Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kegiatan ekspor dan impor mengakibatkan terjadinya transaksi valuta asing terhadap Rupiah atau sebaliknya, sehingga menimbulkan kebutuhan bagi para pelaku usaha untuk meng-hedge posisinya kepada Bank. Lindung nilai (hedging) tersebut dapat dilaksanakan dengan transaksi derivatif. Salah satu bentuk dari transaksi derivatif tersebut adalah transaksi forward. Transaksi forward tersebut wajib didasarkan kepada suatu kontrak yang sesuai dengan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Bank Indonesia No. 7/31/PBI/2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/38/PBI/2008 tentang transaksi derivatif. Penulisan skripsi ini dibuat untuk menjawab beberapa permasalahan di antaranya mengenai: (1) ketentuan hukum perbankan Indonesia dalam mengatur pelaksanaan transaksi forward antara Bank dan Nasabahnya untuk keperluan lindung nilai (hedging); (2) analisis pelaksanaan transaksi forward antara Bank T dan Nasabahnya untuk hedging; dan (3) perbandingan antara kontrak forward biasa dengan kontrak callable forward yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung No. 859K/Pdt.Sus/2013. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang berarti bahwa Penulis melakukan analisa terhadap permasalahn di atas dengan menggunakan pasalpasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berbagai literatur seperti buku, jurnal, tesis, dan kamus sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini. Akhir kata, Penulis menyimpulkan bahwa transaksi lindung nilai dapat dilaksanakan dengan kontrak forward selama tidak terdapat unsur spekulatif di dalamnya.

---

Export and import businesses are involved the transaction of foreign currency to Rupiah or the reverse, so they affect those businessmen to hedge their position to Bank. The hedging can be implemented by derivative transaction. One of the forms of derivative transaction is forward transaction. The forward transaction must be based on a contract in accordance with Article 4 paragraph (4) Regulation of Bank Indonesia Number 7/31/PBI/2005 as already amended by Regulation of Bank Indonesia Number 10/38/PBI/2008 regarding Derivative Transaction.

This essay writing is made in order to answer some issues about: (1) Indonesian banking legal rules on regulating the implementation of forward transaction between Bank and Its Client for hedging purpose; (2) analysis of the implementation of forward transaction between Bank T and Its Client for hedging purpose; and the ratio between standard forward contract and callable forward contract which is meant in Supreme Court Decision Number: 859K/Pdt.Sus/2013.

This essay writing uses a research method of juridical normative which means that The Writer conduct the analysis regarding the issues above by using the articles in applicable laws and regulations and various literatures e.g. books, journals, thesis, and dictionaries as the references in this essay writing.

For the last, The writer conclude that hedging transaction can be implemented by a contract forward if there is no speculative elements inside it."

"Obligasi merupakan instrumen keuangan yang paling banyak di perdagangkan oleh institusi perbankan di Indonesia. Seperti instrument keuangan pada umumnya, obligasi memiliki eksposur terhadap kondisi pasar yang dikenal sebagai resiko pasar. Selama periode penelitian, kinerja aktivitas portofolio obligasi yang diperdagangkan trading dari Bank CN berfluktuasi mengikuti kondisi pasar, walaupun trader sudah meng-antisipasi dengan melakukan transaksi lindung nilai hedging terhadap posisi asetnya tersebut. Studi ini menitik-beratkan pada pengukuran efektivitas lindung nilai dari portofolio obligasi yang diperdagangkan dengan menggunakan metode dollar offset dan analisis regresi. Analisis dilakukan dalam dua bagian, yaitu dengan analisis periode secara keseluruhan dan analisis per tahun. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa untuk analisis secara keseluruhan, rasio lindung nilai dari portfolio obligasi yang diperdagangkan berada dalam lingkup efektif, namun tidak untuk analisis per tahun yang disebabkan adanya faktor-faktor yang menghambat trader untuk mencapai rasio lindung nilai yang sempurna.

---

Bond is still majorly traded financial instrument by banking institutions in Indonesia. As most of financial instrument, bonds are exposed to the market condition, known as market risk. During the observed period, performance of bond trading portfolio of CN bank was fluctuated along with the market condition even though the traders has done the anticipation by doing hedge to the asset.

This study focus on measuring the hedge effectiveness of the bond trading portfolio of the trader by using dollar offset method and regression analysis and the analysis were performed in two parts, by full overall data and by each respective year during observation period.

