Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penulisan ini membahas permasalahan kepailitan perusahaan asuransi yaitu PT Asuransi Bumi Asih Jaya, yang mana dasar diajukannya permohonan pernyataan pailit oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah klaim asuransi yang belum dibayar oleh PT Asuransi Bumi Asih Jaya merupakan utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Klaim asuransi yang belum dibayar oleh perusahaan asuransi menjadi polemik karena pemegang polis tidak mendapatkan hak-haknya dan telah mengalami kerugian sejumlah uang. Sehingga kepailitan merupakan salah satu cara agar pemegang polis mendapatkan perlindungan dengan memposisikan pemegang polis sebagai kreditor preferen.

---

The focus on this study discuss about insurance company bankruptcy, which is in this case is Bumi Asih Jaya Insurance Company. The cause Otoritas Jasa Keuangan apply for bankruptcy statement towards Bumi Asih Jaya Insurance Company is that unpaid insurance claim consider as due and payable debt in Act No. 37 of 2004 About Bankruptcy and Debt Repayment Obligations. Regarding insurance claim hasn?t been paid by insurance companies, could be such a polemic matter cause insurance policy holder is incapable of getting their rights and undergo some money deprivation. So that, bankruptcy is one of the way to give a protection to any insurance policy holder by positioning them as preferred creditor."

"Penelitian ini membahas mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan dalam permohonan pernyataan pailit perusahaan asuransi. Permasalahan yang menjadi fokus penelitian yaitu peraturan di Indonesia yang mengatur tentang pengajuan permohonan pernyataan pailit perusahaan asuransi dan pertimbangan OJK dalam mengajukan atau tidak mengajukan permohonan pernyataan pailit perusahaan asuransi studi kasus PT AJ BAJ dan PT AJK. Metode penelitian tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan metode pengumpulan data studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan di Indonesia mengatur permohonan pernyataan pailit perusahaan asuransi merupakan kewenangan dari Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh pihak selain OJK haruslah ditolak Pengadilan. OJK dalam mengajukan permohonan pailit PT AJBAJ dilandasi pertimbangan untuk melindungi konsumen dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap usaha perasuransian sehingga terhadap PT AJ BAJ yang memenuhi Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 dan melanggar peraturan di bidang perasuransian, OJK melakukan permohonan pailit. Sedangkan untuk PT AJK, OJK menolak mengajukan permohonan pailit dengan pertimbangan walaupun telah terpenuhi syarat untuk dipailitkan namun OJK mempertimbangkan dampak ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap usaha perasuransian serta pertimbangan bahwa PT AJK sedang melakukan upaya penyehatan keuangan. Saran yang penulis ajukan bahwa kreditor, debitor dan pengadilan niaga harus memegang teguh bahwa kewenangan pengajuan permohonan pernyataan pailit merupakan kewenangan OJK dan hal tersebut tidak dapat disimpangi. Selain itu OJK seharusnya menetapkan batasan indikator mengenai dampak terhadap perekonomian dan menjaga kepercayaan sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 55 ayat (1) huruf f angka 1 POJK No. 28 Tahun 2015. 

---

This study examines the function of the Financial Services Authority in the application for bankruptcy statements of insurance companies. The focus of this research is related to the regulations in Indonesia that regulate the filing of applications for bankruptcy statements for insurance companies and the OJK's considerations in the application submission related to bankruptcy statements for insurance companies by using the case studies of PT AJ BAJ and PT AJK. Normative legal research uses library research and interview data collection methods utilized as a research method. The study's findings indicate that Indonesia's Financial Services Authority has jurisdiction over the laws, rules, and court rulings concerning applications for bankruptcy declarations for insurance companies. As a result, the Court must reject the application for a bankruptcy declaration made by partakers other than the OJK. To protect consumers and preserve public confidence in the insurance industry, OJK filed a petition for bankruptcy on behalf of PT AJ BAJ, which complies with Article 2 Paragraph 1 of Law No. 37 of 2004 and violates the insurance industry rules. As for PT AJK, OJK declined to file for bankruptcy though the bankruptcy requirements are met, OJK considers the economic impact, public confidence in the insurance business, and the fact that PT AJK is undergoing financial restructuring measures. According to the author, the OJK's jurisdiction grants an inviolable petition for bankruptcy, which creditors, debtors, and commercial courts must uphold. Furthermore, as mentioned in the explanation of Article 55 paragraph (1) Letter F Number 1 POJK Number 28 of 2015, OJK should define indicator limitations while keeping the economy in mind and upholding trust."

