Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Anjak piutang, yang jenisnya dapat dibagi menjadi factoring with recourse dan factoring without recourse, adalah fasilitas layanan pengambilalihan piutang yang berkembang dari sistem hukum common law. Di Indonesia, payung hukum anjak piutang masih belum jelas dan terdapat inkonsistensi jangka waktu objek anjak piutang antarperaturan. Oleh karena itu, sebagai fungsi inspiratif, dilakukan perbandingan konstruksi hukum anjak piutang antara Indonesia dan Amerika Serikat dengan metode perbandingan yang menghasilkan bentuk penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi hukum anjak piutang di Indonesia, selain memiliki persamaan, juga perbedaan dengan Amerika Serikat. Perbedaan utama yang terlihat adalah di Amerika Serikat, factoring with recourse tidak diklasifikasi sebagai anjak piutang. Hal ini memberikan perlindungan hukum tidak hanya bagi factor, namun juga bagi klien dan nasabah.

---

Factoring, the type of which can be divided into factoring with recourse and factoring without recourse, is a service facility to take over account receivables that has been developing from the common law system. In Indonesia, the underlying law for factoring is still unclear and inconsistent in term of the regulations on the object of the factoring. Therefore, as an inspired function, a comparison of legal construction for the factoring is made between Indonesia and the United States under comparison method producing forms of normative-juridical research. This research shows that the legal construction for factoring in Indonesia, other than the similarity, also has the difference with that in the United States. The fundamental difference lies on the factoring with recourse in the United States where it is not classified as a factoring. This generates legal protection not only for the factors but also both clients and customers."

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan konstruksi hukum pengabdian pekarangan di Indonesia dan Amerika Serikat. Konstruksi hukum pengabdian pekarangan di Indonesia dan Amerika Serikat sedikit berbeda karena pengabdian pekarangan servitude yang dikenal di Amerika Serikat dibagi menjadi 4 empat tipe dimana pembagian ini tidak dikenal di dalam konstruksi hukum pengabdian pekarangan yang ada di Indonesia. Permasalahan ini ditinjau dari perbandingan hukum dengan metode penelitian yuridis normatif dan penulisan bersifat deskriptif. Data dalam penulisan ini diperoleh dari studi dokumen sebagai data utama dari penulisan kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa baik Indonesia maupun Amerika Serikat memiliki ciri khas dalam masing-masing konstruksi hukumnya dan terdapat persamaan maupun perbedaan dalam konstruksi hukum pengabdian pekarangan.

---

This thesis discusses the comparison in the construction law of servitudes in Indonesia and the United States of America. There are differences between Indonesia and the United States of America rsquo s construction law of servitudes which are servitudes known in the United States consist of 4 four types which are different from servitudes known in Indonesia. With normative legal research methods and descriptive writing, the data in this study were obtained from documents study as the main data of qualitative writing. The result showed that both Indonesia and the United States of America have their own distinctive characteristic and there are differences and similarities in the law construction of servitudes."

