Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai upaya ekstensifikasi objek pengenaan cukai pada rokok elektrik. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan termasuk dalam penelitian cross sectional dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan wawancara. Data tersebut dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Penelitian ini menganalisis kesesuaian rokok sebagai objek cukai berdasarkan teori Cnossen yang melihat kesesuaian barang kena cukai melalui tiga dimensi yaitu: selectivity in coverage, discrimination in intent dan quantitative measurement, juga permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dari penerapannya. Penelitian ini telah mengumpulkan data dari lembaga-lembaga pemerintahan terkait seperti Kementrian Perdagangan dan Direktorat Jendral Pajak dan Cukai juga akademisi dan konsumen dari rokok elektronik.Hasil dari penelitian disimpulkan bahwa rokok elektrik sesuai sebagai obyek cukai dalam rangka perluasan objek cukai (ekstensifikasi). Permasalahan yang dihadapai dalam pengenaan cukai terhadap rokok elektrik adalah beragamnya jumlah nikotin di dalam rokok elektrik sehingga menimbulkan kesulitan dalam menentukan tarif cukai untuk rokok elektrik.

---

This research discuss about The Effort of Excise Imposition Object Extension on Electronic Cigarette. The research used quantitative approach and included in cross sectional research with data collection method which consists of literature study and in depth interview. This study analyzed the feasibility of electronic cigarettes as excise object based on Cnossen theory that saw the suitability of the goods subject to excise through three dimensions: selectivity in coverage, discrimination in intent and quantitative measurement, also the problems that may occur from the implementation. This research collects data from related government institutions such as trading ministry and general directorate of taxation and customs also academician and consumer of electronic cigarette.

Results of the research led to the conclusion that the electric cigarette is appropriate as an excise object in object excise expansion (extension). The problems faced in the imposition of excise to electronic cigarette is the amount of the nicotine in electronic cigarette can be customized so it is difficult to determine the excise rate to electronic cigarette."

"Cairan rokok elektrik merupakan salah satu objek yang dapat dikenakan cukai saat ini pengaturannya kurang tepat. Rokok elektrik pertama ditemukan pada tahun 2003 oleh Hon Lik. Rokok elektrik masuk ke Indonesia untuk pertama kalinya tahun 2012. Pada tahun 2018, rokok elektrik cair yang digunakan sebagai barang untuk penggunaan rokok elektrik dikenakan cukai berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 tentang Penerimaan Tarif Cukai Tembakau. Dalam peraturan tersebut, cairan rokok elektrik termasuk dalam Tembakau Olahan Tembakau atau HPTL jenis lain. Untuk HPTL, tarif cukai yang diatur dalam peraturan tersebut adalah 57% persen dari Harga Jual Eceran. Pada tahun 2018, terdapat peraturan tentang perubahan PMK yang dengan dikeluarkannya PMK Nomor 156/PMK.010/2018 yang mengatur: harga jual eceran minimum per milimeter cairan rokok elektrik. pohon Masalah dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana pengenaan cukai pada cairan rokok? listrik diatur di Indonesia dan bagaimana potensi resistensi pajak di pengenaan cukai pada cairan rokok elektrik. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, cairan rokok elektrik adalah barang yang dibuat tanpa menggunakan tembakau di dalamnya serta penghitungan cukai cairan rokok elektrik berdasarkan PMK memunculkan potensi resistensi pajak berupa penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (penghindaran pajak yang tidak dapat diterima). Saran dalam penelitian adalah perbaikanterhadap peraturan perundang-undangan yang relevan.E-cigarette liquid is one of the objects that can be subject to excise at this time the regulation is less precise. The first e-cigarette was invented in 2003 by Hon Lik. E-cigarettes entered Indonesia for the first time in 2012. In 2018, liquid e-cigarettes used as goods for the use of e-cigarettes were subject to excise duty based on Regulation of the Minister of Finance Number 146/PMK.010/2017 concerning Receipt of Tobacco Excise Tariffs. In the regulation, e-cigarette liquid is included in Tobacco Processed Tobacco or other types of HPTL. For HPTL, the excise rate regulated in the regulation is 57% percent of the Retail Selling Price. In 2018, there was a regulation regarding changes to the PMK with the issuance of PMK Number 156/PMK.010/2018 which regulates: the minimum retail selling price per millimeter of e-cigarette liquid. tree The problem in writing this thesis is how to impose excise duty on cigarette liquids? electricity is regulated in Indonesia and what is the potential for tax resistance in the imposition of excise on e-cigarette liquids. The writing of this thesis uses a normative juridical research method. Based on the results of the study, e-cigarette liquids are goods made without using tobacco in them and the calculation of excise on e-cigarette liquids based on PMK raises the potential for tax resistance in the form of tax avoidance that is not allowed (unacceptable tax avoidance). Suggestions in research is improvementto the relevant laws and regulations."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh pengenaan cukai rokok elektrik terhadap konsumsi rokok konvensional di Indonesia. Dengan menggunakan data makro agregat konsumsi rokok tahun 2015-2020 yang diestimasi menggunakan OLS, 2SLS, GMM dan System-GMM, terbukti cukai rokok elektrik berpengaruh positif dan signifikan terhadap konsumsi rokok konvensional menggunakan model statis, adiksi miopik, dan adiksi rasional. Rokok elektrik dan rokok konvensional memiliki hubungan substitusi dan perokok di Indonesia rasional dalam mengkonsumsi rokok saat ini. Untuk itu Pemerintah harus membuat desain kebijakan cukai yang lebih efektif dan seimbang serta lebih fokus pada future effect dalam upaya pengendalian konsumsi produk tembakau.

