Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan perizinan usaha perikanan tangkap yang dapat memberikan perlindungan bagi kesejahteraan nelayan skala kecil. Penelitian yang dilakukan berjenis yuridis normatif dengan analisis data secara kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Adapun Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui pengaturan mengenai hal tersebut, mengidentifikasi permasalahan hukum, dan bentuk perlindungan bagi kesejahteraan nelayan skala kecil di Indonesia.

---

This thesis discusses the regulation of the licensing of commercial fishing businesses that can provide protection for the welfare of small scale fishermen. The research conducted is judicial normative and analyses data qualitatively that is descriptive analytical. The purpose of this research is to find out about the regulation of the preceding, to identify the legal issues, and the form of the protection for the welfare of small scale fishermen in Indonesia."

"[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami mengenai situasi umum nelayan skala kecil di dunia dan Indonesia, ketentuan hukum internasional mengenai tanggung jawab negara dalam perlindungan terhadap nelayan skala kecil serta kebijakan dan praktek Indonesia dalam perlindungan terhadap nelayan skala kecil. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan tiga pendekatan penelitian hukum yaitu pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan perbandingan (comparative approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitian Nelayan Skala Kecil berada di dalam situasi yang sulit dengan tidak dianggap sebagai bagian penting dari sektor perikanan. Padahal nelayan skala kecil memiliki berbagai keunggulan yang dimiliki seperti lapangan kerja, penyedia pangan murah dan ketahanan pangan, ramah lingkungan,hingga pemberantasan kemiskinan. Di sisi lain, ada situasi buruk yang dihadapi oleh nelayan skala kecil dari masalah kemiskinan, tata kelola tenurial, masalah akses terhadap jaminan sosial hingga ancaman perubahan iklim. Hukum internasional telah memberikan tanggung jawab kepada negara untuk melindungi nelayan skala kecil mulai dari hukum keras seperti UNCLOS 1982, UNFSA 1995, Konvensi ILO 188 Tahun 2007 hingga hukum lunak seperti Agenda 21 Tahun 1992, CCRF Tahun 1995, Pedoman Teknis FAO No. 10 serta Voluntary Guideline Securing Sustainable Small Scale Fisheries (VGSSF) Tahun 2014. VGSSF yang terbit pada Juni 2014 menggunakan pendekatan hak asasimanusia terhadap perikanan dapat menjadi pedoman negara-negara dalam melindungi perikanan skala kecil mulai dari aspek tata kelola tenurial dan pengelolaan sumber daya alam, peningkatan kapasitas hingga jaminan sosial. Dalam konteks Indonesia, dengan telah menjadi anggota pihak dari UNCLOS 1982, UNFSA 1995 serta telah meratifikasi berbagai konvensi seperti Konvensi Hak Ekosob, Hak Sipol dapat menerapkan pendekatan HAM terhadap perikanan dan bertanggungjawab untuk melindungi nelayan skala kecil. Tanggung jawab tersebut dapat dilaksanakan dengan menerapkan VGSSF 2014 di konteks nasional. Penerapan VGSSF dapat dilakukan dengan merevisi berbagai kebijakan yang dapat melanggar hak-hak nelayan skala kecil serta melalui rencana aksi nasional dan RUU Perlindungan Nelayan Skala Kecil;This study aims to identify and understand the general situation of small scale fisher in the world and Indonesia, the provisions of international law concerning the responsibility of the state in the protection of small-scale fisher as well as the policies and practices of Indonesia in the protection of small-scale fisher. The study was conducted by using the normative or doctrinal legal researchmethod with three legal research approach such as the statute approach, the comparative approach and conceptual approach.Based on the research, small-scale fisher are in a difficult situation for being undervalued as important sector of the fisheries sector. Though small-scale fisher have various advantages such as employment, providing inexpensive food and food security, environment-friendly, also poverty eradication. On the other hand, there is a bad situation faced by small-scale fisher i.e the poverty, governance of tenure, problems of access to resources, social security and the threat of climate change. International law has given the responsibility to the state to protect smallscale fisher from the hard laws such as The 1982 UNCLOS, The 1995 UNFSA, The 2007 ILO Convention 188 to soft law such as The 1992 Agenda 21, The 1995 CCRF, The 2005 FAO Technical Guidelines No. 10 and the 2014 FAO Voluntary Guidelines Securing Sustainable Small Scale Fisheries (VGSSF). FAO VGSSF published in June 2014 using Human Rights approach in fisheries to guide Statesin protecting small-scale fisheries ranging from Governance tenure and natural resource management, capacity building to social security. In the context of Indonesia, as being party member of the 1982 UNCLOS, The 1995 UNFSA as well as parties to ICCPR and ICESCR can implement human rights approach in fisheries has a duty to protect small-scale fisher. These duty can be implemented by applying The 2014 VGSSF in the national context. VGSSF implementation can be done through revising existing policies which may violate the small-scalefisher rights also through policies such as national plan of action, Small-Scale Fisher Protection Bill, This study aims to identify and understand the general situation of smallscalefisher in the world and Indonesia, the provisions of international lawconcerning the responsibility of the state in the protection of small-scale fisher aswell as the policies and practices of Indonesia in the protection of small-scalefisher. The study was conducted by using the normative or doctrinal legal researchmethod with three legal research approach such as the statute approach, thecomparative approach and conceptual approach.Based on the research, small-scale fisher are in a difficult situation for beingundervalued as important sector of the fisheries sector. Though small-scale fisherhave various advantages such as employment, providing inexpensive food andfood security, environment-friendly, also poverty eradication. On the other hand,there is a bad situation faced by small-scale fisher i.e the poverty, governance oftenure, problems of access to resources, social security and the threat of climatechange.International law has given the responsibility to the state to protect smallscalefisher from the hard laws such as The 1982 UNCLOS, The 1995 UNFSA,The 2007 ILO Convention 188 to soft law such as The 1992 Agenda 21, The 1995CCRF, The 2005 FAO Technical Guidelines No. 10 and the 2014 FAO VoluntaryGuidelines Securing Sustainable Small Scale Fisheries (VGSSF). FAO VGSSFpublished in June 2014 using Human Rights approach in fisheries to guide Statesin protecting small-scale fisheries ranging from Governance tenure and naturalresource management, capacity building to social security. In the context ofIndonesia, as being party member of the 1982 UNCLOS, The 1995 UNFSA aswell as parties to ICCPR and ICESCR can implement human rights approach infisheries has a duty to protect small-scale fisher. These duty can be implementedby applying The 2014 VGSSF in the national context. VGSSF implementationcan be done through revising existing policies which may violate the small-scalefisher rights also through policies such as national plan of action, Small-ScaleFisher Protection Bill]"

