Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas terkait penatausahaan/pengelolaan dana dekonsentrasi pada SKPD BPMPKB Provinsi DKI Jakarta tahun 2013 dan 2014. Analisis yang dilakukan mengenai penatausahaan/pengelolaan dan pelaporan serta hambatan yang dialami dalam penatausahaan/pengelolaan dana dekonsentrasi di satuan kerja tersebut. Data yang dianalisis terdiri atas dokumen-dokumen terkait penatausahaan/pengelolaan dan pelaporan dana dekonsentrasi tersebut. Kesimpulan dari skripsi ini adalah akuntabilitas pengelolaan dana di BPMPKB pada tahun 2013 sudah cukup baik, begitu juga pada tahun 2014, karena secara umum BPMPKB sudah menerapkan peraturan-peraturan terkait, dan mengikuti prosedur penatausahaan/pengelolaan keuangan meskipun masih terdapat beberapa kekurangan.

---

This final paper aims to determine the accountability related to the administration/management of SKPD BPMPKB deconcentration fund in Jakarta in 2013 and 2014. The analysis conducted on the administration/management and reporting as well as the constraints experienced in administration/management of deconcentration fund in the work unit. Data that were analyzed consists of documents related to the administration/management and reporting of the deconcentration fund. The conclusion of this paper is the accountability of the management of funds in BPMPKB in 2013 is quite good, so was in 2014, because in general BPMPKB has already implemented related regulations, and followed the procedures of administration/financial management although there are still some drawbacks."

"Sebelum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dikeluarkan, belum ada peraturan perundangan yang secara eksplisit mengatur tugas, fungsi, wewenang, anggaran pemerintah desa dalam konteks pemberdayaan masyarakat. Tujuan kajian adalah untuk mengidentifikasi program pemberdayaan masyarakat desa sebelum berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 dan mengkaji aspek pemberdayaan masyarakat desa dalam UU No. 6 Tahun 2014. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat eksplanatory, dengan teknik analisis kualitatif. Program pemberdayaan masyarakat dalam kajian ini fokus pada 4 program (PNPM MP, Desa Peradaban, CSR dan Posdaya) tidak sepenuhnya relevan dengan Undang Undang No. 6 Tahun 2014 dimana keterlibatan kelembagaan pemerintah desa dalam pemberdayaan secara struktural masih lemah. Pemerintah desa belum melakukan fungsi pemberdayaan masyarakat disebabkan belum adanya pelimpahan kewenangan dan pembiayaan dari pemerintah kabupaten. Sementara pemberdayaan masyarakat desa yang sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 menekankan pada aspek: keterlibatan aktor penyelenggara pemberdayaan masyarakat; Arah pemberdayaan masyarakat; Aspek kolaboratif pembangunan desa dalam pemberdayaan masyarakat; Pelaksana pemberdayaan masyarakat; Pelembagaan percepatan pemberdayaan masyarakat; dan Etika/ norma pemberdayaan masyarakat."

"ABSTRAKKebijakan kota layak anak diatur dalam Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011, dimana kebijakan tersebut berisikan 24 indikator sebagai pemenuhan kebijakan dan akan diarahkan kepada tingkat level menuju kota layak anak. Salah satu kota yang ditunjuk untuk menjadi pilot project adalah Kota Depok selain itu kebijakan Kota Layak Anak dijadikan program andalan. Dalam mewujudkan Kota Layak Anak tentunya dimulai dari sector yang kecil terlebih dahulu yaitu dimulai dari lingkungan keluarga lalu RT dan RW, salah satu dinas yang berperan dalam mewujudkan Kota Layak Anak terkait lingkungan Keluarga RT dan juga RW adalah Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurga Kota Depok. Dalam kebijakan Kota Layak Anak terbagi menjadi 5 kluster hak anak dimana Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok merupakan koordinator dari kluster ke 2 yaitu mengenai Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif. Dengan adanya hal tersebut penulis tertarik untuk meneliti mengenai bagaimana peran Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Kota Depok dalam mewujudkna Kota Layak Anak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasl penelitian dari peran dinas perlindungan anak pemberdayaan masyarakat dan keluarga kota depok dalam mewujudkan Kota Layak Anak adalah: 1) Kurang Komitmen dari pemimpin, 2) koordinasi yang kurang antar dinas dan lembaga lain, 3) sosialisasi yang dilakukan tidak secara berkala, 4) Sumber Daya Manusia yang masih kurang memadai