"Kehadiran perusahaan asuransi memiliki peran penting dalam mengalihkan resiko para tertanggungnya. Perusahaan asuransi tidak hanya memberikan dampak ketenangan pada para pemegang polis namun juga memiliki kontribusi secara meluas dalam ekonomi sebuah negara. Kendati demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa perusahaan asuransi juga dapat berada dikeadaan kesulitan keuangan yang menyebabkan terjadinya gagal bayar hingga yang terparah menuju kepailitan. Mengingat perannya sebagai sebuah institusi keuangan, kepailitan perusahaan asuransi akan memiliki dampak yang besar. Untuk itu, dalam skripsi ini penulis akan mengangkat mengenai peraturan-peraturan maupun persyaratan-persyaratan kepailitan sebagai bentuk pengaman dan pencegahan terjadinya kepailitan perusahaan asuransi di Indonesia dan Inggris. Penelitian ini merupakan penelitian bersifat normatif yang menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi pustaka. Sedangkan metode yang digunakan akan berupa pendekatan kualitatif. Penelitian ini menghasilkan adanya perbedaan penggunaan resolusi pencegahan kepailitan serta adanya perbedaan pada peran pengadilan dalam menentukan dan mencegah terjadinya pemailitan pada perusahaan finansial terutama perusahaan asuransi, hal ini yang seharusnya menjadi perhatian utama Indonesia.

---

Insurance company play a critical role in shifting the insured's risks. Insurance companies not only provide reassurance to policyholders, but also contribute significantly to a country's economy. However, it is clear that insurance firms may become financially distressed, resulting in defaults and, in the worst-case scenario, bankruptcy. Given its financial institution status, an insurance company's bankruptcy would have a significant effect. As a result, the author of this thesis will discuss the regulations and requirements for bankruptcy as a form of safeguarding and prevention of the occurrence of bankruptcy of insurance companies in Indonesia and the UK. This research is normative research that uses secondary data obtained from literature study. While the method used will be a qualitative approach. This research reveals disparities bankruptcy prevention resolutions and the court's role in determining and preventing bankruptcy for financial companies, particularly insurance companies, which should Indonesia's primary concern. "

"Penyusunan penelitian ini membahas mengenai penyebab perbedaan amar Putusan Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara kepailitan atau PKPU perusahaan asuransi (studi kasus: PT Asuransi Jiwa Kresna dengan PT AIA Financial) yang diajukan tanpa melalui Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hukum positif telah jelas mengatur bahwa pihak yang berwenang mengajukan permohonan pailit atau PKPU hanyalah Otoritas Jasa Keuangan. Adanya pembatasan subyek hukum yang dapat mengajukan permohonan ini dikarenakan perusahaan asuransi merupakan lembaga yang melakukan penghimpunan dana masyarakat dan pengelola risiko. Penulisan ini disusun menggunakan metode penelitian hukum doktrinal. Mengacu pada asas curia novit yaitu pengadilan tidak dapat menolak perkara memberikan dampak bagi pengadilan untuk memeriksa seluruh perkara yang didaftarkan meskipun telah disadari bahwa secara formil, pihak yang mengajukan permohonan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berkaitan dengan pengajuan permohonan Kepailitan atau PKPU perusahaan asuransi, pada dasarnya telah diatur secara jelas dalam hukum positif, namun dalam prakteknya terdapat beberapa putusan yang tidak sesuai dengan UU Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang mana hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat. Dalam rangka menyikapi hal tersebut, peranan Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi terhadap badan peradilan sangat penting untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perilaku hakim yang tidak sesuai dengan ketentuan dan Kode Etik yang berlaku, yang mana peranan tersebut dapat bekerja sama dengan Komisi Yudisial. Selain pembinaan pengawasan, sosialisasi terhadap kebebasan hakim dalam menginterpretasikan peraturan seharusnya dilakukan limitasi yaitu terhadap peraturan yang secara gramatikal telah diatur secara jelas, sehingga terhadap peraturan tersebut tidak diperlukan penafsiran/interpretasi kembali.

