Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas politik perkotaan dengan melihat kebijakan pembangunan perumahan di Kota Tangerang Selatan. Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 mengatur tata ruang perumahan dan kawasan permukiman serta menekan pertumbuhan perumahan yang tidak layak huni.Skripsi ini menggunakan teori growth machine untuk menganalisis relasi kuasa antara Pemerintah Kota Tangerang Selatan dengan aktor bisnis perumahan.Hasil temuan skripsi ini adalah pertumbuhan perumahan di Kota Tangerang Selatan merupakan dampak dari adanya pro growth coalition aktor bisnis perumahan dan pemerintah kota. Hal ini terjadi sejak jaman Orde Baru dan berkaitan dengan pertumbuhan penduduk Kota Tangerang Selatan sebagai kota metropolitan penyangga ibukota negara.

---

ABSTRACT

This study explains about urban politics by observing housing development policy at South Tangerang City. This study is a qualitative research. The regional regulation number 3 of 2014 regulates spatial system of housing and residential area and also pushes the growth of unworthy housing.

This study uses growth machine theory to analyze the power relation between South Tangerang City Government and Housing Business Actors.

The result of this study is the growth of housing is an effect of pro growth coalition between housing business actors and city government. It has occured since The New Orde era and related to the growth of South Tangerang?s population as a metropolitan city supporting the capital city."

"Pesatnya pertumbuhan pembangunan perkotaan telah membawa implikasi makin terbebaninya kondisi lingkungan perkotaan. Meningkatnya laju migrasi penduduk yang mengarah ke kawasan perkotaan disebabkan kurang meratanya pembangunan antara kota dan desa di mana sarana dan prasarana yang dibutuhkan masyarakat lebih banyak terdapat di perkotaan. Lahan pekerjaan yang menjanjikan lebih tersedia di perkotaan. Banyaknya penduduk yang masuk dan menetap diperkotaan mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan antara penyediaan kebutuhan prasarana kota dengan kebutuhan penduduk.Menurut data yang dikemukakan dalam RT/RW Palembang 1999-2009 menyebutkan bahwa dari total luas Kota Palembang yaitu 40.061 ha, dengan total luas daratan 38.253 ha dan luas perairan 1.808 ha. Kawasan daratan yang diperuntukkan sebagai kawasan budi daya pada tahun 1998 seluas 33.688 ha, sementara kawasan lindung yang ditetapkan seluas 485 ha. Pada tahun 1999 kawasan budi daya bertambah menjadi 37768 ha, sementara kawasan lindung masih dengan luasan yang sama, yaitu 485 ha. Luas kawasan yang diperuntukan sebagai lahan perumahan seluas 15522 ha. Saat ini lahan yang diperuntukan sebagai lahan perumahan baru mencapai 25% dari total kawasan peruntukannya.Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka dirumuskan permasalahan dalam penelitian: belum optimalnya pemanfaatan lahan untuk perumahan di kota Palembang. Selanjutnya pertanyaan penelitian di kemukakan sebagai berikut:Faktor-faktor apakah yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan perumahan di Kota Palembang?Bagaimana prediksi tekanan pertumbuhan penduduk terhadap ketersediaan lahan untuk perumahan?Bagaimana model dinamik yang menggambarkan rencana tata ruang Kota Palembang yang didasarkan pada pertumbuhan penduduk dan keterbatasan sumberdaya lahan perumahan?Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah1. Mengetahui faktor-faktor apakah yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan untuk perumahan di Kota Palembang2. Mengetahui prediksi pemanfaatan lahan untuk perumahan diKota Palembang3. Membuat model Pemanfaatan lahan untuk perumahan di PalembangUntuk mencapai tujuan tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan metode ex post facto dan metode survey. Penelitian ini bersifat deskriptif, yang menggambarkan pertumbuhan penduduk dan unit perumahan di Kota Palembang. Pendekatan analisis yang digunakan disamping pendekatan deskriptif dan analisis spacial juga dilakukan pendekatan dengan model sistem dinamik, menggunakan software Powersim Versi 2.5. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Pendekatan analisis yang dilakukan untuk pemecahan masalah digunakan pendekatan secara deskriptif berdasarkan output simulasi model. Pendekatan analisis ini dilakukan untuk melihat prediksi pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan unit perumahan di Kota Palembang. Model yang dihasilkan disimulasikan selama kurun waktu 50 tahun simulasi yaitu 1997-2047.Berdasarkan simulasi model yang dibangun, daya dukung kola Palembang yang dapat menampung unit perumahan yang dibangun akan mencapai puncaknya pada tahun ke 37 (2033), Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:- Faktor-faktor yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan di Kota Palembang diantaranya adalah faktor ekonomi, transportasi, karateristik lahan dan fear of crime.- Lahan yang diperuntukan sebagai kawasan perumahan di Kota Palembang masih dapat mengimbangi laju pertumbuhan penduduk sampai dengan tahun 2033 (tahun ke 37).- Lahan dimaksud sudah termasuk lahan rawa yang diperuntukkan sebagai kawasan perumahan.Pendekatan model dinamika sistem dapat mengakomodasi dan membantu dalam menganalisis kebijakan pemanfaatan lahan perumahan yang termasuk dalam perencanaan tata ruang Kota Palembang.

