Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kecelakaan kapal merupakan hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak. Daerah alur pelayaran pelabuhan dan kolam pelabuhan merupakan dua tempat yang rawan akan terjadinya kecelakaan. Kecelakaan kapal pada daerah tersebut cenderung menimbulkan kecelakaan-kecelakaan selanjutnya di kemudian hari. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu Standard Operating Procedure (SOP) untuk mencegah terjadinya kecelakaan di daerah tersebut. SOP ini akan digunakan sebagai tahapan-tahapan persiapan saat masuk dan keluar kolam pelabuhan dengan mengacu peraturan-peraturan pelayaran yang berlaku secara Nasional dan Internasional untuk mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan pada pelayaran kapal.

---

Safety is needed in Port Channel and Port Basin so that all types of marine accidents and their harmful consequences can be really avoided by respective parties. Two distinct areas that are prone to accidents are in the port channel, as well as in the port basin. Accidents that occur in these areas tend to cause further casualties in the future. Therefore, the need for a Standard Operating Procedure (SOP) becomes neccessary in order to achieve an accident-free marine environment. This SOP will be used as the stages of preparation during the entering and exiting of ships from the port which based on National and International Regulation to make voyage respective parties understand easily."

"[ABSTRAKKecelakaan pada Alur Pelayaran Masuk dan Kolam Pelabuhan berdampak besar bagi pelabuhan tersebut, mulai dari nyawa manusia, kerugian materi, pencemaran lingkungan, hingga dampak buruk bagi stakeholder pelabuhan. Berdasar dari laporan investigasi kecelakaan KNKT, Risk Assessment dibuat. Risk Assessment diperlukan untuk menilai bobot dari resiko terjadinya kembali kecelakaan tersebut. Dari contoh Risk Assessment yang dibuat, disimpulkan bahwa faktor yang kerap menyebabkan kecelakaan di Alur Pelayaran Masuk dan Kolam Pelabuhan adalah Nakhoda yang tidak mengikuti prosedur pelayanan pandu dengan benar dan pemeliharaan fasilitas pelabuhan yang kurang baik. Untuk mencegah keccelakaan terulang, dibuat Lembar Permohonan Tanpa Pandu dan Lembar Pemeliharaan Fasilitas Pelabuhan.

---

ABSTRACT

Ship accident at port entrance channel and port basin has a major impact on human lives, material losses, environmental pollution, and bad impact for the port stakeholders. Risk Assessment is based on KNKT?s investigation reports , Risk Assessment is needed to assess the weight of the risk recurrence similar accident. An example of a Risk Assessment Pelabuhan Tanjung Perak concluded that the bad procedure pilot service execution and bad port facilities maintenance are mostly causes ship accidents at port entrance channel and port basin. The recommendations to reduce the similar accidents are to apply ?Lembar Permohonan Tanpa Pandu? and ?Lembar Pemeliharaan Fasilitas Pelabuhan?.;Ship accident at port entrance channel and port basin has a major impact on human lives, material losses, environmental pollution, and bad impact for the port stakeholders. Risk Assessment is based on KNKT?s investigation reports , Risk Assessment is needed to assess the weight of the risk recurrence similar accident. An example of a Risk Assessment Pelabuhan Tanjung Perak concluded that the bad procedure pilot service execution and bad port facilities maintenance are mostly causes ship accidents at port entrance channel and port basin. The recommendations to reduce the similar accidents are to apply ?Lembar Permohonan Tanpa Pandu? and ?Lembar Pemeliharaan Fasilitas Pelabuhan?., Ship accident at port entrance channel and port basin has a major impact on human lives, material losses, environmental pollution, and bad impact for the port stakeholders. Risk Assessment is based on KNKT’s investigation reports , Risk Assessment is needed to assess the weight of the risk recurrence similar accident. An example of a Risk Assessment Pelabuhan Tanjung Perak concluded that the bad procedure pilot service execution and bad port facilities maintenance are mostly causes ship accidents at port entrance channel and port basin. The recommendations to reduce the similar accidents are to apply “Lembar Permohonan Tanpa Pandu” and “Lembar Pemeliharaan Fasilitas Pelabuhan”.]"

