Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai pinjaman luar negeri bank khususnya dalam pinjaman luar negeri secara jangka panjang serta dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan yang kemungkinan dapat terjadi dalam prosesnya. Dalam tulisan ini juga akan dibahas studi kasus atas permohonan pinjaman luar negeri Bank X beserta penyelesaiannya. Hasil studi kasus Bank X menunjukkan bahwa perubahan mendasar yang berkaitan dengan terms and conditions tidak akan berdampak terhadap dijatuhkannya sanksi administrasi, selama Bank dapat memberikan penjelasan yang memadai atas perbedaan yang terjadi dalam terms and conditions melalui laporan yang memadai.ABSTRACTThis thesis discusses the offshore loan of banks, especially in long-term foreign loans in regards of problems that might occur in the process. This paper will also discuss case studies on the application of foreign loans of Bank X and its completion. The result of Bank X case study indicates that fundamental changes regarding the terms and conditions will not affect the imposition of administrative sanctions, as long as the Bank provides an adequate explanation for the differences that occur in the terms and conditions through adequate reports.;This thesis discusses the offshore loan of banks, especially in long-term foreign loans in regards of problems that might occur in the process. This paper will also discuss case studies on the application of foreign loans of Bank X and its completion. The result of Bank X case study indicates that fundamental changes regarding the terms and conditions will not affect the imposition of administrative sanctions, as long as the Bank provides an adequate explanation for the differences that occur in the terms and conditions through adequate reports., This thesis discusses the offshore loan of banks, especially in long-term foreign loans in regards of problems that might occur in the process. This paper will also discuss case studies on the application of foreign loans of Bank X and its completion. The result of Bank X case study indicates that fundamental changes regarding the terms and conditions will not affect the imposition of administrative sanctions, as long as the Bank provides an adequate explanation for the differences that occur in the terms and conditions through adequate reports.]"

"Skripsi ini membahas bagaimana keberlakuan suatu perjanjian kredit utang luarnegeri apabila terjadi kelalaian dalam penyampaian laporan lalu lintas devisaperjanjian utang luar negeri kepada Bank Indonesia. Saat ini terdapat beberapaputusan pengadilan di Indonesia yang tidak konsisten terkait dengan kewajibanpelaporan lalu lintas devisa perjanjian kredit utang luar negeri sehingga hal tersebutmenimbulkan ketidakpastian hukum terhadap perjanjian kredit utang luar negeriyang tidak dilaporkan ke Bank Indonesia. Putusan Mahkamah Agung No.2958K/Pdt/1983 yang menjadikan perjanjian batal demi hukum, kemudian PutusanMahkamah Agung No. 2810K/Pdt/1989 dan putusan Mahkamah Agung No.191K/Pdt/2011 yang menjadikan perjanjian kredit utang luar negeri tidak memilikikekuatan hukum terhadap debitur Indonesiadan Putsusan Mahkamah Agung No.2826K/Pdt/1984 dan putusan Mahkamah Agung No. 1313K/Pdt/1985 yangmenyatakan perjanjian kredit tidak memiliki akibat hukum dan hanya dikenakansanksi administratif saja. Penelitian ini bersifat normaitf yuridis.Hasil penelitianmenunjukkan bahwa kewajiban pelaporan lalu lintas devisa perjanjian kredit utangluar negeri seharusnya tidak memiliki akibat hukum terhadap perjanjian kredit itusendiri melainkan hanya berakibat dikenakannya sanksi administratif oleh BankIndonesia. Artinya, perjanjian kredit itu tetap sah dan mengikat para pihak. Denganbegitu, putusan pengadilan yang membatalkan perjanjian kredit utang luar negeriyaitu putusan Mahkamah Agung No. 2958K/Pdt/1983 yang menyatakan perjanjianbatal demi hukum, putusan Mahkamah Agung No. 2810K/Pdt/1989 dan putusanMahkamah Agung No. 191K/Pdt/2011 yang menjadikan perjanjian tidak memilikikekuatan hukum terhadap debitur Indonesia yaitu adalah tidak tepat. Seharusnyaterhadap kelalaian penyampaian laporan lalu lintas devisa perjanjian kredit utangluar negeri adalah mengikuti putusan Mahkamah Agung No. 2826K/Pdt/1984 danputusan Mahkamah Agung No. 1313K/Pdt/1985 yang menyatakan perjanjian kredittidak memiliki akibat hukum dan hanya dikenakan sanksi administratif saja sesuaidengan hukum positif di Indonesia.