The result shows that in overall, trader s hedge ratio was within range of effectiveness, but not for the yearly analysis due to the fact that there are several factors that prevent the traders to achieve its full perfect hedge ratio."

"Pandemi Covid-19 menyebabkan pemerintah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada beberapa wilayah di Indonesia yang berdampak kepada perekonomian masyarakat yang menurun termasuk dalam bidang Perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat perubahan atas kualitas aset bank yang diukur dengan NPL dan tingkat profitabilitas bank yang diukur dengan ROA dan NIM. Serta menguji faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan dari nilai kualitas aset bank (NPL) dan tingkat profitabilitas bank (ROA dan NIM). Faktor-faktor tersebut adalah jenis bank, BOPO, CAR, LDR, NIM, NPL dan SIZE. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah dan Bank Umum Konvensional yang laporan keuangan pada kuartal kedua tahun 2020 telah tersedia di website OJK. Berdasarkan metode Purposive Sampling dengan kriteria tersebut, sampel yang layak digunakan sebanyak 77 bank yaitu 11 Bank Umum Syariah dan 66 Bank Umum Konvensional. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan cross section. Teknik analisis yang digunakan adalah dependent two variables dan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa variabel NPL, ROA dan NIM mengalami perubahan yang signifikan pada periode Covid-19. Penelitian ini juga menemukan bahwa faktor-faktor internal bank seperti BOPO, CAR, LDR dan SIZE tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Perubahan NPL, Perubahan ROA dan Perubahan NIM. NIM tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Perubahan NPL dan Perubahan ROA. NPL tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Perubahan NIM dan Perubahan ROA. Serta Jenis Bank tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Perubahan NPL dan Perubahan ROA, namun berpengaruh terhadap Perubahan NIM.

---

The Covid-19 pandemic caused the government to issue Large-Scale Social Restrictions (PSBB) policies in several regions in Indonesia that have an impact on the declining economy of the community including in the banking sector. This study aims to test whether there are differences in the bank's asset quality measured by NPL and bank’s level of profitability measured by ROA and NIM. As well as examining the factors that influence changes in the value of bank's asset quality (NPL) and bank’s level of profitability (ROA and NIM). These factors are the type of bank, BOPO, CAR, LDR, NIM, NPL and SIZE. The data used in this study are Sharia Commercial Banks and Conventional Commercial Banks whose financial statements in the second quarter of 2020 are available on the OJK website. Based on Purposive Sampling method with the cryteris, the sample is feasible to use as many as 77 banks, namely 11 Sharia Commercial Banks and 66 Conventional Commercial Banks. The types of data used are secondary and cross section data. The analytical techniques used are dependent two variables and multiple linear regression. The results showed that the NPL, ROA and NIM variables experienced significant differences in the Covid-19 period. This study also found that internal bank factors such as BOPO, CAR, LDR and SIZE did not significantly influence the changes in NPL, changes in ROA and changes in NIM. NIM has no significant effect on changes in NPL and changes in ROA. NPL has no significant effect on changes in NIM and changes in ROA. The type of bank does not have a significant effect on changes in NPL and changes in ROA, but has an effect on changes in NIM."

"Semaraknya akuisisi bank nasional oleh bank asing saat ini perlu dicermati dengan bijak oleh Bank Indonesia. Akuisisi oleh bank asing merupakan strategi untuk mengembangkan bisnisnya, baik di dalam maupun di luar negeri tanpa harus membentuk badan usaha yang baru. Oleh karena itu, asas resiprositas perlu untuk diberlakukan, agar bank umum juga dapat mengembangkan bisnisnya. Seperti akuisisi saham BII oleh Maybank yang perlu dicermati oleh Bank Indonesia, yang dapat memperlemah pasar bisnis perbankan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini menyarankan agar dimasukkannya klausul asas resiprositas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perbankan yang baru.

---

A rampant general bank acquisition by foreign bank at this moment need to be supervised wisely by Bank Indonesia. Acquisition by foreign bank is strategy to develop its business, both inside and outside the country without having to establish a new business entity. Therefore, it is necessary to apply the principle of reciprocity, so that commercial banks can expand their business. As happening with Maybank acquisition of BII need to be supervised by Bank Indonesia, which can weaken the Indonesia banking market. Research methods used in this research is juridical normative. The result of this research suggest that the inclusion of the reciprocity clause in the Draft of the new Banking Act."

"ABSTRACTPermasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah konsep dari penyalahgunaan transfer dana pada sebuah bank dan dalam hal apa bank dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan hukum yang dilakukan karyawannya. Bentuk penelitian yang akan digunakan Penulis, yaitu yuridis normatif, dengan menganalisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1566 K/Pdt/2013. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa konsep penyalahgunaan transfer dana telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana. Selanjutnya, bank sebagai majikan dapat bertanggungjawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh karyawan dengan berdasarkan teori vicarious liability yang diatur dalam Pasal 1367 ayat 3 KUH Perdata. Dalam kasus ini, karyawan melakukan pengambilan atau pemindahan sebagian atau seluruh dana milik nasabah melalui Perintah Transfer Dana palsu. Dengan adanya hubungan hukum antara nasabah dengan bank, maka bank wajib menjaga keamanan dan wajib menjamin dana nasabah yang disimpan pada bank tersebut. Bank sebagai pihak yang bertanggungjawab apabila karyawannya telah menyalahgunakan kewenangannya atau perbuatannya masih dalam ruang lingkup pekerjaannya. Penelitian ini juga memberikan saran kepada pihak bank untuk meningkatkan sistem keamanan dengan lebih memperinci SOP mengenai prosedur pegawai bank dalam melakukan pekerjaan memproses pengambilan dan pemindahan dana, dan perlu adanya pengaturan mengenai batasan teori vicarious liability guna menghindari perbedaan pendapat Majelis Hakim.

---

ABSTRACTThe problem discussed in this thesis is the concept of misuse of fund transfers in a bank and in what case can the bank be held accountable for the legal acts committed by its employees. The form of research used is normative juridicial by analyzing Award of the Supreme Court Number 1566 K Pdt 2013. The results of the study indicate that the concept of misuse of fund transfers has been clearly regulated in Act Number 3 of 2011 on Fund Transfers. Furthermore, the bank as an employer may be liable for tort by employees by virtue of the vicarious liability theory set forth in Article 1367 paragraph 3 of the Civil Code. In this case, the employee taking or removing part or all of the customer rsquo s funds through a fake fund transfers order. By the existence of a legal relationship between the customer and the bank, requires the bank to maintain the security and must guarantee the customer rsquo s funds deposited in the bank. The bank should be the party who rsquo s responsible if their employees have misused their authority or actions are still within the scope of their work. This study has also advised the banks to increase their security systems by further detailing the SOP on bank staff procedures in undertaking the work of collecting and transferring of funds, and the need to regulate the limits of the vicarious liability theory to avoid differences of opinion of the Panel of Judges. "

"Proses transaksi memiliki sejarah yang panjang sejalan dengan perkembangan alat pembayaran yang sah. Salah satu alat pembayaran yang sah adalah kartu kredit. Minat masyarakat yang meningkat terhadap penggunaan kartu kredit diikuti dengan berbagai persoalan dalam penggunaannya seperti pembatalan kartu kredit secara sepihak oleh pihak bank penerbit kartu. Bank Indonesia selaku pengatur dan pengawas bank telah menerbitkan berbagai peraturan mengenai alat pembayaran menggunakan kartu. Melalui berbagai aturan hukum akan dianalisis bagaimana pengaturan kartu kredit di Indonesia dan pembatalan kartu kredit secara sepihak oleh bank penerbit kartu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Berdasarkan aturan-aturan hukum tersebut dapat diketahui pengaturan kartu kredit dalam hukum perbankan Indonesia serta apakah pembatalan kartu kredit secara sepihak oleh bank penerbit, dalam Putusan Nomor 06/PDT/2011/PT.DKI, telah sesuai dengan dengan hukum yang berlaku atau tidak.

---

Transaction processing has a long history in line with the development of legal tools of payment. One of the legal tools of payment is credit card. The increasing of public interest to use credit card followed by the variety problems in its use. Unilateral cancellation of credit cards by the issuing bank is one of the issues.

Bank Indonesia, as regulator and supervisor of banks, has issued various regulations regarding the used of payment cards. Through various rule of law, would be analyzed how the credit card arrangement in Indonesia and the unilateral cancellation of a credit card by the issuing bank.