"Metode pelaksanaan pekerjaan merupakan suatu proses, cara, prosedur untuk melakukan sesuatu dengan menyediakan struktur untuk menyelesaikan pekerjaan. Pekerjaan pengerukan ini merupkan pendalaman alur dan kolam pelabuhan dari -4 mLws menjadi -16 mLws. Pada pelaksanaannya terdapat dua aktivitas pekerjaan yang mengalami kesalahan metode pelaksanaan pekerjaan sehingga berdampak pada kinerja waktu. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan mengembangkan alur pekerjaan pengerukan berdasarkan proses dan aktivitas agar dapat meningkatkan kinerja waktu. Hasil penelitian ini didapatkan 2 faktor variabel laten dominan yang terbentuk yaitu faktor alat survey terdapat 19 indikator risiko dan faktor anggaran terdapat 3 indikator risiko, kemudian dilakukan pembuatan respon risiko yang efektif pada pekerjaan pengerukan menggunakan analisis berbasis risiko pada PMBOK dengan cara menambahkan proses baru pada alur eksisting pekerjaan pengerukan

---

The method of work implementation is a process, approach, or procedure to accomplish something by providing a structure to complete the job. This dredging work involves deepening the port's channel and basin from -4 mLWS to -16 mLWS. During its execution, there were two work activities that experienced errors in the method of work implementation, resulting in an impact on-time performance. This research aims to evaluate and develop the dredging work procedure based on processes and activities to enhance time performance. The study's findings revealed two dominant latent variable factors: the survey equipment factor with 19 risk indicators and the budget factor with 3 risk indicators. Furthermore, an effective risk response was developed for the dredging work by utilizing risk-based analysis based on the PMBOK (Project Management Body of Knowledge), achieved through the addition of a new process to the existing dredging work procedure."

"Penilaian keselamatan di pelabuhan sebagian besar dilakukan pada pelabuhan besar dan utama, sedikit sekali penelitian dilakukan pada pelabuhan kecil dan multiguna. Padahal pelabuhan kecil multiguna untuk kawasan kepulauan seperti Indonesia memiliki peran penting terutama bagi pendistribusian barang dan orang pada daerah yang tidak dilayani angkutan darat dan udara. Peningkatan aktivitas di pelabuhan kecil multiguna, menyebabkan peningkatan risiko kecelakaan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai risiko kecelakaan di pelabuhan kecil multiguna. Model penilaian keselamatan menerapkan metode Formal Safety Assessment (FSA) dari IMO dan penggunaan As Low As Reasonbly Practicable (ALARP) dengan tahap penilaian menyesuaikan kondisi di pelabuhan kecil multiguna yang berbeda dengan pelabuhan besar. Metode kualitatif dengan penilaian ahli yang didukung oleh studi literatur, Focus Group Discussion, wawancara, dan observasi lokasi penelitian dilakukan untuk memperoleh data. Validasi identifikasi risiko dengan indeks Eigen, penilaian risiko yang didukung metode pembobotan AHP dan pengembangan FTA. Pemilihan pengendalian Risiko dan biaya manfaat dengan Net and Gross Cost of Averting Fatality (CAF) berbasis ALARP. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Model FSA berbasis ALARP dapat digunakan pada penilaian keselamatan pada pelabuhan kecil multiguna, dengan risiko tertinggi adalah kejadian kapal terbakar dan kecelakaan manusia yaitu orang terjatuh dari kapal atau dermaga, tertabrak kendaraan, dan terkena lemparan tali buangan/tambat kapal merupakan risiko tertinggi yang terjadi di pelabuhan kecil multiguna. Analisis biaya-manfaat menemukan bahwa melakukan mitigasi risiko lebih menguntungkan daripada tidak melakukan. Diperoleh beberapa rekomendasi untuk mengatasi, mengurangi dan mengendalikan kecelakaan pada pelabuhan kecil multiguna yang pada intinya adalah kerja sistem, menguntungkan dan mudah dilaksanakan.

