Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis jaminan hukum terhadap pengguna media sosial di Indonesia dalam melangsungkan hak kemerdekaan berekspresi yang merupakan Hak Asasi Manusia mengingat peristiwa ujaran kebencian online yang semakin marak. Objek penelitian ini mencakup para pengguna media sosial yang pernah melakukan ujaran kebencian online maupun mereka yang pernah menerima perilaku tersebut melalui media sosial. Data primer didapatkan dengan cara survey awal dan wawancara kepada responden dan informan, sedangkan data sekunder didapatkan dari buku-buku, penelitian terdahulu, dan peraturan perundang-undangan terkait. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Indonesia telah memberikan jaminan bagi pengguna media sosial untuk melangsungkan hak atas kemerdekaan berekspresi, akan tetapi di lain sisi, hukum juga memberikan kewajiban bagi setiap pengguna media sosial untuk menghargai hak orang lain dengan adanya larangan dan batasan dalam melangsungkan hak atas kemerdekaan berekspresi tersebut.

---

;The objective of this research is to analyze legal guarantees for social media users in Indonesia in fulfilling their freedom of expression which is considered as Human Rights and bearing in mind the phenomenal online hate speech. The object of this research are social media users that have had experience of doing online hate speech as well as those who have experienced of being targeted. Primary data were obtained from preliminary survey and interview, while secondary data were obtained from books, previous researches and related regulations. The results of this research show that Indonesian law has guaranteed that social media users are permitted to exercise their freedom of expression, but on the contrary, the law has also given them the obligation to respect other people’s rights, for the law has provided prohibition and restriction for social media users in exercising their right which is the freedom of expression.

, The objective of this research is to analyze legal guarantees for social media users in Indonesia in fulfilling their freedom of expression which is considered as Human Rights and bearing in mind the phenomenal online hate speech. The object of this research are social media users that have had experience of doing online hate speech as well as those who have experienced of being targeted. Primary data were obtained from preliminary survey and interview, while secondary data were obtained from books, previous researches and related regulations. The results of this research show that Indonesian law has guaranteed that social media users are permitted to exercise their freedom of expression, but on the contrary, the law has also given them the obligation to respect other people’s rights, for the law has provided prohibition and restriction for social media users in exercising their right which is the freedom of expression.

]"

"Ujaran kebencian telah menjadi perhatian yang semakin meningkat di era digital, terutama selama masa pemilu. Kompetisi politik dan polarisasi opini publik dapat menciptakan lingkungan yang rentan terhadap penyebaran ujaran kebencian. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa jumlah ujaran kebencian meningkat secara signifikan menjelang pemilu 2024. Fenomena ini menggambarkan tantangan berkelanjutan dalam mengendalikan dan mengurangi ujaran kebencian, terutama selama periode pemilu. Mengingat volume konten yang sangat besar di platform media sosial, mengidentifikasi ujaran kebencian secara manual menjadi tugas yang sulit dan memakan waktu, sehingga diperlukan solusi otomatis yang efisien dan akurat. Penelitian ini bertujuan menemukan model terbaik untuk mendeteksi ujaran kebencian dan mengidentifikasi topik-topik utama yang dibahas selama periode Pemilu Presiden 2024. Data dari Twitter yang diambil sejak Januari hingga Maret 2024 diproses dan diklasifikasi untuk mendeteksi ujaran kebencian dengan menggunakan algoritma machine learning Random Forest, SVM, dan Decision Tree serta algoritma deep learning CNN dan BERT. Hasilnya menunjukkan bahwa BERT memberikan tingkat akurasi terbaik sebesar 95%. Pemodelan topik dengan Latent Dirichlet Allocation (LDA) menghasilkan 17 topik utama, termasuk diantaranya ajakan untuk tidak memilih pasangan calon tertentu, penghinaan terhadap calon presiden, isu dinasti politik, dan tuduhan kecurangan oleh rezim dalam Pemilihan Presiden 2024.