This study used a normative juridicial. Under the rules of law could be known the credit card arrangement in Indonesia's banking Law and then whether the unilateral cancellation of credit card by the issuing bank, in Verdict Number 06/PDT/2011/PT.DKI, in accordance with the law or not."

"ABSTRAKAnalisa likuiditas sangat penting dilakukan oleh bank terutama dalarn menjagakewajiban pembayaran yang dilakukan bank setiap hari untuk kepentingan para nasabah.Kegagalan dalam memenuhi kewajibannya tersebut akan berakibat fatal. Sedangkananalisa profitabilitas adalah analisa yang ditujukan untuk mengukur tingkat efisiensiusaha dan profitabititas yang dicapai oleb bank yang bersangkutan Pada saat krisis, industri perbankan mengalami masalah yang semakin rumit,terutama dalam menjaga agar banknya tidak kebabisan likuiditas, dimana likuiditasmerupakan tolok ukur pertama untuk menetapkan kepercayaan terhadap suatu bank, yangsudah hilang akibat knisis yang berkepanjangan. Oleh karena itu setiap bank perlu melakukan pengelolaan likuiditas danprofitabilitas agar kineija bank dapat diperbaiki sehingga bank yang bersangkutan tetapdapat bertahan dan bersaing serta dapat menaikkan peringkat banknya menjadi yang lebibbaik. Adapun permasalahan utama yang dihadapi olek Bank CIC pada sat ini adalahbagaimana melakukan pengelolaan likuiditas yang baik agar banknya tidak mengalamikesulitan likuiditas, selain Itu ketatnya persaingan dalam industri perbankan pada saat inijuga merupakan masalah yang tidak kalah penting sehingga perlu dianalisis bagaimanalingkungan indu sth dañ bank yang bersangkutan sehingga dapat menghadapi berbagaitantangan dan hamb atan agar dapat tetap bersaing diantara bank-bank yang ada diIndonesia. Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisa sejauhmana pengelolaan likuiditas bank CIC dibandingkan dengan benchmarknya yaitu Bank BCA, hingga tetap mampu bertahan menghadapi gempuran bilamana terjadi rush pada bank mengingat krisis kepercayaan yang makin rendah dari masyarakat terhadap bank-bank di Indonesia, menganalisa bagaimana kondisi profitabilitas dari Bank CIC pada rentang waktu terjadinya krisis ekonomi dibandingkan dengan benchmarknya, kemudian menganalisa lingkungan industry Bank CIC guna mengantisipasi adanya persaingan serta hambatan dan tantangan yang dapat mengganggu kelangsungan hidup CIC dalam mempertahankan posisi banknya dan dapat menaikkan peringkat banknya menjadi lebih baik, begitupun juga dilihat bagaimana lingkungan industry dari bank BCA. Hasil dari analisa likuiditas yang dilakukan terhadap kedua bank menyimpulkanbahwa kondisi likuiditas dan Bank CIC antara tahun 1997 hingga 1999 secarakeseluruhan meningkat. Teqadinya krisis ekonomi yang melanda Indonesia tidakmenggoyahkan posisi likuiditas dan Bank CIC, karena dari analisa yang dilakukanterhadap beberapa rasio terlihat bahwa CIC sangat berhati-hati dalam menempatkandananya pada pos-pos yang menghasilkafl dan mengurangi persentase dana yang akanditempatkan pada kredit, sehingga kemampuan CIC untuk membayar kewajibannyakepada para nasabah meningkat Sedangkan dari analisa likuiditas yang dilakukan terhadap Bank BCA dapatdisimpulkan bahwa antara tahun 1997-1998, kondisi likuiditas BCA sedikit menurun,sehubungan dengan terjadinya rush pada BCA, disamping itu karena BCA memilikideposan dalam jumiah yang banyak, dimana semakin banyak deposan dengan suku bungayang tinggi akan semakin sulit bagi BCA untuk melunasi kewajibannya. Menurunnya likuiditas pada tahun tersebut yang ditandai dengan menurunnyarasio short term securities deposit menandakan bahwa jumlah dana yang ditempatkpath surat berharga berkurang (tabel 4.6) dan dana yang ada cenderung ditempatkanuntuk membiayai kredit (terjadi kenaikan pemberian kredit anta.ra 1997-1998) dimanakredit merupakan asset yang paling tidak liquid dan beresiko besar karena adanyakemungkinan terjadinya kredit macet. Namun pada tahun 1999 kondisi likuiditas BCA sudah mulai meningkat yangmana kemampuan dari BCA untuk membayar kewajibannya kepada para nasabah jugameningkat seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi dan kebijakan yang dilakukanBCA untuk memperketat pemberian kredit. Dari analisa profitabilitas yang dilakukan terhadap kedua bank, secara umumkondisi profitabilitas tahun 1998 kedua bank tersebut agak terganggu, hal ini disebabkankarena menurunnya kinerja perbankan akibat dan adanya kebijakan suku bunga tinggi,,banyaknya kredit macet yang menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi kedun banktersebut. Akan tetapi pada tahun 1999, kondisi profitabilitas sudah mulai meningkatsewing dengan menurunnya beban bunga yang harus ditanggung dan membaìknyakondisi perekonomian Indonesia yang sedikit banyak sangat berpengaruh terhadapkelangsungan hidup perbankan. Hasil dan analisa lingkungan industri yang dilakukan terhadap kedua banktersebut tidak jauh berbeda, karena kedua bank tersebut bergerak dalam industni yangsama akan tetapi karena perbedaan ukuran dalam bal asset, yang ditandai denganbanyaknya jumlah kantor cabang, nagabah dan lain-lain indikator antara kedua banktersebut maka Bank CIC dan Bank BCA memiliki perbedaan dalain faktor ancanianpendatang barn, dunana hambatan masuknya pendatang barn Yang dinilal dan segi skalaekonomis, keunggulan yang bukan disebabkan oleh kemampuan finansial seria aksesjalur distribusi menyebabkan hambatan masuk bagi pendatang baru untuk dapatmenyaingi bank CIC relatif rendah, sedangkan bagi Bank BCA tinggi karena BCA sudahmemiliki skala ekonomi yang sangat besar sehingga dibutuhkan investasi yang sangatbesar untuk dapat menyaingi BCA."

