Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas bagaimana kedudukan akuisisi atas aset perusahaan dalam hukum positif di Indonesia dan di Amerika Serikat serta bagaimana perbandingan pengaturan akuisisi aset yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat di Indonesia dan Amerika Serikat. Di Indonesia metode akuisisi yang dikenal hanyalah atas saham perusahaan, sehingga terhadap metode akuisisi lain, seperti atas aset perusahaan belum diatur dengan jelas di Indonesia. Ditinjau dari segi persaingan usaha, tindakan akuisisi aset ini juga perlu mendapat perhatian khusus karena, sama seperti akuisisi atas saham, akuisisi aset juga berpotensi mengurangi tingkat persaingan di pasar. Oleh karena itu perlu dilakukan suatu pembahasan mendalam mengenai pentingnya pengaturan akuisisi aset tersebut di Indonesia, salah satu caranya dengan merujuk kepada pengaturan di negara yang telah lama menerapkannya, yakni di Amerika Serikat.

---

The focus of this study is to discuss the regulations about acquisition of the company's assets in the positive law in Indonesia and in the United States and the comparison between the regulations of asset acquisition that may substantially lessen competition in Indonesia and in the United States. In Indonesia, an acquisition can be done only by purchasing the stock of another company. That?s why any other methods of an acquisition, such as asset acquisition, have not been set out clearly in Indonesia. In terms of competition, this asset acquisition also needs special attention because, like the acquisition of stocks, the acquisition of assets also has the potential to reduce the level of competition in the market. Therefore, it is necessary to analyze about the importance of regulation about an asset acquisition in Indonesia. To do that analysis, we can refer to the United States as a country that has already applied the regulation."

"Penelitian ini mengkaji urgensi penerapan perampasan aset terhadap pejabat publik yang memiliki kekayaan yang tidak dapat dijelaskan (unexplained wealth) di Indonesia, dengan memperbandingkan mekanisme yang diterapkan di Australia dan Filipina. Penelitian ini menggunakan metode penelitian doktrinal dengan pendekatan undang-undang, historis, dan komparatif. Di Australia, perampasan aset dilakukan melalui mekanisme Unexplained Wealth Order (UWO), yang memungkinkan penyelidikan dan perampasan aset yang tidak dapat dibuktikan asal-usulnya. Filipina, melalui Republic Act No. 1379, juga memiliki mekanisme perampasan untuk aset yang dianggap tidak sah atau tidak sesuai dengan pendapatan pejabat publik. Kedua negara ini menunjukkan bahwa perampasan aset NCB dapat menjadi instrumen efektif dalam mencegah dan menanggulangi praktik pengumpulan kekayaan yang tidak sah oleh pejabat publik. Perbandingan ini memberikan pelajaran penting bagi Indonesia, yang masih menghadapi tantangan dalam menanggulangi praktik pengumpulan kekayaan tidak sah di kalangan pejabat publik. Penelitian ini merekomendasikan penerapan model Unexplained Wealth Order (UWO) yang disesuaikan dengan konteks sistem hukum Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi atas ketidakjelasan asal-usul kekayaan pejabat publik dengan mekanisme perampasan yang adil, efektif, transparan, dan akuntabel.

---

This research examines the urgency of implementing asset forfeiture against public officials with unexplained wealth in Indonesia, by comparing mechanisms applied in Australia and the Philippines. The research employs doctrinal research methods with a legislative, historical, and comparative approach. In Australia, asset forfeiture is carried out through the Unexplained Wealth Order (UWO) mechanism, which enables the investigation and forfeiture of assets whose origins cannot be proven. The Philippines, through Republic Act No. 1379, also has a forfeiture mechanism for assets deemed unexplained or unlawfully acquired asset of public officials. Both countries demonstrate that NCB asset forfeiture can be an effective instrument in preventing and addressing the accumulation of unexplained wealth by public officials. This comparison provides valuable lessons for Indonesia, which continues to face challenges in addressing the unlawful accumulation of wealth among public officials. This research recommends the adoption of the Unexplained Wealth Order (UWO) model, adapted to the context of Indonesia’s legal system. It is expected that this model can offer a solution to the ambiguity surrounding the origins of public officials' wealth through a fair, effective, transparent, and accountable forfeiture mechanism."

"Acquisition according to Act No. 1/1995.Firstly, the Act No. 40/2007 dose not discuss quantity of acquired share, but focuses on wheter or not the acquiring share have impact on the shifting control; whilist the Act No. 1/1995 stresses on quantity of acquired share that should acquire in awhole share or big-part share which causes to the shifting control over corporation...."

"Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Pajak (UU HPP) tengah dengan salah satu pokok materinya, yakni kebijakan pengungkapan aset sukarela. Meski diharapkan dapat berimplikasi secara positif atas kehidupan masyarakat, namun tidak sedikit yang khawatir kebijakan ini dapat berdampak buruk. Disisi lain, kebijakan ini menimbulkan ketidakpastian dikarenakan masih banyak orang yang menganggap kebijakan ini merupakan tax amnesty jilid ii. Untuk itu, penelitian ini berusaha untuk mengetahui apakah kebijakan pengungkapan aset sukarela merupakan salah satu bentuk dari tax amnesty, menganalisis dasar pertimbangan pemerintah dalam menetapkan kebijakan pengungkapan aset sukarela, proses formulasi kebijakan pengungkapan aset sukarela, dan pemenuhan kriteria good tax policy menurut Joint Venture’s Tax Policy Group dengan kebijakan pengungkapan aset sukarela. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan paradigma post positivist dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan berupa wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan pengungkapan aset sukarela merupakan kebijakan yang sama dengan kebijakan tax amnesty. Kemudian, Fungsi pajak sebagai instrumen politik menjadi dasar pertimbangan pemerintah dalam menentukan kebijakan pengungkapan aset sukarela. Lalu, proses formulasi kebijakan pengungkapan aset sukarela telah sejalan dengan konsep formulasi kebijakan model rasional sederhana yang dikemukakan oleh Patton dan Savicky. Kebijakan pengungkapan aset sukarela juga telah memenuhi konsep good tax policy.

---

The government has passed into law the 2021 Law about Tax Regulation Harmonization, with one of its subject matters being the voluntary asset disclosure policy. Although the law is expected to have positive implications for the people, many are worried that this policy could create bad impacts. On the other hand, this policy creates uncertainty because there are still many people think that this policy is a tax amnesty volume II. For this reason, this research attempts to determine whether asset disclosure policy is a form of tax amnesty, analyze the government's considerations in setting asset disclosure policy, the process of formulating asset disclosure policy, and the fulfillment of criteria for good tax policy according to the Joint Venture's Tax Policy Group with asset disclosure policy. This descriptive research will employ a quantitative approach with a post-positivist paradigm and data collection techniques in the form of library research, field studies, and in-depth interviews. The results of this study conclude that the voluntary asset disclosure policy is the same policy as the tax amnesty policy. Then, the tax function as a political instrument is the basis for government considerations in determining voluntary asset disclosure policies. The process of formulating a voluntary asset disclosure policy is in line with the concept of a simple rational model policy formulation proposed by Patton and Savicky. The voluntary asset disclosure policy has complied with the concept of a good tax."

"Perkembangan kebijakan perbankan di Indonesia pasca dikeluarkannya program Arsitektur Perbankan Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan perbankan nasional yang sehat, kuat dan efisien, menyebabkan banyaknya transaksi merger dan akuisisi di perbankan Indonesia. Terdapat setidaknya dua kebijakan yang kemudian mendorong banyak terjadinya transaksi merger dan akuisisi di bidang perbankan Indonesia, yaitu kebijakan mengenai kepemilikan tunggal (single presence policy) dan kebijakan mengenai jumlah modal minimum. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mempelajari proses akuisisi unit usaha yang dilakukan oleh PT Bank ABC terhadap unit usaha retail, pembiayaan konsumen dan perbankan komersial yang dimiliki oleh Bank XYZ. Selain itu akan dilihat tantangan-tantangan yang utama yang dihadapi oleh PT Bank ABC serta implikasi aksi korporasi ini terhadap kondisi perusahaan PT Bank ABC dilihat dari sisi aset secara umum. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang datanya berasal dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder berupa dokumen-dokumen terkait dengan transaksi akuisisi unit usaha yang dilakukan oleh PT Bank ABC. Hasil penelitian menemukan bahwa proses transaksi akuisisi unit usaha oleh PT Bank ABC dilakukan dengan melewati tiga fase penting yaitu fase pertama (due diligence), fase kedua (persetujuan regulator) dan fase ketiga (integrasi). Terdapat tiga tantangan utama dari hasil penelitian yaitu sehubungan dengan persetujuan dari regulator, perekrutan dan adaptasi karyawan, dan teknologi informasi yang digunakan. Selain itu hasil penelitian menemukan bahwa terdapat peningkatan aset yang signifikan pada buku PT Bank ABC.