---

This study analyzes the effect of e-cigarette excise on conventional cigarette consumption in Indonesia. Using aggregate macro data on cigarette consumption period 2015-2020 estimated using OLS, 2SLS, GMM, and System-GMM, the study found that e-cigarette excise had a positive and significant effect on conventional cigarette consumption using static, myopic, and rational addiction models. E-cigarettes and conventional cigarettes have substitution relationships and smokers in Indonesia are rational in consuming cigarettes today. For this reason, Government must design excise policies that are more effective and balanced and focus on the future effect in efforts to control the consumption of tobacco products"

"xiii, 129 pages ; illustration ; appendix"

"Kebijakan cukai rokok elektrik ditetapkan dengan tujuan untuk mengontrol konsumsi rokok elektrik (vape) di Indonesia. Rokok elektrik (vape) perlu dikendalikan karena dapat menghasilkan eksternalitas negatif bagi kesehatan pengonsumsi maupun orang disekitarnya. Keadaan tersebut diperkeruh dengan mayoritas pengonsumsi rokok elektrik (vape) merupakan remaja serta adanya temuan liquid vape ilegal yang dicampur dengan produk narkotika. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan membahas mengenai implementasi kebijakan cukai rokok elektrik (vape) di Indonesia beserta hambatan dan tantangan yang dialami oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selaku pelaksana program. Metode yang digunakan merupakan post-positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi pustaka. Dalam penelitian ini ditemukan hasil bahwa implementasi kebijakan cukai rokok elektrik (vape) di Indonesia telah dijalankan oleh pelaksana program sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Namun, dalam kebijakan tersebut harus dilakukan beberapa perubahan mengingat kebijakan ini belum berhasil menjawab tujuan awal karena konsumsi terhadap rokok elektrik terus meningkat. Dalam pengimplementasiannya, adapun upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam menghadapi tantangan pengimplementasian kebijakan cukai rokok elektrik (vape), salah satunya peredaran liquid vape ilegal, dengan dilakukannya pengawasan melalui luar jaringan (Luring) dengan Operasi Gempur maupun dalam jaringan (Daring) dengan cyber crawling.

---

The e-cigarette excise policy was established to control the consumption of e-cigarettes (vape) in Indonesia. E-cigarettes (vape) need to be controlled because they can produce negative externalities for consumers' health and those around them. The situation is made worse by the fact that the majority of e-cigarette consumers are teenagers and finding that shown there are illegal vape liquids mixed with narcotic products. This study will discuss the implementation of the e-cigarette excise policy in Indonesia along with the obstacles and challenges experienced by the Directorate General of Customs and Excise as the program implementer. The method used in this study is post-positivist by in-depth interview as the data collection technique and literature study. In this study, it was found that program implementers had carried out the implementation of the e-cigarette excise policy in Indonesia under established policies. However, some changes must be made in this policy, considering that this policy has not succeeded in achieving its initial goal because the consumption of e-cigarettes continues to increase. In its implementation, there are efforts made by the Directorate General of Customs and Excise in dealing with the challenges of implementing the e-cigarette (vape) excise policy, one of which is the circulation of illegal vape liquids, by conducting supervision through outside the network (offline) using Operation Gempur and within the network (online) using cyber crawling."