"ABSTRAKDana masyarakat merupakan salah satu sumber dana yang vital bagi bank. Berbagalupaya dilakukan oleh manajemen bank untuk mencapai suatu posisi dana yang terbaikbagi pendanaan usahanya. Kesalahan dalam pengelolaan dana masyarakat akanmengakibatkan permasalahan yang senus dalam operasi bank. Sejak deregulasi perbankan pada bulan Juni 1983 yang dikenal dengan PAKJUN 1983dan berbaga kebijakan serta undang undang yang dikeluarkan oleh pemerintah setelahitu, telah mendorong perbankan nasional Indonesia berada dalam suatu era kehidupanyang sangat dinamis. Banyaknya jumlah bank yang tumbuh secara tidak langsungmengakibatkan persaingan antar bank dalam merebut pasar dana masyarakat menjadisemakin tinggi. Untuk menghadapi persaingan tersebut setiap bank menggunakanberbagai teknik pemasaran yang berbeda balk dengan memanfaatkan jaringan distribusiyang dimiliki, kualitas jasa dan pelayanan dan berbagai pendekatan Iainnya. Sedangkanuntuk mengukur tingkat keberhasilan usaha tersebut, manajemen bank jugamenggunakan berbagai key indicator yang berbeda pada masing bank. Sebagai salah satu baglan dan industri perbankan nasional. Bank BNI juga tidak terlepasdari lingkungan persaingan tersebut. Dengan memanfaatkan berbagai konseppemasaran, bank BNI menjadi saiah satu bank yang mempunyai share terbesar diIndonesia. Dengan basis bisnis yang masih didominasi oleh bisnis perkreditan, sumberdana khususnya dana masyarakat menjadi bagian yang penting dalam kebijakan bianisBank BNI. Seiring dengan berkembarignya bisnis perkreditan terutama pada sektorkorporasi telah menjadikan usaha penghimpunan dana menjadi semakin penting. Untukmenjamin posisi likuiditas usaha dalam pembiayaan bisnis perkreditan, Bank BNI jugatidak luput dari persaingan dalam penghimpunan dana khususnya dana masyarakat. Oleh karena itu segala upaya dilakukan untuk mengarnankan posisi likuiditas yang antaralain dengan memanfaatkan jaringan distribusi melalui cabang-cabang untuk menghimpundana masyarakat. Upaya penghimpunan dana masyarakat pada Cabang ABCmerupakan suatu bukti kongkrit dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Sedangkan untukmemacu prestasi cabang dalam mencapai tujuan penghimpunan dana tersebut, targetposisi dana nienjadi indikator utama bagi Bank BNI. Pencapaian atas target yang telahditetapkan melalui Corporate Plan menjadi ukuran kinerja cabang dalam melakukanpenghimpunan dana masyarakat. Permasalahan yang timbul kemudian adalah ketika krisis ekonomi mulal merebak danmenggoncang perekonomian nasional. Knsis yang diawali dengan jatuhnya nilai tukarmata uang Rupiah terhadap mata uang Dollar Amenka tersebut, telah menjadi awal yangburuk bagi perbankan nasional. Kondisi yang kemudian membawa perbankan ke dalamkondisi krisis telah mengakibatkan bank menghadapì berbagai perrnasalahan kongkrit,antara lain menurunnya kepercayaan masyarakat, Negative Spread, Non PeformingLoan yang tinggl, dan berbagai masalah lainnya. Keadaan ¡ni menjadi semakin seriuskarena pertumbuhan dana masyarakat pada Cabang ABC temyata mengalami lonjakanyang luar blasa. Namun disisi lain bermuara pada permasalahan profitabilitas danlikuiditas. Dari gambaran tersebut dl atas timbul pertanyaan apakan penilaian kinerjapennghimpunan dana masyarakat dengan semata-mata mempertimbangkan targetpencapalan masih relevan sebagal indikator pengukuran kInerja."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana penerapan doktrin vicarious liability dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2600 K/Pdt/2022 mengenai tanggung gugat bank atas perbuatan melawan hukum pegawai bank yang merugikan nasabah sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Doktrin tanggung gugat atau doktrin vicarious liability, dalam hukum perdata diatur dalam Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata, yakni doktrin yang mengatur bahwa majikan bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan bawahan, yang mana perbuatan tersebut dilakukan masih dalam lingkup pekerjaannya. Bank sebagai pemberi kerja yang memiliki hubungan kerja dengan pegawainya dapat dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan pegawai terhadap nasabahnya. Pada kasus tanggung gugat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2600 K/Pdt/2022, terdapat perbedaan pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Tingkat Pertama dengan Putusan Tingkat Banding dan Kasasi mengenai penerapan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata. Pada hasil penelitian tulisan ini, penulis setuju dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Tergugat bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan Farrahdhiba Jusuf selaku pegawai Tergugat dengan melihat hubungan hukum yang sah berupa hubungan kerja dan kesalahan Tergugat yang memiliki sistem manajemen yang buruk. Berbeda dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan Kasasi yang menerima salah satu eksepsi Tergugat, mengenai gugatan kurang pihak dengan tidak menarik pihak pegawai bank sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini sehingga melepaskan tanggung jawab bank sebagai majikan, telah memperlihatkan bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata dalam putusan terkait.

