Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai implikasi konflik antar elit lokal di Surabaya terhadap pelaksanaan penutupan lokalisasi Dolly-Jarak tahun 2014. Penelitian ini mengaplikasikan konsep divided government dan unified and consensual elites sebagai kerangka analisis. Pencalonan Tri Rismaharini sebagai calon Walikota yang diusung PDIP pada Pilkada tahun 2010 telah menjadi sumber konflik internal antar elit PDIP Surabaya. Konflik tersebut mengakibatkan munculnya berbagai hambatan yang dihadapi Walikota selama masa pemerintahannya. Penelitian dilakukan melalui metode studi kasus dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi literatur, observasi, dan wawancara secara mendalam.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Walikota sempat mengalami kesulitan dalam menutup lokalisasi Dolly-Jarak tahun 2014. Namun, penutupan dapat tetap terlaksana karena Walikota dapat memperoleh dukungan di tingkat elit dengan cara melakukan konsolidasi dan konsensus antar elit. Dapat disimpulkan bahwa implikasi konflik antar elit lokal di Surabaya terhadap penutupan lokalisasi Dolly-Jarak dapat tercermin dalam dua kategori perdebatan yang timbul antar elit tersebut. Pertama, perdebatan terkait cara dan waktu pelaksanaan penutupan lokalisasi Dolly-Jarak. Kedua, perdebatan terkait kebijakan pasca penutupan, yakni nominal bantuan dana stimulant, upaya rehabilitasi, dan pembangunan di eks-lokalisasi Dolly-Jarak.

---

This thesis discusses the implication of local elites conflict towards the closure of Dolly-Jarak localization in 2014. This research applies divided government and unified and consensual elites concept as the analysis framework. The internal conflict of PDIP Surabaya?s elites is initially generated from Tri Rismaharini?s candidacy for Surabaya?s local leaders election in 2010 which is supported by PDIP. The conflict has raised all sorts of disturbances during Tri Rismaharini?s reign as the city?s mayor. This research uses case study method with literature observation study and in depth interview data collection technique.

The result shows that Tri Rismaharini has some difficulties in closing Dolly-Jarak localization in 2014. However, the closure is still executed because of the support from the elites which is gained by consolidation and consensus between elites. It concludes that the implication of local elites conflict towards the closure of Dolly-Jarak localization could be shown through the emergence of debates pertaining to the issue. The debates on the closure of Dolly-Jarak localization could be categorized into two types. First, the debate is about time and method of the Dolly-Jarak localization closure. Second, the debate is about post-closure policy which discusses nominal of the stimulant fund, rehabilitation, and the development of the ex-Dolly-Jarak localization."

"Tesis ini membahas kontruksi realitas sosial penutupan lokalisasi Dolly dan Jarak di Surabaya, melalui program talk show Primetime News di Metro TV, serta peran media massa sebagai ruang publik ideal pada realitas sosial berpotensi konflik tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan paradigma kritis, yang menggunakan metode analisis wacana kritis milik Norman Fairclough. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media membentuk representasi, relasi, dan identitas pihak-pihak yang terlibat dalam wacana. Selain itu, pekerja media, rutinitas media, organisasi media, dan extra media menjadi faktor yang mempengaruhi kontruksi realitas sosial. Temuan lain adalah adanya pengaruh keberadaan waktu prime time dalam industri televisi, serta munculnya dehumanisasi dalam peliputan terkait prostitusi. Program ini menjadi upaya Metro TV dalam menciptakan ruang publik sebagai media untuk diskursif inklusif, untuk mencegah terjadinya konflik. Meski demikian, faktor ekonomi menjadi penghalang untuk membentuk ruang publik dengan kondisi yang ideal.

---

This thesis discusses construction of social reality, the closing of localozation "Dolly and Jarak" in Surabaya, through a talk show program "Primetime News" on Metro TV, as well as the role of mass media as an ideal public sphere related to that social reality potential conflict. This study is a qualitative research with a critical paradigm, which uses Norman Fairclough’s critical discourse analysis method.

The results showed that the media shape representations, relationships, and the identity of the parties involved in the discourse. In addition, media workers, media routines, media organizations, and extra-media are the factors that affect the construction of social reality.

Other findings, there is the influence of the existence of a prime time in the television industry, and the emergence of dehumanization in prostitution-related reporting. This program is a Metro TV efforts in creating a public space as a medium for discursive inclusive, to prevent conflict. However, economic factors become a barrier to form a public space with ideal conditions."