---

ABSTRACT

Child-friendly city policy is regulated in the Republic of Indonesia Minister of Women Empowerment and Child Protection Decree Number 11 of 2011, where the policy contains 24 indicators as the policy's fulfillment and will be directed to the level towards child-friendly city. One of the cities designated to become the pilot project is the City of Depok, where the Child-friendly City policy has become the mainstay program. In realizing Child Friendly City, it should certainly starts from a small sector first, starting from the family environment then the neighborhood association (RT) and community association (RW), one of the agencies that plays a role in realizing Child Friendly City related to the family neighborhood association environment as well as the community association is the Child Protection, Community and Family Empowerment Agency of Depok City. In the child-friendly city policy, the rights are divided into 5 clusters, where the Child Protection,Community and Family Empowerment Agency of Depok City is the coordinator of the second cluster, namely on the Family Environment and Alternative Parenting. With this in mind the author is interested in researching on how the role of the Department of Child Protection, Community and Family Empowerment Agency of Depok City in realizing Child Friendly City. The approach used in this research is a qualitative approach, with descriptive research type. Data collection techniques used in this study were in-depth interviews and literature study. The results of the research on the role of the child protection, community and family empowerment agency of Depok City : 1) the Lack of Commitment from leaders, 2) the lack of coordination between agencies and other institutions, 3) inconstant socialization, 4) Inadequate Human Resources."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana APBD Kota Tangerang Selatan berpihak kepada pemberdayaan perempuan. Ada dua pokok permasalahan, yaitu (1) Bagaimana komitmen Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam melaksanakan anggaran yang berpihak kepada pemberdayaan perempuan;(2) Bagaimanakah proporsi alokasi belanja Pemerintah Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan metode positivism dan metode kualitatif. Pengumpulan data dengan (1) telaah dokumen (2) wawancara dengan instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan (1) komitmen Pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam melaksanakan anggaran yang berpihak kepada pemberdayaan perempuan perlu ditingkatkan, (2) Proporsi alokasi belanja Pemerintah Kota Tangerang Selatan dikaitkan dengan tingkat responsivitas pada persoalan pemberdayaan perempuan jumlahnya masih kecil.

---

This study aims to analyze the extent to which APBD South Tangerang City side with the empowerenment of women. The analysis in this study conducted on two principal problems, (1) How does South Tangerang City Governments commitment to implement the budget in favor of the women, (2) What is the proportion of expenditure allocation South Tangerang city Government is associated with the level of responsiveness to the issue of womens empowerenment. This study uses positvsm and qualitative methods. Data collected by (1) strategic policy document review, (2) interviews with relevant agencies. The result showed (1) Commitment to implement the budget in favor of the empowerenment of women should be improved, (2) Proportion of expenditure allocation South Tangerang City Government which is associated with the level of responsiveness to the issue of womens empowerenment, the numbers still small"

"Penelitian ini mengembangkan indikator pemberdayaan dan cara pengukurannya yang dapat dimanfaatkan dalam menentukan tingkat keberdayaan desa siaga. Penelitian ini menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian berupa instrumen yang sudah terbukti valid dan reliabel. Desa siaga yang memiliki skor tingkat keberdayaan 60 ke atas lebih dari 85%, namun yang memiliki skor 80 ke atas masih di bawah 25%. Tingkat keberdayaan desa siaga dapat meningkatkan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, kenaikan berat badan balita (N/D) dan menurunkan jumlah balita gizi buruk. Disarankan agar instrumen ini diuji cobakan di tempat lain untuk mengetahui stabilitas dari indikator.

---

The objective of this research was to develop empowerment indicators in measuring empowerment level of alert villages. Qualitative and quantitative approaches were used in this research. The research found out that indicators instrument was valid and reliable. Less then 25% of alert villages had score of empowerment level was 80 or more and more then 85% of alert villages had score was 60 or more. The empowerment level of alert villages was able to increase coverage of delivery assisted by health personnel, weight gain (N/D) and decrease the amount of under five children malnutrition. It is recommended to retested the indicators instrument in other places to know stability of the indicators."