---

Banking policy developments in Indonesia after the issuance of the Indonesian Banking Architecture which aims to create a national bank that is healthy, strong and efficient, resulting in numbers of merger and acquisition transaction in Indonesian banking. There are at least two policies, which led to these merger and acquisition transactions in the banking sector, namely the single presence policy and policy regarding the capital minimum requirements.

The general objective of this research is to study the acquisition process of the business unit conducted by PT Bank ABC to retail, consumer finance and commercial banking business units owned by Bank XYZ. Additionally, this research is studying the major challenges faced by PT Bank ABC and the implications of this corporate action on the condition of PT Bank ABC in terms of assets in general.

This study is a qualitative research study where the data is obtained from primary data resulting from interviews and secondary data in the form of documents related to the transaction of business unit acquisitions conducted by PT Bank ABC.

The research suggests that the process of acquisition transactions business unit by PT Bank ABC was involving three important phases namely the first phase (due diligence), the second phase (regulatory approval) and third phase (integration). There are three main challenges from the research that is in connection with the approval from the regulator, employee recruitment and adaptation, and the use of information technology. In addition, this research also sugests that there was a significant increase in the book assets of PT Bank ABC."

"Pemilihan dan analisis strategi adalah tahapan keputusan didalam proses strategi manajemen. Pemilihan keputusan tersebut haruslah mempertimbangkan semua aspek lingkungan yang berpengaruh untuk menentukan strategi perusahaan di masa mendatang. Akuisisi adalah sebuah konsep strategi diversifikasi usaha, dimana alternatif pilihan dan analisis strategi pengembangan usaha yang terbaik dapat dicapai.Pola pengembangan usaha melalui akuisisi merupakan suatu fungsi tujuan pokok dari peningkatart kesejahteraan perusah . Mehilui penguasaan strategi akuisisi sebagai salah satu faktor yang menentukan kemampuan pengembangan perusahaan, maka tujuan dari proses transformasi kepemilikan perusahaan yang dil kan melalui transaksi akuisisi akan dicapai. Tingkat pencapaian kemajuan perusahaan yang dapat diraih oleh suatu proses akuisisi pada akhirnya sangat tergantung pada kemampuan perusahaan pengakuisisi, untuk menyerap sumber daya dan memberinya suatu nilai tambah pada masukan-masukan selama proses pemarifaatan dari perusahaan target yang dikembangkan secara berkesinambungan.Dari analisis yang telah dilakukan pada kasus ini memperlihatkan bahwa pendekatan yang dilakukan dalam pengambilan keputusan akuisisi oleh PT XYZ lebih ditekankan pada analisis strategi jangka pendek untuk memperoleh margin laba besar, tanpa melalui analisa SWOT yang terinci dari perusahaan target terlebih dahulu. Laba yang besar tersebut bukan diperoleh dari PT Pancawan Sejati sebagai perusahaan target, melainkan dari adanya peluang mendapatkan fasilitas kuota minyak sawit (CPO) dengan harga yang murah. Sehingga pilihan keputusan akuisisi ini tidak memberikan dampak sinergi bagi perkembangan usaha PT Pancawan Sejati dalam jangka panjang.Tidak adanya investasi baru tambahan pada PT Pancawan Sejati, secara langsung memperlihatkan tidak adanya keteguhan dari PT XYZ dalam pengambilan keputusan memasuki usaha baru dibidang produk minyak goreng. Sehingga setelah dilakukannya akuisisi tidak terlihat usaha untuk menganalisis dalam memasuki usaha yang baru dari PT XYZ melalui pengembangan intern.Dari analisis pasca akuisisi dengan metode SWOT dan didasankan pada tingkat perolehan kemampulabaan PT XYZ setelah adanya deregulasi PAKJUN 1991, memberikan petunjuk kemampuan PT XYZ untuk terus mempertahankan keberadaan kepemilikannya didalani PT Pancawan Sejati.Langkah yang terbaik yang harus dilakukan oleh PT XYZ adalah melakukan. analisis ulang dari corporate strategy jangka panjang secara terpadu untuk mempertahankan ti ngkat pengembangan usahanya melalui penciptaan keunggulan bersaing yang berkesinambungan. Untuk itu perlu ditetapkan strategi yang tepat untuk PT XYZ mengingat hilangnya peluang untuk memperoleh fasilitas kuota dan CPO. Strategi turnaround disarankan akan lebih tepat untuk dijalankan dan hal mi dapat dilakukan dengan melepaskan kepemilikannya pada PT Pancawan Sejati."