---

Hate speech has become an increasing concern in the digital age, especially during elections. Political competition and polarization of public opinion can create an environment vulnerable to the spread of hate speech. Research results show that the amount of hate speech leading up to the 2024 election has increased significantly. This phenomenon illustrates the ongoing challenges of controlling and reducing hate speech, especially during elections. Given the massive volume of content on social media platforms, manually identifying hate speech becomes a difficult and time-consuming task, thus efficient and accurate automated solutions are needed. This research aims to find the best model to detect hate speech and identify the main topics discussed during the 2024 Presidential Election period. Data from Twitter taken from January to March 2024 was processed and classified to detect hate speech using Random Forest, SVM, and Decision Tree machine learning algorithms as well as CNN and BERT deep learning algorithms. The results show that BERT provides the best accuracy rate of 95%. Topic modeling with Latent Dirichlet Allocation (LDA) produced 17 main topics, including influences to not to vote for specific candidates, insults to presidential candidates, political dynastic issues, and allegations of fraud by the regime in the 2024 Presidential Election."

"Penyebaran konten ujaran kebencian berpotensi memunculkan kekerasan fisik dan konflik sosial. Terlepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap dampak yang merugikan akibat ujaran kebencian di media sosial, hanya sedikit konsensus yang memusatkan perhatian pada pendekatan untuk menguranginya. Disertasi ini bertujuan merumuskan model pengendalian sosial melalui analisis pola dan efektivitas penanganan ujaran kebencian secara daring di media sosial dengan menggunakan parameter efektivitas regulasi dari Evan (1990). Berbeda dengan beberapa penelitian terdahulu, terutama di negara Barat yang fokus pada hak kebebasan berpendapat, penelitian ini mengedepankan pendekatan toleransi dalam menganalisis pengendalian terhadap ujaran kebencian secara daring di Indonesia. Melalui pendekatan kualitatif, pertanyaan penelitian dijawab dengan beberapa teknik analisis, termasuk teknik Delphi yang merumuskan konsensus dari para ahli untuk model pengendalian sosial yang efektif. Hasil yang ditemukan dari penelitian ini, antara lain; terdapat pola berbeda dalam tindakan ujaran kebencian secara daring yang dilakukan oleh individu dengan kelompok, regulasi dan penanganan kasus penyebaran ujaran kebencian secara daring selama ini tidak efektif, tidak adanya kolaborasi institusi formal dan informal dalam pengendalian ujaran kebencian, dan fokus program belum menyentuh akar masalah munculnya ujaran kebencian. Akhirnya, penelitian ini berkontribusi memberikan kebaruan terhadap model efektif dalam pengendalian sosial terhadap ujaran kebencian secara daring yang fokus pada peningkatan sosialisasi, edukasi, dan fasilitasi.

---

Hate speech content dissemination can lead to physical violence and social conflict. Despite heightened awareness of the deleterious impact of online hate speech, particularly on social media platforms, there is little consensus on an approach to control it. This dissertation aims to construct a model of social control through online hate speech patterns and regulation evaluation using regulatory effectiveness parameters from Evan (1990). Unlike previous studies, especially research about online hate speech in western countries that focus on the right to freedom of speech, this research promotes a tolerance-based approach in analyzing social control against online hate speech in Indonesia. Through a qualitative approach, research questions were answered by several techniques, including the Delphi method outlining the consensus from experts for an effective model of social control against online hate speech. The findings of this study are: there are differences in patterns in online hate speech carried out by individuals and groups, existing regulation and the handling of online hate speech cases has been ineffective, there is no collaboration between formal or informal institutions in controlling hate speech, and yet the focus of program has not touched the root of hate speech. Finally, this research contributes to the novelty of an effective model of social control against online hate speech, which focuses on socialization, education, and facilitation."