"ABSTRAKTujuandariskripsi yang berjudul Prostitusi dan Masyarakat Gang DollySurabaya 1967-1999 adalah mengkaji faktor penyebab munculnya lokalisasi diDolly, serta mengetahui dampak yang ditimbulkan lokalisasi Dolly kepada kehidupanmasyarakat. Alih fungsi pemakaman Cina Putat Jaya pada tahun 1967 mengakibatkanlahan pemakaman tersebut berubah menjadi tempat prostitusi.Metode dan sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodesejarah, yaitu: melalui tahap heuristik, kritik sumber sehingga didapatkan faktasejarah yang benar-benar mendekati kenyataan peristiwa yang ditulis. Selanjutnyadilakukan tahap interpretasi data, tahap terakhir adalah historiografi. Sumber yangdigunakan penulis dalam penelitian ini berupa sumber arsip, koran dan majalahsejaman, jurnal ilmiah, wawancara, serta buku sebagai sumber pendukung.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa lokalisasi Dolly yang berada ditengah-tengah pemukiman warga, telah menimbulkan banyak dampak bagi kehidupanmasyarakat.Dampak tersebut tidak hanya bersifat negatif, tetapi juga bersifat positifbagi kehidupan masyarakat.Dampak positif terbesar akibat keberadaan lokalisasiDolly adalah tumbuhnya perekonomian mikro di kawasan Gang Dolly dansekitarnya.Kehidupan lokalisasi dan masyarakat sekitar lokalisasi yang selama inidiidentikkan dengan hal negatif, ternyata masih memiliki sisi religius. Sisi religusterlihat dari keberadaan beberapa tempat ibadah di sekitar lokalisasi Gang Dolly,kebiasaan germo yang menutup wisma prostitusinya saat bulan Ramadhan, sertaadanya wisma yang melakukan kegiatan pengajian rutin setiap Kamis malam.

---

ABSTRACTThe purpose of this thesis with the title, Prostitution and the People in GangDolly, Surabaya (1967-199) is to discuss about the factors of the emergence oflocalization in Dolly, and also to know the impact of localization Dolly tocommunities? life. The transformation of the Chinese cemetery Putat Jaya in 1967 hasgiven the impact to that burial ground turned into a place of prostitution.Methods and sources used in this study is the historical method, namely:through the stages of heuristic, criticism of sources to obtain historical facts are reallyclose to the reality of events written. Furthermore, the data interpretation stage, andthe last stage is historiography. Sources used by the author in this study are archivalsources, newspaper and contemporary magazines, interviews, and books as asupportive source.The result of this study indicate that the localization of Dolly which is in themiddle of residential areas, has caused a lot of impacts to people?s lives. The impactis not only negative, but also positive for the community. The biggest positive impactdue to the existence of localization of Dolly is the micro-economic growth in theregion and surrounding of Gang Dolly. Localization and community life aroundlocalization that have been identified with the negative, it still has a religious side.Religious side seen from the presence of several places of worship around the GangDolly area.The pimp/procurer that will close his or her prostitution homestead duringthe month of Ramadhan, as well as the homestead that conduct regular pengajianevery Thursday night."

"ABSTRAKTesis ini membahas kontestasi elit lokal dalam konflik pembentukan Kabupaten Mamasa dalam kerangka pemikiran Pierre Bourdieu tentang habitus, modal dan ranah (field). Dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi kasus, penelitian ini mengkaji perpecahan internal elit Mandar dalam merespon kebijakan pemekaran daerah melalui penetapan Undang-Undang nomor 11 tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Mamasa, yang berimplikasi terhadap lahirnya konflik horozontal pada masyarakat Aralle, Tabulahan, dan Mambi (ATM) di Kabupaten Mamasa. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa para elit Mandar terpolarisasi ke dalam dua habitus kelompok politik, yaitu kelompok pro pemekaran dan kontra pemekaran. Habitus politik kelompok pro pembentukan Kabupaten Mamasa dilatari oleh kekuasaan atau kemandirian dalam mengelola pembangunan dan kesejahteraan di daerahnya. Sedangkan habitus politik kontra pemekaran Kabupaten Mamasa dilatari oleh upaya mempertahankan relasi etnisitas, keagamaan, dan pengalaman kesejarahan dengan penduduk Mandar. Kedua kelompok politik tersebut memaksimalkan kekuatan modal, baik sosial, ekonomi, budaya maupun simbolik, untuk bertarung memenangkan arena kontestasi pemekaran daerah. Akhirnya, melalui habitus dan kekuatan modal yang dominan, para elit politik pro pemekaran Mamasa berhasil memenangkan kontestasi dengan mempertahankan dan menyukseskan implementasi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2002.

---

ABSTRACTThis thesis examines the contestation between local political elites over the establishment of the Mamasa Regency, through Pierre Bourdieu?s concepts of habitus, capital and field. Using a qualitative method with a case study approach, this research examines the internal schism among the elites of the Mandar ethnic group in responding to the regional expansion policy through the issuance of Law No. 11/2002 on the Establishment of the Mamasa Regency, which triggers a horizontal conflict in the Aralle, Tabulahan and Mambi (ATM) people in Mamasa regency. This research concludes that the elites of the Mandar ethnic group are polarized into two groups with differing political habitus, which respectively supports and opposes the regional expansion. The habitus of the group supporting the expansion is the seeking of ways to gain the power or independence to manage the region?s infrastructure and people development, whereas the habitus of group opposing the regional expansion is the seeking of ways to maintain ethnic relations as well as preserve religious and historical experiences with the Mandar people. Both political groups utilized various capitals (social, economic, cultural and symbolic) to achieve their respective goals in the arena of political contestation. Ultimately, through powerful habitus and dominant capitals, the pro-regional expansion group succeeded in maintaining the regional expansion and implemented the Law No. 11/2002 on the Establishment of the Mamasa Regency."