---

This thesis discusses how the validity of an offshore loan agreement in case ofnegligence in submitting the offshore loan agreement report to Bank Indonesia. As,There are currently inconsistent judicial decrees in Indonesia about submitting theoffshore loan agreement report to Bank Indonesia. That matters, issued legaluncertainty over submitting the offshore loan agreement report to Bank Indonesia..the court 39 s decree to make the offshore loan agreement became null and void in theSupreme Court 39 s decree No. 2958K Pdt 1983 and the court decision making theagreement has no legal force against the Indonesian debtor namely SupremeCourt`s decree No. 2810K Pdt 1989 and Supreme Court`s decree No.191K Pdt 2011. Yet, the Supeme Court`s decree No. 2826K Pdt 1984 and SupremeCourt`s decree No. 1313K Pdt 1985 states that the offshore loan agreement itselfhas no legal consequences and is only subject to administrative sanctions only. This thesis using normative juridis method.The results of the study indicate that offshoreloan agreement reporting obligations should not have any legal consequences onthe agreement itself but only result in the imposition of administrative sanction byBank Indonesia. This means that the agreement remains valid and binding on theparties. Therefore, the court 39 s decree to make the offshore loan agreement becamenull and void in the Supreme Court 39 s decree No. 2958K Pdt 1983 and the courtdecision making the agreement has no legal force against the Indonesian debtornamely Supreme Court`s decree No. 2810K Pdt 1989 and Supreme Court`s decreeNo. 191K Pdt 2011 is not correct by the Law. The legal consequences in the eventnegligence in submitting the offshore loan agreement report to Bank Indonesiashould follow the Supreme Court`s decree No. 2826K Pdt 1984 and SupremeCourt`s decree No. 1313K Pdt 1985 which states that the offshore loan agreementitself has no legal consequences and is only subject to administrative sanctions onlycorresponding to Indonesian Law."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang pelaksanaan konversi fasilitas kredit Pinjaman Berjangka menjadi fasilitas pembiayaan syariah pada Bank X. Penerapan konversi ini terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan perundangundangan termasuk fatwa-fatwa DSN serta tumpang tindih dengan akadakad lainnya. Status hukum atas jaminan kredit/agunan berkaitan dengan konversi tersebut tidak disesuaikan dengan prinsip syariah. Melalui penelitian normatif dengan tipe penelitian evaluatif, diketahui tanggapan mengenai ketidaksesuaian atas pelaksanaan konversi fasilitas kredit Pinjaman Berjangka menjadi fasilitas pembiayaan syariah tersebut. Selanjutnya, diharapkan para pelaku perbankan syariah dan notaris memahami pelaksanaan pengalihan fasilitas kredit konvensional menjadi fasilitas pembiayaan syariah.

---

ABSTRACTThe thesis discusses about the implementation of conversion from Term Loan credit facility into sharia financing facility in Bank X. There is an inappropriate implementation toward such conversion in connection with the prevailing laws and regulation including Fatwa-Fatwa of National Board of Sharia (DSN) and there is an overlap between its aqad with others. Legal status of credit collateral related to such conversion is not in accordance with the sharia principle. Through normative research method with evaluative research type, it resulted in the inappropriate of implementation of such conversion from Term Loan credit facility into sharia financing facility. Furthermore, the sharia banking perpetrators and notary are expected to understand the implementation of conversion of conventional credit facility into sharia financing facility."

"Bank berfungsi sebagai perantara antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana. Fungsi tersebut dijalankan melalui berbagai jenis usaha bank, salah satunya adalah pemberian kredit. Pada pelaksanaannya, kredit dapat tumbuh menjadi kredit bermasalah yang disebabkan oleh berbagai faktor. Bank selalu berusaha untuk meminimalkan besarnya kredit bermasalah, yang dilakukan melalui penyelamatan kredit bermasalah dengan restrukturisasi kredit.Penelitian ini membahas mengenai kriteria kredit bermasalah yang dapat direstrukturisasi serta mekanismenya berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (PBI 14/15/PBI/2012). Selain itu, dalam PBI tersebut juga diatur mengenai kewajiban bagi bank umum untuk memilikiperaturan internal mengenai restrukturisasi kredit.Berdasarkan ketentuan tersebut, penulis menganalisis apakah penerapan restrukturisasi kredit pada Bank X berdasarkan peraturan internal Bank X telah sesuai dengan ketentuan PBI 14/15/PBI/2012. Dalam penelitian ini penulis berkesimpulan bahwa penerapan restrukturisasi kredit pada Bank X sudah sejalan dengan yang digariskan dalamPBI 14/15/PBI/2012.

