Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai hubungan hukum antara Fakultas Kedokteran, Rumah Sakit Pendidikan, dan Dokter Residen beserta tanggung jawab perdata yang diberikan Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan atas pelayanan medis yang diberikan oleh Dokter Residen selama proses pendidikan dokter spesialis. Penulis mengajukan pokok permasalahan yaitu: 1. Bagaimanakah hubungan hukum antara Rumah Sakit Pendidikan, Fakultas Kedokteran, dan Dokter Residen? dan 2. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab perdata dari Rumah Sakit Pendidikan dan Fakultas Kedokteran atas pelayanan medis yang diberikan oleh Residen kepada pasien? Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka diperlukan adanya pengaturan mengenai pemberian tanggung jawab hukum dari Fakultas Kedokteran ataupun Rumah Sakit Pendidikan terhadap Dokter Residen karena pelayanan medis Dokter Residen dapat menimbulkan kerugian terhadap pasien.

---

The focus of this study is about the legal relationship between Faculty of Medicine, Teaching Hospital, and Residents along with the civil liability given from Faculty of Medicine and Teaching Hospital on Residents? medical care to patients during the process of specialist profession education. The writer tried to describe the main issues, which are: 1. How is the legal relationship between Faculty of Medicine, Teaching Hospital, and Residents? And 2. How is the civil liability given from Faculty of Medicine and Teaching Hospital on Residents? medical care to patients? Based on the research conducted, the civil liability given from Faculty of Medicine and Teaching Hospital to Residents it is needed to be ruled because Residents? medical care clould provoke a loss to patients."

"Era Informasi dewasa ini ditandai oleh peningkatan kebutuhan informasi di segala aspek kehidupan, termasuk di bidang kesehatan. Mutu rekam medis digunakan sebagai indikator dalam melihat kualitas pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan yang baik secara umum berarti memiliki rekam medis yang baik pula. Pengelolaan rekam medis harus disesuaikan dengan ketentuan pokok baik yang dikeluarkan oleh ANRI maupun Depkes RI.Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Persahabatan dan Rumah Sakit Umum Fakultas Kesehatan Universitas Kristen Indonesia, dengan tujuan untuk mengetahui gambaran pengelolaan rekam medisnya, mengidentifikasi perbedaan pengelolaan rekam medis di kedua rumah sakit, mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengelolaan rekam medis pada kedua rumah sakit tersebut. Pengelolaan rekam medis yang dilihat dalam penelitian ini adalah disain formulir, pemberkasan & penggunaan, serta penyusutan.Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik wawancara terhadap Kepala Unit Kerja Rekam Medic dan pengamatan langsung ke Unit Kerja Rekam Medis. Untuk mempermudah pengumpulan data digunakan kisi-kisi wawancara, yang diuji validitasnya dengan pengujian validasi isi, yaitu membandingkan antara isi instrumen dengan isi materi ajaran yang telah dipelajari. Analisis data dengan teknik deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa :(1). Pengelolaan rekam medis di Rumah Sakit Persahabatan lebih baik daripada di Rumah Sakit Umum Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia, terlihat dalam : a) Pemberkasan & penggunaan : Memiliki fasilitas ruang simpan yang lebih baik, Ada prosedur peminjaman, Ada ketentuan pokok dalam penyimpanan. b) Penyusutan rekam medisnya : Telah dilakukan pemisahan antara rekam medis aktif dan inaktif, Memiliki Jadwal Retensi Rekam Medis, Ada prosedur pemusnahan. (2). Faktor yang mempengaruhi pengelolaan rekam medis yang lebih baik tersebut di atas : a) Sumber Daya Manusia : Latar belakang pendidikan direktur yang lebih baik, pemahaman tentang pentingnya rekam medis lebih baik pula; Persentase staf rekam medis yang berpendidikan memadai lebih besar, kinerja staf rekam medis juga lebih baik; Adanya program pengembangan dan pendidikan staf rekam medis, dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan staf rekam medis. b) Kesadaran terhadap pedoman yang berlaku dalam pengelolaan rekam medis lebih baik, yang ditunjukkan dengan melanjutkan pembuatan juklak dan protap yang disesuaikan dengan kondisi rumah sakit. c) Adanya evaluasi dan pengendalian mutu, ada usaha perbaikan dalam pengelolaan rekam medis, (3). Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan rekam medis di Rumah Sakit Persahabatan adalah masih seringnya ditemukan ketidaklengkapan rekam medis oleh dokter yang menangani, di Rumah Sakit Umum Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia adalah : Kurangnya pemahaman terhadap rekam medis dari pihak pimpinan rumah sakit, dokter, dan staf medis lainnya; kurangnya staf medis dari segi mutu dan jumlah; Tidak sesuainya letak unit rekam medis dengan sistem penyimpanan yang sentralisasi.