"Pendanaan merupakan sebuah proses untuk mengumpulkan dana yang dilakukan oleh sebuah perusahaan maupun organisasi yang berfungsi sebagai pembiayaan kegiatan operasional, investasi, maupun proyek yang sedang dijalani oleh perusahaan maupun organisasi tersebut. Pendanaan merupakan hal yang vital dalam menjalankan sebuah usaha maupun bisnis dan pendanaan dapat memperluas usaha, memperkenalkan produk dari usaha tersebut, ataupun juga pendanaan dapat meningkatkan kapasitas produksi usaha. Selain itu juga, pendanaan dapat digunakan hal membayar utang sebuah perusahaan jika perusahaan tersebut membutuhkan pembiayaan secara cepat. Oleh karena itu, mulai muncul beberapa metode alternatif pendanaan yang dapat dilakukan oleh usaha yang bersangkutan untuk mendapatkan sumber modal dengan cara seperti crowdfunding, peer-to-peer lending, dan juga initial coin offering (ICO). Saat ini banyak perusahaan di luar negeri yang telah menerapkan sumber pendanaan yang berbasis pada ICO yang disebabkan oleh banyaknya peminat pada pasar koin kripto. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa koin kripto adalah sebuah bentuk uang digital yang berbasis pada uang digital yang menggunakan teknologi enkripsi untuk dapat mengamankan transaksi dan mengontrol pembuatan unit-unit baru yang berkaitan. Jika kita melihat ke belakang, token kripto ini hanya ada beberapa saja yang digunakan sebagai alat pembayaran alternatif yang bisa diakses tanpa batasan oleh siapa saja tanpa melalui pihak bank maupun pihak ketiga lainnya. Namun dengan semakin maju perkembangan pasar kripto di dunia, maka kemudian mulai terdapat banyak perusahaan-perusahaan yang menggunakan token kripto untuk dapat menghimpun dana suatu usaha atau dapat dikatakan sebagai project menggunakan teknologi yang bernama blockchain untuk dapat mengembangkan produk suatu perusahaan yang berkaitan dengan bidang keuangan, logistik maupun sektor-sektor lainnya.

---

Funding is a process for raising funds carried out by a company or organization that functions as financing operational activities, investments, and projects that are being undertaken by the company or organization. Funding is vital in running a business and funding can expand the business, introduce products from the business, or also funding can increase business production capacity. In addition, funding can be used to pay a company's debt if the company needs financing quickly. Therefore, several alternative funding methods have emerged that can be used by businesses to obtain capital sources such as crowdfunding, peer-to-peer lending, and initial coin offering (ICO). Currently, many companies abroad have implemented funding sources based on ICOs due to the large number of enthusiasts in the crypto coin market. As we all know that crypto coins are a form of digital money based on digital money that uses encryption technology to be able to secure transactions and control the creation of new related units. If we look back, there are only a few crypto tokens that are used as alternative means of payment that can be accessed without restrictions by anyone without going through banks or other third parties. However, with the development of the crypto market in the world, there are many companies that use crypto tokens to raise funds for a business or can be said to be a project using blockchain technology to develop a company's products related to finance, logistics and other sectors."

"Tesis ini membahas perbandingan perjanjian waralaba yang berlaku di Indonesia Indonesia, di mana aturannya tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 42 dari 2007 tentang Waralaba, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/MDAG/PER/9/2014 tentang Implementasi Waralaba dan terkait lainnya peraturan, dibandingkan dengan hukum waralaba yang berlaku di Amerika Serikat dan Jepang. Masalah ini ditinjau dari perbandingan hukum dengan yuridis normatif metode penelitian dan penulisan deskriptif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari studi dokumen sebagai data utama dari penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia, Amerika Serikat dan Jepang memiliki karakteristik sendiri dan ada persamaan dan perbedaan dalam peraturan hukum tentang waralaba perjanjian. Dalam tesis ini, penulis akan mencari keberlakuan pengaturan mengenai perjanjian waralaba di Indonesia, Amerika Serikat dan Indonesia Jepang dan perbandingannya antara ketiga negara. Ini dilakukan untuk berkembang hukum Indonesia saat ini tentang perjanjian waralaba untuk mengikuti keuntungan dari hukum perjanjian waralaba yang berlaku di Amerika Serikat dan Indonesia Jepang.

---

This thesis discusses the comparison of franchise agreements that apply in Indonesia Indonesia, where the rules are listed in Government Regulation No. 42 of 2007 concerning Franchising, Regulation of the Minister of Trade No. 57/MDAG/PER/9/2014 concerning Implementation of Franchising and other related regulations, compared to franchising laws in force in the United States and Japan. This problem is seen from the comparison of legal and juridical normative research methods and descriptive writing. The data in this study were obtained from Study documents as the main data from qualitative research.

The results show that Indonesia, the United States and Japan have their own characteristics and there are similarities and differences in the legal regulations regarding franchise agreements. In this thesis, the writer will look for the validity of the regulation regarding franchise agreements in Indonesia, the United States and Indonesia, Japan and the comparison between the three countries. This is done to develop current Indonesian law regarding franchise agreements to follow the benefits of franchise agreement laws in force in the United States and Indonesia Japan."

