Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembahasan dalam skripsi ini adalah mengenai praktik penindasan terhadap pemegang saham (oppression atau reverse oppression) dalam perseroan terbatas di Indonesia. Dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak diatur mengenai oppression, namun pada praktiknya, oppresion dan reverse oppression diakui dalam pertimbangan majelis hakim dalam putusan-putusan pengadilan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengajukan pokok permasalahan, yaitu: 1. Bagaimana pengaturan hak pemegang saham dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?; 2. Bagaimana ketentuan dan jenis oppression di negara Singapura dan Australia?; 3. Bagaimana pengaturan oppression dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?; 4. Bagaimana praktik oppression dan reverse oppression terhadap pemegang saham dalam perseroan terbatas di Indonesia? Berdasarkan kasus yang dianalisis, penulis memperoleh kesimpulan bahwa kasus-kasus terkait praktik oppression dan reverse oppression di Indonesia diajukan atas dasar perbuatan melawan hukum yang mana kurang sesuai untuk menjamin keseimbangan dan keadilan bagi para pihak yang berperkara dan juga perseroan.

---

The discussion of this academic thesis is about the practice of oppression and reverse oppression towards the shareholders in a limited liability company in Indonesia. Oppression is not regulated in Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies, but in practice, oppression and reverse oppression are recognized by the judge considerations in court. This research is a normative juridical with a desciptive tipology. Based on the problems, the writer proposed the main issues, which are: 1. How is the regulation regarding shareholders rights based on Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Company?; 2. How is the regulation and types of oppression in Singapore and Australia?; 3. How is the regulation regarding oppression based on Law No. 40 year 2007 regarding Limited Liability Company?; 4. How does the practice of oppression and reverse oppression towards the shareholders in limited liability in Indonesia? Eventually, the writer came to the conclusion that the cases related to the practice of oppression and reverse oppression in Indonesia proposed on the basis of tort, which is not appropriate to ensure the balance and fairness to the parties and the company itself."

"ABSTRAKBeberapa wanita, berusaha untuk mencari jati diri mereka dengan menggunakan tubuh sebagai sarana untuk berkomunikasi dan mengekspresikan diri dalam situasi yang berbeda-beda, oleh karena itu, terbentuklah identitas mereka sebagai makhluk feminin di masyarakat. Namun, melalui pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, wanita telah dihadapkan pada kenyataan bahwa tubuh mereka selalu dipandang sebagai objek seksual dan sebagai sarana untuk memuaskan hasrat pria. Di satu sisi, wanita sangat tertindas oleh nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat patriarki. Dalam novel Sidney Sheldon Nothing Lasts Forever 1994 , salah satu karakter wanita bernama Honey Taft, merupakan satu dari contoh wanita yang keberadaannya dalam masyarakat ditentukan hanya berdasarkan tubuh dan seksualitasnya oleh karakter lainnya. Sebagai kerangka teoretisnya, penelitian ini bergantung pada teori perwujudan wanita oleh Simone de Beauvoir. Dalam teorinya, Beauvoir menyatakan bahwa sepanjang sejarah, penindasan perempuan mengalihkan mereka ke ranah imanensi, atau penerimaan pasif dari peran yang ditugaskan kepada mereka oleh masyarakat, sampai mereka tidak lagi sadar bahwa mereka memiliki pilihan bebas. Makalah ini, oleh karena itu, berfokus pada analisis bagaimana tubuh wanita dapat menjadi sumber penindasan salah satu karakter dalam buku ini dengan menggunakan analisis tekstual.