---

Today information era is characterized by increase of demand for information concerning all life aspects, including health. Quality of medical record is used as indicators for health service quality. In general, good health service means that medical record used are also good. Medical record management should be based on regulations issued by National Archive Republic Indonesia and Department of Health Republic Indonesia.

This research was conducted at Persahabatan Hospital and Medical Faculty Universitas Kristen Indonesia General Hospital, in order to understand medical record management at these two hospitals, to identify differences on medical records management in these two hospitals, to understand problems faced by the hospitals in applying their medical record management. Medical record management used in this research including form design, medical record filling and usage, and medical record disposal.

Data needed for this research were collected through interview with Director of Medical Record Unit and direct observation to Medical Record Unit. To support data collection, interview guidelines are used, which have been validated through content validation test, by comparing the instrument contents with materials learned at university. Data analysis uses descriptive technique.

Research result reveals that: (1). Medical record management at Persahabatan Hospital is better than in Medical Faculty Universitas Kristen Indonesia General Hospital, as indicated by: a) Its filling wig usage: Availability of better filling rooms, availability of medical record borrowing procedure, Availability of basic regulations on medical record storage. b) Medical record disposal: Active and inactive medical records are separated, Medical Record Retention Schedule is availability, Medical record disposal procedure has been established. (2). Factors affecting such better medical record management are: a) Human Resources factor: Better educational background of director, better understanding on importance of medical record; Percentage of medical record staff with higher education is bigger, better work performance of the medical record department staff Availability of development and education program for medical record department staff may increase their knowledge and skills. b) Awareness on applied regulations concerning medical record management is better, as shown by development of technical guidelines and standard operating procedures based on the hospital current conditions. c) Availability of evaluation and quality control programs, efforts to improve medical record management. (3). Problems faced in medical record management at Persahabatan Hospital is incomplete medical record often found by relevant practitioners. While problems faced in Medical Faculty Universitas Kristen Indonesia General Hospital are: Lack of understanding on medical record among the hospital executive, practitioners, and other medical staff members; Insufficient of medical staff both in term of quality and quantity; Inappropriate location of medical record unit with centralized storage system."

"Latar belakang: Chief resident merupakan bagian penting dalam proses pendidikan di program studi pendidikan dokter spesialis (PPDS). Salah satu kompetensi chief resident adalah membimbing residen juniornya, namun kompetensi ini jarang diajarkan secara formal. Telah dilakukan program pelatihan Resident as Teacher dengan durasi 5 jam untuk 20 chief resident di PPDS Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efek pelatihan tersebut terhadap kemampuan membimbing chief resident.dengan menggunakan metode Kirkpatrick tingkat 1 hingga 3. Metode: Penelitian kualitatif dengan dengan rancangan fenomenologi. Rancangan fenomenologi ini berupa deskripsi perspektif chief resident dan senior mengenai peningkatan kemampuan membimbing chief resident PPDS IPD FKUI setelah mengikuti pelatihan RaT. Sesuai dengan metode evaluasi Kirkpatrick, dilakukan evaluasi kepuasan peserta pelatihan, peningkatan pengetahuan pasca pelatihan, dan Focus Group Discussion untuk chief dan residen junior. Dilakukan pula triangulasi berupa observasi ronde chief dan observasi acara ilmiah siang serta analisis kasus negatif berupa in depth interview serta studi dokumen. Hasil: Berdasarkan hasil kuesioner kepuasan peserta pelatihan, materi pelatihan RaT bermanfaat untuk chief, praktis untuk diterapkan, sesi dalam pelatihan menarik dan instruktur dapat membawakan materi dengan baik. Hasil pre dan post test serta FGD menunjukkan peningkatan pengetahuan chief resident mengenai teknik microskills dan pemberian umpan balik efektif. Materi pelatihan RaT mampu laksana namun hambatan yang didtemui adalah kesulitan mencari waktu membimbing di antara beban pelayanan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) dan kesulitan memberi umpan balik positif. Simpulan: Pelatihan RaT yang telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan chief resident dan mampu meningkatkan pengetahuan serta keterampilan membimbing chief resident. Sebagian besar chief resident belum dapat memberi umpan balik positif. Selain itu, waktu membimbing terbatas karena tugas pelayanan yang banyak di RSCM.

