Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dibuat untuk mengkaji pengertian ahli waris dalam permintaan upaya hukum peninjauan kembali dan untuk mengetahui kedudukan ahli waris yang mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dalam hal terpidana masih hidup dan melarikan diri. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan, yakni melakukan wawancara langsung dengan sejumlah hakim dan advokat, dan studi kepustakaan dengan membaca dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat, ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa ahli waris yang dimaksud dalam permintaan peninjauan kembali ditinjau dari hukum perdata dan hak ahli waris untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali muncul setelah terpidana meninggal dunia bukan melarikan diri yang mengakibatkan terpidana dianggap telah melepaskan haknya untuk mengajukan upaya hukum akibat melakukan perbuatan melawan hukum.

---

This study was made to analyze the definition of the legatee in the request for judicial review and to determine the position of the legatee filed a judicial review in case the convicted is still alive and escape. This study was conducted using data collection techniques through field studies, direct interviews with a number of judges and lawyers, and the study of literature by reading documents related to the problem examined to find the concepts, theories, opinions, or discoveries relating to the subject matter. The result of this study is that Legatee that was referred to under the appeal for judicial review arise after the convicted is already deceased, not after the convicted is becoming a fugitive that caused the convicted to be considered as waiving his right to file an anppeal as a result of his unlawful act."

"Indonesia adalah negara yang menempatkan hukum sebagai panglima sebagaimana diamanahkan oleh UUD 1945, oleh karena itu Republik Indonesia memahami mengenai pentingnya penegakan hukum. Penegakan hukum memiliki banyak aspek dan sistem untuk menjalankan fungsinya, salah satunya penegakan hukum pidana yang dilakukan dalam sistem peradilan hukum pidana. Kejaksaan RI sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia memiliki tugas dan kewenangan dalam melakukan penuntutan, eksekusi putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, serta penyidikan tindak pidana tertentu sebagaimana diatur dalam Undang – Undang. Dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya tersebut terkadang dibutuhkan metode diluar dari cara - cara yang biasa digunakan, yang salah satunya adalah cara – cara intelijen termasuk penyadapan. Pengaturan intelijen penegakan hukum terutama cara – cara penyadapan masih rancu dalam peraturan perundang – undangan di Indonesia, sehingga terjadi perdebatan dan diperlukan analisis yang dalam untuk menjawab permasalahan ini. Ada baiknya jika pengaturan cara – cara intelijen termasuk penyadapan diatur dalam suatu produk hukum Undang – Undang.

---

Indonesia is a country that put law as its guide as mandated by UUD 1945. Because of that reason Indonesia understands the importance of law enforcement. Law inforcement in Indonesia have many aspects and systems, one of them is the inforcement of criminal law. Indonesia’s prosecutor office as one of the law enforcement agency, has the duty and authority to prosecute, execute court rulings, and investigate certain crime according to law. In order to do it’s duty and authority, sometimes Indonesia’s prosecutors have to do things beyond the general methods, and one of those methods is intelligence, which include interception. Indonesian law hasn’t fully regulated law enforcement and interception yet, which resulted in uncertainty in the uses of the methods. It would be better if the government make a law that regulates law enforcement intelligence and interception."