"Desa vokasi merupakan desa yang dijadikan model pengembangan potensi lokal untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Potensi lokal yang dikembangkan di Desa Panawangan berupa perikanan, peternakan, dan pertanian. Ketiga bidang tersebut dikembangkan dengan bioteknologi sederhana, contohnya budi daya ikan bawal organik. Metode pelatihan yang diberikan adalah eksperimen yang meliputi persiapan induk, larvikultur dengan sistem resirkulasi, growing, penyiapan pakan fermentasi organik, dan pemanfaatan ikan yang dihasilkan. Luas seluruh kolam ikan mencapai 9.433,32 m2 dan dimiliki oleh 30 orang petani. Pelatihan dan pendampingan diberikan oleh dosen dan mahasiswa SITH selama dua tahun. Produk yang dihasilkan dipasarkan dengan strategi bisnis dan pengemasan yang menarik, bekerja sama dengan Agato (pemasok sayuran organik). Dari 7 dusun yang diberikan pelatihan, saat ini telah berkembang dan diterapkan pada 8 desa dan 3 kabupaten di luar Panawangan, yaitu Garut, Kadipaten, dan Tasikmalaya. Berdasarkan hasil tersebut, pengembangan potensi Desa Panawangan sebagai model desa vokasi dalam pemberdayaan masyarakat dan penguatan potensi nasional cukup berhasil."

"Tesis ini mengambil topik tentang strategi Pengembangan Desa Mandiri Energi berbasis pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini dilakukan di Desa Haurngombong, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan studi literature. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif. Dimensi pemberdayaan masyarakat yang diteliti meliputi upaya terarah, keterlibatan kelompok sasaran dan pendekatan kelompok. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemberdayaan masyarakat pada Program Desa Mandiri Energi di Desa Haurngombong, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat telah tercapai. Dengan penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi bagi banyak pihak dalam Pengembangan Desa Mandiri Energi.

---

This thesis chooses a topic about the development of independent energy village based on community empowerment. The locations of the research is in Desa Haurngombong, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang. Data collection did by using the observation method, interview and study literature. The data got from the research, the analyzed by using descriptive qualitative data analysis technique. Community empowerment dimensions examined include efforts targeted, empowerment and group approaches.The result showed that the ecommunity empowerment in Desa Haurngombong, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedan, Jawa Barat reached. This research is expected to give recommendation for many sides in the development of Independent Energy Village."

"Wacana pemberdayaan komunitas lokal dan civil society tampaknyasedang aktual di kalangan ilmuan, akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat(LSM). Hal itu terjadi karena dalam waktu yang cukup lama, negara dan birokrasisangat dominan melakukan intervensi dalam seluruh kehidupan masyarakat.Diantaranya adalah di sektor ekonomi dan politik. Praktek monopoli dan oligopoliterjadi di semua tingkatan usaha dan komponen komunitas. Industrialisasi di desa-desa adalah satu contoh kasus yang menghilangkan potensi geografis dan institusilokal.Penelitian ini melihat bagaimana hubungan industri (PT Way Kandis) danKomunitas lokal (di sekitar pabrik) di Lampung. PT Way Kandis adalahperusahaan yang bergerak di bidang usaha pengolahan karet rakyat. Diawalidengan cara mengungkap apa adanya hubungan-hubungan sosio-ekonomis, sosio-politik dan sosio-ekologis industri daan komunitas lokal. Posisi industri dan posisikomunitas lokal dipelajari secara mendalam di Iapangan sehingga diketahuikeseimbangan atau ketimpangan hubungan antar keduanya.Teori yang dipakai adalah teori kooperatif dan teori konflik dalammenganalisis hubungan industrial maupun hubungan dengan komunitas pabrik.Teori ini digunakan setelah diketahui dan dianalisis posisi industri dan posisikomunitas lokal. Bagaimana kedua posisi tersebut saling berhubungan menjadipersoalan teoritik yang akan diteliti di lapangan.Metode penelitian yang digunakan adalah bersifat kualitatif yang dimulaidengan langkah pengumpulan data yaitu observasi, wawancara mendalam dandiskusi kelompok. Pengumpulan data diperolah dengan cara menyebar kuisioner,memilih informan kunci (dengan kriteria tertentu) untuk mendapatkan data daninformasi yang valid, dan juga dilakukan diskusi bersama dengan buruh dankomunitas lokal sebagai data tambahan. Data kuantitatif digunakan untukmelengkapi yaitu dengan cara survey dengan menggunakan daftar pertanyaan dandata kependudukan terhadap 100 orang komunitas. Pengolahan dan analisa datadilakukan sejak peneliti berada di lapangan sampai pada proses penulisan.Hubungan ekonomi industri dan komunitas lokal ditemukan masalah. PTWay Kandis merupakan industri padat modaldan teknologi yang sedikit menyerap tenaga kerja. Sementara itu sebagian kecil tenaga kerja lokal hanya ditampungsebagai buruh harian tetap dan lepas. Upah kerja mereka relatif rendah danmenempati perumahan yang tak terawat dan kumuh. Tenaga kerja borongan,jumlahnya Iebih banyak yang didatangkan dari luar komunitas.Hubungan sosial industri daan komunitas Iokal telah menciptakanFragmentasi di komunitas. Terdapat dua kelompok yaitu Penduduk lama (pekerjapabrik dan eks.pekerja pabrik) dan pendatang. Keduanya berbeda pandangan dansikap dalam merespon keberadaan ?pabrik?. Dalam waktu yang cukup lama telahterjadi konflik yang bersifat laten antar komunitas itu sendiri dan antara komunitaspendatang dengan fihak pabrik.Hubungan politik industri dan komunitas lokal berkaitan denganketerlibatan komunitas dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkutkehidupan warga komunitas secara luas serta aspirasi mereka tentang perlutidaknya pabrik karet tersebut. Hasil lapangan diketahui bahwa komunitas tidakpemah dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Padahal komunitas seringkali melakukan protes secara tertulis untuk meninjau kembali keberadaan pabrik.Sebagian besar mereka menghendaki pabrik dipindahkan ke Iokasi KawasanIndustri Lampung (KAIL) di Tanjungbintang-Lampung Selatan atau ditutup dandiganti dengan sektor usaha yang ramah lingkungan dan padat kaarya."

