Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenerapan akuntansi berbasis akrual pada manajemen aset tetap diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pemerintah dalam pengelolaan aset tetap secara efisien dan efektif untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis kepatuhan Kementerian Keuangan dalam menerapkan akuntansi akrual pada manajemen aset tetap sesuai regulasi yang berlaku dan analisis langkah-langkah yang perlu dilakukan demi peningkatan kepatuhan Kementerian keuangan dalam penerapan akuntansi akrual pada manajemen aset tetap. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan belum sepenuhnya comply terhadap regulasi akuntansi akrual pada manajemen aset tetap sesuai regulasi yang berlaku. Penyusunan regulasi yang lebih teknis, penyempurnaan aplikasi akuntansi, dan pembinaan SDM akuntan pemerintah yang efektif perlu dilakukan demi peningkatan kepatuhan Kementerian keuangan dalam penerapan akuntansi akrual pada manajemen aset tetap.

---

ABSTRACT

The implementation of accrual accounting on fixed asset management is expected to improve the quality of government decision-making in the management of fixed assets efficiently and effectively to the public prosperity and welfare. The aim of this study was to analyze compliance of the Ministry of Finance in implementing accrual accounting in the management of fixed assets according to the regulation in force and analyze the steps that need to be done in order to improve compliance of the Ministry of Finance in implementing of accrual accounting on fixed asset management. This research is a qualitative case study approach.

The results showed that the Ministry of Finance has not yet fully complied with the regulation of accrual accounting in the management of fixed assets according to the regulation in force. The preparation of more technical regulation, improvement of accounting application system, and effective government accountant development are needed to be done in order to improve compliance of the Ministry of Finance in implementing of accrual accounting on fixed asset management."

"Tesis ini membahas mengenai optimalisasi akuntansi aset tetap dalam pengelolaan Barang Milik Negara pada Kementerian Keuangan khususnya pada Biro Perlengkapan Kementerian Keuangan dan Bagian Umum Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan soft system methodology. Tujuan penelitian adalah untuk menggambarkan kompleksitas dan permasalahan mengenai manajemen aset tetap, dan bagaimana akuntansi aset tetap yang logis dan diterima secara kultural dalam aktivitas manajemen aset tetap di Kementerian Keuangan. Hasil penelitian menunjukan kompleksitas permasalahan dan pihak yang terlibat dalam akuntansi dan manajemen aset tetap. Penelitian juga menghasilkan aktivitas akuntansi aset tetap yang logis dan diterima secara kultural. Rekomendasi penelitian ini adalah aktivitas logis akuntansi aset tetap dalam proses (1) perencanaan dan penganggaran; (2) penggunaan dan pemeliharaan; (3) pemanfaatan; (4) pengamanan, pengawasan dan pengendalian; dan (5) penghapusan aset tetap.

---

This thesis discusses the optimization of fixed assets accounting on State-Owned Assets management in the Ministry of Finance, particularly in the Bureau of Equipment, and Division of General Directorate General of Treasury. This study is a qualitative research using soft systems methodology approach. The objective is to describe the complexity and problems concerning fixed asset management, and how a logic fixed asset accounting and culturally acceptable in fixed asset management activities in the Ministry of Finance.

The results showed the complexity of the issues and parties involved in the accounting and fixed asset management. The study also showed a logical and culturally acceptable fixed asset accounting. This research recommendation is logic fixed asset accounting in the process: (1) planning and budgeting; (2) the use and maintenanc; (3) utilization; (4) security, supervision and control; and (5) dispossal of fixed assets."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan Biro Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu pengelola keuangan negara di Pemerintah Pusat dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual pada laporan keuangan kementerian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif (studi kasus). Kesiapan instansi pemerintah untuk mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual dapat dinilai dari kesiapan infrastruktur pendukung, seperti sistem pemerintahan dan politik, peraturan- peraturan, kebijakan dan model pengimplementasian, sumber daya manusia, dan sistem informasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan sudah ada dukungan dari Pemerintah Pusat untuk segera menerapkan akuntansi berbasis akrual, tetapi masih ada kendala dari sisi kebijakan teknis yang belum sepenuhnya siap untuk diterapkan.

---

The aim of this research is to determine the readiness of finance department Ministry of Maritime Affairs and Fisheries as one of state financial manager in the central government, in order to implementing accrual basis accounting for financial statements of ministry. This research used qualitative research method (case study). The readiness of government agencies to implement accrual basis accounting can be examined from readiness supportive infrastructure, such as government and political system, law product, implementation policy and model, human resource, and information system. The result of this research indicates that central government support to implementing accrual basis accounting immediately, but there is obstacle from technical policy which has not been ready to implementation."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Kementerian Kesehatan RI. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif studi kasus. Analisis penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Kementerian Kesehatan dilakukan dengan melihat pada kondisi infrastruktur pendukung seperti sistem informasi, sumber daya manusia, komitmen pimpinan dan laporan keuangan yang dihasilkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem informasi yang digunakan telah menunjang penerapan akuntansi berbasis akrual namun belum terintegrasi secara optimal, komitmen pimpinan juga telah diberikan untuk penerapan akuntansi berbasis akrual di Kementerian Kesehatan namun belum didukung secara optimal oleh kondisi sumber daya manusia yang dimiliki. Secara umum laporan keuangan yang dihasilkan telah sesuai dengan peraturan terkait penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

---

The method used is qualitative research methods case study. Analysis of the accrual based government accounting standard in the Ministry of Health Indonesia is done by looking at the conditions of supporting infrastructure such as information systems, human resources, leadership commitments and financial reports generated.