"Hak Jaminan Resi Gudang, adalah hak jaminan yang dibebankan pada Resi Gudang untuk pelunasan utang, yang memberikan kedudukan untuk diutamakan bagi penerima hak jaminan terhadap kreditur yang lain. Hak jaminan yang terdapat dalam sistem resi gudang di Indonesia ini memiliki pengaturan yang berbeda dengan sistem resi gudang di Amerika Serikat, menimbang pengaturan sistem resi gudang di Amerika Serikat telah lahir jauh lebih lama yaitu pada tahun 1916 apabila dibandingkan di Indonesia dimana Undang-Undang Sistem Resi Gudang sendiri baru lahir pada tahun 2006. Oleh karena itu, sebagai fungsi inspiratif, dilakukan perbandingan pengaturan hak jaminan resi gudang di Indonesia dan Amerika Serikat serta perbandingan keabsahan lahirnya hak jaminan resi gudang di kedua negara tersebut dengan metode perbandingan yang menghasilkan bentuk penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan antara pengaturan hak jaminan resi gudang di Indonesia dan Amerika Serikat. Salah satu persamaannya adalah dalam hal keabsahan lahirnya hak jaminan resi gudang. Sementara, perbedaan utama yang terlihat adalah di Amerika Serikat, pada proses pembebanan hak jaminan resi gudang terdiri dari dua tahapan yaitu, Attachment dan Perfection. Hal tersebut lebih memberikan kepastian hukum baik bagi penerima hak jaminan dan pemberi hak jaminan.

---

Warehouse receipt guarantee rights is a security right which imposed on a warehouse receipt for the repayment of debt, which established creditor's position for a priority right over other creditors. The United States and Indonesia has a different regulations on warehouse receipt system, considering that United States has a more complete regulation on warehouse receipt since it was enacted far longer on 1916, which warehouse receipt system legislation in Indonesia was enacted on 2006. Therefore, as an inspired function, the comparison of regulation for warehouse receipt guarantee rights in Indonesia and the United States and also the comparison of the validity of warehouse receipt guarantee rights existence in those two countries under comparison method producing forms of normative juridical research. This research shows that there is similarity and difference between warehouse receipt guarantee rights in Indonesia and United States. One of the similarity is about the validity of warehouse receipt guarantee rights existence. Whereas the fundamental difference lies on the process of warehouse receipt guarantee rights imposition in the United States where it is consists of two stages which are Attachment and Perfection. This generates legal certainty for both the creditor and debtor of the guarantee rights."

"Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan tidak menyebutkan secara tegas lembaga jaminan apa yang dapat dibebankan bagi pesawat udara di Indonesia. Praktek yang berlaku sekarang ini adalah debitur menggunakan Lembaga Jaminan Fidusia untuk menjaminkan komponen-komponen pesawat udara karena Undang-Undang No. 42 tentang Jaminan Fidusia tidak melarang untuk menjadikan komponen-komponen pesawat udara sebagai objek Fidusia. Namun demikian, tetap dibutuhkan pembaharuan terkait pengaturan hukum jaminan terhadap pesawat udara yang paling sesuai dengan kebutuhan di Indonesia. Dalam merancang hukum jaminan terhadap pesawat udara tersebut, hendaknya Indonesia memperhatikan tata cara hukum jaminan negara lain, terutama negara yang menjadi supplier pesawat udara, salah satunya adalah Amerika Serikat. Oleh karena itu, sebagai fungsi inspiratif, dilakukan perbandingan hukum jaminan terhadap pesawat udara antara Indonesia dan Amerika Serikat dengan metode perbandingan yang menghasilkan bentuk penelitian yuridis-normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum jaminan terhadap pesawat udara di Indonesia dibandingkan dengan Amerika Serikat memiliki persamaan dan juga perbedaan. Perbedaan utama yang terlihat adalah di Amerika Serikat, semua objek suatu pesawat udara baik secara utuh maupun bagian-bagiannya dapat dijadikan jaminan, dan Amerika Serikat memiliki lembaga yang melakukan pendaftaran terhadap jaminan pesawat udara. Hal ini memperlihatkan bahwa peraturan di Amerika Serikat sangat mengakomodir pesawat udara untuk dijadikan jaminan.