"Kasus ujaran kebencian di media sosial Indonesia tidak sedikit. Penelitian ini akan mengkaji salah satu kasus ujaran kebencian yang terjadi di tahun 2022, yaitu kasus yang menimpa EM. Pada saat karya ilmiah ini ditulis, kasus ini sudah naik ke tahap persidangan di pengadilan. EM didakwa menyatakan ujaran kebencian terhadap masyarakat yang ada di Kalimantan dengan frasa "tempat jin buang anak". Jenis kajian penelitian adalah deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini bersumber dari YouTube yang dikelola oleh EM sendiri. Penelitian ini untuk mengungkapkan apakah ujaran EM “tempat jin buang anak” dapat dikategorikan sebagai ujaran kebencian atau tidak berdasarkan Pasal 156 KUHP dan Pasal 45A ayat (2) dalam UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. Peneliti menggunakan teori tindak tutur, konteks pertuturan, dan analisis wacana untuk membuktikan ujaran EM tersebut. Berdasarkan analisis tindak tutur, konteks pertuturan, dan analisis wacana, EM dapat dinyatakan melakukan ujaran kebencian berdasarkan Pasal 156 KUHP karena memenuhi semua unsur yang dipaparkan dalam undang-undang tersebut. Namun, EM tidak dapat dinyatakan melakukan ujaran kebencian berdasarkan Pasal 45A ayat (2) dalam UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE karena salah satu unsur wajib tidak memenuhi. Unsur yang tidak memenuhi tersebut adalah semua pernyataan EM tidak ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian kepada masyarakat Kalimantan. Selain itu, pernyataan EM juga tidak ditujukan untuk menimbulkan permusuhan kepada masyarakat Kalimantan.

---

There are many cases of hate speech on Indonesian social media. This study will examine one of the cases of hate speech that occurred in 2022, namely the case that befell EM. At the time this scientific paper was written, this case had already reached the stage of trial in court. EM was charged with expressing hatred towards the people in Kalimantan with the phrase "tempat jin buang anak". The type of research study is descriptive qualitative. The object of this research is sourced from YouTube which is managed by EM himself. This research is to reveal whether the EM utterance “tempat jin buang anak” can be categorized as hate speech or not based on Pasal and Pasal 45A ayat (2) dalam UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE. The researcher uses speech act theory, context of speech, and discourse analysis to prove the EM utterances. Based on the analysis of speech acts, context of speech, and analysis of discourse, EM can be declared to have committed hate speech in Pasal 156 KUHP because it fulfills all the elements described in the 2 law. However, EM cannot be declared to have committed hate speech on Pasal 45A ayat (2) dalam UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE because one of the mandatory elements does not fulfill. The element that does not fulfill this is that all of EM's statements are not intended to cause hatred for the people of Kalimantan. In addition, all of EM's statements are also not intended to cause hostility to the people of Kalimantan.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ujaran kebencian dalam pernyataan-pernyataan pejabat negara yang dikutip dalam pemberitaan media daring Kompas selama tahun 2016. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Queering Criminology. Dalam kaitannya dengan hubungan LGBT dengan negara, seringkali timbul pertanyaan mengenai siapa yang memiliki kekuasaan dan bagaimana orang-orang kuat yang paling politis berpengaruh.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis wacana kritis. Temuan data dalam penelitian ini berupa 20 berita dengan kutipan pernyataan pejabat negara terkait LGBT. Temuan data menunjukkan adanya 18 berita yang merupakan ujaran kebencian karena mengandung pernyataan diskriminatif, mengandung stereotipe, antagonis, dan merendahkan martabat, sementara 2 lainnya tidak mengandung ujaran kebencian. Pejabat negara dan media telah sama-sama menjadi agen pembentuk wacana kebencian. Hal tersebut berdasarkan pandangan kritis dapat disebut sebagai kejahatan.