"ABSTRAKk Tindak pidana korupsi mengakibatkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara, lebih jauh menghambat proses pembangunan nasional dan merampas hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. Kerugian negara yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi adalah kerugian negara yang secara nyata telah terjadi dan berpotensi akan terjadi. Pengadilan yang dapat menangani perkara korupsi adalah pengadilan umum (negeri) dan pengadilan tindak pidana korupsi yang dibentuk berdasarkan UU No.46 Tahun 2009. Namun Putusan masih dirasakan kurang mewujudkan keadilan, khususnya bagi masyarakat. Penjatuhan sanksi pidana masih tidak sesuai dengan kerugian negara yang telah atau akan ditimbulkan. Kerugian negara tidak hanya yang bersifat materil tetapi juga immateril. Untuk itulah diperlukan suatu penelitian yang berusaha mencari hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh hakim dalam memberikan putusan, apakah ada landasan teoritis yang mengharuskan hakim mempertimbangkan proporsionalitas antara besar kerugian negara dan sanksi yang diberikan, apakah kerugian negara merupakan faktor yang selalu menentukan besaran sanksi yang dijatuhkan dalam putusan tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa dalam putusannya hakim tidak memberikan pertimbangan yang jelas, hakim memutus perkara berdasarkan dakwaan yang diajukan Penuntut Umum, hakim membuktikan setiap unsur-unsur yang ada pada rumusan pasal-pasal yang ada pada dakwaan, hakim juga memberikan putusan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Tidak ada landasan teoritis yang mewajibkan hakim untuk menjatuhkan hukuman terhadap terpidana korupsi berdasarkan besaran kerugian negara. Kerugian negara tidak menjadi ukuran penentuan besaran sanksi yang akan dijatuhkan kepada terpidana korupsi. Sehingga terjadi kesenjangan besaran sanksi pidana yang dijatuhkan dengan besaran kerugian negara yang ditimbulkan. Diperlukan suatu acuan bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan besaran kerugian negara yang telah ditimbulkan. Sehingga sanksi pidana yang dijatuhkan proporsional terhadap kerugian negara yang telah ditimbulkan.

---

ABSTRAK Corruption resulted in financial losses of state and national economy, further impede the process of national development and depriving the rights of social and economic communities. State losses caused by corruption is a country that is a real loss has occurred and will potentially occur. Court to handle cases of corruption are common courts ( state ) and the corruption court established by UU No. 46 of 2009. But the verdict is still lacking justice, especially for the community. Criminal sanctions is not in accordance with state losses that have been or will be incurred. State losses that are not only material but also immaterial. For that we need a research trying to find whatever things are need to be considered by the judge in rendering a verdict, is there a theoretical foundation that requires judges to consider the proportionality between the huge loss to the state and the sanction, whether the loss is a country that is always a factor determining the amount of sanctions imposed in the judgment of corruption. This research is normative. The result showed that in its decision the judge did not give a clear judgment, the judge decided the case based on charges filed Prosecutor, the judge prove any elements that exist in the formulation of the existing provisions on indictment, the judge also gave a decision based on things that are burdensome and ease. There is no theoretical foundation requires judges to impose penalties against convicted of corruption based on the amount of losses to the state. The loss of the country does not become a size determination of the amount of sanctions to be imposed on convicted of corruption. So there is a gap scale criminal sanctions imposed by the amount of loss caused state. Needed a reference for the judge to sentence based on the amount of losses that have been incurred. So the criminal sanctions imposed proportionate to losses that have been incurred."

"Dalam menjalankan tugas dan jabatan Notaris sebagai pejabat umum Notaris dituntut untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila Notaris yang melanggar hukum dalam melaksanakan jabatannya baik disengaja maupun karena kelalaiannya dapat dilaporkan ke pihak kepolisian dan dapat dituntut ke pengadilan baik perdata maupun pidana. Tesis ini membahas mengenai akibat hukum bagi Notaris yang terbukti melakukan perbuatan pidana sehingga dilaporkan kepada pihak kepolisian yang setelah dilakukan pemeriksaan dan persidangan, Majelis Hakim menyatakan Notaris tersebut bersalah dan dihukum pidana penjara menurut ketentuan dalam KUHP. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah Notaris yang sudah dipidana berdasarkan kekuatan hukum tetap namun masih menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum seperti membuat akta dan keabsahan akta yang dibuat Notaris yang pernah menjadi terpidana. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif.Hasil dari penelitian ini akibat hukum terhadap Notaris yang masih menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang pernah menjadi terpidana adalah Notaris tersebut tidak berwenang lagi untuk membuat akta setelah adanya Surat Keputusan pemberhentian, jika ia tetap membuat akta maka akta tersebut dapat dikategorikan sebagai akta palsu, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP. Akta yang dibuat oleh Notaris sebagai pejabat umum yang pernah menjadi terpidana namun masih menjalankan jabatannya setelah adanya Surat Keputusan pemberhentian bukan akta Notaris dan tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik.