---

Law no. 1 of 2009 on Aviation does not specify the security interest that can be charged for aircraft in Indonesia. The current practice shows that debtors use Fiducia Security to charge parts on aircraft because there is no provision in the Law no. 42 of 1999 on Fiducia Security which prohibits charging parts of an aircraft as the object of Fiducia Security. However, it remains necessary to renew the regulation regarding security interest in aircraft that best suits the needs. In designing the regulation, Indonesia should pay attention to law on the security interest in aircraft in other countries, especially countries that are suppliers of aircraft, among others, United States of America. Therefore, as an inspired function, a comparison of security interest in aircraft is made between Indonesia and the United States under comparison method producing forms of normative juridical research. This research shows that the security interest in aircraft in Indonesia, as compared to that in the United States has similarities and differences. The main visible difference is that in the United States, all objects of an aircraft either in whole or its part can be charged as collateral, and the United States has institution that manages the registration of security interest in aircraft. This fact shows that the regulations in the United States are very accommodative to the parties that want to charge an aircraft as a collateral for the debt."

"Perbandingan pandangan hukum praktik window dressing dalam pasar modal Indonesia, Amerika Serikat, dan Singapura merupakan salah satu cara untuk memahami lebih dalam terkait dengan eksistensi praktik ini, tindakan-tindakan yang dapat dilakukan apabila investor mengalami kerugian, serta mekanisme penegakan hukum terhadap praktik tersebut. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimana perbandingan hukum praktik window dressing dalam pasar modal Indonesia, Singapura, dan Amerika Serikat dan Bagaimana perlindungan hukum bagi investor yang mengalami praktik window dressing dalam Pasar Modal Indonesia, Singapura, dan Amerika Serikat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan didukung oleh pembahasan secara deskriptif dalam melakukan perbandingan antara Indonesia, Singapura, dan Amerika Serikat. Kesimpulan yang didapatkan berdasarkan penelitian ini adalah praktik window dressing dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan dalam Pasar Modal baik di Indonesia, Singapura, dan Amerika Serikat. Dalam hal ini, Singapura dan Amerika Serikat telah melakukan penegakkan hukum secara tegas terhadap praktik-praktik window dressing yang terjadi dalam penyelenggaraan pasar modalnya sebagaimana tercermin dalam Putusan MAS v. Tan Chong, dkk dan Putusan SEC v. Jeff Skilling. Kemudian, terkait dengan perlindungan investor dapat dilakukan melalui regulasi, prinsip keterbukaan, serta lembaga atau organisasi tertentu yang menjalankan fungsi perlindungan terhadap investor. Saran yang dapat diberikan adalah melakukan optimalisasi terhadap pelaksanaan penegakkan hukum terhadap praktik window dressing dalam penyelenggaran pasar modal Indonesia melalui regulasi, peningkatan kapabilitas aparat penegak hukum pasar modal, penguatan terhadap perlindungan investor, dan penyempurnaan sistem dalam pengawasan dan/atau monitoring penyelenggaraan pasar modal di Indonesia.