---

Background: Teaching junior resident and medical student is one of the responsibilities of chief resident. However, teaching skill is rarely trained formally to them. A format of Resident as Teacher (RaT) training program was developed and conducted for 20 chief residents in Internal Medicine Residency Program. The aim of this study is to evaluate the improvement of chief?s teaching skill after joining this training program, based on the first three steps of Kirkpatrick evaluation program.

Methods: Qualitative research based on phenomenology study was performed within two months after the training. Program questionnaire and pre-post test were conducted to evaluate the first (reaction) and second (learning) step of Kirkpatrick evaluation method respectively. The third step (behavior change) was evaluated by performing Focus Group Discussion for chief residents and junior residents. To increase the validity of the study, triangulation by doing indirect observation or rounds, classroom based activities and document study were done. Negative case analysis was also performed to explore further about the result of FGD.

Result: Based on the questionnaire, the participants were satisfied by the RaT program. Pre and post test evaluation and FGD show that there is improvement of knowledge about teaching and giving effective feedback. FGD results supported by observations and document study show that chiefs applied the microskills technique but had difficulty in giving positive feedback, as well as finding appropriate time for discussion within very busy schedule of junior resident in the main teaching hospital.

Conclusion: The training fulfills the need of chief resident, improves knowledge of teaching method and giving constructive feedback. However the chief residents was not used to give positive feedback to the junior residents and the busy clinical situation was identified as barrier to effective chief to junior resident learning process."

"Skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab hukum rumah sakit atas berkas rekam medis yang merupakan hak pasien. Selain itu, juga dibahas mengenai perbuatan melawan hukum atas pemusnahan berkas rekam medis. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. dimana penelitian ini membahas obyek penelitian dari sudut pandang hukum dan ketentuan perundang-undangan. Sedangkan apabila dilihat dari sifatnya menggunakan tipologi deskriptif. Hasil penelitian ini adalah bahwa Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menerapkan Doktrin Central Responsibility. Sedangkan, dalam Permenkes No. 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis disebutkan bahwa pimpinan rumah sakit bertanggung jawab terhadap berkas rekam medis.

---

This thesis discusses about the liability on hospital medical record document which is the patient rights. In addition, also discussed about the tort of destruction of medical record document. This research fundamentally used normative juridical method, while in this research discusses about an object from a legal standpoint and legislation. This research also use descreptive type of typology. The results of this study is that Hospital?s Legislation Number 44 Year 2009 on applying the doctrine of the Central Responsibility. Whereas, in Permenkes No. 269/Menkes/Per/III/2008 on Medical Record stated that the head of hospital is responsible for the medical record document."

"Skripsi ini membahas tanggung jawab rumah sakit terhadap tindakan malpraktik medis yang dilakukan oleh dokter kandungan, dilihat dari segi hukum perikatan dan hukum kesehatan. Penilitian ini bersifat deskripstif untuk menggambarkan peristiwa yang terjadi, serta juga memuat pandangan hukum terhadap peristiwa tersebut.Hasil penelitian menyarankan baik kepada rumah sakit maupun dokternya agar meningkatkan kualitas dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, sehingga tidak merugikan pasien yang nantinya akan berujung pada timbulnya sengketa hukum, seperti tagline 'lebih baik mencegah daripada mengobati' yang selalu diucapkan oleh dokter kepada pasien.

---

These undergraduate thesis is discusses about hospital liability for medical malpractice action conducted by obstetricians, in contract law and medical law point of view. This research is descriptive to describe the event that happened and contained legal point of view on that event.

The result is to suggest the hospital and doctor to improve the quality of medical services, in order to not harm the patient which potentially can triger legal dispute, like the word 'prevention is better than restoration' that doctor oftenly said to patient."

