Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pelabuhan terbesar di Indonesia kian mengalami peningkatan produktivitas kontainer dan membutuhkan pengembangan kawasan sehingga dilakukanlah pembangunan NewPriok Port sesuai dengan Perpres No.36 Tahun 2012, yang nantinya akan memiliki kapasitas dua kali lebih besar. Seiring dengan aktivitas pelabuhan yang semakin padat, akses jalan di sekitarnyapun terkena imbas, yakni terjadi kemacetan, sehingga dibutuhkan moda transportasi alternatif untuk menunjang pendistribusian barang, terutama dari Tanjung Priok ke Cikarang sebagai daerah hinterland yang berperan penting untuk mendongkrak produktivitas pelabuhan. Dengan menghitung tingkat pelayanan jalan akses Pelabuhan Tanjung Priok serta melakukan perbandingan kapasitas dan tarif pengangkutan kontainer, dapat diketahui salah satu moda transportasi yang mampu menjadi alternatif adalah inland access waterway yang menghubungkan NewPriok Port dan Cikarang Dry Port melalui kanal Cikarang Bekasi Laut.

---

Port of Tanjung Priok as the biggest seaport in Indonesia needs an area development due to the increased of commodity market growth, according to “Perpres No.36 Tahun 2012”, so then begun the construction of NewPriok Port that will be having a capacity doubled than before. As the higher port activity, the road access around could be affected with congestion, so they will need an alternative transport mode to support the distribution of goods, especially from Tanjung Priok to Cikarang, one of its hinterlands that plays an important role to boost the port productivity. By calculating the level of service on Tanjung Priok’s Access Road and calculate the capacity and freight ratio, could be known that one of the transportation mode that can be the alternative way is inland access waterway which connects NewPriok Port and Cikarang Dry Port through Cikarang Bekasi Laut."

"Seiring dengan semakin meningkatnya trafik kontainer yang terjadi di Tanjung Priok, maka diperlukan area pelabuhan dan hinterland yang memadai untuk menampung arus distribusi yang terjadi setiap harinya. Sebesar 70% dari kontainer tersebut menuju ke dan berasal dari daerah Cikarang dan sekitarnya, sedangkan jalan toll yang telah dibangun dikhawatirkan tidak mencukupi untuk melayani jumlah kontainer dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini menyebabkan harus adanya moda transportasi alternatif lain. Inland access waterway dinilai sebagai solusi yang baik untuk permasalahan ini. Penelitian ini menggunakan metodologi pengumpulan data dari perusahaan-perusahaan yang berkaitan seperti PT. Pengembang Pelabuhan Indonesia dan Balai Besar Wilayah Sungai lalu kemudian dianalisis lebih lanjut. Rencana inland access waterway yang akan dibahas dalam skripsi ini berlokasi di Sungai Cikarang Bekasi Laut yang menghubungkan NewPriok dan Cikarang dengan ukuran sungai yang perlu disesuaikan.

---

As the container traffic in Tanjung Priok has been increased, an adequate port area and hinterland are needed in order to accommodate the flow distribution which happens everyday. 70% of containers go to Cikarang. However, the nowadays toll road might not able to serve more containers in the next couple of years. That is why we need other alternative modes of transportation. Inland access waterway is considered as the best solution for this issue.

This study uses the methodology of collecting data from the related companies such as PT. Pengembang Pelabuhan Indonesia and Balai Besar Wilayah Sungai and then analyzed it. The inland access waterway plan that will be discussed in this thesis is located in Cikarang Bekasi Laut river which connects NewPriok and Cikarang with size that is need to be adjusted."

"Sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia nomor 56/PERMEN-KP/2014 tentang moratorium perizinan usaha tangkap di wilayah perairan Indonesia dan 57/PERMEN-KP/2014 tentang pelarangan alih angkut muatan di laut yang menyebabkan beberapa kapal angkut ikan berhenti beroperasi. Sebagai salah satu solusi agar kapal dapat beroperasi kembali adalah dengan utilisasi kapal angkut ikan dengan cara memodifikasi kapal menjadi kapal angkut penumpang dan barang. Sebelum pelaksanaan utilisasi, diperlukan studi untuk mengetahui kelayakan investasinya. Kelayakan investasi tersebut dapat dinilai dari manfaat ekonomi maupun non ekonomi dari hasil modifikasi kapal di masa yang akan datang. Dengan menggunakan analisis metode-metode umum kelayakan investasi, maka dapat diketahui modifikasi kapal angkut ikan ini layak untuk dilaksanakan.

