Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai operasi pembersihan komunisme pada tahun 1965 - 1966 dalam studi kasus Bali. Hal yang menarik dari pembahasan ini yaitu terdapat perbedaan yang mencolok antara operasi pembersihan di Bali dengan wilayah lainnya. Partai Nasional Indonesa (PNI), partai politik yang menjadi target operasi pembersihan komunis di wilayah lain, justru menjadi kelompok yang membantu RPKAD dalam menjalankan operasi pembersihan di Bali. Hal tersebut dikarenakan adanya konflik persaingan politik lokal antara PNI dengan PKI serta konflik-konflik yang bersentuhan dengan garis kelas dalam masyarakat Bali. Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian sejarah dan menggunakan kaidah penulisan ilmiah.

---

ABSTRACT

This thesis discusses about The Communist Cleaning Operation 1965 - 1966 in Bali. The case s tempting because Indonesia Nationalst Party (PNI), that was used to be the victims in other places, became the military supporting system of the operation in Bali. This anomaly is caused by the local conflict that occurred between PNI and Indonesia Communist Party (PKI). Apparently, the conflict has a long history based on class struggling conflct. This thesis is based on history research method and scientific writing rules."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai wacana rekonsiliasi dalam media dengan memakai kerangka pemikiran kriminologi konstitutif. Penelitian ini melihat pertarungan kekuasaan dalam diskursus anti komunis memegang peran penting untuk menekan upaya rekonsiliasi. Pengkajian terhadap teori kriminologi konstitutif menunjukkan bahwa penormalan terhadap sentimen anti komunisme telah memposisikan korban peristiwa 1965-1966 sebagai pihak yang bersalah. Adanya unsur politik pengetahuan, yang tercermin dalam sejarah nasional dan pemberitaan media, turut mempengaruhi bagaimana opresi terhadap korban bekerja. Pembingkaian wacana rekonsiliasi dari lima media massa yang menjadi subjek penelitian ini menegaskan penggunaan kekuasaan dan pengendalian pengetahuan untuk mempolitisasi sejarah peristiwa 1965-1966. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dilengkapi dengan metode kuantitatif sebagai pendukung argumen. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kemapanan sentimen anti komunis menjadi semacam pengekang bagi proses rekonsiliasi. Pembungkaman usaha-usaha untuk mendobrak kemapanan ini, termasuk upaya rekonsiliasi, merupakan wujud represi terhadap kelompok korban.

---

ABSTRACT

This thesis discusses the reconciliation discourse in the media by using constitutive criminology framework. This study saw a power struggle in the anti-communist discourse plays an important role to suppress the reconciliation efforts. Studies on the constitutive theory of criminology shows that the normalization of the anti-communist sentiment has positioned the victims of 1965-1966 as the guilty party. The existence of political elements of knowledge, which is reflected in the national history and the news media, also influence how the oppression of the victims worked. Framing the discourse of reconcilition of the five mass media that is the subject of this study confirms the use of power and control knowledge to politicize historical events of 1965-1966. This study used qualitative methods include quantitative methods as a supporting argument. The results showed that the establishment of anti-communist sentiment turn into a kind of straitjacket for the reconciliation process. Silencing attempts to break this establishment, including the work of reconciliation, is a form of repression against the victim."

"Penataan ruang merupakan upaya aktif manusia dalam membina hubungan dengan lingkungan hidup, yaitu dengan mengubah lingkungan alam menjedi lingkungan budaya dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya yang kompleks. Sehubungan dengan kenyataan itu, Rapoport (1977) mengajukan tiga pertanyaan umum, yaitu 1) bagaimana manusia membentuk lingkungan binaan yang spesifik, 2) bagaimana lingkungan binaan tersebut memberi pengaruh pada manusia, dan 3) bagaimana bentuk-bentuk interaksi timbal baiik antara manusia dan lingkungan. Tata ruang permukiman tradisional Bali merupakan wujud adaptasi aktif terhadap lingkungan hidup dengan pola pemanfaatan ruang-ruang permukiman yang diiandasi filosoti agama Hindu Baii dan falsafah budaya setempat yang menghargai tinggi keseimbangan (equilibrium). Tata ruang tradisional sebagai wadah kehidupan tidak bebas dari pengaruh modernisasi, termasuk perkembangan teknoiogi dan masuknya nilai-nilai budaya baru. Kecenderungan masyarakat Bail untuk mempertahankan niiai-nilai keseimbangan budaya dalam menata ruang permukiman tradisional yang justru. merupakan daya tarik pariwisata, menjadi hal yang melatarbelakangi peneiitian ini.

