maupun pencegahan dini melalui pengumpulan informasi, analisis strategis, dan/atau kegiatan-kegiatan kontra-intelijen melalui cara-cara cerdas termasuk operasi tertutup. Dengan fokus utama untuk mencegah pendadakan stratejik dan taktis, intelijen dimaksudkan demi terpeliharanya keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan segenap bangsa. Faktor kegagalan yang paling dominan pada kasus-kasus ini terjadi karena adanya kegagalan Intelijen yang diakibatkan oleh kegagalan kepemimpinan dan kebijakan dalam mengambil keputusan. Hal ini membuktikan bahwa peran badan intelijen sebagai penyedia informasi dengan pengambil kebijakan dalam hal ini presiden, Panglima TNI, Kapolri dan pejabat serupa sangat penting dan harus bersinergi.

---

.Development of the strategic environment in the context of both global and national levels has put the military including intelligence units in a difficult position at the moment and the situation is in stark contrast when compared with the situation in the New Order. Intelligence can be used as a tool to reduce concerns about the threat of the nation and the state. Intelligence is part of a national security system that serves both to provide early detection, early warning, and early prevention through information gathering, strategic analysis, and or the activities of counter intelligence through clever ways including covert operations. With the main focus to prevent strategic and tactical element of surprise, intelligence intended for the maintenance of the territorial integrity, sovereignty, and the safety of the entire nation. The most dominant factor in the failure of these cases occur because of the failure of intelligence due to the failure of leadership and policy decision making. This proves that the role of intelligence agencies as providers of information to policy makers in this case the president, the commander of the TNI, the chief of Police and officials alike are very important and should be synergize."

"ABSTRAKPendidikan di Indonesia diarahkan pada tujuan untuk mengembangkan keterampilan dan karakter melalui program-program berkualitas tinggi. Namun, tujuan ini tidak sejalan dengan manajemen pendidikan di Indonesia. Sehubungan dengan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pendidikan Indonesia yang disampaikan oleh presiden Indonesia dalam pidato-pidato kenegaraan. Untuk mencapai tujuan ini, analisis deskriptif kualitatif dilakukan atas 46 pidato presiden Indonesia dalam rangka memperingati hari kemerdekaan Indonesia sejak tahun 1968 yang dipimpin oleh Presiden Soeharto sampai 2015 yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Analisis dilakukan atas konstituen-konstituen yang mengandung konsep pendidikan. Konstituen yang mengandung konsep pendidikan dianalisis dengan menerapkan tiga dimensi analisis Fairclough, yang mencakupi deskripsi linguistik, interpretasi wacana, dan eksplanasi wacana. Penulis menemukan bahwa konsep pendidikan yang disampaikan oleh tiap-tiap presiden merupakan jawaban atas masalah sosial yang tengah terjadi pada setiap era pemerintahan. Oleh karena itu, konsep pendidikan sejalan dengan visi dan misi pemerintah. Secara menyeluruh konsep pendidikan ini berkaitan erat dengan tujuh gagasan dasar, yaitu pembangunan pendidikan, aksesibilitas pendidikan, pengarahan pendidikan, mutu pendidikan, pendidikan keterampilan, serta pendidikan politik, moral, dan karakter, serta anggaran pendidikan.

---

ABSTRACTHuman being is always involved in educational processes. Indonesian education is aimed to develop skills and characters by performing high quality education. However, this objective is not in line with educational management. In fact, many policies are poorly managed. Regarding to this phenomenon, the research aims to reconstruct Indonesian educational concepts delivered by the six presidents of Indonesia in their presidential speeches. In order to achieve this objective, a descriptive qualitative analysis was performed on 46 Indonesian presidential speeches commemorating the independence day of Indonesia from 1968, which was governed by President Soeharto to that of 2015, governed by President Joko Widodo. The research was conducted on the constituents reflecting the concept of education. The constituents were analyzed by using Fairclough rsquo s three dimensional analysis, incorporating linguistic description, discourse interpretation, and socioculturalexplanation. The writer realizes that the concept of education communicated by the presidents is the reflection of social issues in each period. Therefore, it must be in line with government rsquo s vision and mission. Overall, the concept of education is closely related to seven ideas, namely the development of education, education accessibility, education regulation, the quality of education, education for skills, politic, moral, and character education, and budget allocation for education."

"ABSTRAKTesis ini akan mengkaji tentang pengaruh Bank Dunia dalam kebijakanekonomi Indonesia pasca Orde Baru. Penelitian ini dimaksudkan untukmelakukan analisis tentang pergeseran-pergeseran orientasi Bank Dunia di tingkatinternasional, mempengaruhi kebijakan penyaluran pinjaman kepada pemerintahIndonesia pasca Orde Baru. Satu periode dimana Bank Dunia mulaimemperkenalkan kebijakan tata kelola dan pembangunan institusi dalampenyaluran pinjamannya untuk mendukung agenda reformasi ekonomi diIndonesia. Kebijakan ini pada dasarnya merupakan sebuah upaya untukmendorong perluasan ekspansi modal di dalam struktur ekonomi Indonesia yangmasih bertumpu pada negara.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa meskipun terjadi perubahan dalamorientasi pemberian pinjaman Bank Dunia pada periode pasca Orde Baru, tetapiBank Dunia tidak bisa menghindari adanya kepentingan negara-negara pusatuntuk menggunakan lembaga ini sebagai instrumen ekspansi modal di negaranegarapinggiran. Peningkatan intervensi Bank Dunia di Indonesia dalamkebijakan ekonomi sangat dipengaruhi oleh keberadaan elit politik dan komunitasepistemis liberal di dalam negeri.

---

ABSTRACTThis thesis will examine the influence of the World Bank in Indonesiaeconomic policy in the post-New Order era. This study is intended to carry out ananalysis of the shifts in the orientation of the World Bank at the internationallevel, influencing government policy lending to the post-New Order. A period inwhich the World Bank began introducing governance policies and institutionsdevelopment in channeling loans to support economic reform agenda in Indonesia.This policy is basically an effort to encourage the expansion of capital in thestructure of the Indonesian economy which is still based on the state.These results indicate that although there is a change in the orientation ofthe World Bank lending in the period of the Post-New Order, but the World Bankcan not avoid the interest of the core countries (developed countries) to use theseinstitutions as instruments of capital expansion in the peripheral countries.Increased World Bank intervention in Indonesia in economic policy is stronglyinfluenced by the presence of the political elite and liberal epistemic communitywithin the country."

"The globalization of information in the early 21 st century has made the country, government and the world community closer and connected quickly. The world has become borderless, so what's happening in the world's first and second world will soon be known to the third world. Moreover globalization of information makes a success of democratization and decentralization in the country and the decentralization encourage democratization in other countries, including indonesia. This study aims to explain the impact of globalization on the political administration of government informantion post-new order indonesia. the method used is descriptive, qualitative study of literature.The findings suggest that the globalization of information have changed the political admnistration post-new order indonesia become more democratic and decentralized. Visible indication of democratization elections (precidential and legislative elections as well as representatives) and local elections (local elections and local legislative members) and governance base on good governance, while decentralization seems indicative of an increase of area and district and city up to 69.6 with the details of the province increased 26,9, the district 76,8 , the city government increased 60,3 %.This increase will impact in the improvement of government management,public service management and welfare citizens."