"ABSTRAKHampir 85% aktifitas perikanan tangkap di perairan Indonesia didominasi oleh perikanan skala kecil. Tingginya aktifitas penangkapan oleh nelayan skala kecil turut mempengaruhi tingkat pemanfaatan sumberdaya ikan dan keberlanjutan usaha perikanan tangkap itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keragaan usaha perikanan tangkap skala kecil dan keberlanjutannya di Desa Ciparage Jaya. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang dikumpulkan dengan teknik wawancara, observasi dan pencatatan. Analisis data keragaan perikanan dan perkembangan trend indeks kelimpahan menggunakan analisis indeks kelimpahan sumberdaya ikan, IMP dan regresi. Analisis keberlanjutan usaha perikanan menggunakan analisis R/C Ratio. Hasil analisis keragaan perikanan menunjukkan bahwa nelayan yang aktif dalam kurun waktu bulan Agustus-Desember 2018 sebesar 62-78%. Komposisi hasil tangkapan ikan pelagis kecil 68%, demersal 22%, cumi 6% dan pelagis besar 4%. Frekuensi panjang total ikan teri rata-rata 7,0 cmTF dan ikan tembang 16,1 cmTL Puncak musim ikan pelagis kecil dan pelagis besar terjadi bulan Oktober (IMP 1,7 dan 2,9), demersal bulan April (IMP 1,9) dan cumi bulan November (IMP 2,9). Hubungan curah hujan dan hasil tangkapan berkorelasi positif dengan nilai R² sebesar 0,808 pada bulan Januari-Agustus, sedangkan bulan September-Desember berkorelasi negatif dengan nilai R² sebesar 0,058. Perkembangan trend indeks kelimpahan sumberdaya ikan rata-rata mengalami penurunan. Tahun 2004 nilai indeks kelimpahan sebesar 268 ton/trip, kemudian menurun secara bertahap menjadi sebesar 115 ton/trip pada 2018. Total penerimaan usaha tahun 2017 Rp. 8.351.077.000. Rata-rata pendapatan perkapita per tahun Rp. 26.101.750. Sebanyak 87,8% pendapatan perkapita perbulan lebih rendah dari nilai UMK Karawang dengan rerata Rp. 2.000.000. Sedangkan 12,2%  diantaranya lebih besar dari nilai UMK Karawang dengan rerata Rp. 5.500.000. Nilai rasio penerimaan dan biaya (R/C Ratio) sebesar 0,70. Berdasarkan hal tersebut maka usaha perikanan tangkap skala kecil di desa Ciparage sudah tidak dapat diharapkan keberlanjutannya.