---

Spatial arrangement is a human effort in building their relations with the environment actively, changing it to be a cultural environment, to fulltill their complicated needs. According to that fact, Rapoport (1977) proposed three general questions, 1) how do people shape their environment?, 2) how and to what extent does the physical environment affect people??, 3) how do people and environment act in this two-way interaction? Spatial arrangement in the traditional Balinese settlement was an active adaptation toward the environment based on the spatial settlement pattem. their heritage, the Hindu Bali religious, and the vemaoular culture philosophy which highly appreciated the equilibrium. Traditional spatial arrangement as an ordered for the living environment was not free from the modernization influences, included technology and the new culture values. Tendency to conserve the equilibrium culture values in spatial arrangement of the traditional Balinese settlement which exactly will be attractived for tourism, was the main reason for this study."

"Tesis ini membahas tentang Pelaksanaan Prinsip-prinsip Good Governance (Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi) pada implementasi program pemerintah secara khusus, yaitu Program Jaminan Kesehatan Bali Mandara di Kab. Buleleng, Prov. Bali. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas implementasi program JKBM dipengaruhi oleh pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance dalam tata kelola pemerintahan, dan secara umum pelaksanaan prinsip-prinsip Good Governance dalam program JKBM di Kab. Buleleng berjalan cukup baik. Program JKBM sangat bermanfaat dalam meningkatkan derajat kesehatan serta terjangkaunya pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi masyarakat Buleleng.

---

This thesis discuss about the implementation of Good Governance Principles (Accountability, Transparency, and Participation) in the Bali Mandara Health Insurance Program (JKBM) in Buleleng District, Bali Province. This study is a descriptive qualitative research design. The results of the research showed that the quality of JKBM program affected by the implementation of good governance principles in the governance, and generally the implementation of good governance principles is fairly good. JKBM program is very useful to improving the health level and provides affordable quality health service for the Buleleng people."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai gerakan Bali Tolak Reklamasi menolak upaya reklamasi kawasan perairan Teluk Benoa. Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimana pengaruh strktur kesempatan politik terhadap framing gerakan Bali Tolak Reklamasi? Penelitian ini berlandaskan kerangka konsep gerakan sosial dan menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa munculnya gerakan Bali Tolak Reklamasi disebabkan oleh kemampuan untuk mengkonversi struktur kesempatan politik, melalui framing yang dilakukan terhadap isu lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan, serta adat dan budaya, sebagai sumber daya mobilisasi dan pengorganisasian gerakan. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah bahwa struktur kesempatan politik mempengaruhi framing yang dilakukan gerakan Bali Tolak Reklamasi.

---

ABSTRAKopportunity structures towards Bali Tolak Reklamasi movement’s framing. This research based on social movement conceptual frameworks and conducted with qualitative method. The results indicate that the emergence of Bali Tolak Reklamasi movement is caused by the ability to convert the political opportunity structures through the framing by the movement against environmental impacts, governances, customs and cultural issues, as mobilization and organizational resources. Conclusion in this study is that political opportunity structures influence framing of the Bali Tolak Reklamasi movement."

"[Kegiatan usaha di bidang ketenagalistrikan tidak akan terlepas dari value chain aktivitas ketenagalistrikan yang dimulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi sampai dengan ritel. Dalam siklus aktivitas ketenagalistrikan tersebut, selalu timbul adanya susut energi listrik akibat dari selisih antara jumlah energi listrik yang diproduksi dengan jumlah energi listrik yang dicatat sebagai penjualan kepada pelanggan. PT PLN (Persero) sebagai BUMN di bidang ketenagalistrikan, sejak Desember 2007 telah memiliki kebijakan perusahaan dalam rangka pengendalian susut jaringan distribusi yang dituangkan dalam buku berjudul Pedoman Peta Kegiatan dan Identifikasi Proses Bisnis Distribusi.Karya akhir ini meneliti bagaimana upaya pengendalian susut energi listrik pada jaringan distribusi yang dilakukan di PT PLN (Persero) area distribusi Jakarta Raya dan Tangerang, dampaknya terhadap subsidi listrik Pemerintah pada PT PLN (Persero). Faktanya, aktivitas pengendalian susut energi listrik pada jaringan distribusi dibagi menjadi aktivitas pengendalian karena penyebab faktor teknis dan faktor non teknis.;Electricty business value chain consist of power generation activities, transmission and distribution network activities, and retail activities. Usually energy losses happen, due to the calculation gap between electricity produced by power plants and recorded as sales to the customer. Since December 2007, regarding to the Board of Director Decree, PT PLN (Persero) has developed corporate policy to control energy losses, particularly energy losses on distribution network.This thesis examines what are the efforts conducted by PT PLN (Persero) distribution area Jakarta Raya and Tangerang and how effective they were to control energy losses on distribution network and also its impact to the electricity subsidy provided by the government. In fact, the activities to control the losses divided into technical factors and non technical factors.;Electricty business value chain consist of power generation activities, transmission and distribution network activities, and retail activities. Usually energy losses happen, due to the calculation gap between electricity produced by power plants and recorded as sales to the customer. Since December 2007, regarding to the Board of Director Decree, PT PLN (Persero) has developed corporate policy to control energy losses, particularly energy losses on distribution network.This thesis examines what are the efforts conducted by PT PLN (Persero) distribution area Jakarta Raya and Tangerang and how effective they were to control energy losses on distribution network and also its impact to the electricity subsidy provided by the government. In fact, the activities to control the losses divided into technical factors and non technical factors., Electricty business value chain consist of power generation activities, transmission and distribution network activities, and retail activities. Usually energy losses happen, due to the calculation gap between electricity produced by power plants and recorded as sales to the customer. Since December 2007, regarding to the Board of Director Decree, PT PLN (Persero) has developed corporate policy to control energy losses, particularly energy losses on distribution network.This thesis examines what are the efforts conducted by PT PLN (Persero) distribution area Jakarta Raya and Tangerang and how effective they were to control energy losses on distribution network and also its impact to the electricity subsidy provided by the government. In fact, the activities to control the losses divided into technical factors and non technical factors.]"