---

Bank serves as financial intermediary between those who have surplus of funds and those who are lack of funds through various bank’s business activities. One of the bank’s business activities is to provide loan. In practice, that loan can become non-performing loan, caused by various reasons. Banks always make efforts to minimize the number of non-performing loans by doing loan restructuring.

This thesis explains about criteria of the non-performing loans that can be restructured, and the mechanism of loan restructuring based on Bank Indonesia Regulation No. 14/15/PBI/2012 (PBI 14/15/PBI/2012) concerning Assessment of Commercial Bank Asset Quality. PBI 14/15/PBI/2012 also regulates that banks are required to have internal regulation concerning loan restructuring.

Based on that provision, the author analyzes whether the implementation of loan restructuring in Bank X based on its internal regulation has complied with the provisions in PBI 14/15/PBI/2012. Along with this thesis, the author concludes that the implementation of loan restructuring in Bank X has complied with PBI 14/15/PBI/2012."

"Kepatuhan berfungsi sebagai salah satu perlindungan utama dalam Industri Perbankan, dengan mematuhi ketentuan atau peraturan baik secara internal maupun eksternal, pelanggaran kredit dapat terhindar, pelanggaran kredit dapat menyebabkan Non Performing Loan serta menimbulkan risiko terhadap bank. Skripsi ini akan menjelaskan bagaimana Direktur Strategi, Kepatuhan dan Manajemen Risiko pada Bank X dapat mencegah Non-Performing Loan dengan menerapkan budaya kepatuhan terhadap semua tingkat organisasi di dalam Bank. Selain memastikan bahwa seluruh operasional Bank mematuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Direktur Strategi Kepatuhan, Manajemen Risiko memiliki tugas untuk mencegah 8 jenis dari risiko yang dapat membahayakan Bank. Tesis ini dibuat dalam bentuk Penelitian Hukum Normatif dengan deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Skripsi ini menyarankan agar Otoritas Jasa Keuangan Indonesia mengatur secara spesifik tentang penggabungan fungsi Direktur yang Membawahi Kepatuhan dan Manajemen risiko agar sejalan dengan tujuan kepatuhan dan manajemen risiko. Sebagai contoh Direktur Kepatuhan digabungkan dengan Fungsi Tata Kelola yang baik Good Governance karena kepatuhan berkaitan dengan tata kelola perusahaan yang baik.

---

Compliance serves as one of the prominent protection in the Banking Industries, by complying towards the provisions or regulations both internally and externally, credit violations or misconduct could be prevented. Delinquency of credit could lead to Non Performing Loan in the bigger picture it may cause Risk towards the Bank.

This Thesis will discuss on how the Role of the Compliance Director Director of Strategy, Compliance and Risk Management at Bank X could Prevent Non Performing Loan by Implementing a Compliance Culture towards all levels of Organizations inside the Bank. Aside from assuring that the overall operations of the Bank have complied with the prevailing laws and regulation, the Strategy, Compliance and Risk Management Director has the obligation to prevent 8 Types of Risks that may harm the Banks Existence. Therefore, the Role of the Compliance Director Strategy, Compliance and Risk Management is believed to be very important in amplifying compliance culture and assuring that all Banking personnel complies with the prevailing rules and regulations in order to prevent misconduct in relation to Credit. This Thesis is Normative Legal Research it emphasis on a Descriptive Analysis with Qualitative Approach.

