Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas implementasi/pelaksanaan pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan menggunakan sistem e-procurement. Pengadaan barang/jasa pemerintah tidak terlepas dari ketentuan yang ada dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini masih banyak ditemui persekongkolan tender. Perpres saat ini belum mampu mengurangi terjadinya persekongkolan tender pada pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah sehingga sulit untuk menciptakan persaingan yang sehat. Hasil penelitian ini menemukan bahwa peraturan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah saat ini belum mampu memberikan sanksi yang cukup tegas sehingga masih terjadi pelanggaran. Dengan membentuk kembali sistem e-procurement melalui kerjasama dengan Negara Korea Selatan, serta pembuatan undang-undang untuk e-procurement sendiri diharapkan menjadi solusi dalam mengurangi tindak persaingan usaha tidak sehat.

---

The purpose of this thesis is to describe the implementation of Government Procurement Arrangement with the e-procurement system. Government procurement is based on President Regulation Number 54/2010 with their changes. In the other way, implementation of government procurement now a days still having a lot of problems in bid rigging. Today, President Regulations about government procurement cannot reduce bid rigging on government procurement, so that does not effective to be applicable. The result of this thesis is to find out those regulations cannot give clear sanction. To rebuild the e-procurement system, government can takes a cooperation with the Procurement System in South Korea."

"Pengadaan barang/jasa pemerintah tidak terlepas dari ketentuan yang ada dalam peraturan presiden nomor 54 tahun 2010. Dalam peraturan tersebut jelas mengatur tentang mekanisme tender dan kelesuruhan hal mengenai pelaksanaan tender untuk memilih penyedia barang/jasa. Dalam perkara tender pengadaaan e-KTP di lingkungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementrian Dalam Negeri tahun anggaran 2011-2012, terdapat berbagai permasalahan yang berdasarkan putusan KPPU nomor 03/KPPU-L/2012 berujung pada persekongkolan tender, dimana salah satu dugaan pelanggaran yang mengindikasikan adalah post bidding activity. Majelis Komisi kemudian dalam putusannya memutus untuk menghukum para Terlapor atas terjadinya persekongkolan tender sebagaimana diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 atas dasar salah satu dugaan yang ada, yaitu post bidding activity.. Dengan melihat persoalan tersebut, maka kemudian perlu untuk menjabarkan lebih jelas unsur dari post bidding activity dan persekongkolan tender sebagaimana diatur dalam UU nomor 5 tahun 1999 dan Perpres nomor 54 tahun 2010 demi terciptanya penegakan hukum persaingan yang sehat di Indonesia.

---

Procurement of Government's good/services can't be separated from the provision of the Presidential rule no. 54 year 2010. The mecanism of selecting the good/servies provider is clearly stipulated witihin the provision. In the case of electronic citizenship card procurement in directorate general of occupation and civil registar, Ministry of domestic affairs budjet year 2011-2012. There are several issues under the Commission's desicion number 03/KPPU-l/2012 that leads to bid rigging in which post post bidding activity is one of the issues. In the Commission in comission's desicion adjudicat to punish the defendant's upon the bid rigging activity which are dealt with Law number 5 year 1999, especially for the post bidding indication. Acknowledging the issues, it is necessary for us to clearly define the elements of bid rigging and post bidding activity set forth in Law number 5 Year 1999 in order to execute a fair business law in Indonesia."

"Tesis ini membahas Pemberlakuan Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta dipandang melalui teori tahap perkembangan politik dari A.F.K. Organski, sehubungan dengan kepentingan Indonesia bergabung dalam perdagangan Internasional. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan teoritis. Hasil penelitian menyarankan bahwa penegakan hukum Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta perlu untuk lebih mendekati sifat masyarakat Indonesia dan disesuaikan dengan tujuan pemerintah dalam tahap perkembangan politik di mana Indonesia berada saat ini, selain kerjasama aparat penegak hukum Hak Cipta dalam memasyarakatkan konsep Hak Cipta dan menegakkan hukum perlu untuk lebih ditingkatkan.

---

The focus of this study is on the implementation of law enforcement of the Law No. 19 Year 2002 regarding Copyrights viewed from Political Development Stages Theory by A.F.K. Organski, related to Indonesia?s requirements on joining the international trade. This study is a normative study with theoretical approach.