---

The rapid growth of urban development has led to implication of burden on environmental condition. The increase of civilian migration to urban region is caused by the unbalanced development between urban and rural area. The great number of people migrating living in urban area results in the imbalance of infrastructure availability and civilian necessity.

According to the mentioned data in The regional city planning (RTRW) in 1994-2004, the total area of Palembang city is 40. 061 acre. The total area of mainland is 38.253 acres, while the total area of sea is 1.808 acres. The total area that is used for preservation in 1998 as wide as 33.688 acres, while the conservation that was determined is 485 acres. The preservation area in 1999 increased to 37768 acre, while the conservation is still the same.

The total area of open space is located at non-profitable area economically. The dependence of inhabitants on the area whose sufficient economic instrument causes the land use for housing not optimum.

Based on the description that was mentioned above, the writer formulates problems as follows:

- What factors that influence the land use for housing in Palembang city?

- How is prediction the increase of population and land availability for housing?

- Is that an existing dynamic model that describes the regional city planning in Palembang city, which is based on the increase of population and the limited resources for housing?

The aim of this research is the optimum of land use for housing to achieve this aim, the researcher uses the qualitative and quantitative approach with the ex post-facto and survey method. The character of this research is descriptive method, which describes the growth of population and housing unit in Palembang city.

Besides the descriptive method, which is based on output simulation model, the researcher also applies the dynamic system model using the powersim software version 2.5. The data used this study is: primary and secondary data.

This analysis conducted to predict the increase of population and the growth of housing unit in Palembang city. The result of this model was simulated as long as fifty years from 1996-2033.

According model simulation, the carrying capacity of Palembang city that can accommodate the housing unit will reach the peak in 2033.

Based pn explanation above, the researcher draws the conclusion as follows:

1. Factors that influence land use in Palembang city are economy, transportation, Land characterization and fear of crime.

2. The natural population growth and movement or urbanization influenced the increase of population.

3. The model of dynamic system enables to direct policy of land use for housing, which is based on the increase of population growth."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses formulasi kebijakan Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2014 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah proses formulasi kebijakan peraturan gubernur tentang pedoman RT/RW dilalui berdasarkan 4 (empat) tahapan formulasi kebijakan, yaitu: tahap perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan untuk menyelesaikan masalah, dan tahap terakhir penetapan kebijakan. Dilihat berdasarkan model formulasi kebijakannya, Peraturan Gubernur Nomor 168 Tahun 2014 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga (RT/RW) di Provinsi DKI Jakarta merupakan model elit dan kelompok. Model elit tercermin dari elit Provinsi DKI Jakarta yang memiliki instrumen kekuasaan dalam formulasi kebijakan publik yang dalam hal ini mengkombinasikan preferensi nilai-nilai kelompoknya dengan kepentingan masyarakat. Model kelompok dilihat dari pengikutsertaan kelompok internal dan eksternal pemerintah.