"Terjadi kesenjangan antara kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dengan harapan masyarakat sebagai konsumen pelayanan publik. Pemerintah Daerah merasa sudah melakukan yang terbaik dalam menyelenggarakan pelayanan publik namun tetap saja masyarakat merasa tidak terlayani dengan baik.Penelitian ini bertujuan untuk Mengidentifikasi antara kualitas pelayanan Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Depok dengan harapan masyarakat tentang kualitas pelayanan yang diterima. Kajian literatur adalah tentang kualitas pelayanan. Tingkat harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup berdasarkan penilaian masyarakat pengguna jasa pelayanan persampahan rata-rata adalah sebesar 79.525 %. Kualitas pelayanan yang diterima masyarakat atas kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup berdasarkan penilaian masyarakat pengguna jasa pelayanan persampahan rata-rata adalah sebesar 58.975 %. Terjadi kesenjangan atas harapan masyarakat dan penyelenggaraan pelayanan di Kota Depok oleh Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup, yaitu sebesar: 79.525 % - 58.975 % = 20.55 %, dengan demikian kesenjangan antara harapan responden dan kualitas pelayanan yang diterima oleh masyarakat di Kecamatan Beji sebesar 20.55 %.Alternatif saran yang dapat diangkat dalam rangka penyempurnaan dan meningkatkan kualitas pelayanan agar tidak terjadi kesenjangan yang terlalu jauh antara harapan masyarakat dan pelayanan yang diterima oleh masyarakat adalah: Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup segera memprioritaskan pengadaan peralatan yang modern, meremajakan dan memperbaiki alat-alat yang telah rusak agar dapat lebih digunakan secra efektif dan efisien oleh petugas dalam melaksanakan tugas di lapangan, perlu pembekalan pengetahuan dan ketrampilan yang cukup bagi petugas maupun aparat agar lebih profesional dalam menjalankan tugasnya, dengan bekal budipekerti yang luhur, karena masyarakat mengharapkan dengan tingkah laku yang sopan dan bekerja dengan tulus Untuk meningkatkan kualitas pelayanan aparat Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup perlu diberikan reward dan punishment berupa pengakuan prestasi kerja misalnya dengan menjadikan petugas kebersihan yang statusnya honorer menjadi pegawai tetap, dan bagi yang melanggar aturan dan disiplin diberikan sangsi tanpa pandangbulu.

---

There is differeces between public services service quality which conduct by regional government with user expectations as publik services consumer. Government municuple as operator publik service felt have done the best for conducting public services but people still feel unsatisfy with regional government services.

This research is aim to identify service quality between environmental services of Depok Municiple with community expected in quality services, they have received. Literature analysis is about quality of services. The grade of The grade of community expected to quality of services which operated by Environmental Services is base on community evaluation, on waste service user, with the average expected is 79. 525 %. And received service average 58.975 %. There is 20.55 % gap.

Alternatif advice for perfecting quality service, so there not big gap between community expected and community received. Environmental Service have to priority and procure their tools to be modern tools, renewed, and fixing the broken tools. Environmental Service could used it effective and eficient and also need to add more knowledge and their ability, to be professional. Environmental Service also need rise their polite ability to rise their quality of services, is need to give employer reward and punishment."