The results of this study indicate that the information system used has supported the implementation of accrual based accounting but has not been integrated optimally, the leadership commitment has also been given for the implementation of accrual based accounting in the Ministry of Health but not optimally supported by the condition of human resources owned. In general, the resulting financial statements have been in accordance with the rules related to the application of accounting based government accruals. Key words Accrual basis, Governance Accounting, Ministry of Health"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persiapan penerapan akuntansi akrual di Kementerian Pertanian serta untuk melihat kendala yang menghambat persiapan penerapan akuntansi akrual tersebut. Penerapan akuntansi akrual di Kementerian Pertanian ini didorong oleh adanya reformasi sektor publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berdasarkan studi kasus yang dilakukan, ditemukan hambatan dalam proses persiapan penerapan akuntansi akrual yakni rendahnya mental birokrasi di Biro Keuangan dan Perlengkapan serta kurangnya perhatian Menteri dan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian dalam persiapan penerapan akuntansi akrual.

---

This study aims to analyze the preparation on accrual accounting implementation in the Ministry of Agriculture as well as to see the obstacles that hinder the preparation of the accrual accounting implementation. Application of accrual accounting in the Ministry of Agriculture has been encouraged by the public sector reform and Government Regulation Number 71 Year 2010 concerning the Government Accounting Standards (GAP). Based on case studies carried out, it found the obstacles in the process of preparation of accrual accounting implementation are lower bureaucracy mental on Bureau of Finance and Equipment and the lack of attention of the Minister and the Secretary General of the Ministry of Agriculture in preparation for the accrual accounting implementation."

"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan perlakuan akuntansi atas Pendapatan Negara Bukan Pajak sebelum dengan setelah diberlakukannya Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada laporan keuanganKementerian Keuangan serta masalah yang dihadapi dalam implementasi akuntansi berbasis akrual. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif atas pos pendapatan negara bukan pajak. Hasil penilitian ini menunjukkan perbedaan perlakukan akuntansi atas sebelum dengan setelah diberlakukannya Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan masalah yang dihadapi Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya peraturan yang lebih teknis khususnya terkait pendapatan serta peningkatan kapasitas/pengetahuan sumber daya manusia yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan.

---

This thesis aims to know the differences of the accounting treatment of non-tax revenue before and after the accrual-based is implemented on Ministry of Finance's financial report as well as the problems encountered in the implementation of accrual-based accounting. This research is a descriptivequalitative research of non-tax revenue. The results show the difference in accounting treatment before and after the accrual-based Government accounting standards is implemented and the problems faced by the Ministry of Finance. Therefore, this research suggests that technical guidance especially related to revenue should be regulated and capacity and knowledge of the human resources involved in the preparation of the financial statements shall be improved."

"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan perlakuan akuntansi atas Pendapatan Negara Bukan Pajak sebelum dengan setelah diberlakukannya Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada laporan keuangan Kementerian Keuangan serta masalah yang dihadapi dalam implementasi akuntansi berbasis akrual. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif atas pos pendapatan negara bukan pajak. Hasil penilitian ini menunjukkan perbedaan perlakukan akuntansi atas sebelum dengan setelah diberlakukannya Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dan masalah yang dihadapi Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya peraturan yang lebih teknis khususnya terkait pendapatan serta peningkatan kapasitas/pengetahuan sumber daya manusia yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan.

---

This thesis aims to know the differences of the accounting treatment of non tax revenue before and after the accrual based is implemented on Ministry of Finance rsquo s financial report as well as the problems encountered in the implementation of accrual based accounting. This research is a descriptive qualitative research of non tax revenue. The results show the difference in accounting treatment before and after the accrual based Government accounting standards is implemented and the problems faced by the Ministry of Finance. Therefore, this research suggests that technical guidance especially related to revenue should be regulated and capacity and knowledge of the human resources involved in the preparation of the financial statements shall be improved."

"Tesis ini membahas persiapan penerapan akuntansi berbasis akrual pada Sekretariat Jenderal DPR RI ditinjau dari sisi kebijakan, sumber daya manusia, teknologi dan informasi, serta dana. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan persiapan Sekretariat Jenderal DPR RI untuk menunjang penerapan akuntansi berbasis akrual masih kurang. Hal ini dicerminkan dengan belum adanya kebijakan internal mengenai akrual untuk akun persediaan, asset tetap, belanja, dan pendapatan, belum siapnya sumber daya manusia, masih kurangnya dukungan dari teknologi dan informasi, serta belum adanya dukungan dana, berupa anggaran. Dari hasil penelitian tersebut, maka disarankan bagi Sekretariat Jenderal DPR RI untuk membuat kebijakan internal terkait dengan pengelolaan akun persediaan, aset tetap, belanja, dan pendapatan. Kemudian, perlunya peningkatan kemampuan sumber daya manusia dengan cara melakukan pelatihan computer dan diklat akrual, sehingga diharapkan sumber daya manusia yang ada dapat mengikuti perkembangan aplikasi yang ada. Peningkatan dukungan teknologi dan informasi yaitu personal computer dan jaringan internet, juga sangat diperlukan agar dapat menunjang aplikasi akrual, serta dukungan dana berupa anggaran yang dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan akuntansi akrual.

