Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai penerapan valuasi ekonomi sebagai metode penghitungan ganti kerugian terhadap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Tulisan ini menjabarkan bagaimana kerugian lingkungan diatur, ditafsirkan dan dikaitkan dengan pertanggungjawaban perdata di Indonesia. Kemudian untuk menaksir nominal yang tepat terhadap kerugian tersebut, skripsi ini melihat dan membandingkan penerapan metode valuasi ekonomi di Amerika Serikat dan Indonesia. Bagaimana kedua metode tersebut diterapkan dan diaplikasikan di kedua negara untuk menaksir nilai ekonomi dari lingkungan hidup dan sumber daya alam. Dari perbandingan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa metode valuasi ekonomi untuk lingkungan hidup sudah diterapkan dengan cukup baik di Amerika Serikat baik dalam tatanan yuridis normatif maupun dalam praktek di pengadilan. Sedangkan di Indonesia, metode valuasi ekonomi untuk lingkungan hidup sudah diadopsi dengan baik pada peraturan perundang-undangan namun belum diterapkan dan diaplikasikan secara maksimal dalam praktek di pengadilan.

---

This thesis explains about implementation of economic valuation as a method in apprising environmental damages caused by tort. This thesis explores the adjustment and the interpretation of environmental damages, and its relation with the environmental civil liability, in regulations and courts in Indonesia. Later, to find out the nominal damages that needs to be covered, this thesis is comparing the economic valuation method implementation in United States of America and Indonesia. How does this method is implemented in both countries, to economically assess the environmental and natural resources value especially for the purpose of legal remedy. The conclusions from this comparative study are: economic valuation method for environmental and natural resources is fairly well implemented in USA, both in the federal acts and regulations and also in judicial practice, while on the other hand, economic valuation method is still poorly implemented in Indonesia, especially in judicial practice."

"Sistem Investor-State Dispute Settlement (ISDS) dikenal dengan sifatnya yang asimetris, yang dianggap lebih mengutamakan perlindungan hak-hak investor dan membebankan kewajiban yang besar bagi negara tempat suatu investasi dilakukan (host state). Dalam perkembangannya, sistem ISDS seperti demikian kemudian dikritik dan mendorong upaya reformasi dari negara-negara yang tergabung dalam PBB melalui United Nations Commission on International Trade Law Working Group III (UNCITRAL WG III). Salah satu upaya reformasi yang dilakukan adalah untuk menjawab kritik terkait kurangnya mekanisme untuk menangani counterclaim dari host country yang menjadi pihak tergugat (respondent state) dalam suatu perkara ISDS. Skripsi ini membahas (i) apakah bilateral investment treaty (BIT) Indonesia telah efektif dalam menyediakan counterclaim sebagai mekanisme pembelaan yang dapat digunakan oleh Indonesia dalam menghadapi gugatan arbitrase investasi internasional dan (ii) hal-hal apa saja yang mempengaruhi pertimbangan majelis arbitrase investasi dalam menerima atau menolak counterclaim. Skripsi ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan kasus yang menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: pertama, BIT Indonesia belum secara efektif menyediakan counterclaim sebagai mekanisme pembelaan yang dapat digunakan oleh Indonesia dalam forum ISDS karena tiga alasan, yakni (a) eksistensi consent terhadap counterclaim dalam BIT Indonesia masih ambigu; (b) terdapat ketidakpastian hukum terkait kriteria “hubungan yang dekat” antara counterclaim dengan gugatan utama; dan (c) walaupun terdapat ketentuan baru mengenai kewajiban investor, ketentuan tersebut berkontradiksi dengan klausul ISDS yang menutup kemungkinan counterclaim bagi Indonesia. Selanjutnya, terdapat setidaknya empat hal yang menentukan pertimbangan majelis arbitrase untuk menerima atau menolak counterclaim, yakni pertama, cakupan atau ruang lingkup “sengketa” (dispute) berdasarkan BIT yang berlaku; kedua, legal standing untuk mengajukan gugatan arbitrase berdasarkan klausul ISDS; ketiga, klausul applicable law dalam BIT; dan keempat, pasal yang berkaitan dengan kewajiban investor.