---

In relation by the release of Minister Regulation of Maritime Affairs and Fisheries Republic of Indonesia Number 56 / PERMEN-KP / 2014 about moratorium licensing of fish catching in Indonesian waters, and Number 57 / PERMEN-KP / 2014 about banning transshipment at sea, causing several fish carrier vessels to stop operatin. As one of a solution so that the ship can resume operations, was then conducted a utilization of fish carrier vessel by modifying the ship into a cargo passenger vessel. Prior to the implementation of the utilization, is needed a study to determine the feasibility of the investment. The feasibility of the investment can be assessed from the economic and non-economic benefits of the modified vessel for the future.Using feasibility of investment analysis, it is known that the modification of fish carrier vessel is feasible."

"Pengembangan kapal pelat datar memiliki tantangan dalam mengurangi hambatan kapal. Upaya untuk mengurangi hambatan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan bahan bakar pada kapal sehingga dengan daya yang sama, kapal dapat melaju lebih cepat. Mengurangi hambatan dapat dilakukan dengan metode pasif, salah satunya yaitu menggunakan riblet. Riblet mengurangi hambatan gesek dengan cara menciptakan daerah yang didominasi viscous sublayer di dasar lembah riblet dimana tegangan geser fluida sangat rendah. Penelitian ini dilakukan dengan uji tarik kapal model pelat datar dengan variasi daya motor penarik. Uji tarik adalah salah satu metode pengujian untuk mengetahui kecepatan dan hambatan kapal model. Kapal model yang digunakan memiliki spesifikasi length of waterline 0,9 m, lebar 0.225 m, dan displacement 4kg. Penelitian ini menunjukkan riblet pada kapal pelat datar menambah kecepatan sebesar 12.82 pada daya 80 watt, 10.10 pada daya 90 watt, dan menurun menjadi 1.71 pada daya 100 watt. Pada tulisan ini proses pembuatan dan pemasangan riblet juga akan dibahas.

---

Development of flat plate vessels has the challenges to decrease ship 39 s resistance. Drag reduction aim to improve the effectiveness of fuel consumption so, ship has higher speed at the same power. One of method drag reduction is a passive method, such as riblets. Riblets reduces the frictional resistance by creating a viscosity sublayer at the bottom of the riblets valley where the shear stress is very low.

This research uses a towing test for flat plate vessel model with variation of towing motor's power. Towing test is one of the testing methods to determine the speed and resistance of model ship. The model ship has length of waterline of 0.9 m, width of 0.225 m, and displacement of 4kg. The riblets on the flat plate vessel have 12.82 speed efficiency at 80 watt, 10.10 at 90 watt, and 1.71 at 100 watt. In this paper the process of making and installation of riblets will also be discussed."

"ABSTRAKKeselamatan Transportasi merupakan hal yang sangat penting. Di dalam kapal, pengamanan muatan merupakan hal yang vital karena menyangkut stabilitas kapal. Studi analisis ini merupakan suatu kegiatan untuk merancang sistem pengamanan muatan alternatif di kapal. Penelitian ini difokuskan terhadap pengamanan muatan berupa mobil yang masuk ke kapal. Kapal yang menjadi objek penelitian disini berjenis kapal Roro feri yang banyak beroperasi di perairan Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk menemukan sistem pengamanan muatan mobil alternatif yang dapat digunakan di kapal feri. Adapun hasil penelitian menunjukkan sistem lashing alternatif ini dapat digunakan di kapal berjenis Roro feri di Indonesia.

---

ABSTRACT<>br>Transportation safety is very important. Inside the vessel, cargo security is vital as it concerns the stability of the ship. This analysis study is an activity to design an alternative cargo security system on board. This research is focused on securing the cargo of cars entering the ship. The ship that became the object of research here is a Roro feri ship that operates in many waters of Indonesia. The purpose of this study was to find an alternative car securing system that could be used on feri boats. The results of this study show that this alternative securing system can be used in Roro feri type ship in Indonesia "