---

ABSTRACTNearly 85% of fishing activities in Indonesian waters are dominated by small-scale fisheries. The high fishing activities by small-scale fishermen also influence the level of utilization of fish resources and the sustainability of their capture fisheries business. This study aims to assess the performance of small-scale capture fisheries businesses and their sustainability in Ciparage Jaya Village. The data used are primary and secondary data that collected through interview, observation and recording techniques. Analysis of fisheries performance data using abundance indice analysis, IMP and regression. The sustainability analysis of fisheries business uses R/C Ratio analysis. The results of fisheries performance analysis show that fishermen who are active in the period August-December 2018 are 62-78%. The composition of small pelagic fish is 68%, demersal 22%, squid 6% and large pelagic 4%. The main catches of small pelagic fishes are fringerscale sardinella and anchovies. The average total length of anchovy is 7.0 cmTL and 16.1 cmTL for fringerscale sardinella. The peak season of small pelagic fish and large pelagic occurs in October (IMP 1.7 and 2.9), demersal in April (IMP 1.9) and squid in November (IMP 2.9). The relationship between rainfall and landing is positively correlated with R2 value of 0.808 in January-August, while September-December is negatively correlated with R2 value of 0.058.  The average annual abundance indice tend to gradually decreased  from of 268 tons/trip in 2004 then gradually decreased to 115 tons/trip in 2018. The estimate total business value in 2017 was Rp. 8,351,077,000. The average per capita income per year is around Rp. 26,101,750, as much as 87.8% per capita income per month which less than Karawang UMK value with an average of Rp. 2,000,000. While 12.2% among them are greater than the UMK value with an average of Rp. 5,500,000. The value of the revenue and cost ratio (R/C Ratio) is 0,70. Based on this, the sustainability of small-scale fisheries in Ciparage village can,t be expected."

"Skripsi ini membahas penangkapan ikan secara destruktif dengan bahan peledak (blast fishing) dalam rangka perlindungan lingkungan dan nelayan sebagaimana diatur dalam hukum dan perundang-undangan internasional di Indonesia serta membahas kesesuaiannya dalam putusan pengadilan di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Saat ini pengaturan hukum mengenai penangkapan ikan dengan bahan peledak dan kaitannya dengan lingkungan dan nelayan telah diatur dalam hukum dan perundang-undangan internasional di Indonesia, namun dalam penerapannya ditemukan bahwa putusan pengadilan di Indonesia tidak mencerminkan konsep lingkungan seperti pembangunan berkelanjutan. (pembangunan berkelanjutan). Keputusan mengenai Blast Fishing di Indonesia melambangkan kegagalan keputusan Indonesia dalam mengimplementasikan regulasi internasional seperti Code of Conduct of Responsible Fisheries dan peraturan perundang-undangan Indonesia yang belum melindungi kepentingan lingkungan dan nelayan dalam melakukan penangkapan ikan dengan Bahan Peledak. Sebaiknya dalam mengatasi masalah tersebut aspek perlindungan lingkungan dan kesejahteraan nelayan harus diutamakan dengan mengatur tindakan preventif dalam pemberantasan blast fishing, penguatan koordinasi antar instansi serta peningkatan fungsi pengawasan dan kualitas penegakan hukum di lapangan.