---

ABSTRACTSome female, make an attempt to identify themselves by using their bodies as a way of communicating and expressing themselves through different situations, therefore, shaping their identity as a feminine being in the society. However, through experiences in daily life, female have been faced by the fact that their bodies are always seen as sexual objects and as a mean to please men rsquo s desire. In a way, women are much oppressed by the values shared in a patriarchal society. In Sidney Sheldon rsquo s novel Nothing Lasts Forever 1994 , one of the female characters named Honey Taft, is one example of a woman whose existence is often determined only from her body and sexuality by other characters. As its theoretical framework, this study depends on Simone de Beauvoir rsquo s theory of female embodiment. In her theory, Beauvoir stated that throughout history, women rsquo s oppression relegates them to the sphere of ldquo immanence, rdquo or the passive acceptance of roles assigned to them by the society, until they no longer aware that they have free choice. This paper, hence, focuses on analyzing how female body can become the source of oppression for one of the characters in the book by using textual analysis. "

"ABSTRAKTesis ini membahas kaitan antara memori dan opresi gender yang dialami tokoh utama perempuan di dalam novel The Teardrop Story Woman (1998) karya Catherine Lim dengan menggunakan konsep seks/gender Kate Millett dan teorimemori Daniel Schacter. Analisis memperlihatkan bahwa memori berperansebagai sarana internalisasi konstruksi sosial yang bersifat gender-oppressiveyang menghalangi tokoh utama perempuan untuk keluar dari opresi gender.Namun, di saat yang bersamaan, memori ? melalui proses seleksi ? juga dapatdigunakan sebagai strategi pertahanan tokoh utama perempuan dalam menghadapiopresi gender ketika perlawanan secara nyata tidak mungkin dilakukan

---

ABSTRACTThis thesis is aimed at finding out the connection between memory and genderoppression that is experienced by the female protagonist in Catherine Lim?s TheTeardrop Story Woman (1998). Using Kate Millett?s concept of sex/gender andDaniel Schacter?s memory theory, the analysis shows that memory serves as ameans of internalizing gender-oppressive social constructions that eventuallyprevent the female protagonist from rebelling against gender oppression.However, at the same time, memory ? through selection process ? also serves as adefense strategy that helps the female protagonist cope with gender oppression ina situation where real resistance is not possible"

"Jurnal ini membahas tentang keterkaitan konfusianisme dan stereotip perempuan Korea tentang roman dilihat dari drama populer Korea Selatan. Tiga tema yang hampir selalu muncul dalam drama populer Korea Selatan, yaitu cinderella story, benci jadi cinta, dan percintaan antara laki-laki muda dan perempuan yang berusia lebih tua. Meskipun memiliki tema utama yang berbeda, persamaan dari ketiga drama tersebut adalah banyak ditampilkannya pria yang begitu dominan terhadap wanita, namun justru dikemas romantis dan menghanyutkan penonton. Apa faktor pembentuk stereotip mengenai roman bagi perempuan Korea Selatan dari sikap dominasi pria terhadap wanita menjadi pertanyaan bagi penulis. Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode pustaka. Berdasarkan analisis dari data yang diperoleh, didapatkan kesimpulan bahwa pengaruh konfusianisme dalam sistem masyarakat sangat mempengaruhi pola pikir dan kejiwaan perempuan Korea Selatan, termasuk stereotip tentang romannya.

---

This journal is aimed to explain the correlation between Confucianism and stereotypes of Korean women on romance as seen in their popular dramas. Three themes that have always appeared in South Korean popular dramas are Cinderella story, enemies turned lovers, and romance between older woman and younger man. Even though they have different main themes, the common aspect among them is how they show the strong dominance of male over female; somehow it looks romantically mesmerizing and captures the viewers􀂶 hearts. The author wonders what causes this romance stereotype about Korean women on male dominance over female. The method that is used in this study is literature-based research. Based on the obtained data, the author learned that Confucianism in social system has strongly affected the mentality of Korean women about romance. "

"Summary:A work of feminist political thought that challenges the prevailing reduction of social justice to distributive justice. It critically analyzes basic concepts underlying most theories of justice, including impartiality, formal equality, and the unitary moral subjectivity"