---

Title Hate Speech by the Ruler against Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender in Media as Crime An Analysis of State Official 39 s Statement in Kompas Media Online News 2016 This study aims to examine hate speech in the statements of officials who are in the media coverage online Kompas during 2016. The theory used in this study is Queering Criminology. In his relationship between LGBT with the state, appear the question about who has power and a very moderate political person. The method used in this research is critical discourse analysis.

The data finding in this research is 20 news with quotation of opinion of LGBT related official. The findings of the data indicate 18 news which are hate speech because they contain discriminatory assumptions, containing stereotypes, antagonists, and degrading, while the other two are not contained by hate speech. State officials and the media have become equally hate shaping agents. Based on critical perspective, it can be called a crime."

"Ujaran kebencian merupakan perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan, diskriminasi, permusuhan atas dasar suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Salah satu faktor lemahnya penegakan hukum terhadap fenomena ujaran kebencian yaitu terletak pada pengaturan mengenai ujaran kebencian itu sendiri, dimana terdapatketidakjelasan parameter dalam pengaturannya. Akibat dari ketidakjelasan parameter tersebut, maka kepastian hukum terkait ujaran kebencian akan sulit dicapai selain itu akan semakin besar kemungkinan terjadinya kesewenangwenangan. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah sejarah peraturan tentang ujaran kebencian di Indonesia, apa yang menjadi parameter suatu perbuatan termasuk sebagai ujaran kebencian (hate speech) serta praktik penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) di Indonesia. Melalui penelitian Yuridis-Normatif denganpendekatan sejarah, undang-undang dan konseptual, maka penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan yaitu: 1. Sejarah peraturan tindak pidana ujaran kebencian (hate speech) di Indonesia sesungguhnya berasal dari British Indian Penal Code yang saat itu berlaku di India yang dijajah oleh Inggris. Berdasarkan Traktat London, semua jajahan Perancis diserahkan ke tangan Inggris. Belandayang merupakan jajahan Perancis kemudian jatuh ke tangan Inggris, maka Inggrislah yang membawa pasal tersebut ke Belanda, kemudian Belanda menerapkan pasal tersebut ke Indonesia karena dianggap memiliki kesamaan dengan India yang memiliki ragam kultur dan agama. 2. Parameter ujarankebencian yaitu perbuatan yang dilakukan di muka umum; bersifat permusuhan, penghinaan atau merendahkan, dan kebencian; dilakukan dengan sengaja baik langsung maupun tidak langsung; menimbulkan terjadinya kerusuhan yangmenyebabkan terjadinya kerugian materiil, immateriil dan jiwa. 3. Penegakan hukum terhadap tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan analisis dari tujuh putusan ialah bahwa hakim kurang memberikan tafsiran dan argumen terhadap unsur pasal yang tidak jelas tersebut dan ada hakim yang memperluas makna golongan menjadi tidak sesempit pada suku, agama dan ras saja.

---

Hate speech is a word, behavior, writing, or show that is prohibited because it can trigger acts of violence, discrimination, animosity on the basis of ethnicity,religion, race and intergroup (SARA). One factor that is weak law enforcement against the phenomenon of hate speech is located in the regulation of the hate speech itself, where there are unclear parameters in the regulation. As a result of the unclear parameters, the legal certainty related to hate speech will be difficult to achieve other than that the greater the possibility of arbitrariness. This research is intended to find out and understand how the history of regulations regarding hate speech in Indonesia, what is the parameter of an act including hate speech and law enforcement practices against hate speech in Indonesia. Through juridical-normative research with historical, legal and conceptual approaches, this research resulted in three conclusions, namely: 1. The history ofhate speech regulations in Indonesia actually originated from the British Indian Penal Code which was then in force in India which was colonized by the British. Based on the London Treaty, all French colonies were handed over to the British. The Netherlands which was a French colony then fell into the hands of the British, then it was England who brought the article to the Netherlands, then the Dutchapplied the article to Indonesia because it was considered to have similarities with India which had a variety of cultures and religions. 2. Parameters of hate speech, namely acts committed in public; hostility, humiliation or humiliation, and hatred; done intentionally both directly and indirectly; lead to riots that cause material, immaterial and life losses. 3. law enforcement against hate speech based on an analysis of the seven decisions is that the judge does not provide interpretations and arguments about the unclear elements of the article and there are judges who expand the meaning of groups to be not as narrow as ethnic, religious and racial only."