---

This thesis discusses destructive fishing with explosives (blast fishing) in the framework of environmental protection and fishermen as regulated in international law and legislation in Indonesia and discusses its suitability in court decisions in Indonesia. The method used in this research is normative juridical method. Currently, legal arrangements regarding fishing with explosives and its relation to the environment and fishermen have been regulated in international law and legislation in Indonesia, however in practice it is found that court decisions in Indonesia do not reflect environmental concepts such as sustainable development. (sustainable development). The decision regarding blast fishing in Indonesia symbolizes the failure of Indonesia's decision to implement international regulations such as the Code of Conduct of Responsible Fisheries and Indonesian laws that have not protected the interests of the environment and fishermen in fishing with explosives. It is better if in overcoming these problems the aspects of environmental protection and fishermen welfare should be prioritized by regulating preventive actions in eradicating blast fishing, strengthening coordination between agencies and improving the supervisory function and quality of law enforcement in the field."

"Aktivitas perikanan tangkap laut di pesisir selatan Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya di kawasan Pantai Depok mengalami perkembangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat keberlanjutan aset mata pencaharian dan strategi mata pencaharian nelayan di Pantai Depok tahun 2020 menggunakan Pendekatan Mata Pencaharian Berkelanjutan (SLA). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dan analisis spasial. Wilayah penelitian dibagi menjadi dua berdasarkan jarak tempat tinggal nelayan dari pantai Depok yaitu kurang dari 500 meter dan lebih dari 500 meter. Berdasarkan perhitungan rentang skala, mata pencaharian nelayan yang tinggal kurang dari meter dari Pantai Depok termasuk kurang berkelanjutan, sedangkan aset nelayan yang tinggal di lebih dari 500 meter dari Pantai Depok termasuk berkelanjutan. Strategi mata pencaharian yang dilakukan adalah migrasi dan diversifikasi mata pencaharian.

---

Marine fisheries activities on the southern coast of Special Region of Yogyakarta province, especially in the Depok Beach area, has gradually developed. This research aims to analyze the livelihood sustainability level and livelihood strategy of small-scale fishermen at Depok Beach in 2020 based on Sustainable Livelihood Approach (SLA). The methods used in this research are quantitative descriptive analysis and spatial analysis. Study area divided into two groups based on the distance of fishers’ house from Depok Beach, i.e. less than 500 meters and more than 500 meters from the Depok Beach. Based on the calculation of the scale range, livelihood of fishermen in living in less than meters from Depok Beach considered less sustainable, while assets of fishers living in more than 500 meters from Depok Beach are sustainable. The livelihood strategies are diversification and migration."

"Perlindungan hukum terhadap usaha kecil merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 amandemen keempat khususnya pada ayat ke-empat, dimana perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ritel merupakan sektor yang memiliki peranan besar dalam perekonomian nasional. Perlindungan hukum pada sektor ritel dilakukan melalui beberapa produk regulasi yang memberikan proteksi kepada pelaku usaha kecil dan bersifat memberikan batasan berupa aturan yang limitatif bahkan menjadi entry barrier terhadap peritel modern. Pada tesis ini membahas bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap usaha kecil di Indonesia, juga membahas adanya perlindungan hukum terhadap pelaku usaha kecil pada sektor ritel di wilayah DKI Jakarta pada khususnya menurut perspektif hukum persaingan usaha. Metode yang digunakan dalam tesis ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian menyatakan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap usaha kecil di Indonesia dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) bentuk yaitu fasilitatif dan protektif. Untuk pengeculaian terhadap usaha kecil dari penerapan Undang-undang Nomor 5 Tahun disimpulkan bahwa hal tersebut merupakan bentuk keberpihakan negara terhadap usaha kecil sebagai salah satu pilar pilar ekonomi nasional harus memperoleh kesempatan utama dukungan, perlindungan dan pengembangan seluas-luasnya sesuai dengan amanat Tap MPR-RI Nomor 16/MPR/1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. Sedangkan terkait penerapan perlindungan hukum, permasalahan persaingan usaha pada sektor ritel di DKI Jakarta adalah terkait dengan penegakan hukum terhadap regulasi pada sektor ritel khususnya pengaturan zonasi terkait pendirian ritel modern dan jam operasional ritel modern. Masih maraknya pelanggaran terhadap regulasi yang ada berimplikasi terhadap persaingan antara ritel modern dan ritel tradisional di wilayah DKI Jakarta. Selain hal tersebut masih terdapat celah dalam pengaturan perpasaran swasta di wilayah DKI Jakarta dimana belum up date terkait munculnya jenis Toko Modern dengan format yang baru.