---

In carrying out its duties and position as a Notary Public Officials, Notary is required to comply with regulations. If Notary in carrying out its position violate the law whether intentionally or because of negligence can be reported to the police and prosecuted in civil or criminal court. This thesis discusses legal consequences for Notary who proven doing criminal act so reported to the police and after several investigation and trial, the judge stated that Notary is guilty and sentence to prison according to the regulation in Criminal Code. The main issues in this study are Notary that had been convicted but still doing its duties and position as a Public Officials for example still making deed and legitimacy or authority of the deed that made by Notary that had been convicted. The method in this study is a normative juridical.The result of this study is the legal consequences for Notary who still operating as Public Officials after being convicted have no authority to make deed after the decree of dismissal. If Notary still making deed, that deeds are categorized as fake deed as regulated in Article 263 Criminal Code. Deed that made by Notary as Public Officials that had been convicted but still operating even after the decree of dismissal is not a notarial deed and not authentic."

"Skripsi ini membahas tentang gambaran kematian maternal di Indonesia. Pada survei SDKI terakhir menunjukan kematian maternal meningkat sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup. Hal ini bertolak belakang dengan target penurunan AKI yang ditetapkan Depkes untuk tahun 2010-2014 sebesar 118 per 100.000 kelahiran hidup. Tujuan studi ini adalah untuk mengetahui gambaran kematian maternal di Indonesia melalui analisis Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia dengan analisis situasi saudara perempuan kandung yang masih hidup dari periode tahun 1994, 1997, 2002/2003, 2007, dan 2012. Temuan dari penelitian ini adalah kematian yang terjadi di Indonesia, lebih dari 50% perempuan mengalami kematian pada saat melahirkan dalam 5 periode survei. Kematian pada saat 2 bulan pasca pesalinan meningkat dari 6% menjadi 18% dalam 5 periode survei. Responden yang memiliki saudara meninggal dengan riwayat komplikasi melonjak meningkat dari 12% menjadi 69% pada 5 periode survei. Kunjungan antenatal 4 kali atau lebih masih jauh dibawah target sasaran rencana strategi nasional sebesar 95% untuk tahun 2010-2014, hasil menunjukan responden yang memiliki saudara meninggal melakukan kunjungan antenatal 4 kali atau lebih sebesar 25% pada periode survei terakhir.

---

This thesis was discussing about maternal deaths description at Indonesia. For the last SDKI's survey showed that maternal death had increased a number of 359 per 100.000 life birth. This thing was the opposite to the Department of Health's decreasing target to decrease AKI from 118 per 100.000 life birth for 2010-2014. This research had purpose to find out about maternal death in Indonesia through Indonesia Demographic and Health Survey Analysis with the analysis to the living biological sister through period 1994, 1997, 2002/2003, 2007 and 2012.

This research's finding was mortality in Indonesia, more than 50% female died when they were giving birth in 5 period of survey. Female died after 2 moths maternity had increased from 6% to 18% in 5 period of survey. The respondents who had sister that died with complication history jumped from 12% to the 69% in 5 period of survey. Antenatal visits for 4 times or more was out of target to the national strategy plan with 95% for 2010-2014, the results showed that all of respondents who had died sister did the antenatal visit for 4 times or more than 25% according to the last survey."

"ABSTRAKStudi ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari kasus korupsi yang diukurberdasarkan jumlah pengelenggara pemerintahan daerah terpidana terhadapperekonomian kabupaten/kota di Indonesia. Studi terdahulu mengenai korupsicukup beragam, namun sebagian besar studi-studi ini menggunakan indeks yangdidasarkan pada persepsi, sehingga hasilnya kemungkinan kurang akurat. Dengandigunakannya pendekatan yang berbeda dan diestimasi dengan analisis data panel,ditemukan bahwa terdapat hubungan non-linear antara korupsi dan perekonomian.Saat jumlah korupsi masih sedikit, praktek korupsi dapat meningkatkanperekonomian. Namun, apabila jumlah praktek korupsi melebihi jumlah yangoptimal, keberadaan korupsi akan memperburuk perekonomian.