"Tujuan dari penelitian studi kasus ini adalah untuk menganalisis temuan audit terkait permasalahan manajemen aset tetap pada kementerian atau lembaga di Indonesia tahun 2014-2018. Penelitian studi kasus ini menggunakan metode campuran yang dimana mentransformasikan observasi kualitatif atas temuan audit terkait asset tetap menjadi kualitatif data untuk analisis table dan statistika. Observasi ini menggunakan kajian literatur atas LHP LKPP. Penelitian ini diobservasi dan ditulis saat pandemi Covid-19, sehingga data hanya diperoleh dari website e-PPID BPK RI. Dari analisis ini dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama atas temuan aset tetap pada kementerian atau lembaga adalah kurangnya pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas aset tetap. Permasalahan dalam aspek pembinaan disebabkan oleh kurangnya prosedur operasi standar. Di samping itu, permasalahan terkait pengawasan dan pengendalian disebabkan oleh kurangnya investigasi dan pemantauan asset yang menyebabkan ketidakpastian pada asset tetap. Ketidakpastian ini juga disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia dalam mencatat, mengklasifikasi, dan merawat aset tetap. Terdapat tendensi pada kementerian atau lembaga untuk membeli aset baru dibandingkan menggunakan aset yang telah dimiliki, sehingga dapat menimbulkan idle asset. Jumlah asst tetap yang terlalu banyak juga dapat mennyulitkan kementerian atau lembaga dalam melakukan inventarisasi. Faktor yang terakhir adalah banyaknya penyimpangan dari standar akuntansi pemerintah.

---

This case research aims to analyse the audit findings regarding fixed asset management issues in ministries or institutions of Indonesia 2014-2018. This case study research uses a mixed-method that transform the qualitative observations of the audit findings of fixed asset into quantitative data for table and statistical analysis. The observations based on the literature review of LHP LKPP. As, this research is observed and written during the Covid-19 pandemic, the data is being collected only through e-PPID BPK RI website. This case study shows that the main fixed asset management findings come from inadequate guidance, supervision, and control of fixed asset. The inadequate guidance influenced by the lack of standard operating procedures. This may impact to the workflow of the ministries or institutions. On the other hand, the inadequate supervision and control influenced by the lack of investigation and monitoring of fixed asset which leads to the uncertainty of fixed asset. The uncertainty of assets is also influenced by the unqualified human resources to record, classify, and maintain the fixed asset. Moreover, the ministries or institutions tends to buy new assets rather than using the old ones which may leads to idle assets. The large number of fixed assets will make it difficult for ministries or institutions to process the inventory. Lastly, there are some actions that in accordance to government accounting standard."

"A multicarrier modulation system based on M-band wavelet modulation consists of a bank of filters satisfying the perfect reconstructed quadradture mirror filter (PR-QMF) theory. The system exploits the localisation properties of the wavelets in time and frequency to develop the transmitted signal that has compact PSD characteristics and resilient in a channel exposed to fading. A timing synchronisation that comprises acquisition using the wavelet properties has been proposed. This paper discusses the analysis and simulation results of the timing aquisition, taking advantage of the wavelet signal correlation properties. The designed acquisition circiut work using the correlation property of wavelet signal which has a unique peak. The proposed wavelet synchroniser shows good performance with the time variance close to the cramer Rao lower bound."

"Seiring dengan berkembang pesatnya perekonomian global, akuisisi menjadi salah satu langkah yang banyak dilakukan oleh pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya. Penelitian ini membahas pengaturan akuisisi dalam hukum persaingan usaha Indonesia dan Singapura, serta membahas pengaturan PP No. 57 Tahun 2010 yang dinilai sudah tidak sejalan dengan keadaan yang ada saat ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan membandingkan perundang-undangan yang terkait di Singapura. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini pengaturan akuisisi dalam hukum persaingan usaha di Indonesia masih tidak efektif dan menimbulkan beberapa permasalahan dalam dunia usaha.

---

As global economic growth rapidly develops, acquisition has become a common thing for entrepreneurs who seek to develop their business. This research aims to give detailed explanations about the regulations of acquisition in Competition Law in Indonesia and Singapore, while also explaining PP No. 57 Tahun 2010, which is considered not compatible anymore in the current circumstances. This research uses the juridical normative method, by comparing the regulations which are applied in Singapore. Based on this research, it can be concluded that the regulations of acquisition in Competition Law of Indonesia are still ineffective and have caused several problems in the business world.

"