---

This research aims to analyze the policy formulation Governor Regulation No. 168 of 2014 on Guidelines for Rukun Tetangga and Rukun Warga (RT/RW) in DKI Jakarta. This research used a qualitative approach with qualitative data collection techniques through in-depth interviews and literature study. Results of this research is the process of policy formulation governor regulation on guidelines for RT/RW is traversed by 4 (four) stages of policy formulation, namely: problem formulation stage, the policy agenda, selection of policy alternatives to resolve the problem, and the last stage of policy determination. Viewed by the model formulation of policies, Governor Regulation No. 168 of 2014 on Guidelines for Rukun Tetangga and Rukun Warga (RT/RW) in DKI Jakarta is an elite and group model. Elite model reflected from Jakarta Provincial elite who have the instruments of power in the formulation of public policy in this case combines the preference values of the group with the public interest. The group model seen from the participation of government internal and external groups."

"ABSTRAKPembangunan rumah ibadat di Indonesia berkembang pesat dibawah PBM 2 Menteri 2006 namun ada kasus gangguan yang menghambat pembangunan gereja Yasmin Bogor terkait IMB datang dari warga dan dari Pemkot Kota Bogor yang telah menerbitkan IMB. Dalam perspektif Theory of Power Crime, gangguan tersebut adalah penyimpangan. Penyimpangan itu telah saling merugikan dua kelompok masyarakat di Kota Bogor dan kondusif bagi terbentuknya perilaku kolektif dan Budaya Dalam Transisi. Kemungkinan ledakan perilaku kolektif dari kelompok yang berkonflik diperkuat dengan pelabelan Kristenisasi dan Radikalisme yang mendorong kelompok memilih penyimpangan sebagai solusi. Hal ini merupakan ancaman dan gangguan bagi Ketahanan Kota Bogor. Studi Kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui dan mengungkap penyimpangan pembangunan rumah ibadat GKI Yasmin dalam perspektif Theory Power of Crime dan pengaruh penyimpangan tersebut terhadap Ketahanan Daerah dengan pendekatan collective Behavior. Studi ini menunjukan Pemerintah Kota sebagai pelaku penyimpangan utama, dan juga menunjukan para pemegang kontrol sosial Kota Bogor dapat mencegah terjadinya ledakan perilaku kolektif itu dan menyarankan untuk melanjutkan solusi relokasi gereja dan pengadilan bagi pelaku penyimpangan penipuan surat persetujuan warga terus dilanjutkan agar penegakan hukum menciptakan keadilan bagi semua.

---

ABSTRACTThe construction of worship houses in Indonesia is rapidly growing under the PBM 2 Ministers 2006 and there is no case of disorders by local people until the contruction of Yasmin church in Bogor. People rejected the permit of construction the church by Bogor municipal government who issued IMB. In the perspective of Power Theory of Crime, the disorder is a deviation. The deviation causes disadvantage for two communities in the Bogor City and it is conducive for the formation of collective behavior and Culture in Transition . There is possible explosion of collective behavior groups in conflict and it is reinforced by labelingChristianization and radicalism that drives the group to choose the deviation as a solution. This is a threat and a nuisance to resistance of Bogo rCity. This qualitative study aimed to determine and uncover irregularities in the construction GKI Yasmin church and in the perspective of the Power Theory of Crime and the influence of the deviation to Bogor the Regional Resilience Behavior collective approach. This study shows the Bogor City authorities as a major deviation actors, and it is the also shows that the holders of social control in Bogor can prevent the explosion of collective behavior and to suggest solutions by continuing the relocation of the church and to prosecute the perpetrators of fraud deviation of the residence approval letter and to continue creating justice of law enforcement for all."

"Tulisan ini hendak melihat perkembangan kajian ilmiah atas peran agama di dalam politik global. Agama tidak lagi dilihat sebagai semata urusan pribadi, melainkan terkait dengan kehidupan bersama. Perannya pun tidak bisa lagi diabaikan di dalam politik global abad 21. Kajian ilmiah atas agama juga telah melintasi berbagai cabang keilmuan, mulai dari filsafat, ilmu politik sampai dengan hubungan internasional. Tulisan ini juga menukik masuk ke dalam pertanyaan mendasar, apakah agama pencipta konflik, atau pendukung perdamaian? Beberapa pertimbangan kritis akan diberikan untuk menjawab pertanyaan tersebut."