"Kunjungan wisatawan ke Sanur telah menurun sejak tahun 1988, penurunan kunjungan tersebut terutama disebabkan karena menurunnya kualitas lingkungan Sanur serta makin tidak nyamannya sarana kepariwisataannya. Penurunan kualitas lingkungan ditandai dengan adanya erosi pantai, kebersihan, demikian pula ketidakaturan makin terasa mengganggu.Untuk menjaga daya tank lingkungan, perbaikan selalu harus dilakukan. Sebagai akibat turunnya kunjungan wisata, penerimaan pendapatan pun menjadi berkurang dan keadaan ekonomi masyarakat ikut menurun. Sanur sebagai kawasan pariwisata yang semula unggul menjadi menurun daya tarik. Sanur terkesan kurang mengantisipasi dan siap menghadapi perubahan-perubahan karena permintaan yang.meningkat, suatu kelemahan yang perlu diperbaiki.Sesuai dengan kajian keunggulan dan kelemahan, SWOT, pilihan mengarah untuk menggunakan kebijakan partisipatif dalam merevitalisasi kawasan Sanur karena adanya potensi untuk bekerja sama dan karena merupakan perwujudan dari hak azasi dalam iklim politik yang demokratis.Menghadapi keadaan Sanur yang memburuk beberapa tokoh masyarakat yang terdiri atas tokoh-tokoh desa Sanur, desa adat, LSM, pakar, sadar bahwa permbinaan suatu kawasan Iingkungan memerlukan kerjasama. Masyarakat setempat yang terdiri dan gabungan beberapa pihak berinisiatif melakukan perbaikan-perbaikan lingkungannya dan bersama-sama membentuk Gerakan Permbangunan Sanur Bersama, dan berusaha untuk memulihkan kembali daya tarik Sanur. Gerakan ini berkembang dan dibentuklah Forum Pemerhati Sanur (1997) yang diprakarsai tokoh-tokoh masyarakat dan pemuka agama .dengan pesertanya adalah pengusaha, LSM, ilmuwan dan pemerintah. Pembahasan dan pengelolaan Sanur dibahas bersama dalam forum.Pengembangan cara bekerja sama seperti diatas sebagal suatu proses memecahkan masalah yang didukung masyarakat, merupakan suatu sistem perencanaan partisipatif yang menampung aspirasi masyarakat, adalah masalah yang menjadi latar belakang penelitian ini.Penelitian yang dilaksanakan ini dibatasi pada kawasan Sanur dengan tiga desanya, Sanur Kaja, Kelurahan Sanur, dan Sanur Kauh. Sedang revitalisasinya dibatasi pada aspek fisik lingkungan Sanur dan perencanaan dibatasi pada aspek fisik lingkungannya.Kerangka berpikir dari proses perencanaan partisipatif adalah bahwa semua masukan dan semua yang terlibat diikut sertakan dalam proses yang demokratis untuk menghasilkan output yang dapat memulihkan daya tarik Sanur.Rumusan masalahnya adalah, pertama bagaimana proses perencanaan partisipatif dalam memulihkan kembali daya tarik Sanur, yang kedua, bagaimana pengaruh perencanaan partisipatif dalam merevitalisasi kawasan pariwisata Sanur.Penelitian dilakukan dengan mengkaji proses perencanaan partisipatif dalam revitalisasi kawasan pariwisata Sanur, hasil revitalisasi kawasan pariwisata Sanur.Untuk mempertajam tujuan penelitian ini dirumuskan hipotesis kerja yaitu: dengan perencanaan partisipatif revitalisasi kawasan pariwisata akan berhasil.Tipe penelitian ini adalah evaluasi dengan metode survei yang bersifat deskriptif-analitis menggunakaan metode sampling secara purposive, yaitu sesuai dengan tujuan dengan basis keterwakilan. Pengumpulan data meliputi pengumpulan data primer