This Legal Research suggest that the Indonesian Financial Service Authority shall govern a specific task towards the Director in charge of Compliance, that is align with the role of Compliance and Risk Management in order to avoid ambiguity e.g. Pairing the Director of Compliance and Risk Management with a Task Related to Good Governance. "

"Kredit merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha untuk memenuhi kekurangan modal. Kebutuhan pelaku usaha akan tambahan modal kemudian bertemu dengan Bank yang menawarkan kredit. Kemudian timbul hubungan hukum dalam bentuk Perjanjian Kredit. Dalam setiap perjanjian, tidak selamanya berjalan dengan baik. Permasalahan dapat senantiasa timbul selama perjanjian masih berjalan. Begitupun dengan Perjanjian Kredit. Salah satu permasalahan yang dapat timbul dalam Perjanjian Kredit adalah tidak dibayarnya utang oleh nasabah debitor atau umumnya disebut Kredit Macet. Penelitian ini memaparkan pengaturan mengenai perkreditan perbankan di Indonesia serta menyajikan analisis terhadap kesesuaian penyelesaian kredit macet PT Y pada Bank X dalam putusan nomor 47/PDT.G/2013/PN JKT.PST dengan peraturan perkreditan yang berlaku. Masih terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku meskipun di satu sisi terdapat pula kesesuaian dengan peraturan yang berlaku. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan melakukan studi dokumen.

---

Loan is one of the means available for a business to take in order to cover up its lack of capital. Business?s needs for additional capital can be met with loan offered by Bank. Thus, create a legal relation in the form of loan agreement. There is no guarantee for every agreement to be honored without any problems arises between the parties. Problems may arise anytime as long as the agreement still exist. The same could be said about loan agreement. One of the problem that may arise from loan agreement is non-performing loan.

This research shows how Bank credit is regulated in Indonesia and to present an analysis on the conformity of non-performing loan settlement used in the Central Jakata District Court?s Decision Number 47/PDT.G/2013/PN.JKT.PST. This research conclude that there are still some issues not in accordance with the regulations even though there are also some issues in accordance with the regulations. This research use normative juridical method through documents study."

"ABSTRAKBank Pembangunan Asia adalah lembaga keuangan internasional yang memainkan peran penting dalam pengembangan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan dari negara-negara berkembang, terutama di Asia. Dalam upaya bank untuk melakukan visi dan misinya, bank menyediakan beberapa alat bantu dan bantuan untuk Developing Member Country, antara lain, Bantuan Teknis, Jaminan, Investasi Ekuitas dan Pinjaman. Kredit Mikro atau keuangan mikro seringkali menjadi sektor yang paling terakhir dipentingkan dalam pembangunan untuk negara berkembang. Namun, kredit mikro justru merupakan hal yang dibutuhkan oleh masyarakat miskin pedesaan untuk pertumbuhan ekonomi mereka. Melalui penyediaan pinjaman di sektor ini, masyarakat miskin pedesaan diberi kesempatan untuk mengeksplorasi jasa keuangan baru dan peluang ekonomi, yang pada akhirnya dapat berkontribusi, dalam batasan apapun, untuk pembangunan nasional. Penelitian ini akan fokus pada pelaksanaan dan aspek hukum skema pinjaman Two-Step ADB dan sejauh mana melakukan bantuan pinjaman dapat berkontribusi untuk pembangunan nasional dan pengentasan kemiskinan di Indonesia melalui aplikasi di Microcredit Project LOAN 1327-INO. Skripsi ini merupakan Penelitian Yuridis Normatif yang menggunakan jenis data Sekunder yang berupa Anggaran Dasar ADB, UU No.23 / 1999 tentang Bank Sentral, Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/5 / PBI / 1999 serta Project Completion Report proyek Kredit Mikro ADB.

---

ABSTRACTThe Asian Development Bank is an international financial institution that plays a significant role in the development of welfare and poverty alleviation of developing countries, especially in Asia. Within the bank’s efforts to conduct its vision and mission, the bank provides several aids and assistances for the Developing Member Countries, among others, Technical Assistance, Guarantees, Equity Investments and Loans. Microcredit or microfinance is often the sector that is the least imperative in development to a developing country; yet, microcredit is needed for the rural poor for economic growth. Through providing a loan in this sector, the rural poor are given the chance to explore new financial services and economic opportunities and eventually may contribute, at any extent, to national development. This research will focus on the ADB’s Two-Step loan scheme’s implementation and legal aspects and to what extent does the loan contribute to the national development and poverty alleviation in Indonesia through the application in the Microcredit Project LOAN 1327-INO. This thesis is a Normative Legal Research analysing Secondary Data that consists of the ADB’s Articles of Association, Law No.23/1999, Bank of Indonesia Regulation No. 1/5/PBI/1999 as well as the ADB’s Microcredit Project Completion Report."