"ABSTRAKKebijakan cukai di Indonesia bersifat kontradiktif. Cukai berfungsi untuk mengendalikan konsumsi barang-barang yang tergolong berbahaya seperti rokok, di sisi lain cukai juga berkontribusi cukup besar dalam menyumbang penerimaan negara Indonesia. Penerimaan negara yang berasal dari pungutan cukai rokok kemudian dibagi kembali untuk dialokasikan pada daerah-daerah penghasil cukai dan tembakau melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau DBHCHT . Penggunaan DBHCHT ditujukan untuk mendanai berbagai program atau kegiatan yang berkaitan dengan konsumsi rokok. Tulisan ini disusun untuk menganalisis penerimaan cukai yang berasal dari produk rokok dan berupaya melihat tujuan pengenaan cukai rokok, serta berupaya melihat penggunaan DBHCHT untuk program-program di beberapa daerah di Indonesia yang tidak tepat sasaran yang menimbulkan kecenderungan viktimisasi.

---

ABSTRACTExcise tax policy in Indonesia is contradictory. Excise tax serves to control the consumption of dangerous goods such as cigarettes, on the other hand excise tax also contribute for Indonesia rsquo s income. Indonesia rsquo s income from cigarette excise tax are subdivided to be allocated for excise tax and tobacco producing region through Tobacco Excise Tax Revenue DBHCHT . The use of DBHCHT is intended to fund various programs or activities related to tobacco and cigarette consumption. The purpose of this final project is to analyze tax revenue from tobacco products and trying to see the purpose of the cigarete excise taxes, and trying to see the use of DBHCHT for programs in some regions in Indonesia that are not on the right target that leads to victimization tendencies."

"Perkembangan teknologi serta kemajuan informasi telah menghasilkan produk tembakau baru berupa rokok elektrik. Satu-satunya payung hukum yang ditujukan untuk pengendalian konsumsi rokok elektrik sekaligus mengatur legalitasnya di Indonesia adalah instrumen cukai. Kebijakan kenaikan tarif cukai rokok elektrik yang tertuang di dalam PMK 192/PMK.010/2022 menuai berbagai polemik, seperti ketidaksetujuan dari pihak pengusaha rokok elektrik, belum adanya peraturan pendukung nonfiskal yang melengkapinya, serta efektivitas cukai rokok elektrik masih dipertanyakan keberhasilannya. Hal ini dikarenakan konsumsi rokok elektrik terus mengalami kenaikan dalam 10 tahun terakhir. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strength, weakness, opportunity, dan threa dari policy maker dalam kebijakan kenaikan tarif cukai rokok elektrik. Hal tersebut dikarenakan policy maker merupakan komponen terpenting dalam terwujudnya kebijakan cukai rokok elektrik yang tepat sasaran untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait kebijakan ini. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan paradigma post positivist. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini memaparkan mengenai kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dari policy maker dalam kebijakan kenaikan tarif cukai rokok elektrik. Dari hasil analisis SWOT, ditemukan strategi SO, ST, WO, dan WT yang dapat diimplementasikan untuk policy maker kebijakan ini kedepannya, antara lain: melakukan edukasi mengenai tujuan dinaikkannya cukai melalui media sosial karena masih rendahnya pemahaman masyarakat akan tujuan kenaikan tarif, mempercepat proses revisi PP 109 Tahun 2012 untuk memenuhi kekosongan payung hukum pengamanan zat adiktif dalam rokok elektrik, mengedepankan kesepakatan terbanyak dalam proses formulasi kebijakan, dan menangani maslaah yang timbul dari implementasi kebijakan ini, yaitu beredarnya rokok elektrik palsu.

---

Technological developments and advances in information have resulted in new tobacco products in the form of e-cigarettes. The only legal umbrella aimed at controlling the consumption of e-cigarettes while at the same time regulating their legality in Indonesia is the excise instrument. The policy to increase the excise tax for e-cigarettes as stated in PMK 192/PMK.010/2022 has drawn various polemics, such as disapproval from e-cigarette entrepreneurs, the absence of supporting non-fiscal regulations that complement it, and the effectiveness of e-cigarette excise is still questionable. This is because the consumption of e-cigarettes has continued to increase in the last 10 years. Based on these problems, this study aims to analyze the strengths, weaknesses, opportunities, and threats of policy makers in the policy of increasing e-cigarette excise rates. This is because the policy maker is the most important component in realizing an e-cigarette excise policy that is right on target to solve problems related to this policy. This research was conducted using a qualitative approach with a post-positivist paradigm. Data collection techniques used were in-depth interviews and literature studies. The results of this study describe the strengths, weaknesses, opportunities and challenges of policy makers in the policy of increasing e-cigarette excise rates. From the results of the SWOT analysis, SO, ST, WO, and WT strategies were found that could be implemented for policy makers of this policy going forward, including: educating the purpose of increasing excise duty through social media due to low public understanding of the purpose of increasing tariffs, speeding up the revision process PP 109 of 2012 to fill the void in the legal umbrella for safeguarding addictive substances in e-cigarettes, put forward the most agreements in the policy formulation process, and deal with problems arising from the implementation of this policy, namely the circulation of counterfeit e-cigarettes."