---

Port safety assessments are mostly conducted on large and major ports, not much research is conducted on small and multipurpose ports. Even though small multipurpose ports for archipelagic areas such as Indonesia have an important role, especially in the distribution of goods and people to areas that are not served by land and air transportation. Increased activity in small multipurpose ports, leads to an increased risk of accidents. This study aims to assess the risk of accidents in small multipurpose ports. The safety assessment model applies the Formal Safety Assessment (FSA) method of the IMO and the use of A s Low A s Reasonably Practicable (ALARP) with the assessment stage adjusting conditions in multipurpose small ports that are different from large ports. Qualitative methods with expert assessment supported by literature studies, Focus Group Discussions, interviews, and observation of research locations are carried out to obtain data. Validation of risk identification with the Eigen index, risk assessment supported by AHP weighting methods, and FTA development. Selection of Risk control and cost of benefit analysis of Net and Gross Cost of Averting Fatality (CAF) based on ALARP. The results of this study found that the FSA ALARP-based Model can improve safety at small multipurpose ports, with the highest risk being the occurrence of ship burns and human accidents where people fall from ships or wharf, get hit by vehicles, and get hit by ship mooring ropes is the highest risk that occurs in small multipurpose ports. A cost-benefit analysis found that mitigating risks is more beneficial than not doing. Several recommendations were obtained to overcome, reduce, and control accidents at small multipurpose ports which in essence are system work, profitable and easy to implement."

"Tujuan penelitian ini adalah untuk menghitung potensi pajak sektor perikanan tangkap dan membuat model pemungutan pajak yang adil dan efektif bagi wajib pajak. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan beberapa stakeholder perikanan tangkap, pengolahan dokumen sekunder, dan serangkaian observasi lapangan.Hasil penelitian adalah potensi ekonomi sektor perikanan tangkap cukup besar dan jumlah wajib pajak yang ber-NPWP masih sedikit, objek pajak sektor perikanan tangkap adalah penghasilan sebagaimana Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Barang Kena Pajak sebagaimana Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai.Kesimpulan penelitian ini sektor perikanan tangkap dapat dijadikan sumber pemajakan baru, potensi penerimaan pajak lebih besar dari realisasi penerimaan pajak, dan model pemajakan yang ideal adalah pajak penghasilan tarif tunggal yang bersifat final.

---

The purpose of this research are to quantify the potential tax in fisheries sector and to create taxing models that fair and effective for the taxpayers. This research is a quantitative research. Data collection techniques are indepth interview with various stakeholders, documents processing, and field observations.

The results of the research show that capture fisheries has high economic potential but only has a few taxpayers, the object of taxation is income reffered to Income Tax Act, and taxable goods reffered to Value-added Tax Act.

The conclusions of this research are capture fisheries sector can be a new taxation source, the tax potential is higher than actual tax revenue, and ideal model of for this sector is single rate of income-tax to final."

"Berdasarkan The Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II) pada 7 Oktober 2003, Pemerintah membentuk Tim Persiapan Indonesia National Single Window (INSW) dimana Sistem Portnet menjadi salah satu pilar utamanya terutama terkait proses port clearance pada pelayanan kapal di pelabuhan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perkembangan persiapan Sistem Portnet dan permasalahannya di Pelabuhan Tanjung Priok. Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan survey lapangan pada instansi penerbit perijinan dan perusahaan pelayaran sebagai pengguna jasa. Sistem portnet masih memerlukan tambahan aplikasi dan permasalahan administratif yang harus diselesaikan sehingga diharapkan adanya komitmen antara instansi terkait dengan perusahaan pelayaran dapat dijadikan jalan keluar dari permasalahan yang ada.