"Penelitian ini akan mengkaji mengenai fenomena makan di restoran yang saat ini telah menjadi sebuah gaya hidup baru disebut sebagai makan cantik. Kegiatan tersebut sedang tren dilakukan anak muda khususnya yang tinggal di perkotaan seperti Jakarta. Makan cantik dilakukan dalam rangka untuk memberitahukan kegiatannya kepada orang melalui social media. Makan cantik merupakan simulasi yang sengaja dibentuk untuk menampilkan image tertentu, karena hal tersebut dianggap dapat merepresentasikan masyarakat kelas atas. Di balik makan cantik yang di unggah di social media, ternyata hal tersebut berlainan dengan kondisi yang nyata. Sehingga dapat dikatakan bahwa telah terjadi pengaburan kelas dimana tidak adanya kejelasan dari status kelas yang dimunculkan di social media. Social media saat ini tidak lagi menampilkan realitas yang sebenarnya, namun menampilkan hiperrealitas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk melihat dan menggambarkan makan cantik sebagai sebuah hiperealita pada social media yang dibentuk melalui simulasi.

---

This study reviews the phenomenon of eating in restaurants that recently came out as a new lifestyle known as "makan cantik" (aesthetic eating). This lifestyle is currently trending among young people, especially those in the urban areas such as Jakarta. Makan cantik is done with an intention of broadcasting the activity through social media. Makan cantik is a simulation that is intentionally constructed to present certain image, such that represents the upper class society. Beneath what's been presented in social media, there is a contrasting condition of real life. Therefore, it can be said that there is no clarity of class status on social media, for social media nowadays is no longer presenting the reality, but instead the hyperreality. This study uses qualitative methods to observe and describe makan cantik as a hyperreality on social media, constructed through simulation"

"Blue Bird merupakan salah satu pemimpin di industri penyedia layanan taksi di Indonesia. Dalam lingkup teknologi Blue Bird merupakan perusahaan taksi pertama yang meneydiakan layanan pemesanan dari perangkat seluler Blackberry dan memiliki aplikasi My Blue Bird untuk pemesanan taksi. Akan tetapi, di masa transformasi digital ini, muncul gejolak yaitu demontrasi dari pengemudi taksi di Jakarta, termasuk pengemudi Blue Bird, pada 22 Maret 2016. Karena transformasi digital tidaklah mudah dan budaya perusahaan berperan penting sebagai tuas strategi terkuat yang menciptakan keterlibatan dan komitmen para tenaga kerja, perlu diidentifikasi budaya perusahaan di masa transformasi digital ini.Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang menggunakan paradigm post-positivisme. Tujuan dari penelitian ini adalah memahami budaya perusahaan pada masa transformasi digital di PT Blue Bird Tbk dari sudut pandang pengemudi taksi Blue Bird serta memahami proses transmisi budaya di antara pengemudi taksi Blue Bird di masa transformasi digital. Penelitian ini mengambil data dari wawancara berbagai sumber, media pemberitaan dan dokumen pendukung lainnya.Hasil penelitian ini adalah transformasi digital pada level artifacts dan espoused values sudah terjadi terkait penggunaan teknologi yang rutin, berbagi informasi teknologi di lingkungan internal, mengembangkan kerja sama tim, adanya pembelajaran digital, kreativitas pemanfaatan teknologi, problem solving dan relasi kerja. Di level basic underlying assumptions, transformasi digital belum terjadi karena perusahan belum tangkas dan gesit dalam memanfaatkan sumber daya serta komitmen perusahaan dalam memberikan dukungan fasilitas dan finansial masih rendah. Pada transformasi digital, budaya organisasi ditransmisikan melalui cara formal yaitu dari ketua group dan non formal yaitu dari keberadaan kelompok-kelompok sesama pengemudi.