"Menurut lembaga survei Wealth Health Organization (WHO), Indonesia menduduki peringkat ketiga di dunia sebagai jumlah perokok terbanyak. Untuk mengurangi eksternalitas negatif yang timbul dari penggunaan rokok elektrik, pemerintah mengeluarkan kebijakan cukai rokok elektrik pada tahun 2018. Peningkatan konsumsi rokok elektrik di Indonesia membuat pemerintah melakukan penyesuaian kebijakan berupa kenaikan cukai rokok elektrik pada tahun 2023 dan 2024. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui perbandingan cukai rokok elektrik di Indonesia dengan negara Filipina dan Malaysia, dan evaluasi dari kebijakan kenaikan cukai rokok elektrik di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan post positivis. Metode penelitian dari penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa negara Filipina memiliki kebijakan cukai rokok elektrik berdasarkan kandungan nikotin, sementara di Indonesia berdasarkan jenis. Negara Malaysia memiliki tarif tetap atas liquid, sementara di Indonesia tarif spesifik berdasarkan jenis. Negara Filipina dan Malaysia masing-masing memiliki tarif cukai atas liquid yang lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Terdapat empat pilar kebijakan cukai rokok elektrik di Indonesia, yaitu pengendalian konsumsi, penerimaan negara, keberlangsungan tenaga kerja, dan pengendalian rokok elektrik ilegal. Kebijakan kenaikan cukai rokok elektrik menurut evaluasi kebijakan Dunn, sudah memenuhi kriteria efisiensi dan keadilan. Namun, belum memenuhi kriteria evaluasi efektifitas, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan.

---

According to the Wealth Health Organization (WHO) survey institute, Indonesia is ranked third in the world with the highest number of smokers. To reduce negative externalities arising from the use of e-cigarettes, the government issued an e-cigarette excise policy in 2018. The increasing consumption of e-cigarettes in Indonesia prompted the government to make policy adjustments in the form of an increase in excise duty. on electronic cigarettes in 2023 and 2024. This research was conducted to determine the comparison of excise taxes. e-cigarettes in Indonesia with the Philippines and Malaysia, as well as an evaluation of the policy to increase excise duty on e-cigarettes in Indonesia. This research was conducted using a post positivist approach. The research method used in this research is a qualitative method. The results of this research show that the Philippines has an excise policy on e-cigarettes based on the nicotine content, while in Indonesia it is based on the type. Malaysia has a fixed tariff for liquids, while in Indonesia the tariff is specific based on the type. The Philippines and Malaysia each have higher liquid excise rates than Indonesia. There are four pillars of e-cigarette excise policy in Indonesia, namely controlling consumption, state revenue, workforce sustainability, and controlling illegal e-cigarettes. According to Dunn's policy evaluation, the policy to increase excise tax on e-cigarettes meets the criteria of efficiency and fairness. However, it does not meet the evaluation criteria of effectiveness, adequacy, responsiveness and accuracy."

"Masalah kesehatan di Indonesia cukup buruk terutama untuk masalah penyakit tidak menular yang mendominasi dari tahun ke tahun, dalam hal ini adalah diabetes yang prevalensi menurut Riset Kesehatan Dasar mencapai 2,0% untuk tahun 2018. Hal ini salah satunya disebabkan oleh konsumsi gula berlebihan lewat minuman berpemanis. Oleh sebab itu pemerintah butuh untuk melakukan intervensi dalam bentuk kebijakan fiskal dalam rangka mengendalikan konsumsi masyarakat dan mengkompensasi eksternalitas negatif yang ada dari segi kesehatan. Salah satu yang tepat untuk dilakukan adalah kebijakan ekstensifikasi barang kena cukai. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian minuman berpemanis sebagai barang kena cukai baru jika dilihat dari teori Cnossen mengenai legal character cukai, selain itu penelitian ini juga menganalisis proses formulasi kebijakan yang sedang dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan ekstensifikasi barang kena cukai, serta melakukan overview implementasi kebijakan cukai minuman berpemanis dari beberapa negara, yaitu Filipina, Thailand, Inggris, Perancis dan Irlandia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cukai atas minuman berpemanis telah sesuai dengan legal character menurut Cnossen, yaitu selectivity in coverage, discrimination in intent, dan quantitative measurement. Selain itu, pemerintah telah melakukan proses formulasi kebijakan ekstensifikasi barang kena cukai atas minuman berpemanis. Hingga saat ini, proses perumusan kebijakan baru sampai di tahap agenda settingBerdasarkan data yang dikumpulkan terkait lima kebijakan cukai di negara yang bersangkutan, umumnya cukai minuman berpemanis dihitung berdasarkan kadar gula yang ada di dalam suatu minuman berpemanis.