"Sebagai fenomena politik global, kajian ujaran kebencian sudah banyak dieksplorasi oleh para peneliti terdahulu, tetapi sebagai fenomena kognitif yang terkait dengan ideologi, kajian ujaran kebencian masih sangat terbatas. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, ekspresi ujaran kebencian kerap kali ditemukan, terutama yang disampaikan oleh para elite simbolik. Namun, di Indonesia, hampir tidak ada kajian yang menghubungkan ujaran-ujaran tersebut dengan ideologi kelompok politik tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menemukan dimensi ideologis ujaran kebencian dalam wacana politik di Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Data diambil dari ujaran kebencian yang diucapkan oleh enam elite simbolik di Indonesia, yang dipadukan dengan data konteks sosial-politik ujaran tersebut. Dengan menggunakan pendekatan kajian wacana kritis (KWK) sosiokognitif model van Dijk, penelitian ini memperlihatkan bahwa ujaran-ujaran kebencian yang diekspresikan oleh elite-elite simbolik mengandung proposisi makro yang berhubungan dengan model konteks politik dalam wacana politik di Indonesia. Di samping itu, proposisi-proposisi ideologis tersebut memiliki basis kognitif dalam representasi sosial masyarakat indonesia, yang muncul ke permukaan karena didorong oleh faktor politik. Hal ini membentuk model-mental situasi politik Indonesia, terutama terkait dengan polarisasi kelompok prooposisi dan propemerintah, termasuk aktor, aksi, dan relasi di dalamnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo ujaran kebencian dalam wacana politik di Indonesia memperlihatkan adanya relasi antara struktur dan makna ujaran kebencian dengan kognisi sosial-politik di Indonesia yang mengarah pada polarisasi berdasarkan dimensi ideologis yang direproduksi oleh kelompok Kami dan Mereka. Secara teoretis, penelitian ini merupakan terobosan baru terkait dengan cara memahami sikap kelompok berdasarkan keberpihakan politik (propemerintah dan prooposisi) yang tidak disinggung dalam teori ideologi van Dijk. Sumbangan teoretis lain yang dapat diberikan penelitian ini adalah kontribusi pada pengembangan disiplin ilmu linguistik forensik, terutama terkait dengan konsep ujaran kebencian dan bagaimana ujaran kebencian tersebut harus ditafsirkan dengan pendekatan sosiokognitif. Hal ini bersandar pada konsep bahwa ujaran kebencian adalah fenomena ideologis, sementara ideologi adalah parameter kognitif yang paling signifikan yang mengontrol sikap dan tindakan aktor dalam suatu kelompok. Selebihnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berharga untuk memahami situasi politik di Indonesia belakangan ini dalam upaya untuk terus mengasah sikap kritis dan mendorong adanya sistem yang mendasar untuk melakukan perubahan sosial.