---

Blue Bird is one of the leaders in the taxi service industry in Indonesia. In term of technology usage, Blue Bird is the first taxi company to offer booking services from Blackberry mobile devices and has My Blue Bird app for taxi order. In this digital transformation period, there is demonstration from taxi drivers in Jakarta, including Blue Bird drivers, on March 22, 2016. As digital transformation is difficult and corporate culture plays an important role as the strongest strategy lever that creates and commands the labor, it is necessary to identify the corporate culture in this digital transformation era.This research is a descriptive qualitative research using post positivism paradigm. The purpose of this research is to understand the corporate culture during the digital transformation at PT Blue Bird Tbk from the point of view of Blue Bird taxi driver and the understanding of taxi driver process. This research takes data from various sources, news media and other supporting documents.The results of this study are digital transformation at the level of artifacts and espoused values have occurred related to the use of routine technology, sharing information technology in the internal environment, developing teamwork, the existence of digital learning, the creativity of technology utilization, problem solving and work relations. At the basic level of underlying assumptions, digital transformation has not occurred because the company has not been agile and nimble in utilizing resources and the company 39 s commitment in providing financial and facility support is still low. In digital transformation, organizational culture is transmitted through the formal means of group and non formal chairmanship of the presence of fellow drivers groups."

"Kota urban identik dengan heterogenitas karena di dalamnya terhimpun individu dari kelas sosial, etnis, dan jalan hidup yang berbeda. Kota urban juga identik dengan kehidupan masyarakatnya yang individualis dan kontak antar individu yang sekunder yang umum ditemukan dalam ruang publik. Hal ini terkait dengan banyaknya peran yang dijalankan seorang individu. Semua karakteristik tersebut tergambarkan dalam unsur intrinsik lima cerpen Netzliteratur korpus data. Ini semua karena Netzliteratur sering memuat tema tentang kehidupan kota urban melalui penceritaan kejadian sehari-hari. Untuk mengungkap gambaran kehidupan kota urban, akan digunakan pendekatan sosiologi sastra dan analisis unsur intrinsik cerpen yang menonjol.

---

Urban city characterized by heterogeneity because it?s pooled individuals from any social classes, ethnicities, and different way of lifes. Urban city is also characterized by individuality of its society and the secondary contacts within them which typically found in the city?s public space. This is correlated with roles which run by urban society. All above characteristics are drawn in the intrinsic elements of five Netzliteratur short stories of research datas. It is because Netzliteratur oftenly contains themes of urban city life through stories about daily lifes. Literature sociological approach and short stories intrinsic elements analysis are used to reveal the image of urban city life in texts."

"Definisi tempat ketiga membedakan penggunaan suatu tempat dengan melihat tujuan domain yang terletak di luar domain pertama, rumah, dan domain kedua, tempat kerja. Tempat ketiga digunakan sebagai tempat di mana orang dapat menikmati waktu luang mereka di area terbuka di mana mereka bertemu banyak orang, baik orang yang sudah mereka kenal maupun orang belum mereka kenal dan baru pertama kali bertemu. Pada era dimana terjadi penurunan partisipasi masyarakat dalam penggunaan tempat ketiga yang menyebabkan rendahnya kohesi sosial di masyarakat, terdapat pengaruh yang berbeda dari keberadaan tempat ketiga pada kohesi sosial yang terjadi antara perkotaan dan pedesaan. Meskipun tempat komersial atau ritel dan tempat hiburan sama-sama memiliki karakteristik yang bersifat menarik orang luar, dampak keduanya saling berkebalikan terhadap kedekatan sosial di masyarakat. Keberadaan tempat komersial memiliki dampak yang negatif terhadap sebagian besar bentuk modal sosial sedangkan keberadaan tempat hiburan memberikan dampak yang positif terhadap sebagian besar modal sosial. Namun, perubahan perilaku menghabiskan waktu luang untuk hiburan di mana hampir tempat-tempat hiburan tersebut berbentuk modern terlihat dapat memperlebar kesenjangan antara warga sekitar dengan orang luar karena tempat ini dibangun dengan kurang mengadaptasi karakteristik lingkungan asalnya. Dengan demikian, keberadaan tempat hiburan dapat menurunkan kepercayaan antara penduduk lokal dan orang luar pada penduduk pedesaan.