---

The preparation of this research discusses the causes of differences in the decisions of Commercial Court Judges at the Central Jakarta District Court in bankruptcy or PKPU cases for insurance companies (case study: PT Asuransi Jiwa Kresna and PT AIA Financial) which were submitted without going through the Financial Services Authority. Positive law clearly stipulates that the only party authorized to file a bankruptcy application or PKPU is the Financial Services Authority. There are restrictions on legal subjects who can submit this application because insurance companies are institutions that collect public funds and manage risks. This writing was prepared using doctrinal legal research methods. Referring to the principle of curia novit, namely that the court cannot reject a case, giving effect to the court to examine all registered cases even though it is aware that formally, the party submitting the application does not comply with the applicable provisions. Regarding the filing of Bankruptcy or PKPU applications for insurance companies, basically it is clearly regulated in positive law, but in practice there are several decisions that are not in accordance with Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and PKPU, which creates legal uncertainty in society. In order to address this, the role of the Supreme Court as the highest institution of the judiciary is very important in providing guidance and supervision over the behavior of judges who do not comply with the applicable provisions and Code of Ethics, which role can be done in collaboration with the Judicial Commission. In addition to fostering supervision, socialization of judges' freedom in interpreting regulations should be limited, namely to regulations that have been clearly regulated grammatically, so that interpretation/re- interpretation of these regulations is not required."

"Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari sistem pengendalian intern dalam proses bisnis pendapatan premi dan beban klaim. Objek penelitian ini adalah sebuah perusahaan asuransi kerugian nasional di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan membandingkan fakta-fakta yang terjadi dalam kegiatan perusahaan antara teori dan praktik. Dari hasil studi lapangan dan studi kepustakaan, menunjukkan bahwa PT X telah menerapkan proses bisnis yang baik dan tidak menyimpang dari pedoman praktik bisnis serta mematuhi peraturan dan standar yang berlaku. Selanjutnya, penelitian ini menganalisis risiko-risiko yang muncul pada setiap aktivitas pada proses bisnis pendapatan premi dan beban klaim yang memiliki dampak pada pelaporan keuangan perusahaan serta memberikan usulan pengendalian yang perlu dilakukan untuk meminimalkan dampak dari risiko yang telah teridentifikasi.

---

The objective of this study is to review the internal control systems in business processes of premium income and claims expenses. The object of this research is a general insurance company in Indonesia. This study uses the descriptive analysis method through comparison of facts in the company rsquo s operation between theory and practice. From the field and literature studies, it shows that PT X has implemented business processes appropriately within the guidelines of business practices and complied with applicable regulations and standards. Furthermore, this study analyzes the risks that arise in every business process activity on premium income and claim expenses that have an impact on the company 39 s financial reporting and provide an internal control suggestion for reducing the impact of the risks identified. "

"Risiko klaim merupakan salah satu risiko operasional yang harus dikelola oleh perusahaan asuransi. Pada penelitian ini akan dihitung besar perkiraan risiko klaim yang akan terjadi dengan menggunakan pendekatan Loss Distribution Approach-Aggregation Method dan Extreme Value Theory-Generalized Pareto Distribution. Selanjutnya akan dibandingkan metode mana yang lebih cocok dalam pengukuran risiko operasional untuk klaim kecelakaan kerja. Berdasarkan hasil perhitungan dan back testing didapat bahwa kedua metode valid digunakan untuk menghitung perkiraan risiko klaim operasional pada klaim kecelakaan kerja. Akan tetapi metode Loss Distribution Approach-Aggregation Method lebih cocok untuk mengukur risiko klaim kecelakaan kerja berdasarkan data yang ada.

---

The risk of claims is one of the operational risks that must be managed by the insurance company. This research will calculate the estimates of the risk of claims that will occur using Loss Distribution Approach Aggregation Method and Extreme Value Theory Generalized Pareto Distribution. Furthermore, these two methods will be compared and chosen which is more suitable for the measurement of operational risk for work accident claims.

Based on the calculations and back testing, both of the methods are valid to calculate the estimates operational risk of claim for work accident claims but the Loss Distribution Approach Aggregation Method is more suitable to measure the risk of work accident claims based on existing data."

"Setelah berlakunya Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengajukan pokok permasalahan yaitu: 1. Apa dasar pertimbangan hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi secara umum dan dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya? 2. Bagaimana prosedur pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi oleh Otoritas Jasa Keuangan? 3. Apa upaya hukum terhadap ditolaknya permohonan kreditor kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi? Bentuk penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif.Pada akhirnya, penulis memperoleh kesimpulan bahwa dasar pertimbangan hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi secara umum salah satunya adalah pengenaan sanksi administratif terhadap perusahaan asuransi. Sedangkan dasar pertimbangan hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya salah satunya adalah kemampuan keuangan PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya untuk membayar utang atau kewajiban.Penulis menyarankan agar upaya hukum terhadap ditolaknya permohonan kreditor kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap perusahaan asuransi diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian.