"Perseroan Terbatas didirikan oleh dua orang atau lebih berdasarkan peijanjian. Perjanjian dapat dilakukan oleh setiap orang yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam suatu Perseroan Terbatas dimungkinkan adanya Pemegang Saham yang merupakan pasangan suami istri. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah kedudukan suami istri sebagai Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas, peran Notaris dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas dalam hal Pemegang Saham dalam Perseroan merupakan suami istri, dan penerapan ketentuan pengaturan kedudukan suami istri di dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian kepustakaan yang bersifat eksplanatoris, yakni memberikan gambaran yang lengkap dan jelas mengenai pokok-pokok permasalahan, sehingga dengan data yang diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dapat disimpulkan bahwa kedudukan suami istri sebagai Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas dapat ditinjau dari ada atau tidaknya perjanjian kawin, apabila terdapat perjanjian kawin diluar persekutuan harta benda maka suami istri tersebut merupakan dua subjek hukum yang berbeda, dan oleh karena itu mereka dapat mendirikan Perseroan Terbatas tanpa harus mengikutsertakan pihak ketiga sebagai Pemegang saham, sebaliknya apabila mereka menikah tanpa adanya perjanjian kawin diluar persekutuan harta benda, berarti mereka merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, maka untuk mendirikan Perseroan Terbatas mereka harus mengikutsertakan pihak ketiga sebagai pendiri Perseroan Terbatas. Peran Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum mengenai kedudukan suami istri tersebut sangat diperlukan, agar pada komparisi kedudukan para penghadap di dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dapat diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

A Limited Liability Company is established by two or more persons based on an agreement. The agreement can be entered into by anyone who has complied with the requirements for the validity of an agreement which have been stipulated by the Law. In a Limited Liability Company it is permissible the presence of Shareholders who are husband and wife. The subject matter in this research is the capacities of husband and wife as the Shareholders in a Limited Liability Company, the role of Notary in the drawing up of a deed of establishment of a Limited Liability Company in the case the Shareholders in the Company are husband and wife, and the application of provisions regarding the stipulation of capacities of husband and wife in the Articles of Association of a Limited Liability Company. This research is carried out based on explanatory library research, which is, providing complete and clear illustration regarding the subject matters, therefore, with the data obtained from primary, secondary and tertiary legal materials, it can be concluded that the capacities of husband and wife as the Shareholders in a Limited Liability Company can be observed from the existence or non-existence of prenuptial agreement, if there is a prenuptial agreement with separation of assets, then, the relevant husband and wife constitutes two different subject of law, and therefore, they can establish a Limited Liability Company without having to involve a third party as the other Shareholder, on the other hand, if they got married without the existence of any prenuptial agreement with separation of assets, it means that they constitute one inseparable union, then, in order to establish a Limited Liability Company, they must involve a third party as another founder of the Limited Liability Company. The role of Notary in providing legal counseling regarding the capacities of such husband and wife is very required, in order that in the description of the capacities of the appearers in the Articles of Association of a Limited Liability Company can be applied in accordance with the prevailing statutory regulations."

"Konflik kepentingan oleh pemegang saham mayoritas merupakan salah satu isu penting dalam tata kelola perusahaan yang dapat menimbulkan dampak negatif baik bagi perusahaan itu sendiri maupun pemegang saham minoritas. Pemegang saham mayoritas memiliki kendali yang signifikan terhadap kebijakan perusahaan dan pengambilan keputusan strategis, yang memungkinkan mereka untuk mempengaruhi arah perusahaan sesuai dengan kepentingan mereka. Namun, dalam beberapa kasus, pemegang saham mayoritas dapat mengejar tujuan yang tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham minoritas atau bahkan mengorbankan kepentingan perusahaan untuk keuntungan pribadi atau kelompok mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola perusahaan yang yang efektif terkait dengan konflik kepentingan menurut hukum perusahaan dan hukum pasar modal serta mengkaji urgensi rekonstruksi pengaturan dalam mereduksi konflik kepentingan di lingkup perseroan terbatas khususnya Bank. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode penelitian hukum doktrinal yang menggunakan data sekunder sebagai sumber data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu solusi ideal dalam menjalankan sebuah perseroan terbatas adalah dengan menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG). Pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dilarang memberikan suara dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kepentingan pribadi mereka. Hak suara pada RUPST akan dihapuskan dalam transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, seperti pemegang saham mayoritas. Kerangka peraturan yang komprehensif diperlukan untuk menegakkan tata kelola perusahaan yang baik. penting untuk menyadari bahwa rekonstruksi pengaturan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab regulator dan manajemen bank semata, tetapi juga merupakan bagian dari upaya kolektif untuk memperkuat ekosistem keuangan yang sehat dan berkelanjutan. Masyarakat, investor, dan nasabah juga harus diberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai tata kelola perusahaan yang baik dan hak-hak mereka sebagai pemegang saham atau konsumen.