"[ABSTRAKPemerintah Kota Surabaya mempunyai pengaturan tanah yang unik dan tidak dijumpai di kota manapun di Indonesia dengan memberikan Surat Izin Pemakaian Tanah atau sering dikenal dengan ldquo Surat Hijau rdquo yang mendasari penarikan retribusi kepada masyarakat Pengaturan tanah tersebut di atas tanah negara dan sebagian lagi memang di sebagian tanah Aset Daerah Kota Surabaya sendiri Penelitian Kebijakan Penyelesaian Konflik Pertanahan di atas ldquo Surat Hijau rdquo di Kota Surabaya ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder atau bahan pustaka Dalam perkembangannya masalah ldquo Surat Hijau rdquo telah menimbulkan berbagai macam konflik antara pemegang ldquo Surat Hijau rdquo dengan Pemerintah Kota Surabaya Konflik ini timbul karena terdapat perbedaan persepsi antara masyarakat dan Pemerintah Kota Surabaya dalam merujuk peraturan mengenai masalah penguasaan tanah Untuk itu diperlukan solusi yang saling menguntungkan antara pemegang ldquo Surat Hijau rdquo dengan Pemerintah Kota Surabaya.

---

ABSTRACTThe Municipal City of Surabaya has a unique arrangement on land which are not found in any other city in Indonesia Land Usage Permit or commonly known as the Surat Hijau that underlie the withdrawal of levy to the public is managed and issued to the local population of Surabaya by the Municipal City of Surabaya This regulation is implemented upon the State Land and some upon the land that are part of Regional Asset of Surabaya itself The research about land conflict resolution policy of The Use of Land Permit uses Normative Juridical Research Method which focuses on the data collection tool and the study of literature After sometime the issues surrounding Surat Hijau has given rise to various sorts of conflicts between holders of Surat Hijau with the Municipal City of Surabaya This conflict arises because there is a difference in perception between the public and the city officials of Surabaya in reference to the regulation on land tenure This currently heated conflict required a solution that is mutually beneficial between the holders of Surat Hijau with the Municipal City of Surabaya ;The Municipal City of Surabaya has a unique arrangement on land which are not found in any other city in Indonesia Land Usage Permit or commonly known as the Surat Hijau that underlie the withdrawal of levy to the public is managed and issued to the local population of Surabaya by the Municipal City of Surabaya This regulation is implemented upon the State Land and some upon the land that are part of Regional Asset of Surabaya itself The research about land conflict resolution policy of The Use of Land Permit uses Normative Juridical Research Method which focuses on the data collection tool and the study of literature After sometime the issues surrounding Surat Hijau has given rise to various sorts of conflicts between holders of Surat Hijau with the Municipal City of Surabaya This conflict arises because there is a difference in perception between the public and the city officials of Surabaya in reference to the regulation on land tenure This currently heated conflict required a solution that is mutually beneficial between the holders of Surat Hijau with the Municipal City of Surabaya ;The Municipal City of Surabaya has a unique arrangement on land which are not found in any other city in Indonesia Land Usage Permit or commonly known as the Surat Hijau that underlie the withdrawal of levy to the public is managed and issued to the local population of Surabaya by the Municipal City of Surabaya This regulation is implemented upon the State Land and some upon the land that are part of Regional Asset of Surabaya itself The research about land conflict resolution policy of The Use of Land Permit uses Normative Juridical Research Method which focuses on the data collection tool and the study of literature After sometime the issues surrounding Surat Hijau has given rise to various sorts of conflicts between holders of Surat Hijau with the Municipal City of Surabaya This conflict arises because there is a difference in perception between the public and the city officials of Surabaya in reference to the regulation on land tenure This currently heated conflict required a solution that is mutually beneficial between the holders of Surat Hijau with the Municipal City of Surabaya , The Municipal City of Surabaya has a unique arrangement on land which are not found in any other city in Indonesia Land Usage Permit or commonly known as the Surat Hijau that underlie the withdrawal of levy to the public is managed and issued to the local population of Surabaya by the Municipal City of Surabaya This regulation is implemented upon the State Land and some upon the land that are part of Regional Asset of Surabaya itself The research about land conflict resolution policy of The Use of Land Permit uses Normative Juridical Research Method which focuses on the data collection tool and the study of literature After sometime the issues surrounding Surat Hijau has given rise to various sorts of conflicts between holders of Surat Hijau with the Municipal City of Surabaya This conflict arises because there is a difference in perception between the public and the city officials of Surabaya in reference to the regulation on land tenure This currently heated conflict required a solution that is mutually beneficial between the holders of Surat Hijau with the Municipal City of Surabaya ]"