---

A comparison of the legal views of the practice of window dressing in the Indonesian, United States, and Singapore capital markets is one way to understand more deeply the existence of this practice, the actions that can be taken if an investor suffers a loss, as well as the law enforcement mechanism against this practice. The formulation of the problem in this thesis is how to compare the legal practice of window dressing in the capital markets of Indonesia, Singapore, and the United States of America and how the legal protection for investors who experience the practice of window dressing in the capital markets of Indonesia, Singapore, and the United States. The research method used is normative juridical, supported by descriptive discussion in making comparisons between Indonesia, Singapore, and the United States. The conclusion obtained based on this research is that the practice of window dressing can be qualified as a crime in the Capital Market in Indonesia, Singapore, and the United States. In this regard, Singapore and the United States have strictly enforced the law against window dressing practices that occurred in the administration of their capital markets as implemented in the MAS Decision v. Tan Chong, et al and SEC Judgment v. Jeff Skilling. Then, related investor protection can be carried out through regulations, enforcement principles, as well as certain institutions or organizations that carry out the function of protecting investors. Suggestions that can be given are optimizing the implementation of law enforcement against window dressing practices in the implementation of the Indonesian capital market through regulations, increasing the capabilities of capital market law enforcement officers, strengthening investor protection, and improving the system for supervising and/or monitoring the implementation of the capital market in Indonesia."

"ldquo Penggunaan merek dalam perdagangan barang dan/atau jasa rdquo; merupakan suatu unsur dan/atau persyaratan yang terkandung dalam beberapa ketentuan yang diatur oleh UU No. 20 Tahun 2016. Namun, undang-undang tersebut tidak secara tegas menyatakan apa yang dikualifikasikan sebagai ldquo;penggunaan merek dalam perdagangan barang dan/atau jasa rdquo;. Ketiadaan kualifikasi menyebabkan timbulnya polemik pada tataran praktis, seperti dalam penyelesaian gugatan penghapusan merek terdaftar atas dasar non-use di ranah peradilan. Unsur dan/atau persyaratan ini diatur dan dilihat secara berbeda-beda di tiap negara. Amerika Serikat mengkualifikasikan dengan jelas, bahkan memberikan peran yang besar bagi unsur penggunaan merek dalam perdagangan barang dan/atau jasa, yang diistilahkan sebagai use in commerce, dalam peraturan perundang-undangan mengenai merek. Seperti Indonesia, di Uni Eropa ketentuan genuine use yang dimaksudkan sebagai penggunaan merek dalam perdagangan barang dan/atau jasa tidak dikualifikasikan dan hanya dijadikan unsur atau persyaratan dalam beberapa ketentuan hukum. Skripsi ini membandingkan pengaturan hukum penggunaan merek dalam perdagangan barang dan/atau jasa beserta penerapannya di tingkat pengadilan di Indonesia dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa. Temuan-temuan dari perbandingan tersebut menunjukkan bagaimana ketentuan penggunaan merek dalam perdagangan barang dan/atau jasa, use in commerce, dan genuine use dikualifikasikan dan diatur sebagai unsur dan/atau persyaratan dalam peraturan perundang-undangan di negara dan/atau komunitas yang bersangkutan. Selain itu, temuan juga berupa kriteria-kriteria yang diperoleh berdasarkan putusan-putusan pengadilan. Perbandingan tersebut dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif.

---

ldquo Use of trademark in good and or service commerces rdquo is an element and or requirement in provisions regulated by Law No. 20 of 2016. However, the law does not expressly state what qualifies as ldquo use of trademark in good and or service commerces rdquo . The absence of qualifications leads to a few problems in practice, such as in the settlement of registered mark deletion on the grounds of non use cases. This element and or requirement is regulated and seen differently in every country. The United States of America regulates the element and or requirement expressly, in fact, the country gives a significant role to the element and or requirement, known as the term ldquo use in commerce rdquo , in the laws on trademark. Similar to Indonesia, European Union does not expressly regulate what qualifies as the element and or requirement ndash known as ldquo genuine use rdquo , it is only stipulated as an element and or requirement in a few provisions. This thesis compares the rules on the use of trademark in commerce as well as the implementation in court decisions in Indonesia with The United States of America and European Union. The findings obtained from the comparison show how use of trademark in good and or service commerces, use in commerce, and genuine use are qualified and regulated as an element and or requirement in respective country community. The normative legal research method was used in order to obtain the comparisons between the regulations and court decisions."