---

As a global political phenomenon, the study of hate speech has been widely explored by previous researchers, but as a cognitive phenomenon related to ideology, the study of hate speech is still very limited. During President Joko Widodo's administration, expressions of hate speech were often found, especially those conveyed by symbolic elites. However, in Indonesia, there are almost no studies that link these utterances to the ideology of certain political groups. Therefore, this research aims to discover the ideological dimensions of hate speech in political discourse in Indonesia during the administration of President Joko Widodo. Data was taken from hate speech uttered by six symbolic elites in Indonesia, which was combined with data on the socio-political context of the speech. By using the van Dijk model of the sociocognitive critical discourse study (CDA) approach, this research shows that hate speech expressed by symbolic elites contains macro propositions related to the political context model in political discourse in Indonesia. Apart from that, these ideological propositions have a cognitive basis in the social representation of Indonesian society, which emerges to the surface because political factors drive it. This forms a mental model of the Indonesian political situation, especially related to the polarization of pro-opposition and pro-government groups, including actors, actions and relations within them. Thus, it can be concluded that during the administration of President Joko Widodo, hate speech in political discourse in Indonesia showed a relationship between the structure and meaning of hate speech and socio-political cognition in Indonesia, leading to polarization based on the ideological dimensions reproduced by the group of We and They. Theoretically, this research is a new breakthrough regarding how to understand group attitudes based on political alignments (pro-government and pro-opposition), which are not mentioned in van Dijk's ideological theory. Another theoretical contribution that this research can make is a contribution to the development of the discipline of forensic linguistics, especially related to the concept of hate speech and how hate speech should be interpreted using a sociocognitive approach. This relies on the concept that hate speech is an ideological phenomenon, while ideology is the most significant cognitive parameter that controls the attitudes and actions of actors in a group. Furthermore, it is hoped that this research can provide a valuable contribution to understanding the recent political situation in Indonesia in an effort to continue to hone critical attitudes and encourage the existence of a fundamental system for carrying out social change."

"Tulisan ini membahas mengenai ujaran kebencian yang terjadi pada salah satu grup chat di dalam aplikasi Telegram. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode netnografi dalam pengumpulan dan pengolahan data. Pengolahan data dilakukan melalui lima tahapan, yakni collating, coding, combining, counting, dan charting. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi praktik dan jenis ujaran kebencian di dalam grup chat Telegram serta mengategorisasikan tipe partisipan dan kode wicara yang berlaku di dalamnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ujaran kebencian muncul di dalam grup chat Telegram dalam berbagai bentuk dan tema. Secara signifikan, ujaran-ujaran kebencian tersebut dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia luring. Melalui konten-konten ujaran kebencian tersebut pula, kita dapat melihat bahwa terdapat kode-kode wicara khas yang dapat ditelaah melalui 6 proposisi speech code theory milik Philipsen.

---

This paper discusses about hate speech that occurs in one of the chat group in the Telegram application. This research is a qualitative study using netnographic methods in data collection and processing. Data processing is carried out through five stages; collating, coding, combining, counting, and charting. The purpose of this study is to identify practices and types of hate speech in Telegram chat group and categorize the type of participants and the speech codes that prevail in the group. The results showed that hate speech appeared in Telegram chat group with various forms and themes. Significantly, hate speech that occurs within the group is influenced by events that occur in the offline world. Through the hate speech content, we can also see unique speech codes that can be analyzed through Philipsen's 6 propositions of speech code theory."

"Tugas karya akhir ini akan membahas mengenai Hate Speech dalam kolom komentar Instagram yang mengkonstruksi realitas seseorang. Hate Speech merupakan ujaran yang menyerang seseorang ataupun kelompok berdasarkan atribut seperti agama, asal ras, etnis, orientasi seksual, disabilitas, ataupun jenis kelamin. Komentar yang dituliskan dalam media sosial juga memiliki kemungkinan yang cukup besar untuk mengkonstruksi realitas seseorang. Penelitian ini menggunakan konsep Media dan Konstruksi Realitas Sosial untuk bisa menjelaskan realitas Hates Speech dalam kolom komentar Instagram. Hasil penelitian ini menunjukkan bagaimana komentar yang mengandung hate speech menggambarkan realitas masyarakat Indonesia saat ini.

---

This paper will discuss about Hate Speech in the comment section of Instagram that may construct a person`s reality. Hate Speech is a speech that attacks a person or group based on attributes such as religion, race, ethnicity, sexual orientation, disability, or gender. Comments written in social media also have a much considerable possibility to construct a person`s reality. This study uses the concept of Media and Construction of Social Reality to be able to explain the reality of Hates Speech in the comment section of Instagram. The results of this study shows how hate speech comments pictures the reality of the current people of Indonesia."