---

Legal protection for small business was commanded by UUD 1945 Article. 33, 4th amendment which sentence that The national economy is provided based on on economic democracy with the principles of community, efficiency with the fairness, sustainability, environmental view, reliant also keep the balances of national progress and national economic unity.Retail take a big portion on national economics. Legal protection for the sector held by regulation which give protection to the small business and limitate modern retail. The other side this kind of regulation not proper with the principle of fair competition which promote efficiency and open maket. This thesis resume how the legal protection was deployed to the small business in Indonesia. The exemption of Law No.5/1999 for small business also analyze in the thesis. Last this thesis take a review about the deployment of legal protection for small business on retail sector in Jakarta from the competition law framework. The methods of the research using yuridis normative with the statute and conceptual approach. The result says that legal protection for small business can be categorized into facilitative and protective form. About the exemption, it was kind of the state alignments for the small businesses as one of the national economics pillars which should have priority, support, and development as mandate by Tap MPR-RI Nomor 16/MPR/1998 about politics of economy for economics democracy. There?s still vioation on the application of the protection especially about zoning and time operating of modern market which has implications to the competition between traditional retail and modern retail."

"Artikel ini membahas mengenai kerugian bagi nelayan skala kecil di Muara Angke sebagai akibat dari reklamasi pulau G. Selain itu juga lebih jauh melihat bagaimana menganalisa korban lingkungan dalam pandangan keadilan lingkungan. Melalui metodologi kualitatif, peneliti berusaha memberikan gambaran mengenai kerugian yang dirasakan nelayan skala kecil di Muara Angke. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reklamasi pulau G telah menimbulkan terganggunya ekosistem perairan akibat dari proses konstruksi reklamasi yang kemudian berdampak pada nelayan skala kecil di Muara Angke menjadi korban lingkungan. Segala bentuk kerugian yang dirasakan nelayan skala kecil di Muara Angke merupakan wujud dari ketidak adilan dalam konteks keadilan lingkungan.

---

This thesis discusses about the harms for small scale fishermen in Muara Angke as a result of G islet reclamation. Furthermore, this thesis is also aimed to analyze environmental victim from environmental justice perspective. Through a qualitative methodology, the researcher tries to describe about harms for small scale fishermen in Muara Angke. The result of this thesis that G islet reclamation has caused disruption of aquatic ecosystems resulting from the reclamation construction process which then affects to small scale fishermen in Muara Angke become the environmental victim. Any harms for small scale fishermen in Muara Angke as environmental injustice in the context of environmental justice."

"ABSTRAKPertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di beberapa negara, telah mendorong meningkatnya permintaan komoditas perikanan dari waktu ke waktu. Meningkatnya permintaan ikan ini mengarah pada jumlah yang tidak terbatas, mengingat kegiatan pembangunan yang merupakan faktor pendorong dari permintaan ikan berlangsung secara terus menerus. Sementara di sisi lain, permintaan ikan tersebut dipenuhi dari sumber daya ikan yang jumlahnya di alam memang terbatas. Kini ikan menjadi komoditas penting dunia, manusia di planet bumi ini lebih banyak mengonsumsi ikan dari pada protein hewani lain. Permintaan produk perikanan meningkat dua kali lipat selama 30 tahun terakhir dan diproyeksikan akan terus meningkat dengan rata-rata 1,5% per tahun sampai tahun 2020. Pengelolaan sumber daya ikan di era globalisasi bukan hanya menjadi masalah nasional, tetapi sudah mendunia jika dilihat makin meningkatnya perdagangan internasional produk perikanan selama dua dekade terakhir. Adanya indikasi peningkatan impor untuk produk perikanan tentunya harus diperhatikan oleh pemerintah karena pelaku industri perikanan dalam negeri harus bisa bersaing dengan produk dari luar yang mungkin harganya bisa lebih murah sehingga dapat mengakibatkan kerugian terhadap industri perikanan di Indonesia. Untuk memastikan produk perikanan impor tidak merusak pasar dan industri perikanan dalam negeri serta aman untuk dikomsumsi dan bebas dari penyakit, maka produk perikanan tersebut diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan. Pemerintah dalam memanfaatkan kebijakan impor sebagai instrument strategis untuk menjaga kepentingan ekonomi dan sosial yang lebih luas. Penerbitan kebijakan impor dipakai untuk menertibkan lonjakan impor produk perikanan, memagari kepentingan nasional dengan tujuan untuk menjaga dan mengamankan produk perikanan dalam negeri serta melindungi industri perikanan dalam negeri dengan tidak mengabaikan kedudukan Indonesia sebagai subjek hukum internasional yang terikat dan dituntut untuk melaksanakan aturan-aturan internasional yang telah disepakati untuk dipatuhi dan dijalankan oleh setiap negara anggotanya. Tesis ini menggunakan penelitian yuridis normatif karena menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang intinya meneliti asas-asas hukum, sistematis hukum, dan sinkronisasi hukum dengan cara menganalisanya. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Selanjutnya, permasalahan yang dibahas dalam Tesis ini adalah mengenai pengaturan pengendalian impor produk perikanan di Indonesia dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengenai penerapan pengaturan tersebut apakah telah dapat melindungi industri perikanan dalam negeri dari lonjakan impor atau belum.

