Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang upaya penanggulangan konflik selatan Thailand yang dilakukan oleh Thaksin Shinawatra pada masa pemerintahannya (2001-2006). Konflik ini termasuk dalam jenis konflik relijius-linguistik di mana pengakuan identitas kaum Melayu-Islam menjadi penyebab terjadinya konflik. Pemberontakan menjadi cara yang ditempuh oleh kaum Melayu-Islam untuk memperoleh kebebasannya. Konflik selatan Thailand telah terjadi sejak tahun 1960-an dan cenderung mereda pada masa pemerintahan Prem Tinsulanonda di tahun 1980-1988. Konflik kembali memanas ketika Thaksin keliru dalam membuat keputusan terkait penanggulangan konflik di selatan. Akibatnya, pemberontak memperoleh kekuatan baru untuk kembali memperjuangkan kebebasan mereka, yaitu memisahkan diri dari Thailand (separatisme).

---

This thesis explains the attempts by Thaksin Shinawatra to resolve the southern conflict during his premiership (2001-2006). This conflict is a type of religious-linguistic conflict, caused by acknowledgement (or lack thereof) of the identity of the Melayu-Islam identity, which is Islam religion and Malay culture. Separatism became the method used by the Melayu-Islam people to acquire their freedom. The southern conflict has occurred since the 1960s, and tended to de-escalate during Prem Tinsulanonda?s premiership from 1980-1988. The conflict escalated again when Thaksin made a poor decision regarding for the southern conflict. Consequently, the rebels acquired new force in struggling again for their feedom, namely by attempting to separate themselves from Thailand."

"Skripsi ini mengelaborasi konflik kepentingan yang terjadi antara pengusaha Sino-Thai pada era pemerintahan Thaksin Shinawatra, tahun 2001-2006, di Thailand. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data sekunder. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa pemerintahan Thaksin membangun pola teknokrasi yang ditujukan untuk mengembalikan dominasi modal Sino-Thai yang sempat terdesak oleh modal asing. Terdesaknya modal domestik merupakan akibat dari solusi IMF untuk menanggulangi krisis ekonomi Thailand. Konflik kepentingan muncul ketika keluarga Shinawatra menjadi yang paling diuntungkan dalam teknokrasi yang dijalankan oleh pemerintah Thailand untuk mengembalikan dominasi modal domestik pasca krisis ekonomi 1997. Untuk mengakhiri konflik tersebut, konglomerat Sino-Thai berkonsolidasi dengan monarki Thailand untuk mengambil alih pemerintahan dari kekuasaan Thaksin Shinawatra.

---

This Sarjana Thesis elaborates on the conflicts of interest among Sino-Thai business during the era of Thaksin Shinawatra, in 2001-2006, using a qualitative method based on secondary data. Thaksin’s government built a system of technocratic governance to bring back the domination of domestic capital, which was being threatened by foreign capital. The domination happened as a result of the impacts of the 1997 economic crisis. Conflicts of interest appeared after Shinawatra’s family became the only oligarch who benefited significantly from the government’s technocratic style. To overcome the conflicts, Sino-Thai oligarchs attempted to consolidate with the monarchy of Thailand to overthrow the Thaksin Shinawatra government. "

"Penelitian ini akan melihat implementasi dari kebijakan Thaksin Shinawatra dan dampaknya terhadap masyarakat miskin di Thailand. Studi kasus yang akan digunakan adalah kebijakan kesehatan 30 Bath periode tahun 2001-2006 yaitu ketika Thaksin menjabat sebagai Perdana Menteri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak yang dirasakan oleh masyarakat miskin setelah kebijakan ini diterapkan. Pertanyaan penelitian yang disusun adalah Bagaimana dampak implementasi Thaksin Shinawatra terkait kebijakan kesehatan 30 Bath kepada masyarakat miskin di Thailand? Dari pertanyaan tersebut terdapat hipotesis kerja yang datang dari pendapat penulis yaitu bahwa implementasi kebijakan Thaksin ini dianggap tidak efektif dan tidak sesuai dengan rencana yang telah dijanjikan karena masih terdapat masyarakat yang tidak merasakan kebijakan ini. Hipotesis tersebut akan dianalisis dalam penelitian ini dengan menggunakan data yang ada. Hasil dari penelitian ini menganggap bahwa dalam implementasi kebijakan kesehatan 30 Bath masih terdapat penyelewengan. Hal ini berdampak negatif kepada masyarakat miskin di desa. Dampak positif sifatnya lebih umum dibandingkan dampak negatif yang dirasakan langsung oleh masyarakat miskin ketika implementasi berjalan.