---

After the enactment of Act No. 40 of 2014 concerning Insurance, the request for bankruptcy statement against insurance company may only be filed by the Financial Services Authority. Based on this, the author propose the main issues as 1. What is the basis of legal considerations of the Financial Services Authority in applying for bankruptcy statements against insurance companies in general and in applying for bankruptcy statement against PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya 2. What is the procedure for filing a bankruptcy statement against the insurance company by the Financial Services Authority 3. What are the legal stances against the rejection of a creditor 39 s application to the Financial Services Authority to apply for a bankruptcy statement against the insurance company This research uses the normative juridical approach with a descriptive typology.

In the end, the author conclude that the basic legal considerations of the Financial Services Authority in applying for bankruptcy statements against insurance companies in general one of them is the imposition of administrative sanctions against insurance companies. While the basis of legal considerations of the Financial Services Authority in applying for bankruptcy statement against PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya is one of them is the financial ability of PT Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya to pay debts or obligations.

The author suggests that the legal action against the rejection of the creditor rsquo s application to the Final Services Authority to apply for a bankcruptcy statement against the insurance company is clearly stipulated in the laws and regulation in the field of insurance."

"Menurut pasal 2 ayat 5 Undang ndash; Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi hanya dapat dilakukan oleh Menteri Keuangan. Saat ini kewenangan tersebut telah beralih ke Otoritas Jasa Keuangan OJK dengan adanya Undang ndash; Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. OJK mengajukan permohonan pailit terhadap PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya PT. AJBAJ tanpa didahului dengan permohonan dari kreditor.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: bagaimana kewenangan OJK dalam pengajuan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi dan pelaksanaannya dalam permohonan pailit terhadap PT. AJBAJ? Apakah hakim telah menerapkan prinsip ndash; prinsip hukum yang tepat dalam menjatuhkan putusan terhadap PT. AJBAJ? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dalam pengajuan permohonan pernyataan pailit yang diajukan OJK terhadap perusahaan asuransi dapat dilakukan tanpa didahului dengan permohonan dari kreditor sepanjang hal tersebut dilakukan dalam rangka melindungi kepentingan konsumen. Dalam menjatuhkan putusan pailit terhadap PT. AJBAJ hakim pada pengadilan tingkat pertama kurang cermat dalam memeriksa pokok perkara sehingga putusan yang diberikan kurang tepat, hal ini ternyata dalam putusan pada tingkat kasasi dimana hakim pada tingkat ini menyatakan putusan tingkat pertama tersebut dibatalkan.

---

According to Article 2 paragraph 5 Act Act No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts, bankruptcy filling for the insurance company can only be field by the Minister of Finance. Currently the authorities have been turning to the Otoritas Jasa Keuangan OJK in the presence of Law Law Number 21 Year 2011 concerning OJK. OJK filed a bankruptcy filling for PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya PT. AJBAJ without preceded by a request from the creditors.

The purpose of this research is to determine How the OJK authorized the filing of a bankruptcy petition against the insurance company and their implementation in a bankruptcy petition for PT. AJBAJ Do the judges have applied the principle the principle of the proper law in decisions for PT. AJBAJ This research is normative.

Results from the study showed that the application for a declaration of bankruptcy filed for the insurer OJK can be done without preceded by a request from the creditor to the extent they do in order to protect the interests of consumers. In the verdict of bankruptcy to PT. AJBAJ judge at first instance are less careful in examining the case until the verdict is given less precise, it was the decision on appeal where the judge at first instance verdict is declared to be canceled. "

"Skripsi ini membahas tentang penerapan prinsip itikad paling baik yang merupakan salah satu prinsip yang mendasar dan terpenting dalam perjanjian asuransi. Karena prinsip itikad paling baik mengatur tentang hak dan tanggung jawab dari tertanggung dan penanggung. Skripsi ini menganalisis perapan prinsip itikad paling baik dalam kasus sengketa klaim asuransi rangka kapal antara PT. Djakarta Lloyd Persero sebagai tertanggung dan PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur sebagai penanggung. serta membahas atas pertimbangan hukum dari hakim dalam putusannya mengenai kasus tersebut di Tingkat Pertama Pengadilan Negeri, Banding Pengadilan Tinggi, Kasasi Mahkamah Agung, dan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian normatif hukum dengan studi pustaka. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perusahaan asuransi tidak memiliki kewajiban untuk membayar biaya kompensasi terhadap tertanggung jika tertanggung menyembunyikan fakta-fakta material terhadap objek pertanggungan dan dapat mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum dan pertimbangan hakim bertentangan dengan prinsip itikad paling baik dalam perjanjian asuransi. Majelis Hakim menyatakan bahwa Penanggung bersalah karena Penanggung tidak melakukan kewajibannya untuk membayar biaya kompensasi kepada Tertanggung, oleh karena itu, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan prinsip itikad paling baik, padahal prinsip itikad paling baik merupakan prinsip yang mendasar dan paling penting dalam perjanjian asuransi.