---

Based on the Declaration of ASEAN Concord II (Bali Concord II) on 7 October 2003, the Government established team of Indonesian National Single Window (INSW) which Portnet System into one of the main pillars mainly related to the process of port clearance on ships services in the harbor.

The Research using methods of interview and field survey on the publisher's permission and and shipping companies as a service user. Portnet system still requires an additional application and administrative problems that must be completed. so that the expected commitment of institutions associated with the shipping company can be a way out of problems that exist."

"Skripsi ini membahas penerapan upah layak untuk awak kapal perikanan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta dalam konteks perlindungan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan upah awak kapal perikanan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai akibat dari ketidakserasian dan kekosongan hukum, sistem upah yang eksploitatif, penerapan perjanjian kerja laut sebagai “formalitas belaka”, rendahnya kesadaran dan pengetahuan hukum, tumpang-tindih kewenangan dalam pemerintah, serta rendahnya pengawasan dan penegakan hukum. Penulis menyarankan adanya harmonisasi peraturan perundang-undangan, evaluasi kerja pada pemerintah, dan revolusi mental awak kapal perikanan

---

This thesis focuses on the implementation of decent wage for fishers at Nizam Zachman Jakarta Fishing Port as regulated in Indonesian legal framework. This research is qualitative research with a descriptive design. This research shows that the wage for fishers has not been implemented as regulated in the legal framework as the result of a disharmonious and unregulated law, an exploitative wage system, “mere formality” work agreements, poor legal awareness and knowledge, overlapping authorities in government, and inadequate law supervision and enforcement. The author suggests a harmonization in legal framework, a work evaluation in government, and a mental revolution in fishers."

"Penelitian ini menggambarkan tentang penyimpangan dan kejahatan dalam prosespendistribusian Bahan Bakar Minyak bersubsidi. Hal ini tentunya pasti terjadisebagai risiko dari sebuah kegiatan yang sedang dilaksanakan oleh Pemerintah.Sebab dari terjadinya penyimpangan dan kejahatan dalam pendistribusian BBMsubsidi yang diduga tidak tepat sasaran tersebut masih bias, atau berbagai macam,bisa karena Pertama, perbedaan harga yang cukup tinggi antara BBM industridengan subsidi sehingga menjanjikan keuntungan yang besar. Kedua, tidakadanya peran para yang mempunyai kewenangan menjalankan regulasi untukmelaksanakan tugasnya dengan baik akan tetapi malah memberi kesempatan danpeluang atau bahkan ikut serta melakukan kepada penyelewengan yang berpotensikerugian negara tersebut. Ketiga, bisa karena budaya melaut masyarakat sudahmulai digeser dan diinterfensi oleh bujuk rayu penyimpangan dan kejahatan yangpada akhirnya membuka peluang berbagai pihak untuk melakukan hal yang samakarena sudah dianggap sebagai sebuah kebiasaan. Kegiatan illegal mengambil asetNegara berupa BBM bersubsidi dikarenakan lemahnya system dan regulasi yangdibangun, unsur kelalaian atau kesengajaan dari oknum-oknum tidak bertanggungjawab dari Instansi kepanjangan tangan Pemerintah yang sengaja memberikesempatan dan peluang penyimpangan dan kejahatan tumbuh dan berkembangmenjadi sebuah pola yang yang berinteraksi dengan masyarakat bahkan sudahdibungkus dengan suatu kebijakan resmi yang mengelabuhi hukum serta petugaspelaksananya sendiri. Metoda yang tepat guna mengetahui, mengeliminir,mengantisipasi, dan menanggulangi risiko keamanan dalam bentuk berbagaimodus operandi penyimpangan dan kejahatan yang timbul dan berkembangkarena lemahnya suatu regulasi dan aturan yang telah dibuat berkaitan denganpendistribusian BBM bersubsidi kepada kapal Penangkap dan Pengangkut ikanyanga ada di kawasan pelabuhan perikanan Indonesia kemudian sangatdiperlukan. Maka terhadap risiko-risiko keamanan yang akan muncul tersebutharus segera diambil suatu keputusan atau tindakan, oleh karenanya risiko yangakan atau sudah terjadi itu harus dikelola dengan baik melalui Manajemen Risiko.