---

The definition of third place differ the usage of a place by the purpose of a domain which out from the first domain, home, and the second domain, workplace. A third place purposely used as a place where people can enjoy their free time in open area where they meet many people, whether someone they used to know or even someone new. In this era where there is shown a declining public participation on third place usage which causing lower social cohesion in community, there is exists different effect of the existence of third place on social cohesion occurred between urban and rural area. Although both commercials and recreational spaces attract outsiders, the impact of commercials on most of social capital form is negative while recreational space mostly gives positive impact. However, a changing behavior on spending leisure time on recreational where almost places are modern also could widen the gap between its residents with outsiders because this space built with lack of adapting the neighborhood characteristic. Thus, recreational space could lower the trust between locals and outsiders in rural residents."

"Tujuan umum studi ialah mendeskripsikan strategi Muslim Papua pada posisinya yang tersubordinat untuk memperoleh pengakuan akan identitas budayanya pada masa Otsus. Ruang lingkup studi memfokuskan pada arena politik identitas yang mencakup Muslim Papua, Muslim pendatang, dan Kristen Papua. Identitas dalam studi ini dilihat dengan perspektif teoritik Bourdieu bahwa identitas merupakan objektivikasi representasi mental melalui praksis-praksis pelaku sosial dan subjektivikasi penanda-penanda objektif melalui strategi manipulasi simbolik. Konstruksi identitas dilakukan melalui pertarungan kekuasaan dan simbolik antara pelaku-pelaku sosial. Studi ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui studi kasus pembentukan Majelis Muslim Papua (MMP) tahun 2007. Kesimpulan studi adalah bahwa strategi Muslim Papua untuk mendapatkan pengakuan akan identitas budayanya dilakukan dengan merumuskan jati dirinya secara fleksibel, yaitu memadukan antara ke-Islam-an dan e-Papua-an, mengkontestasikan identitas budayanya dengan Muslim pendatang dan Kristen Papua dalam arena politik identitas. Studi ini juga penunjukkan bahwa identitas budaya, seperti etnik dan agama, tidak hanya berfungsi sebagai penanda objektif, tetapi juga kekuasaan simbolik. Identitas tersebut dikonstruksi, dikontestasikan, dan digunakan sebagai instrumen politik. Implikasinya, konstruksi identitas diperlukan untuk melegitimasi relasi dominasi dalam ranah kekuasaan objektif. Namun, dalam pengalaman kehidupan sehari-hari orang awam, identitas budaya ini hanya berfungsi sebagai penanda. Pembentukan Majelis Muslim Papua menunjukkan upaya merepresentasikan ke-Islam-an ke dalam ke-Papua-an. Ke-Indonesia-an bagi Muslim Papua, merupakan upaya membangun identitas ke- Papua-an yang sejati sekaligus membangun ke-Islam-an yang moderat, inklusif, dan toleran.

---

This research is addressed to describe the strategy of Moslem Papua within subordinated position, to get recognition for its cultural identity in the period of Special Autonomy. Scope of study focuses on the field of identity politics, involving: Moslem Papua, Moslem migrant, and Christian Papua. The cultural identity is defined according to Bourdieu theoretical framework, i.e. object of mental representations through social practices, of objectified representations, and internalizing of objective identity markers through symbolic manipulation strategy. It is resulted from symbolic and power contestation among agents in a specific field. The study is undertaken by qualitative approach, using case study of establishment of Moslem Papua Assembly in 2007. The conclusion of this study is the strategy of Moslem Papua to get recognition for their cultural identity is undertaken by construction of its identity fluidly, i.e. acculturation between Islam-ness and Papua-ness, contestation with Papua Moslem migrant and Christian Papua in the field of identity politics. The fact of this finding is that cultural identities, such as ethnic and religion, do not only function as sign but symbolic power as well. So, these identities are constructed, contested, and used as political instrument by identity maker. It implicates that identity formation is needed to legitimate a relation of domination in the field of objective power. Nevertheless, in experience of everyday life of the common in Papua, cultural identities function as sign. The establishment of Moslem Papua Assembly constitutes as action to represent Islam-ness into Papua-ness. Meanwhile, Indonesia-ness for Moslem Papua is understood as developing truly Papua-ness together with moderate Islamic principals."