dengan kuesioner, wawancara secara terstruktur, dan observasi. Sedangkan variabel babas adalah perencanaan partisipatif dan revitalisasi adalah variabel terikat. Indikator perencanaan partisipatif pengetahuan, sikap, perilaku, peran forum, dan hasil konsultasi. Indikator revitalisasi adalah obyek pariwisata, fasilitaas pelayanan pariwisata, dan prasarana pariwisata.Hasil survei diperoleh dengan pengumpulan data kuesioner dari 107 responden terdiri dari 60 dari dunia usaha, 36 ormas nirlaba dan masyarakat, 8 pemda dan 3 pakar. Penelitian dilakukan antara bulan Agustus 2000 -Oktober 2001 di Kelurahan Sanur, Desa Sanur Kaja dan Desa Sanur Kauh, yang merupakan bagian dari Kawasan Strategi Sanur.Dari hasil penelitian dilapangan dan sebagai hasil analisis serta pembahasan dan aspek-aspek pengetahuan, sikap dan perilaku diperoleh bukti bahwa masyarakat Sanur memahami bahwa kawasan Sanur menurun keadaannya yang membawa akibat adanya penurunan pendapatan. Masyarakatpun mengetahui penyebab-penyebab dan menyadari bahwa perbaikan-perbaikan perlu dilakukan. Perencanaan partisipasif telah berhasil merumuskan masalah-masalah yang perlu diatasi dan pemecahan serta cara-cara pelaksanaannya.Beberapa yang dapat disebutkan sebagai hasil revitalisasi adalah, meningkatnya kepatuhan pada peraturan perundangan menyangkut pembangunan dan pelestarian Iingkungan, adanya penertiban bagian-bagian bangunan yang disesuaikan dengan ketentuan tata ruang, adanya peningkatan kebersihan, dan keamanan. Hasil revitalisasi yang signifikan adalah Kawasan Pantai Matahari Terbit, yang panting adalah adanya peningkatan jumlah wisatawan yang datang.1. Proses perencanaan partisipatif dalam revitalisasi dilakukan melalui forum dengan melibatkan seluruh stakeholder.2. Hasil revitalisasi, telah meningkatkan daya tarik Sanur, dengan membaiknya kualitas Iingkungan kawasan pariwisata Sanur dan fasilitas pelayanan pariuvisatanya serta telah meningkatkan kunjungan wisatawanDengan kesimpulan lebih lanjut bahwa hipotesis yang dikemukakan diatas terbukti benar.Kemudian disarankan :1. Hasil yang dicapai dalam memperbaiki kualitas Iingkungan Sanur telah menunjukan bahwa partisipasi masyarakat sangat menentukan keberhasilannya, karenanya, disarankan bahwa perencanaan partisipatif digunakan dalam setiap usaha pembangunan suatu lingkungan.2. Keberhasiian partisipasi sangat tergantung pada produktiftas dialog interaktif antara semua stakeholder, sehingga disarankan agar lebih efektif, wadab kelembagaan partisipatif dikembangkan terus dengan kelompok yang besamya beranggotakan sekitar 20 stakeholder3. Keberhasilan partisipasi juga sangat bergantung pada kemampuan stakeholder untuk berdialog, karena itu masyarakat perlu terus diberdayakan dan ditingkatkan kemampuannya, dengan meneruskan penyelenggaraan kursus-kursus, penyuluhan, serta pembinaan tentang perencanaan partisipatif4. Untuk mencapai hasil partisipatiI yang sebaik-baiknya perlu ditingkatkan tanggung jawab masing-masing anggota masyarakat, diperjelas dan dipertuas hak dan kewajibannya dalam mengikuti perencanaan partisipatlf , dan dalam memelihara kelestarian lingkungan.5. Agar hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut dan berguna bagi anggota forum.