---

ABSTRACTGrowth of population and economic in some countries, has increased demand for fishery commodities for the time being. The increasing of fish demand become an unlimited amount because that’s one of development factor but in the other side the fish resources in the nature are limited. Now, fish is an important commodity world, people’re eating more fish than other animal protein. For the last 30 years, Demand of the fishery products has increased twice than before. It have projected to increase by an average of 1.5% per year until 2020. Management of fisheries resources is not just a national problem in the era of globalization, but becoming a international problem based on international trade of fisheries product. Government must be realized for Indication about increase of fish and fisheries product import because domestic stakeholders must be compete with the prices of import of fisheries product which perhaps cheaper than domestic prise that can make effects on the fishing industry in Indonesia. For Guaranting the import of fishery products do not spoil the market and the domestic fishing industry as well as safe for the consumed and free of disease, the fishery products must be complete the requirements of Government policy in order to maintain economic and social interests. The import policies used to protect and secure our domestic fishery products in relation the amout of fisheries product import not to blooming, protect of national interest in order to safeguard and secure the domestic fishing industry with regardless the position of Republic of Indonesia as a subject of international law are bound and required to implement international rules has agreed to be obeyed and executed by each of its member countries. This thesis uses normative legal research because it focuses on the research literature that examines the core principles of law, the law systematically, and the synchronization of the law in a way it analyzed. The data obtained were analyzed using qualitative descriptive methods. Furthermore, the problems will be discussed in this thesis is on setting up the control of fishery products imports in Indonesia in the force legislation and the application of such arrangements whether it has been able to protect the fisheries industry in the country of import surges or not."

"Transformasi ekonomi di negara Indonesia tidak terlepas dari dukungan aktivitas pertambangan batubara sebagai salah satu objek galian yang dioptimalisasikan baik oleh individu perseorangan maupun badan hukum seperti perseroan terbatas sebagai pelaku usaha. Implementasi pertambangan batubara hanya dapat diselenggarakan dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan yang telah diperbaharui untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan pemerintah yang dinamis. Rumusan masalah adalah pengaturan usaha pertambangan serta tinjauan investasi klasifikasi objek galian di Indonesia. Penelitian ini juga menelusuri praktik pemberian izin usaha pada usaha penambangan batubara di Provinsi Jambi. Penelitian dilakukan menurut metode yuridis normatif dan menelusuri Undang-Undang terkait dengan Pertambangan Mineral dan Batubara beserta peraturan turunan lainnya yang berkaitan. Hasil penelitian ini menguraikan penjelasan mengenai Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2009. Ketentuan sebelum diubah untuk mengakomodasi ketentuan pertambangan nasional agar selaras dengan kepentingan nasional, kepastian hukum, dan keterbukaan investor, serta pelestarian ekosistem ekologi. Investasi di bidang pertambangan terbuka untuk investor dengan ketentuan pemenuhan minimum 51% (lima puluh satu persen) dimiliki oleh investor dalam negeri melalui Bursa Efek Indonesia. Pembenahan peraturan persaingan usaha di bidang pertambangan mineral batubara mempunyai objektif untuk mencegah pertentangan ketentuan terkait perizinan berusaha dengan penanaman modal dalam sektor jasa pertambangan. Pemerintah hadir dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang jujur dan tidak melawan hukum. PT X mempunyai potensi melakukan praktik oligopoli, pembuatan perjanjian seperti perjanjian tender, dan/atau pendominasian pasar melalui posisi dominan. Dengan ini, PT X mempunyai kemampuan untuk menentukan besaran produksi, klasifikasi jenis, pendistribusian, dan pertumbuhan per kapita batubara yang selaras dengan ketentuan persaingan usaha.