"Pelayanan kesehatan secara hukum memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas kehidupan yang sehat. Idealnya, hal ini dilakukan oleh dokter dengan memberikan tindakan yang didasarkan sesuai diagnosa yang dilakukan. Ada kalanya dokter melakukan tindakan medis dengan kelalaian ataupun kesalahan sehingga menyebabkan kerugian bagi pasien yang ditanganinya, baik berupa materiil maupun immateriil. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis doktriner dengan membandingkan ketentuan ganti rugi keperdataan dalam hal malapraktik kedokteran di Indonesia dan di Spanyol dengan membandingkan berbagai ketentuan seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Kesehatan, Kode Etik Kedokteran Indonesia, Kode Perdata Spanyol, Undang-undang Sektor Publik Spanyol, Undang-undang Kedokteran Spanyol, Kode Deontologis Medis Spanyol, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Melalui penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan hukum Indonesia mengenai ganti rugi perdata dalam hal malapraktek kedokteran perlu untuk dispesifikasi lagi, yaitu dalam hal perluasan ruang lingkup ganti rugi yang tidak hanya terbatas pada kerugian langsung, serta dalam hal kewajiban dokter untuk memiliki jaminan keuangan untuk menjamin dikompensasikannya kerugian yang dialami pasien sebagai akibat dari tindakan dokter yang lalai maupun tidak sesuai kode etik.

---

Health care legally aims to fulfil people's need for a healthy life. Ideally, this is done by doctors by providing actions that are based on the diagnosis made. There are times when doctors perform medical actions with negligence or errors that cause harm to the patients they handle, both in the form of material and immaterial. This research is written using the doctrinaire juridical method by comparing the provisions of civil compensation in the event of medical malpractice in Indonesia and Spain by comparing various provisions such as the Civil Code, Health Law, Indonesian Medical Code of Ethics, Spanish Civil Code, Spanish Public Sector Law, Spanish Medical Law, Spanish Medical Deontological Code, as well as other laws and regulations. Through this research, it can be concluded that the Indonesian legal provisions regarding civil compensation in the event of medical malpractice need to be further specified, namely in terms of expanding the scope of compensation that is not only limited to direct losses, as well as in terms of the doctor's obligation to have financial guarantees to ensure compensation for losses suffered by patients as a result of the doctor's negligent actions or not in accordance with the code of ethics."

"Pelayanan kesehatan secara hukum memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas kehidupan yang sehat. Idealnya, hal ini dilakukan oleh dokter dengan memberikan tindakan yang didasarkan sesuai diagnosa yang dilakukan. Ada kalanya dokter melakukan tindakan medis dengan kelalaian ataupun kesalahan sehingga menyebabkan kerugian bagi pasien yang ditanganinya, baik berupa materiil maupun immateriil. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis doktriner dengan membandingkan ketentuan ganti rugi keperdataan dalam hal malapraktik kedokteran di Indonesia dan di Spanyol dengan membandingkan berbagai ketentuan seperti Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Kesehatan, Kode Etik Kedokteran Indonesia, Kode Perdata Spanyol, Undang-undang Sektor Publik Spanyol, Undang-undang Kedokteran Spanyol, Kode Deontologis Medis Spanyol, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Melalui penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa ketentuan hukum Indonesia mengenai ganti rugi perdata dalam hal malapraktek kedokteran perlu untuk dispesifikasi lagi, yaitu dalam hal perluasan ruang lingkup ganti rugi yang tidak hanya terbatas pada kerugian langsung, serta dalam hal kewajiban dokter untuk memiliki jaminan keuangan untuk menjamin dikompensasikannya kerugian yang dialami pasien sebagai akibat dari tindakan dokter yang lalai maupun tidak sesuai kode etik.

---

Health care legally aims to fulfil people's need for a healthy life. Ideally, this is done by doctors by providing actions that are based on the diagnosis made. There are times when doctors perform medical actions with negligence or errors that cause harm to the patients they handle, both in the form of material and immaterial. This research is written using the doctrinaire juridical method by comparing the provisions of civil compensation in the event of medical malpractice in Indonesia and Spain by comparing various provisions such as the Civil Code, Health Law, Indonesian Medical Code of Ethics, Spanish Civil Code, Spanish Public Sector Law, Spanish Medical Law, Spanish Medical Deontological Code, as well as other laws and regulations. Through this research, it can be concluded that the Indonesian legal provisions regarding civil compensation in the event of medical malpractice need to be further specified, namely in terms of expanding the scope of compensation that is not only limited to direct losses, as well as in terms of the doctor's obligation to have financial guarantees to ensure compensation for losses suffered by patients as a result of the doctor's negligent actions or not in accordance with the code of ethics."

"Skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap dokter tetap dan dokter tidak tetap. Fokus dari penelitian ini adalah mengenai tanggung jawab rumah sakit terhadap dokter tetap dan tidak tetap menurut hukum positif di Indonesia, serta pengaturan dan hubungan hukum rumah sakit dengan dokter tetap dan dokter tidak tetap. Pembahasan dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi RSUD Kota Depok. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa di Indonesia, tanggung jawab rumah sakit terhadap dokter tetap dan dokter tidak tetap adalah sama, sesuai dengan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata dan Pasal 46 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, serta hasil studi RSUD Kota Depok. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar pemerintah membuat peraturan pelaksana yang mengatur ketentuan tanggung jawab rumah sakit secara tegas.

---

This research discusses the hospital legal liability to permanent doctor and non-permanent doctor. This research focuses on the hospital legal liability to permanent doctor and non-permanent doctor according to positive law in Indonesia. The discussion conducted through literature study and study of RSUD Kota Depok. This research uses normative juridical with qualitative method.

The result of the research shows that in Indonesia, hospital has the same liability toward permanent doctor and non-permanent doctor, in accordance with Article 1367 paragraph (3) of the Civil Code and Article 46 of Law No. 44 Year 2009 concerning Hospital. As the outcome, this research suggests the government to issue implementation of regulations concerning hospital liability strictly."

"Skripsi ini membahas mengenai tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap pemanfaatan rekam medis pasien oleh pihak ketiga, yang mana pihak ketiga yang dimaksud disini adalah kepala sekolah, yayasan, rumah sakit, dan dokter. Pokok permasalahan yang dibahas adalah mengenai pengaturan rekam medis menurut hukum kesehatan, pertanggungjawaban rumah sakit menurut hukum kesehatan, dan analisis sengketa medis terhadap putusan No. 262/PDT.G/2014/PN.BKS mengenai tanggung jawab rumah sakit terhadap pemanfaatan rekam medis pasien. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dan apabila dilihat dari sifatnya menggunakan tipelogi deskriptif. Dimana penelitian ini membahas objek penelitian dari sudut pandang hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian ini adalah bahwa Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menerapkan Doktrin Central Responsibility. Sedangkan, dalam Permenkes No. 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis disebutkan bahwa pimpinan rumah sakit bertanggung jawab terhadap rekam medis, dan Pihak Ketiga dalam putusan No. 262/PDT.G/2014/PN.BKS dapat dimintai pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam memberikan pelayanan medis, rumah sakit dan tenaga medis harus memperhatikan hak-hak pasien, antara lain hak atas informasi, hak meminta persetujuan terlebih dahulu untuk dilakukan tindakan medis dan pemberian rekam medis kepada pihak ketiga.

---

This thesis discusses the legal responsibilities of hospitals for the use of medical records of patients by third parties, where the third parties questioned here are the principal, foundation, hospital, and doctor. Hospitals according to health laws, hospital responsibilities according to health laws, and analysis of medical disputes regarding decision No. 262/PDT.G/2014/PN.BKS regarding the accountability of the hospital to the patient's medical record. This research is normative juridical research and discussed in terms of its nature using descriptive typology. Where this study discusses the object of research from the standpoint of law and applicable provisions. The results of this study are Law No. 44 of 2009 concerning Hospitals that implement the Responsibilities of the Doctrine Center. Meanwhile, in Permenkes No. 269/Menkes/Per/III/2008 concerning Medical Records which require the leadership of the hospital to be responsible for Medical records, and Third Parties in decision No. 269/PDT.G/2014/PN.BKS can be held accountable Stipulated in Article 1365 of the Civil Code. In providing medical services, hospitals and medical personnel must pay attention to the rights of patients, including the right to information, the right to seek prior approval to take medical action and provide medical records to third parties. "