"Skripsi ini membahas mengenai proses pemberian kredit sindikasi dan penanganannya menurut hukum perbankan di Indonesia ditinjau dari perjanjian kredit yang dibuat antara Bank X sebagai Escrow Agent dan PT. Y sebagai debitur dalam pembiayaan proyek pembangunan jalan tol trans-java. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kredit sindikasi diatur dalam perundang-undangan Indonesia. Penelitian ini menfokuskan kepada bagaimana Bank X, sebagai bank BUMN mengaplikasikan pemberian kredit sindikasi dan bagaimana proses restrukturisasi terhadap kredit di terapkan. Dalam penelitian ini, masalah yang timbul yang menyebabkan harusnya kredit untuk direstruktur agar tidak menjadi kredit bermasalah, adalah adanya kendala dalam proses pelepasan lahan yang diperlukan dalam pelaksanaan dan pembangunan proyek jalan tol. Selain itu, pengaplikasian kredit restrukturisasi tersebut juga ditinjau dari segi perundang-undangan dan peraturan lain yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa pengaturan fasilitas kredit sindikasi dalam Hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/13/2006, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/2005 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum sebagaimana telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/2012, Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/25/2009 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2016 juga tentang Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

---

This thesis discusses the process and the management towards syndicated loan according to Indonesian Banking Law using the case study of syndicated loan agreement between Bank X as the Escrow Agent and PT. Y as the debtor in financing the trans-java toll road construction. The purpose of this thesis is to determine how the syndicated loan is stipulated in Indonesian Law.

This thesis focuses on how does Bank X, as a state-owned bank and one of the syndicated loan participant apply the provision of syndicated loans and how credit restructuring is done in Bank X. In this research, the issues that rose during the project, causing the need for the credits to be restructured in order to avoid the credit in becoming Non-Performing Loan, is the constraint in the land release during the execution and construction of the toll-road project. Thereto, the application of the credit restructuring is viewed from the Indonesian banking law and other applicable regulations. The research method that the writer used is juridical-normative.

Based on the research results, it can be determined that the arrangement of syndicated loan facilities in Indonesia is regulated in Law Number 7 year 1992 on Banking Law as amended by Law Number 10 year 1998, Bank Indonesia Regulation Number 7/3/2005 on Legal Lending Limit as amended by Bank Indonesia Regulation Number 8/13/2006, Bank Indonesia Regulation Number 7/2/2005 on Assets Quality of Commercial Banks as amended by Bank Indonesia Regulation Number 14/15/2012, 5) Bank Indonesia Regulation Number 5/8/2003 on Application of Risk Management for Commercial Bank as amended by Bank Indonesia Regulation Number 11/25/2009, and Indonesia Financial Authority Regulation Number 8/POJK.03/2016 on Application of Risk Management for Commercial Bank."

"Tesis ini membahas tentang pengaruh dari struktur kepemilikan perusahaan di Indonesia terhadap struktur pinjaman bank sindikasinya pada periode 2008-2013. Struktur pinjaman bank sindikasi ini ditinjau dari dua sisi yaitu konsentrasi dan komposisinya. Untuk mengukur adanya pengaruh struktur kepemilikan perusahaan maka digunakan metode ordinary least square regression dengan data cross section. Kemudian hasil dari pengukuran ini digunakan untuk melihat adanya pengaruh dari struktur kepemilikan perusahaan terhadap konsentrasi dan komposisi dari pinjaman bank sindikasinya. Pada penelitian juga diamati bagaimana karakteristik perusahaan dan karakteristik pinjaman mempengaruhi struktur pinjaman bank sindikasi tersebut. Penelitian ini menunjukan bahwa adanya pengaruh meningkatnya konsentrasi pinjaman pada lead arranger dan semakin banyaknya porsi untuk bank kreditor lokal jika kepemilikan perusaan lebih terkonsentrasi pada satu pemilik mayoritas.

---

This thesis discusses the influence of the corporate ownership structure of companies in Indonesia against its syndicated bank loan structure in the period 2008-2013. This syndicated bank loan structure is reviewed from two sides, namely its concentration and its composition. To measure the influence of the structure of ownership of the company then used ordinary least square regression method with cross section data. The results of these measurements are used to notice any effect of the company's ownership structure towards the concentration and composition of its syndicated bank loan. The research also observed how the characteristics of the company and loan characteristics affect the structure of the syndicated bank loan. This research showed that the influence of the increasing concentration of loans on lead arranger and a growing number of local creditors to bank servings if the company's ownership is more concentrated into a single majority owner."