---

This study describes the irregularities and crimes in the process of distribution ofsubsidized oil fuel. This is certainly bound to happen as the risks of an activitythat is being implemented by the Government. Because of the occurrence ofirregularities and crimes in the distribution of fuel subsidies allegedly not theright target is still biased, or various kinds, could be because First, a high enoughprice difference between fuel subsidy so promising industry with huge profits. Second, the absence of which has the role of the regulatory authority to carry outhis duties running well but instead gave a chance and an opportunity or evenparticipate do to misuse the potential losses to the state. Third, because theculture of fishing communities can already begin to be shifted and diinterfensi by persuasion irregularities and crimes that ultimately opens opportunities various parties to do the same because it was regarded as a habit. State asset illegal activities take the form of subsidized fuel due to a weak regulatory system and built, the element of negligence or intentional misconduct of the elements is not responsible of the agency arm of Government that deliberately giving a chance and opportunity of misuse and crime grow and develop into a pattern that interact with people even already wrapped with an official policy to fool the law and its implementing its own officers. Appropriate method to determine, eliminate, anticipate and cope with security risks its the form of various modus operandi irregularities and crimes that arise and thrive because of the weakness of aregulation and rules that have been made relating to the distribution of subsidized fuel to ship Catchers and Transporters yanga fish in the region Indonesian fishingport then indispensable. Then against the security risks that would arise should be immediately taken a decision or action, therefore, a risk that will be or is already happening, to be well managed through Risk Management."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menilai keselamatan navigasi di pelabuhan sekitarnya sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja pelabuhan dalam hubungannya dengan program Pemerintah Indonesia dalam meminimalkan biaya logistik maritim. Sistem dan infrastruktur navigasi pelabuhan seperti sistem manajemen lalu-lintas kapal, jalur navigasi, bak pelabuhan, dermaga dll. Memainkan peran penting dalam menentukan produktivitas dan efisiensi pelabuhan, terutama di pelabuhan yang sibuk seperti Tanjung Priok. Kecelakaan apa pun yang terjadi akan mengganggu kegiatan pelabuhan dan menciptakan biaya yang tidak perlu. Metode Penilaian Keselamatan Formal seperti yang diperkenalkan oleh Organisasi Maritim Internasional dilaksanakan dalam penelitian ini. Penilaian dilakukan menggunakan analisis risiko kualitatif dan kuantitatif berdasarkan data dan informasi yang tersedia yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Diidentifikasi bahwa kecelakaan yang terjadi di pelabuhan air depan terutama disebabkan oleh kapal, lingkungan, faktor manusia, dan manajemen. Hasil penilaian kemudian digunakan sebagai dasar untuk mengusulkan strategi perbaikan.Kata kunci: penilaian keamanan formal, keselamatan navigasi port, analisis risiko, akar penyebab.

---

ABSTRACT

The study is aimed to assess the navigation safety in the port surrounding area as part of the effort to increase the port performance in conjunction with Indonesian Government rsquo s program in minimizing the cost of maritime logistic. Port navigation system and infrastructure such as vessels traffic management system, navigation lanes, port basin, quay etc. play important role in determining the productivity and efficiency of the port, especially in the busy port such as Tanjung Priok. Any accident happens would interrupt port activities and creates unnecessary costs. Formal Safety Assessment method as introduced by International Maritime Organization was implemented in the study. The assessment was carried out using qualitative and quantitative risks analyses based on the available data and information gathered from various sources. It was identified that accidents occurred in the port water front were mainly due to the ships, environment, human factors, and management. Results of the assessment were then used as the basis for proposing improvement strategy. Key words formal safety assessment, port navigation safety, risks analysis, root causes. "