---

This thesis discusses the preparation of the implementation of accrual basis accounting in the Secretariat General of the Indonesian House of Representatives viewed from the policy, human resources, technology and information, and funds. This research is a descriptive qualitative research. The result of this research shows the lack of preparation of the accrual basis accounting implementation in the Secretariat General of the Indonesian House of Representatives. It can be seen from the absence of accrual based internal policies for inventory account, fixed assets, expenditure, and income. Not only from those reason, the lack of preparation can also be seen from the human resources, the lack of support of technology and information, as well as the lack of financial support or a budget.

From the results, it is suggested for the Secretariat General of the Indonesian House of Representatives to make accrual based internal policies related to the management of those inventory account, fixed assets, expenditure, and income. Then, it is necessary to improve human resources capability by conducting computer training and training on the accrual basis, so it can be expected that the human resources could follow the development of the application. Improvement of the support of technology and information like personal computer and internet network, is also very necessary in order to support the application the accrual basis, as well as financial support or a budget can be used to support the implementation of activities related to the accrual basis accounting."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa jauh penerapan akuntansi berbasis akrual pada Biro Keuangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan upaya Biro Keuangan dalam menghadapinya. Penelitian dilakukan pada bulan April-Juni 2015. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif (studi kasus). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Analisis dilakukan dengan mendalami kondisi infrastruktur pendukung: sistem pemerintahan dan politik, peraturan perundang-undangan, kebijakan dan model penerapan, sistem informasi akuntansi, dan SDM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi infrastruktur pendukung belum memenuhi seluruh kriteria untuk mendukung diterapkannya akuntansi berbasis akrual. Kendala terdapat pada aplikasi sistem akuntansi, peraturan yang sering bersifat backdate, dan SDM yang kurang kompeten.

---

This study aims to analyze how far accrual accounting implementation on the Finance Department of the Ministry of Public Works and Public Housing. This study was conducted to identify constraints faced and efforts made by the Finance Department. It was conducted in April-June 2015.

The method used is qualitative method research (case study). Data collection was done by doing in-depth interviews, documentation, and observation. Analysis was done by studying the condition of supporting infrastructures: government system and politics, laws, policies and implementation model, accounting system, and HR.

The result indicates that the supporting infrastructures have not met all criterias required to support the implementation of accrual accounting. Constraints are the application of accounting systems, backdate regulations, and incompetent HR."

"Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 mengamanahkan bahwa SAP berbasis akrual dalam proses pelaporan keuangan pemerintah daerah dan pusat selambatlambatnya diterapkan pada tahun anggaran 2015. Pelaksanaan akuntansi berbasis akrual sendiri memiliki beberapa faktor pendorong keberhasilan menurut Ouda (2004) diantaranya yaitu management changes, political and bureaucracy support, professional and academic support, communication strategy, willingness to change, consultation and co-ordination, budgeting of adoption costs, specific accounting issues, dan information technology capability. Penelitian ini menjelaskan tahapan dan cara pengelolaan faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan akuntansi akrual pada Kota Tangerang melalui metode single-case study. Kota Tangerang telah berinisiatif menyusun laporan keuangan berbasis akrual pada tahun anggaran 2014 dan menjadi salah satu kota percontohan bagi pemerintah daerah lain dalam melakukan penyusunan laporan keuangan akuntansi berbasis akrual. Melalui penelitian ini diketahui bahwa aspek consultation and coordination merupakan aspek pendorong keberhasilan yang berperan dominan sedangkan aspek willingness to change merupakan faktor pendorong keberhasilan yang perlu terus diperbaiki dalam pelaksanaan akuntansi akrual pada Kota Tangerang.

---

Government Regulation (PP) No.71 Tahun 2010 mandated to apply SAP accrual bases on center and local government financial report by this 2015. Implementation in accrual accounting have several key success factor according to Ouda (2004) such as management changes, political and bureaucracy support, professional and academic support, communication strategy, willingness to change, consultation and co-ordination, budgeting of adoption costs, specific accounting issues, dan information technology capability.

This research explained about stages and the way in management key success factor of implementation accrual accounting in Tangerang City by using single-case study method. Tangerang City has been initiated to arrange their accounting accrual financial report in 2014 and be the one of piloting city for another local government to implement an accrual accounting in financial report.

This reasearch finds that consultation and coordination is dominant factor in drive successful implementaion of accual accounting while willingness to change is a factor which really weak and need to be improved on implementation accrual accounting in Tangerang City."