---

Economic transformation in Indonesia is inseparable from the support of coal mining activities as one of the excavation objects which is optimized both by individuals and legal entities such as limited liability companies as business actors. The implementation of coal mining can only be carried out by complying with the provisions of laws and regulations that have been updated to suit the needs of the dynamic community and government. The issue of the research is the regulation of the mining business and the investment review of the classification of excavated objects in Indonesia. This research also explores the practice of granting business licenses to coal mining businesses in Jambi Province. The research was carried out according to normative juridical methods and traced the Law related to Mineral and Coal Mining along with other related derivative regulations. The results of this study describe the explanation regarding Law No. 3 of 2020 concerning Mineral and Coal Mining as amended by Law No. 4 of 2009. Provisions before being amended to accommodate national mining regulations so that they are aligned with national interests, legal certainty, and investor transparency, as well as the preservation of ecological ecosystems. Investments in the mining sector are open to be purchased by investors through the Indonesia Stock Exchange with the condition that a minimum fulfillment of 51% (fifty one percent) is owned by domestic investors. The objective of reforming business competition regulations in the coal mineral mining sector is to prevent conflicting provisions related to business licensing and investment in the mining services sector. The government is present in creating a business competition climate that is fair and not against the law. PT X has the potential to practice oligopoly, drafting cartel agreements, and/or dominating the market. With this, PT X has the ability to determine the amount of production, type classification, distribution, and growth per capita of coal in line with the provisions of business competition."

"Penelitian ini merupakan eksperimen lapangan yang dilakukan dengan menggunakan randomized controlled trials untuk mengeksplorasi peran dari self control problem dan social preference dalam proses pengambilan keputusan individu dengan kasus upaya peningkatan keberhasilan program konversi BBM BBG bagi nelayan kecil. Upaya ini dilakukan dengan dua jenis perlakuan yaitu program cashback dan stiker social norm. RCT dilakukan dengan unit randomisasi klaster dan unit analisis individu guna meminimalisir terjadinya bias dan spillover effect. Total sampel adalah 302 yang dialokasikan secara stratified randomization pada tahap kabupaten menjadi 79 sampel perlakuan stiker, 83 sampel perlakuan cashback, 62 sampel perlakuan kombinasi stiker-cashback, dan 78 sampel kontrol. Pengukuran endline dilakukan dua puluh satu hari setelah pelaksanaan program konversi pemberian mesin BBG kepada nelayan . Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penggunaan BBG baik secara status penggunaan BBG pada akhir pengamatan maupun secara durasi penggunaan BBG di kelompok perlakuan stiker, kelompok perlakuan cashback dan kelompok perlakuan stiker-cashback lebih tinggi dibandingkan kelompok kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa nudge cashback dan stiker social norm mampu meningkatkan keberhasilan program konversi BBM BBG bagi nelayan kecil.

---

This field experiment was conducted by using randomized controlled trials to explore the role of self control problem and social preference in individual decision-making process, especially in increasing fuel-gas conversion program success for small-scale fishermen. Nudge of soft commitment called cashback for self control problem and nudge of social norm sticker for social preference were used as additional treatment in order to increase the program success. Trials were done by cluster randomization and individual analysis. Total sample was 302 allocated by stratified randomization in district level into 79 sample of sticker treatment group, 83 sample of cashback treatment group, 62 sample of sticker and cashback combination treatment group, and 78 sample of control group. Twenty-one days observations were conducted starting from the program implementation. Status and duration of the gas usage were analyzed in ETT and ITT analysis. The results demonstrate that the use of cashback and social norm sticker has a positive effect on increasing fuel-gas conversion program success for small-scale fishermen."