---

This research will look at implementation from Thaksin Shinawatra's policy and its impact towards poor society in Thailand. The case study to be used is health policy 30 Bath period 2001-2006 when Thaksin served as Prime Minister. The purpose of this research is to know the impact felt by the poor after this policy is implemented. The research question is how is Thaksin Shinawatra's implementation impact related to health policy 30 Bath to the poor in Thailand? From the question there is a working hypothesis that comes from the author's opinion that the implementation of Thaksin's policy is considered ineffective and not in accordance with the plan that has been promised because there are still people who do not feel this policy. The hypothesis will be analyzed in this study by using existing data. The results of this study assume that in the implementation of health policy 30 Bath there is still a diversion. This has a negative impact on the poor in the village. Positive impacts are more common than the negative impacts felt by the poor when the implementation works."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai perbedaan respon yang diberikan oleh Masyarakat Timur Laut Thailand dan Masyarakat Selatan Thailand terhadap satu kebijakan yang sama yaitu Kebijakan Pro-Masyarakat Miskin yang diterapkan oleh Thaksin Shinawatra. Kebijakan ini berpihak kepada kedua masyarakat tersebut karena mereka merupakan masyarakat miskin dan kebijakan tersebut menguntungkan mereka. Tetapi pada kenyataannya dari kedua masyarakat tersebut hanya Masyarakat Timur Laut yang mendukung Thaksin Shinawatra, sedangkan Masyarakat Selatan Thailand tidak mendukungnya. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil Pemilihan Umum 2005 dimana dukungan dari Masyarakat Timur Laut Thailand membantu Thaksin dan TRT mendapatkan suara terbanyak.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the different responses given by the Northeastern People of Thailand and the Southern People of Thailand to the same policy namely the Pro-Poor Policy implemented by Thaksin Shinawatra. This policy sided with the two communities because they were poor people and the policy benefited them. But in fact, from the two communities, only the Northeast People supports Thaksin Shinawatra, while the Southern People does not support it. This can be seen from the results of the 2005 General Election where support from the Northeastern People of Thailand helped Thaksin and TRT get the most votes."

"Skripsi ini membahas mengenai sebuah gerakan sosial sebagai politik perlawanan. Gerakan sosial yang dimaksud dalam skripsi ini adalah Peoples Alliance for Democracy PAD atau yang biasa disebut dengan Kaus Kuning. Fokus penelitian ini adalah upaya dari PAD yang berusaha untuk menjatuhkan Perdana Menteri Samak Sundaravej di Thailand. Dalam upayanya untuk menjatuhkan perdana menteri, PAD menggunakan konflik Kuil Preah Vihear sebagai isu politik. Hal ini tidak terlepas dari strategi PAD yang menggunakan isu sebagai alat politiknya. Melalui teori gerakan sosialyang diajukan oleh Sidney Tarrow 1998, penulis mencoba menganalisis upaya yang dilakukan PAD yang menggunakan konflik Kuil Preah Vihear untuk menjatuhkan Perdana Menteri Samak Sundaravej di Thailand. Selain itu, melalui teori gerakan sosial yang diajukan oleh Tarrow, peneliti juga akan menganalisis Mahkamah Konstitusi sebagai jaringan elite yang membantu PAD dalam menjatuhkan Perdana Menteri Samak Sundaravej.

---

This bachelor thesis discusses about one of social movements as a contentious politics. This social movement is called People rsquo s Alliance for Democracy PAD or commonly addressed as yellow shirt. This research focuses on the effort of PAD that attempts to overthrow Prime Minister Samak Sundaravej in Thailand. In an effort to overthrow the prime minister, PAD uses Preah Vihear Temple conflict as a political issue to mobilize Thai society. This cannot be separated from the PAD strategy that uses the issue as a political tool. Through the social movement theory proposed by Sidney Tarrow 1998 , the author tries to analyze the effort of PAD using the Preah Vihear Temple conflict to overthrow Prime Minister Samak Sundaravej in Thailand. In addition, through the social movements theory proposed by Tarrow, researchers will also analyze the Contitutional Court as an elite network that assist PAD to overthrow Prime Minister Samak Sundaravej."

"The expert authors in this book have chosen to study the social forces and mass mobilizations unleashed by economic change against the backdrop of a familiar political system that has been dysfunctional since the 2006 coup.It is striking that electoral politics has faded from view in this collection of essays. Political leadership also receives little attention, another sign of how the political system was damaged by the events of 2006."

"Penelitian ini meneliti tentang strategi gerakan sosial kelompok yellow shirt di Thailand dalam menjatuhkan pemerintahan Yingluck Shinawatra. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif melalui studi literatur. Teori yang digunakan yaitu teori gerakan sosial social movement dari Doug McAdam, Sydney Tarrow, dan Charles Tilly. Mereka menegaskan tiga strategi penting dalam menentukan keberhasilan sebuah gerakan sosial yaitu framing, resource mobilization, dan political process. Kelompok yellow shirt menyusun strategi gerakan sosial untuk menjatuhkan pemerintahan Yingluck Shinawatra yang dianggap melakukan berbagai tindakan kontroversi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa strategi gerakan sosial kelompok yellow shirt di Thailand melalui strategi framing, resource mobilization, dan political process, telah terbukti berhasil menjatuhkan pemerintahan Yingluck Shinawatra.

---

This research examines about social movement strategy of yellow shirt group to overthrow Yingluck Shinawatra government in Thailand. Qualitative method used in this research through study literature. Social movement theory used in this research from Doug McAdam, Sydney Tarrow, and Charles Tilly. They describe three strategies to determine the success of social movement such as framing, resource mobilization, and political process. The yellow shirt group arranged the social movement strategy to overthrow Yingluck Shinawatra government which reputed to carry out controversial acts. The result of this research show that the social movement of yellow shirt group in Thailand through framing, resource mobilization, and political process strategy was succeed to overthrow Yingluck Shinawatra government."

"Contents :(1) Mapping anxieties. (2) Buddhist fears. (3) Managing islam. (4) National reconciliation. (5) Communicating conflict. (6) Contested citizenship. (7) Autonomous futures. (8) Twin fires."