---

This thesis discusses the application of the principle of utmost good faith as the basic and one of the important principles in the insurance agreement. Because the principle of utmost good faith governs the rights and obligation of the insured and the insurer. This thesis analyzes the application of the principle of utmost good faith in the case of marine hull insurance claim dispute of PT. Djakarta Lloyd Persero as the insured and PT. Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur as the insurer, and the legal consideration of the court regarding the case in the First Level of the Court District Court, Appeal High Court, Cassation Supreme Court and Judicial Review Supreme Court. The Author uses research method of normative legal research with literature study.

This research concludes that the insurer did not have the liability to pay the compensation to the insured due to the concealment and non disclosure of material fact of the insurance object which is very material in the insurance agreement and leads to the automatic cancellation ldquo null and void rdquo of the insurance agreement and the legal consideration of the court was contradict with the principle of utmost good faith in insurance agreement. The Panel of Judges decided that the Insurer was guilty because the Insurer did not carry out his obligation to pay the compensation to the Insurer, therefore the the court decision did not consider regarding the principle of utmost good faith, whereas the principle of utmost good faith is the basic and important principle in insurance agreement."

"Permasalahan umum dalam industri asuransi adalah menetapkan besaran premi yang wajar terhadap risiko yang dihadapi oleh pemegang polis. Untuk menetapkan besaran premi yang wajar, maka perlu diprediksi besaran klaim masa depan dengan menggunakan data klaim agregat masa lampau. Data yang dikumpulkan perusahaan asuransi mengandung banyak variabel yang merupakan faktor-faktor untuk menghitung severitas klaim. Permasalahan tersebut merupakan permasalahan regresi. Salah satu metode yang digunakan untuk menganalisis model regresi adalah metode Gradient Tree Boosting. Dengan asumsi bahwa frekuensi klaim berdistribusi Poisson dan severitas klaim berdistribusi Gamma, maka klaim agregat dapat diasumsikan berdistribusi Tweedie. Maka dari itu, dapat digunakan metode Gradient Tree Boosting Tweedie Model untuk memodelkan besar klaim agregat. Salah satu metode deep learning untuk merekonstruksi variabel dari data perusahaan asuransi yang relevansinya terhadap besaran klaim belum diketahui adalah metode Deep Autoencoder. Deep Autoencoder merupakan algoritma unsupervised learning yang mereduksi dimensi data secara lapisan per lapisan, sehingga mendapatkan variabel data dalam pemodelan klaim agregat. Selain itu, Deep Autoencoder mempunyai kelebihan yaitu meringankan beban komputasi tanpa mengurangi performa dari model yang dihasilkan. Penelitian ini akan memodelkan besaran klaim agregat dan mengetahui efek penggunaan metode Deep Autoencoder untuk merekonstruksi data dan metode Gradient Tree Boosted Tweedie Model pada asuransi kendaraan bermotor.

---

It is a common problem in the insurance industry to set a reasonable premium for the risks faced by policyholders. It is important to predict the amount of future claims in order to determine a reasonable premium by using past aggregate claim data. The aggregate claim data collected by insurance companies contains many variables which are key factors to calculate claim severity, which is a regression problem. One of the methods used to analyze the regression model is the Gradient Tree Boosting. Assuming that the claim frequency has a Poisson distribution and the claim severity has a Gamma distribution, the aggregate claims can be assumed to have a Tweedie distribution. Therefore, the Gradient Tree Boosting Tweedie Model can be used to model the aggregate claims. One of the deep learning methods to reconstruct variables from insurance company data is Deep Autoencoder. Deep Autoencoder is an unsupervised learning algorithm that reduces the dimensions of the data layer by layer, thereby obtaining data variables in the aggregate claims modeling. In addition, Deep Autoencoder has the advantage of lightening the computational load without compromising the performance of the resulting model. This study will use the Gradient Tree Boosted Tweedie Model to model aggregate claims and determine the effect of using the Deep Autoencoder method to reconstruct data on motor vehicle insurance."