The results of this study suggest for the law enforcement of Law No. 19 Year 2002 regarding Copyrights to be more representable to the nature of Indonesian society and amending to the purpose of the government in the political stage of which Indonesian is in at the moment, also to enhance the cooperation of the Copyrights law enforcers in socializing the concept of Copyrights and law enforcing."

"Pengadaan barang/jasa merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Namun dalam pelaksanaannya, kasus korupsi di bidang pengadaan barang/jasa menempati peringkat kedua jenis perkara yang ditangani oleh KPK. Selain itu anggaran dalam APBN setiap tahunnya tidak kurang 30 % dialokasikan untuk pengadaan barang/jasa. LKPP melakukan reformasi administrasi melalui pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (eprocurement) di Universitas Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivis dengan metode pengumpulan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam pelaksanaan e-procurement di Universitas Indonesia, transparansi belum terlaksana dengan baik karena informasi pengadaan belum seluruhnya dipublikasikan. Sedangkan untuk akuntabilitas telah terlaksana dengan baik. E-procurement di Universitas Indonesia menghasilkan efisiensi waktu, biaya, dan sumber daya manusia. Pelaksanaan e-procurement juga meningkatkan persaingan antar penyedia. Selain itu e-procurement juga dapat meningkatkan keamanan dalam prosesnya melalui kontrol akses dan aplikasi pengamanan dokumen.

---

Goods/services procurement are considered as form of public services. However, during the implementation process, corruption case in goods/services procurement takes second place as the biggest corruption case handled by KPK. Every year, around 30% of state budget are allocated for goods/services procurement. Therefore LKPP was trying to reform the administration process through goods/services electronic procurement (e-procurement). The main purpose of this research is to analyze the implementation of goods/services electronic procurement (e-procurement) in University of Indonesia. Post positivis approach was used in this research and data was collected from in-depth interview.

The research result shown that not all the procurement information was published causing lack of transparancy in electronic procurement implementation. On the other side, accountability in electronic procurement were accomplished during implementation. E-procurement implementation provides time, cost, as well as human resource efficiency. Implementation of e-procurement also increase the competition amongs suppliers. Moreover, e-procurement increase the security in procurement process through access control and safety document application."

"Faktur Pajak berbentuk elektronik merupakan Faktur Pajak yang secara bertahap telah dikembangkan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi berbentuk elektronik. Penelitian ini dilakukan untuk menyajikan sebuah gambaran mengenai impelementasi tata cara pembuatan dan pelaporan Faktur Pajak berbentuk elektronik terutama pada berdasarkan KEP-136/PJ/2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, ditinjau dari Content of Policy, jenis manfaat dan kemudahan yang dihasilkan dengan adanya kebijakan ini telah dirasakan oleh PKP yang telah diwajibkan membuat Faktur Pajak berbentuk elektronik, antara lain dalam hal pembuatannya, terdapatnya QR Code sebagai pengganti tanda tangan basah dan PKP dapat mengajukan permohonan nomor seri Faktur Pajak secara online melalui website DJP atau melalui aplikasi e-Faktur.Sedangkan, ditinjau dari Context of Implementation, implementasi Kebijakan Tata Cara Pembuatan dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik masih memiliki beberapa permasalahan, antara lain dalam pemberitahuan sosialisasi dan penetapan, PKP merasakan penyampaianpenyampaian tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang berdekatan, masih banyaknya kendala terkait teknis aplikasi membutuhkan perbaikan dari pihak DJP, serta respon dari pihak DJP pun yang menyediakan Contact Center masih dinilai kurang menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh PKP.

---

Electronic tax invoice is a tax invoice that has been gradually developed by utilizing technological advances in electronic form. This research was conducted to provide an overview of the implementation of publishing and reporting procedure of electronic tax invoice based on the KEP-136/PJ/2014. This research used a qualitative approach with descriptive research purposes. Data collected through the study of literature and in-depth interviews.

The results of this study show that, from the view of Content of Policy, types of benefits produced in the presence of this policy has been felt by PKP which has required to make a Tax Invoice in electronic form, such as in the publishing, the presence of a QR Code in lieu of a wet signature and PKP can apply for a Tax Invoice serial number online through the DGT website or through e-Invoicing.

Meanwhile, from the view of the Context of Implementation, Regulation of Publishing and Reporting Procedure of Electronic Tax Invoice still have some problems, among others, in the notice of socialization and determination, PKP feel the notification is done within the adjacent, there are still many technical problems related to applications requiring maintenance from the DGT, and the response of the DGT who provides contact center is still considered less respond to the questions raised by the PKP."