---

This paper analyzes the application of the vicarious liability doctrine in Supreme Court Decision No. 2600 K/Pdt/2022 concerning the liability of a bank for the wrongful acts of its employees that harm customers, as regulated in Article 1367 paragraph (3) of the Indonesian Civil Code. The study is conducted using the doctrinal research method. Vicarious liability doctine, in civil law is regulated in Article 1367 paragraph (3) of the Indonesian Civil Code. This doctrine stipulates that an employer is responsible for the wrongful acts committed by subordinates within the scope of their employment. Banks as employers who have a employment relationship with their employees can be held liable for the wrongful acts committed by its employees against customers. In the case of bank's liability in the decision of Supreme Court No. 2600 K/Pdt/2022, there are differences in the considerations of the Judges at the First Instance Decision compared to the Decision at the Appellate and Supreme Court regarding the application of Article 1367 paragraph (3) of the Indonesian Civil Code. Based on the findings of this study, the author agrees with the considerations of the First Instance Panel of Judges, stating that the bank as the defendant in this case is responsible for the losses incurred by Farrahdhiba Jusuf as an employee of the bank, considering the valid employment relationship and the bank's negligence in having a poor management system. In contrast, the considerations of the Appellate and Supreme Court, which accepted one of the defendant's exceptions regarding the inadequacy of the plaintiff's claim by not involving the bank employee as a co-defendant in this case thereby absolving the bank from employer liability, indicate that the Panels of Judges did not apply Article 1367 paragraph (3) of the Indonesian Civil Code in the related judgment."