"Perjanjian kerja merupakan landasan utama bagi pekerja untuk mengadakan suatu hubungan kerja, serta merupakan dasar bagi pekerja dan atau buruh untuk menuntut hak-haknya. Bila dibandingkan, Perjanjian Kerja Laut dengan Perjanjian Kerja yang berdasarkan Undang-Undang akan ditemui suatu perbedaan. Perjanjian Kerja Laut bersifat khusus, sedangkan perjanjian kerja yang berdasarkan Undang-Undang bersifat umum. Awak Kapal dan pengusaha kapal harus menyadari hak dan kewajiban masing-masing, bahkan terkait pesangon jika sudah memasuki usia pensiun karena sangat umum tidak dicantumkan di dalam Perjanjian tersebut. Penyusunan dan penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode analisis kualitatif sebagai sumber data sekunder. Masalah utama dalam tesis ini adalah mengapa perjanjian laut sebagai dasar perjanjian yang mengikat pengusaha kapal dan awak kapal isinya tidak mencakup hak-hak anak buah kapal sebagaimana diatur di dalam peraturan dan undang-undang yang berlaku. Contohnya terdapat pada putusan PHI Nomor 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Smr, yang dalam Perjanjian Kerja Laut tidak tercantum hak pekerja mengenai pesangon apabila terjadi pemutusan hubungan kerja. Pada putusan tersebut terlihat bagaimana hak-hak awak kapal tidak terlindungi karena kurang jelasnya perlindungan bagi awak kapal. Tanggungjawab para pihak yang terikat di dalam perjanjian kerja laut, sudah seharusnya secara komprehensif memuat substansi yang melindungi hak dan kewajiban para pihak melalui ketentuan-ketentuan yang mendasari terbentuknya perjanjian kerja laut tersebut.

---

Work agreements are the main basis for workers to establish an employment relationship, and are the basis for workers and/or workers to claim their rights. When compared, the Sea Work Agreement with the Work Agreement based on the Law will find a difference. The Sea Work Agreement is special, while the work agreement based on the Law is general. The ships crew and shipowners must be aware of their respective rights and obligations, even regarding severance if they are retired, because it is very common not to be included in the Agreement. The preparation and writing of this thesis uses normative legal research methods using qualitative analysis methods as a secondary data source. The main problem in this thesis is why the sea agreement as the basis of the agreement that binds the ships businessman and the crew of the contents does not cover the rights of the crew as stipulated in the applicable laws and regulations. An example is found in the decision of PHI Number 4/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Smr, which does not indicate the rights of workers regarding severance pay in the case of termination of employment. The decision shows how the rights of the crew are not protected because of the lack of clear protection for the crew. The responsibilities of the parties bound in the sea work agreement, it should comprehensively contain the substance that protects the rights and obligations of the parties through the provisions that underlie the formation of the sea work agreement."

"Jual-beli kapal oleh Warga Negara Indonesia atau Badan Hukum Indonesia banyak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan transportasi sebagai negara kepulauan. Namun yang menjadi persoalan adalah apabila jual beli kapal yang berada di Indonesia dilakukan antara Badan Usaha Asing dengan Badan Usaha Indonesia dan dilakukan di luar negeri. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai keberlakuan ketentuan Pasal 17 dan 18 AB terkait dengan kasus dalam putusan nomor 48/Pdt.G/2020/PN.Ptk; dan, analisis akta peralihan kapal yang dibuat di hadapan Notary Public di Singapura yang tidak memiliki sertfikat apostille untuk digunakan di Indonesia. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitan hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Hasil analisis adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 18 AB terhadap jual beli kapal yang dilaksanakan di Singapura berlaku ketentuan di tempat tindakan hukum itu dilakukan yaitu Singapura, sedangkan dikarenakan kapal sudah tidak terdaftar lagi di Mongolia, maka tidak berlaku ketentuan Pasal 17 AB karena sudah tidak ada unsur asing di dalamnya. Adapun saran yang dapat diberikan berupa percepatan penyelesaian  Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Publik selaku peraturan pelaksana dari Konvensi Apostille dilaksanakan dengan baik dan tepat pada waktunya. Sehingga layanan Apostille dapat segera diselenggarakan di Indonesia.

---

The sale and purchase of vessel by Indonesian citizens or Indonesian legal entities is done a lot to meet transportation needs as an archipelagic country. However, the problem is if the sale and purchase of vessel in Indonesia is carried out between a foreign business entity and an Indonesian business entity and is carried out abroad. The issues raised in this research are the applicability of the provisions of Articles 17 and 18 AB related to the case in court judgement number 48/Pdt.G/2020/PN.Ptk; and the analysis of vessel’s deed of sale and purchase made before a Notary Public in Singapore that does not have an apostille certificate for use in Indonesia.

To answer these problems, a normative legal research method is used with the type of descriptive analysis research. The results of the analysis are in accordance with the provisions of Article 18 AB for the sale and purchase of vessel carried out in Singapore, the law applies where the legal action was carried out, namely Singapore, while because the vessel is no longer registered in Mongolia, then the provisions of Article 17 AB do not apply because there are no foreign elements in it.

The suggestions that can be given are to accelerate the completion of the regulation draft from The Minister of Law and Human Rights regarding Apostille Legalization Services on Public Documents as implementing regulations of the Apostille Convention carried out properly and on time. So that Apostille services can be immediately held in Indonesia."