---

ABSTRACTThis study is aimed to observe the impact of number of convicted governmentofficials involved in corruption on economic performance of municipalities inIndonesia. Studies of corruption and its impact on the economy has been quitenumerous, although some criticized that studies using perception-based indexesmight have an inaccurate result. As this study measures corruption using a differentapproach and estimated by panel data analysis, it is found that there is a non-linearrelationship between corruption and economic performance. When corruption islow, the practice of corruption improves economic performance, but up to a certainoptimum level of corruption, the practice of corruption worsens economicperformance instead.;"

"Tulisan ini membahas isu hukum pada Penetapan Pengadilan Negeri Luwuk 24/Pdt.P/2022/PN Lwk tanggal 28 April 2022 dimana ditemukan di dalamnya, bahwa terdapat permohonan pengesahan tindakan hukum berupa pembatalan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham perihal pembubaran perseroan terbatas dengan Keputusan Sirkuler yang mengakibatkan hidup kembalinya perseroan terbatas yang bersangkutan. Permohonan tersebut ditetapkan oleh Hakim dengan isi penetapan sah secara hukum. Penelitian ini membahas terhadap keabsahan dari tindakan Perseroan yang meminta penetapan terkait penghidupan kembali perseroan terbatas yang sedang dalam proses pembubaran atau dalam proses likuidasi dan kriteria penghidupan kembali pembubaran Perseroan Terbatas melalui Keputusan Sirkuler (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Negeri Luwuk 24/Pdt.P/2022/PN Lwk tanggal 28 April 2022) Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah doktrinal dengan menggunakan data sekunder. Pasal 142 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa perseroan terbatas yang telah dibubarkan sudah tidak dapat melakukan kegiatan usahanya atau tindakan hukum lainnya selain untuk kepentingan likuidasi atau pemberesan, dapat disimpulkan bahwa perseroan dapat melakukan pembatalan pembubaran selama seluruh pemegang saham menyetujui, perseroan masih dalam likuidasi, terdapat penetapan pengadilan, dan harus dilakukan melalui Keputusan Sirkuler, maka saat ini diperlukan adanya peraturan terkait prosedural terkait tata cara pembatalan pembubaran perseroan terbatas, dan peran para pihak pada perseroan terbatas yang mengalami permasalahan ini.

---

This thesis discusses the legal issues in Luwuk District Court Decision 24/Pdt.P/2022/PN Lwk dated 28 April 2022 where it was found that there was a request for ratification of legal action in the form of revocation of the General Meeting of Shareholders' Resolution regarding the dissolution of a limited liability company with a Circular Resolution result in the revival of the limited liability company concerned. The application is determined by the Judge with the content of the decision being legally valid. This research discusses the validity of the Company's action in requesting a court order regarding the revival of a limited liability company which is in the process of dissolution or in the process of liquidation and the criteria for reviving the dissolution of a Limited Liability Company through a Circular Decision (Case Study of Luwuk District Court Decision 24/Pdt.P/2022/PN Lwk dated 28 April 2022)? The research method used in this research is doctrinal using secondary data. Article 142 paragraph (2) letter b of Law Number 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies states that a limited liability company that has been dissolved can no longer carry out its business activities or other legal actions other than for the purposes of liquidation. The conclusion is that if all shareholders agreed to cancel the dissolution of the company during liquidation process needs a court decision, and must be done through a circular resolution. Thus, Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies must be amended to add procedural regulations required for the cancellation process, hence there is a need for regulations related to the procedures for canceling or revocation of dissolution of limited liability companies, and the role of the parties in a limited liability company who is experiencing this problem."