---

Conflict of interest by majority shareholders is one of the important issues in corporate governance that can have a negative impact on both the company itself and minority shareholders. Majority shareholders have significant control over corporate policy and strategic decision-making, which allows them to influence the direction of the company in accordance with their interests. However, in some cases, majority shareholders may pursue goals that are not in line with the interests of minority shareholders or even sacrifice the interests of the company for their personal or group benefits. This study aims to analyze effective corporate governance related to conflicts of interest according to corporate law and capital market law and examine the urgency of regulatory reconstruction in reducing conflicts of interest in the scope of limited liability companies, especially banks. This research is a doctrinal legal research method that uses secondary data as a data source. The results of this study show that one of the ideal solutions in running a limited liability company is to implement Good Corporate Governance (GCG). Parties who have special relationships are prohibited from voting in decisions that affect their personal interests. Voting rights at the AGM will be waived in transactions with related parties, such as majority shareholders. A comprehensive regulatory framework is necessary to uphold good corporate governance. It is important to realize that this regulatory reconstruction is not only the responsibility of regulators and bank management alone, but also part of a collective effort to strengthen a healthy and sustainable financial ecosystem. The public, investors, and customers should also be given a deeper understanding of good corporate governance and their rights as shareholders or consumers."

"Tesis ini membahas kasus mengenai PT. Eco Enviromental Energy Indonesia yang di dalam penyelenggaraan salah satu RUPS-nya telah terjadi penolakan atas kehadiran wakil dari salah satu pemegang saham di dalam RUPS tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan analisis kasus dengan mengumpulkan data sekunder guna menunjang penulisan.dengan studi kasus terhadap penolakan kehadiran wakil pemegang saham dalam RUPS Luar Biasa PT. Eco Enviromental Energy Indonesia pada tanggal 21 Mei 2011. Analisa terhadap putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru mengenai kasus ini bahwa pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada seseorang untuk mewakilinya dalam RUPS Luar Biasa merupakan hak dari pemegang saham sesuai dengan Pasal 85 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas. Ketua Rapat sendiri di dalam memutuskan orang-orang yang dapat hadir dalam RUPS harus disertai dengan alasan dan dasar hukum yang tepat, dimana di dalam kasus ini Ketua Rapat yang menolak kehadiran wakil salah satu pemegang saham dengan alasan orang tersebut bukanlah orang dari Perseroan adalah tidak tepat dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, dimana atas hal tersebut mengakibatkan keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPS menjadi tidak sah.

---

This thesis addresses the case of PT. Eco Enviromental Energy Indonesia which in one of its GMOS has occurred rejection of the presence of a representative of one of the shareholders in the GMOS. This research is done using literature method and an analysis over a case which is completed by collecting secondary data to support the reference of this thesis with case study of the rejection of the presence of shareholder representatives at the Extraordinary GMOS of PT. Eco Enviromental Energy Indonesia on May 21st, 2011. Analysis of the decision and consideration of High Court of Pekanbaru Judges about this case was that the authorization by the shareholders to someone to represent him at the Extraordinary GMOS is the right of shareholders in accordance with Article 85 paragraph (1) of Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company. Chairman of the Meeting itself in deciding the people who can attend the GMOS must be based on reasons and appropriate legal basis, which in this case Chairman of the Meeting denied the presence of representative of one of the shareholders by reason of that person is not the person of the Company is not right and considered as a tort, which is resulted thst the decisions taken at the GMOS becomes invalid."