"Untuk mengembangkan dunia maritim pada umumnya dan Pelayaran Rakyat pada khususnya, maka pengembangan kapal sebagai alat transportasi laut tidak dapat dipungkiri lagi. Pemerintah pun menyadari akan hal ini, dengan dikeluarkannya azas Cabotage melalui Keppres No. 5 Tahun 2005 mengenai alat transportasi laut berbendera Indonesia, diikuti dengan Undang undang Pelayaran No 17 tahun 2008 mengenai pemberdayaan alat transportasi diatas air. Maka pembuatan kapal, khususnya jenis kapal barang yang mengangkut komoditas sehari-hari dan berbagai barang lainnya sangatlah penting dan dibutuhkan. Pada penelitian ini, penulis menganalisa stabilitas dari kapal dengan lambung pelat rata yang dirancang untuk klasifikasi usaha Pelayaran Rakyat (kapal barang dengan rute pelayaran dalam negeri). Dalam penelitian ini kapal lambung pelat rata dihitung dan dianalisa stabilitasnya agar sesuai dengan kriteria IMO mengenai stabilitas kapal. Dari analisa dan perhitungan kapal lambung pelat rata ini stabil dalam berbagai kondisi pemuatan dan stabilitas awal yang bagus sesuai dengan kriteria IMO. Kecuali keadaan kapal kosong menyebabkan kapal kurang stabil, sehingga perlu adanya air ballast agar kapal kembali stabil. Dengan adanya ballast kapal kosong yang tidak stabil menjadi stabil kembali.

---

To develop maritime world in general, and 'Pelayaran Rakyat' in particular, so development of ship as a sea transportation is undeniable. The government also realize about it, by way of implementation of the Cabotage principality with Keppres No. 5 Tahun 2005 about Indonesian Flagged Sea Transportation Fleet, that follow by Undang-Undang Pelayaran No 17 tahun 2008 about utilizing of sea transportation fleet on the water. So, the making of ship, especially general cargo ship that carry daily commodity and other variety good is needed and important.

On this research, we analyze the stability from the flat hull ship which designed for classified as Pelayaran Rakyat (general cargo ship with local sea voyage). In this research flat plate hull ship analysis and calculation must meet the stability criteria in accordance with the IMO. stability analysis and calculation show that the ship is stable in a variety of ship loading condition and initial stability is good because in accordance with IMO criteria. except at the time of the empty ship, ship does not look stable, so the boat less stable Ballast required to stabilize the ship. with the Ballast, the empty vessels that were previously unstable, become stable again."

"Untuk mengembangkan dunia maritim pada umumnya dan Pelayaran Rakyat pada khususnya, maka pengembangan kapal sebagai alat transportasi laut tidak dapat dipungkiri lagi. Pemerintah pun menyadari akan hal ini, dengan dikeluarkannya azas Cabotage melalui Keppres No. 5 Tahun 2005 mengenai alat transportasi laut berbendera Indonesia, diikuti dengan Undang undang Pelayaran No 17 tahun 2008 mengenai pemberdayaan alat transportasi diatas air. Maka pembuatan kapal, khususnya jenis kapal barang yang mengangkut komoditas sehari-hari dan berbagai barang lainnya. Pada penelitian ini, penulis menganalisa kelayakan investasi dari kapal dengan lambung pelat rata yang diproyeksikan untuk klasifikasi usaha Pelayaran Rakyat(kapal barang dengan rute pelayaran dalam negeri). Pada analisa kelayakan investasi, digunakan metode Net Present Value, dan didapatkan hasil bahwa NPV > 0, yang merupakan suatu indikator bahwa investasi untuk pembangunan kapal dengan tingkat suku bunga peminjaman modal sebesar 15% ini layak.

---

To develop maritime world in general, and Pelayaran Rakyat in particular, so development of ship as a sea transportation is undeniable. The government also realize about it, by way of implementation of the Cabotage principality with Keppres No. 5 Tahun 2005 about Indonesian Flagged Sea Transportation Fleet, that follow by Undang-Undang Pelayaran No 17 tahun 2008 about utilizing of sea transportation fleet on the water. So, the making of ship, especially general cargo ship that carry daily commodity and other variety goods.

On this research, we analyze the stability and investment feasibility from the flat hull ship that will gonna be classified as Pelayaran Rakyat(general cargo ship with local sea voyage). In this analysis, we can get conclusion that this investment is feasible, because with Net Present Value Method we get the NPV is bigger than 0, so this investment is feasible."