---

The number of the tourists arrival in Sanur had decreased since 1988. This decrease is primary caused by the decline of the environment quality and the worsening of the existing tourists facilities. The decline has also been marked by the erosion of the beaches, cleanliness is poor, so is order and lawfulness.

To preserve it's attractiveness improvement and maintenance should constantly be undertaken. As a result of the decline in tourist visitation, people's income weakened and the people's economy worsened. Sanur as a formerly leading tourist destination area has lost its attraction and seems to have lost its sense to anticipate changes due to rising demands, which in it self is a weakness that needs strengthening.

In line with SWOT analysis conducted, it is recommended to adopt participatory policy as a mechanism to revitalize Sanur, considering that there is a great potential for collaboration among the people, and since it is seen as an application of the principle of people's right in a democratic political environment

Faced with such a condition, a group of concerned people consisting of informal leaders of the village, desa adat, NGG's and some professionals realize that an area that needs to be revitalize requires a strong effort jointly undertaken by the people and initiated the establishment of a movement called Gerakan Sanur Bersama (Sanur Mutual Movement).

The objective is to restore, and revitalize Sanur by motivating the people and initiating improvement and enhancement of the existing disintegrated tourist facilities, to its legendary magnificence in the past. The movement has then be extended to became Forum Pemerhati Sanur ( Sanur Awareness Forum ) in 1977, initiated by Informal leaders and Religious leaders, with businessmen, NGO's, some experts and the Government. Problems faced by Sanur are discussed collaboratively in the forum.

This kind of teamwork as a process to reach mutual consensus, has been accepted by the people and is a system of participatory planning that could accommodate people's aspiration, and is regarded as the background of this research

The research is conducted in a limited area of Sanur with it's three villages, respectively Sanur Kaja, Sanur village and Sanur Kauh.. While aspect of revitalisation the thesis is concerned is mere physical, and planning is limited to what is related to the physical aspect of the environment.

The central deliberation of this participatory planning process is that all input or ideas and all participating member of the forum are incorporated democratically in the process to formulate the best output for restoring Sanur attractiveness.

The main problem investigated in this research is firstly, how could participatory planning be put into action in restoring the attractiveness of Sanur, secondly how has the participatory planning influenced revitalization of Sanur.

The research is also conducted by investigating the process of participatory planning in revitalization, and the revitalization result of Sanur

It is assumed that this research's hypothesis is that revitalisation of Sanur area, the planning of which is conducted through participatory planning approach will have a good result.

The type of this research is a descriptive analytical survey with a purposive sampling method, as intended with a representative base system. The survey is intended to accumulate primary data's by questioning and structured interviews and observations. The free variable are participatory planning while revitalization is a fixed variable The participatory planning indicator are knowledge, behaviour, attitude, tourist object, tourism facilities, infrastructure.

Survey results have been accumulated from 107 respondents, consisting of 60 representatives of the business circle, 30 Non Government Organizations, 8 government officials and 3 experts from different universities and has been conducted between August 2000 and May 2001 in Sanur village, Sanur Kaja, and Sanur Kauh, which is part of the strategic planning region of Sanur

Through field investigation and analysing aspect of knowledge, attitude and behaviour proof has been accumulated, that the people of Sanur are well aware of the environmental decline, resulted in the decrease of their income.

The Participatory planning has been- able to formulate problem and its solution and implementation aspect. Some result that could be mention are: Better compliance to regulatory building code and environmental protection measures. Improvement of building according to urban spatial guide lines. Improvement of solid waste collection system. Better organizes security system. A significant result of participatory planning is the project Pantai Matahari Terbit (Sun Rise Beach), Other significant result is the increase of aggregated tourist arrival in Sanur.

Result of the research illustrated above leads the author to conclude:

1. Participatory planning process in revitalization has been conducted through a forum involving all stakeholder

2. Revitalization has been successful, indicated by the

improvement of the environment and by the rise of tourist arrivals.

It is further concluded that the hypothesis the author presented proofed to be right

It is further suggested that:

1. Improvement of the Sanur environment quality has indicated that community participation has a significant role in its success, it is therefore suggested that participatory approach in planning should be constantly administered for planning and development programme.

2. Success of the participatory system depends on the productivity of inter dialog among stakeholder. It is therefore suggested for more efficiency that consultative forum should be constantly strengthened and with a membership of approximately of 20 person

3. Success of the participatory system depends also on the ability of the shareholder to participate in a dialog, it is therefore necessary that people's ability should constantly be improved through courses, enlightens, and participatory planning courses.

4. The Right and Responsibilities of the people in participatory planning should be clearly formulated as well as in appreciating and protection of the environment.

5. Result of this research is proposed be used for further research and for the benefit of member of the forum."