"Pengambilan kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat menyebabkan masyarakat melakukan kritik kepada pemerintah melalui saluran aspirasi yang ada. Akan tetapi, terbatasnya ruang berpendapat dan berekspresi masyarakat pada masa pandemi menyebabkan munculnya mural-mural bernada kritik sosial terkait dengan penanganan pandemi. Namun, pemerintah merespons kritik tersebut dengan tindakan penghapusan terhadap mural serta ancaman kriminalisasi pembuatnya yang dapat dikatakan sebagai tindakan represif. Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum nyatanya menjadi hak warga negara yang dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia. Althusser kemudian menggunakan istilah Repressive State Apparatus untuk mengelompokkan aparat negara yang menjalankan tugasnya menggunakan tindakan represif. Penghapusan serta ancaman kriminalisasi ini kemudian dikatakan sebagai tindakan politics of exception yaitu tindakan framing dengan menggunakan peraturan istimewa terhadap aksi protes atau kritik sebagai sesuatu yang dapat mengganggu stabilitas negara terutama terkait dengan pandemic covid-19. Orang yang melakukan protes ini kemudian dianggap sebagai others yaitu orang yang tidak terlibat dalam partisipasi politik dan bermaksud untuk menghancurkan negara. Kriminologi kritis melihat fenomena pendefinisian arti terhadap mural secara sepihak ini sebagai salah satu cara agen penguasa membentuk sebuah realitas sosial kejahatan. Teori social reality of crime dari Richard Quinney kemudian menjelaskan bagaimana kejahatan merupakan pendefinisian terhadap perilaku seseorang yang diciptakan oleh penguasa. Unit analisis pada tulisan ini berfokus pada pewacanaan yang ada pada tindakan aparat negara dalam melakukan penghapusan mural serta ancaman kriminalisasi terhadap pembuatnya. Teknik analisis wacana Foucault digunakan untuk melihat pewacanaan pada tindakan ataupun ucapan dari aparat negara terkait dengan mural-mural kritik ini. Hasilnya, terdapat unsur-unsur represif di dalam tindakan aparat negara terhadap kasus mural ini. Selain itu, pewacanaan yang terjadi akibat tindakan tersebut menyebabkan negara terlihat anti-kritik, dan membatasi kebebasan berekspresi masyarakat.

---

The policy-making process that is considered not to prioritize the interests of the society during the COVID-19 pandemic has caused the public to criticize the government through criticism protected by law. However, the limited space for people to express their opinions and expressions during the pandemic has led to the emergence of murals containing social criticism related to the government’s handling of the pandemic. Yet, the government responded to this criticism mural by removing the mural and threatening of its maker by the state apparatus such as the police and satpol pp. Freedom to express oppinions in publis is actually a citizen’s right that is protected by the Undang-Undang Republik Indonesia. Althusser then created the term ‘Repressive State Apparatuses’ that categorize state apparatus that use repressive measures in carrying out their duties. The removal of murals and threat of criminalization of criticism can be said as politics of exception which is an act of framing against protests or criticism as something that can disrupt the stability of the country, especially related to the COVID-19 pandemic. People who protest then considered as ‘others’ that is people who are not involved in political participation and intend to disrupt the state. Critical criminology sees this phenomenon as one of the ways the agents of power shape the social reality of crime. The social reality of crime from Richard Quinney explains that crime is a definition of a person’s behavior that created by the authorities. The focus of analysis in this paper is on the discourse on the actions of the state apparatus in removing murals and threatens to criminalize murals. This paper used Foucault’s discourse analysis technique to see the existing discourse on actions and words of the state apparatus towards these criticism mural. As a result, there are repressive elements in the actions of the state apparatus against murals. Moreover, the discourse that occurs as a result of these actions causes the state to be seen as anti-criticism and limiting the freedom of expression of its citizens."