"Waralaba merupakan hak untuk melakukan kegiatan usaha menjual suatu produk atau jasa. Di Indonesia waralaba dilaksanakan berdasarkan suatu Perjanjian Waralaba antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba. Pengaturan mengenai waralaba di Indonesia belum terlalu lengkap dan memadai jika dibandingkan dengan Amerika Serikat. Amerika Serikat mengatur mengenai waralaba dari peraturan tingkat federal sampai dengan peraturan tingkat negara bagian, sedangkan di Indonesia hanya diatur mulai dari tingkat Peraturan Pemerintah. Dalam skripsi ini akan dibahas mengenai perbandingan peraturan perjanjian waralaba di Indonesia dan Amerika Serikat, serta kewajiban pendaftaran di Indonesia dan Amerika Serikat. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perbandingan dan peraturan perundang-undangan.

---

Franchising is the rights to conduct a business in selling product or service. In Indonesia, franchising was held by a Franchise Agreement between Franchisor and Franchisee. Franchise regulations in Indonesia is not complete and adequate when compared to the United States. The United States rules the franchising from federal level to the state level regulations, while in Indonesia is only from the level of government regulation. In this research will discuss the comparison about of franchise agreements regulations between Indonesia and the United States of America, also comparison about the registration of franchise agreements between Indonesia and the United States of America. This research use the normative juridical research by using comparative approach based on methods of comparative law."

"Tesis ini membahas mengenai konsep anjak piutang dalam hukum di Indonesia dan perbandingan konsep anjak piutang di Indonesia dengan Belanda dan Perancis. Anjak piutang (Factoring) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang usaha suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Secara teknis anjak piutang memang dapat dikatakan sebagai pengalihan piutang dagang, namun anjak piutang tidak sesederhana itu. Kombinasi dari dua fungsi dalam konsep anjak piutang menimbulkan beragam perkembangan produk-produk anjak piutang yang membutuhkan pertimbangan hukum yang berbeda dan khusus. Oleh karena itu lingkungan hukum pada suatu negara memegang peranan penting dalam menentukan suksesnya anjak piutang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dan metode perbandingan hukum. Data penelitian dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan akan dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa munculnya konsep anjak piutang di Indonesia merupakan bagian dari kecenderungan dalam pembangunan hukum di dunia yang mendorong transplantasi konsep-konsep yang timbul dari bidang ekonomi di Amerika Serikat ke dalam sistem hukum negara lain. Perbandingan konsep anjak Piutang di Indonesia dengan Belanda dan Perancis dapat dilakukan berdasarkan aspek regulasi dan aspek kontraktual. Berdasarkan aspek regulasinya, anjak piutang di Indonesia dan Perancis adalah teregulasi sedangkan anjak piutang di Belanda tidak teregulasi. Berdasarkan aspek kontraktualnya, Indonesia, Belanda dan Perancis belum memiliki peraturan khusus yang mengatur tentang perjanjian anjak piutang, oleh karena itu ketentuan umum hukum perjanjian di ketiga negara tersebut pada umumnya masih menjadi acuan untuk perjanjian anjak piutang.

---

This thesis concerns with factoring concept in Indonesian Law and it’s comparison to the Netherlands and France regime. Factoring is a financing activity in the form of trade receivables sale followed by the administration of said accounts receiveable. Technically, factoring could be said simply as an assignment of accounts receivable. However, factoring is not as straightforward as it seems. The development of various factoring products that arise from the combination of factoring’s two functions pushed the need of different and specific contractual considerations. Therefore, the legal environment of a country holds an important role in deciding the success of factoring concept. This thesis is using normative and comparative method. The data in this thesis is collected by conducting library research. The result of this research shows that the factoring concept appeared in Indonesia as a part of trends in the law development across the world which urged the transplantation of American economic concepts into other countries legal system. Comparison to the regulation aspect of factoring concept in Indonesia, Netherlands, and France shows that both Indonesia and France factoring industries are regulated while factoring industry in Netherlands is not. On the other hand, based on the contractual aspect, the three countries do not have a specific and specialized regulations or laws concerned with factoring agreement. Subsequently, factoring agreement still largely refers to the general contract law that governs each countries."