---

Health problems in Indonesia are quite concerning, especially for non-communicable diseases that dominate from year to year, in this case is diabetes, which prevalence according to the research conducted by the Health Minsitry of Republic Indonesia reaches 2.0% for 2018. One of the cause is the excessive sugar consumption through sugar-sweetened beverages. Therefore the government needs to intervene in the form of fiscal policy in order to control public consumption and compensate for negative externalities that exist in terms of health. One of the right things to do is the extensification policy of goods subject to excise.

The purpose of this study was to analyze the suitability of sugar sweetened beverages as the new excise items when viewed from Cnossen's theory of the legal character of excise, this study also analyzed the process of policy formulation by the government in realizing the extensification of excise goods, as well as overviewing the implementation of sugar-sweetened beverage excise policies from several countries: Philippines, Thailand, United Kingdom, France and Ireland.

The results showed that excise on sweetened beverages was in accordance with character law according to Cnossen, namely selectivity in coverage, discrimination in intent, and quantitative measurement. In addition, the government has carried out a process of formulating a policy on extensification of excisable goods for sweetened beverages. Until now, the process of policy formulation has only arrived at the agenda setting stage. Based on data collected related to five excise policies in the country concerned, generally excise for sweetened beverages is calculated based on the sugar content in a sweetened beverage."

"Kehadiran pandemi Covid-19 di Indonesia memberikan berbagai dampak negatif salah satunya bagi perekonomian di Indonesia. Berbagai sektor industri terkena dampak negatif akibat adanya pandemi Covid-19, tidak terkecuali perusahaan rokok. Melihat adanya pengaruh dari pandemi Covid-19 terhadap perusahaan rokok pemerintah memberikan kebijakan dalam bentuk perpanjangan jangka waktu penundaan pembayaran cukai bagi perusahaan yang melakukan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai menjadi 90 hari. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis proses perancangan kebijakan, proses implementasi, hasil kebijakan penundaan pembayaran cukai bagi perusahaan rokok pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia dan mengetahui kendala yang ditemukan selama proses implementasi melalui teori implementasi kebijakan berdasarkan teori Grindle pada tahun 1980. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui pendekatan post-positivist, metode pengumpulan data kualitatif, dan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan penundaan pembayaran cukai bagi perusahaan rokok pada masa pandemi Covid-19 dengan teori Grindle yaitu designing process, policy implementation, dan result memiliki proses perencanaan yang baik sesuai dengan sasaran target, sehingga pada saat pelaksanaan implementasi kebijakan tidak ditemukan adanya kendala, serta hasil kebijakan yang memberikan respon positif dari perusahaan rokok dan peningkatan penerimaan cukai pada masa pandemi Covid-19 di Indonesia.

---

The presence of the Covid-19 pandemic in Indonesia has various negative impacts, one of which is for the economy in Indonesia. Various industrial sectors have been negatively affected by the Covid-19 pandemic, and cigarette companies are no exception. Seeing the impact of the Covid-19 pandemic on cigarette companies, the government provided a policy in the form of extending the period of delaying excise payments for companies that made payments by attaching excise tapes to 90 days. The purpose of this study was to analyze the implementation of the policy of delaying excise payments for cigarette companies during the Covid-19 pandemic in Indonesia and to find out the obstacles found during the implementation process through the theory of policy implementation based on Grindle's theory in 1980. The method used in this study is through a post-positivist approach, qualitative data collection methods, and qualitative data analysis methods. The results showed that the implementation of the policy of delaying payments excise duty for cigarette companies during the Covid-19 pandemic with Grindle theory, namely the designing process, policy implementation, and the result has a good planning process in accordance with the target, so that during the implementation of policy implementation there are no obstacles, and policy results that provide a positive response from cigarette companies and increased excise revenues during the Covid-19 pandemic in Indonesia."