---

The Investor-State Dispute Settlement (ISDS) system is known for its asymmetrical nature, which is deemed to prioritize the protection of investor rights and, on the other hand, impose large obligations on the host state. Over the course of its development, such an ISDS system was later criticized and encouraged reform efforts from the member states of the United Nations through the United Nations Commission on International Trade Law Working Group III (UNCITRAL WG III). One of the reform efforts is aimed to address criticism related to the lack of mechanisms to handle counterclaims from the host country, which is the respondent state in an ISDS case. This thesis discusses (i) whether Indonesia's bilateral investment treaty (BIT) has been effective in providing counterclaims as a defense mechanism that can be used by Indonesia in the face of international investment arbitration claims and (ii) what are the factors that influence the consideration of investment arbitration tribunals in accepting or rejecting counterclaims. This thesis uses a doctrinal research method with a case approach which results in the following conclusions: first, the Indonesian BIT has not effectively provided counterclaims as a defense mechanism that can be used by Indonesia in the ISDS forum for three reasons, namely (a) the existence of consent to counterclaims in the Indonesian BIT is still ambiguous; (b) legal uncertainty pertaining the “close connection” criteria between the counterclaim and the primary claim; and (c) although there are new provisions regarding investor obligations, these provisions contradict the ISDS clause which closes the possibility of counterclaims for Indonesia. Furthermore, there are at least four things that determine the consideration of the arbitral tribunal to accept or reject a counterclaim, namely first, the scope of the “dispute” under the applicable BIT; second, legal standing to file an arbitration claim based on the ISDS clause; third, the applicable law clause in the BIT; and fourth, the existence of a provision relating to investor obligation."

"Dalam hal terjadi kerugian negara, perlu segera dilakukan upaya pemulihan keuangan negara dengan melakukan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian yang dapat dilakukan melalui proses hukum administratif maupun pidana melalui putusan hakim berupa sanksi pidana uang pengganti. Penelitian ini, secara umum bertujuan memberikan gambaran penerapan dan permasalahan uang pengganti dalam kerangka pemulihan keuangan negara menurut hukum keuangan publik. Secara khusus, memberikan pemahaman dan solusi atas akibat pelaksanaan pidana penjara pengganti terhadap pelaksanaan pencatatan kerugian negara dalam laporan keuangan. Mengacu pada konsep sistem hukum Lawrence M. Friedman, sanksi pidana uang pengganti dapat dikatakan sebagai substance dari structure sistem hukum keuangan publik yang berupaya menciptakan legal culture berupa pengembalian kerugian negara oleh yang bersalah. Dalam hal pembayaran uang pengganti tidak dilaksanakan secara sukarela oleh terpidana, maka akan dilakukan penyitaan, bahkan terhadap terpidana dapat dikenakan pidana penjara pengganti. Pelaksanaan pidana penjara pengganti oleh terpidana masih menimbulkan problematika dalam kerangka pemulihan keuangan negara. Pemerintah dalam hal ini perlu memberi pengaturan tegas mengenai pelaksanaan pidana penjara pengganti dan merevisi peraturan terkait pencatatan kerugian negara agar tercipta kepastian hukum dan tidak terjadi dualisme dalam pelaksanaan sanksi pidana uang pengganti maupun pencatatan kerugian negara dalam laporan keuangan.

---

In the event of loss to the state, It’s urgent to recover state loss immediatelly by imposing indemnity to the perpretrators of losses through a process of administrative and criminal law by judge's decision in the form of compensation of criminal sanctions. This research aims to provide overview of the application and issues of compensation in the framework of state finances recovery within the public finance law. In particular, provide insight and solutions to the implementation of substitute imprisonment to execute recording of state loss in the financial statements. Referring Lawrence M. Friedman legal system, compensation could be defined as a substance of public finance legal system that attempted to create legal culture in the form of indemnification by the guilty. In case the accused doesn’t pay the compensation voluntarily, the wealth can be confiscated or imposed in prison. The execution of substitute imprisonment is still causing problems within the framework of the financial state recovery. The government needs to provide firm arrangements regarding the execution of substitute imprisonment and revise relevant regulations to create legal certainty and there will be no dualism in the execution of compensation as well as the recording of compensation in the financial statements."

"Ganti rugi terhadap kerugian sebagai akibat dilakukannya perbuatan melawan hukum bukan merupakan hal yang asing lagi. Di Indonesia, ganti rugi ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan di Amerika Serikat, selain merujuk pada yurisprudensi, mengenai ganti rugi ini diatur pula dalam Restatement Second of Torts. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode perbandingan hukum dengan bentuk yuridis-normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum di Indonesia dan tort di Amerika Serikat dikenal dalam berbagai bentuk. Dapat terlihat pula bahwa konsep dan pengaturan ganti rugi dalam perbuatan melawan hukum di Indonesia tidak hanya memiliki persamaan, tetapi juga memiliki perbedaan dengan ganti rugi dalam tort di Amerika Serikat. Dari sudut konsep, perbedaannya dapat dilihat dari bentuk ganti rugi, penentu jumlah ganti rugi dan pemberian ganti rugi. Sedangkan dari sudut pengaturan, perbedaan dapat dilihat dari pengklasifikasian pasal/section, adanya Federal Tort Claims Act di Amerika Serikat, dan jumlah ganti rugi yang dapat diberikan.

---

Damages of torts are nothing but common nowadays. In Indonesia, damages are provided in Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Whereas, in United States, besides referring to case law, damages are also provided in the Restatement Second of Torts. This research is conducted through a comparative law method in the form of normative juridical research which indicated that damages of torts in Indonesia and United States are known in various forms. The result also shows that there are differences and similarities in concept and regulation of damages of torts in Indonesia and United States. By the concept, the differences can be seen from the form of damages, the determinant of damages rsquo amount, and the damages awards. Meanwhile regarding the regulation, the differences can be seen from the classification of article section, the existence of Federal Tort Claims Act in United States, and the amount of damages that can be awarded."

"ABSTRAKPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 7 tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup merupakan satu-satunya wadah hukum yang mengatur mengenai mekanisme perhitungan ganti rugi kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan secara komprehensif dan menyeluruh di Indonesia. Sayangnya, peraturan menteri ini masih memiliki banyak kelemahan yang dapat menghambat proses pemulihan lingkungan hidup dan pelaksanaan sistem kompensasi bagi korban-korban. Beberapa kesalahan konsep yang terdapat dalam peraturan menteri ini adalah penuntutan secara bersamaan antara biaya pemulihan lingkungan hidup dan biaya kerusakan lingkungan hidup, metode perhitungan biaya pemulihan lingkungan hidup yang tidak berdasarkan biaya riil, dan kemungkinan terjadinya perhitungan ganda double counting . Skripsi ini akan menganalisis kesalahan-kesalahan tersebut dan memberikan solusi yang tepat melalui studi kepustakaan, perbandingan dengan The International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, wawancara, dan analisis Kasus Montara. The International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage adalah konvensi internasional yang menyediakan sistem kompensasi bagi korban-korban pencemaran minyak di laut. Secara garis besar, dalam The International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, biaya pemulihan lingkungan hidup dituntut berdasarkan biaya riil dengan menyertakan rencana restorasi. Rencana restorasi akan mencegah terjadinya perhitungan ganda. Sistem perhitungan ganti rugi yang diatur dalam The International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Indonesia untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan sistem perhitungannya.

---

ABSTRACTRegulation of the Minister of Environment Number 7 Year 2014 Regarding Environmental Damage as A Consequence of Pollution and or Damage to the Environment is the only comprehensive law in Indonesia that regulates the mechanism of valuation environmental damage. Unfortunately, this ministerial regulation has several weaknesses which can hamper the environmental recovery and execution of compensation system for the victims. For instances, environmental recovery and environmental damage are compensated jointly, environmental recovery valuation is not based on actual cost, and a possibility of double counting. This thesis discusses about those weaknesses and provides an appropriate solutions through literature studies, comparative approach with the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, interviews, and an analysis of Montara Incident. The International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage is an international convention that provides compensation for victims of oil spill in the ocean. Basically in the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, environmental recovery cost valuation is based on actual cost through a restoration plan. This restoration plan helps to prevent double counting. Hopefully Indonesia may improve and rectify all those weaknesses with the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage as its guidance. "

"Perilaku manusia adalah faktor utama yang menyebabkan kerusakan lingkungan secara global. Hal ini disebabkan oleh perilaku peduli lingkungan masih sangat minim, termasuk di kalangan siswa. Salah satu upaya yang dilakukan untuk membentuk perilaku peduli lingkungan yaitu dengan jalur pendidikan. Sistem pendidikan memuat faktor yang mempengaruhi perilaku yaitu faktor eksternal berupa kebijakan sekolah dan faktor internal berupa pengetahuan, sikap, dan tindakan individu. Rumusan masalah penelitian ini adalah masih rendahnya perilaku peduli lingkungan di kalangan siswa padahal adanya kebijakan sekolah sudah seharusnya mampu membentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan siswa sehingga menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab pada lingkungan. Atas dasar deksripsi tersebut, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan sekolah di SMP Insan Rabbany dan SMP Insan Harapan serta tingkat pengetahuan, sikap, dan tindakan siswa yang kemudian dihubungkan dengan perilaku peduli lingkungan siswa. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan sekolah di SMP Insan Rabbany dan SMP Insan Harapan sudah memiliki kriteria baik yang artinya sudah mampu untuk mendukung perilaku peduli lingkungan di kalangan siswa. Kebijakan yang paling berpengaruh terhadap pembentukan perilaku peduli lingkungan yaitu adanya peran serta guru dalam upaya pengawasan pelaksanaan aturan-aturan yang mendukung perilaku peduli lingkungan. Tingkat pengetahuan, sikap, dan tindakan siswa mengenai lingkungan di SMP Insan Rabany dan Insan Harapan sudah baik dengan masing-masing persentase untuk pengetahuan 97 dan 98, sikap 98 dan 100 serta tindakan 72 dan 76. Perilaku peduli lingkungan yang diukur dari perilaku membuang sampah, menjaga kebersihan kelas, dan hemat energi di kalangan siswa SMP Insan Harapan lebih baik jika dibandingkan dengan SMP Insan Rabbany. Faktor yang lebih berpengaruh terhadap pembentukan perilaku peduli lingkungan ini adalah faktor eksternal kebijakan sekolah yaitu adanya faktor norma dan pengawasan dalam implementasi norma tersebut."