Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Untuk memperoleh kembali hak yang diharapkan dalam suatu perjanjian, pada umumnya pihak yang dirugikan atas wanprestasi pihak lawan memintakan ganti kerugian melalui pengajuan gugatan ke pengadilan. Pada penelitian ini akan dibahas mengenai gugatan ganti kerugian yang diajukan oleh PT. Wahana Bintang Cemerlang kepada PT. Dinamika Karya Utama atas tindakan wanprestasi pada Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Di Great Western Resort Nomor: 004/SML/LGL-DKU/X/2013, tertanggal 03 Oktober 2013.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep ganti kerugian dalam perkara wanprestasi serta tepatkah pertimbangan Majelis Hakim mengenai ganti kerugian dalam perkara a quo. Dalam membahas permasalahan ini, Peneliti akan memperbandingkan konsepkonsep ganti kerugian yang menjadi dasar bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara wanprestasi dalam beberapa putusan pengadilan.

---

To obtain his/her right in a contract, generally the injured party in default of contract request indemnity through submission of claim to the court. This research will discuss about indemnity claim submitted by PT. Wahana Bintang Cemerlang regarding default of Room Rental Agreement Number: 004/SML/LGLDKU/ X/2013, dated October 3rd 2013 by PT. Dinamika Karya Utama.The purpose of this research is to find out indemnity concept in default of contract and whether the judges consideration regarding indemnity in this case already correct. In discussing the problems, Researcher will compare the indemnity concept which become the base for judges to decide default of contract cases in some court decisions."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang analisa putusan hakim yang menyatakan tergugattelah wanprestasi berdasarkan Putusan No. 267 PK/PDT/2011. Penelitian iniadalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitianmenyarankan agar hakim dalam putusannya menerapkan asas memuat dasaralasan yang jelas dan rinci; putusan yang dijatuhkan harus berdasarkanpertimbangan yang jelas dan cukup sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 25Ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 178 Ayat(1) HIR.

---

ABSTRACTThe focus of this study is the analysis of court decision that the defendant hasbeen declared in default by decision No. 267 PK/PDT/2011. The purpose of thisstudy is to understand if judges considerations of court decision No.397/Pdt.G/2006/PN.JKT.PST, court decision No. 24/PDT/2008/PT.DKI, courtdecision No. 56 K/Pdt/2009, and court decision No. 267 PK/PDT/2011 is right.This research is qualitative descriptive interpretive. The data were collected byliterature research. The researcher suggest that suggested that the judge in hisdecision to apply the principles contain a clear rationale and detailed; decisionhanded down should be based on clear and sufficient consideration as defined inArticle 25 Paragraph (1) of Act 4 of 2004 on Judicial Power and Article 178Paragraph (1 ) HIR."

"Perkembangan usaha asuransi di Indonesia dirasakan semakin membaik seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia. Kebutuhan akan hadirnya usaha perasuransian dirasakan sangat penting oleh dunia usaha mengingat adanya risiko, oleh karena itu asuransi penting untuk menjamin keberlangsungan usaha. Namun, perkembangan asuransi di Indonesia diiringi pula dengan peningkatan sengketa klaim asuransi. Wajar apabila klaim asuransi tidak selamanya diterima karena asuransi sendiri adalah suatu perjanjian antara tertanggung dengan penanggung yang memiliki hak dan kewajiban serta adanya perlindungan hukum bagi masing-masing pihak. Oleh karena itu, perlu adanya tinjauan dari prinsip-prinsip hukum perjanjian untuk melihat masalah dalam perjanjian asuransi. Penelitian ini menjelaskan tentang keabsahaan perjanjian asuransi berdasarkan hukum perjanjian, menjabarkan permasalahan hukum yang muncul dari perjanjian asuransi serta upaya hukumnya, dan analisis yuridis Putusan MA No. 1987 K/Pdt/2011 tentang kasus penolakan klaim asuransi.

---

The growth of insurance business in Indonesia perceived improved along with the development of Indonesian economy. The presence of insurance is very important to businesses because there is risk in every activity, therefore insurance is important to ensure business continuity. Unfortunately, the development of insurance in Indonesia is followed by an increase in disputes of insurance claims. It is normal if the insurance claim is not always accepted because insurance is an agreement between the insured and the insurer wich has the protection of the rights and obligations of each party. Therefore, we need to review the insurance agreement problems from agreement law principle point of view. This study is to explain the validity of the insurance agreement under the law of agreement, describes the possibility of problems arising from the insurance agreement along the legal efforts, and the juridical analysis of court decisions from Mahkamah Agung No. 1987 K/Pdt/2011."

"Tesis ini akan membahas mengenai peran dan tanggung jawab notaris dalam membuat akta perjanjian waralaba. Metode penelitian yang digunakan ialah yuridis-normatif berdasarkan studi pustaka yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian dalam tesis ini turut akan menjelaskan tentang hal-hal yang dipahami oleh Notaris terkait dengan usaha waralaba dan tanggung jawab Notaris selaku pejabat umum di dalam pembuatan perjanjian waralaba. Hasil penelitian ini menyarankan agar Notaris lebih memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perjanjian waralaba ; Notaris dalam membuat perjajian terutama yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual harus sesuai antara judul da isi dari penjanjian tersebut.

---

This thesis will discuss the roles and responsibilities of a notary in making a franchise agreement deed. The research method used is juridical-normative based on literature study which is based on the prevailing laws and regulations. The results of the research in this thesis also explain the things implemented by the Notary relating to the franchise business and the responsibilities of the Notary as a general official in making a franchise agreement. The results of the study suggest that the Notary has a better understanding of the regulations governing franchise agreements; The notary in making agreements, especially those related to intellectual property rights, must match the title and content of the agreement"

"Dalam perkembangan ilmu perikatan pada lapangan hukum perdata di Indonesia, kajian tentang wanprestasi sudah sering kita temui. Sebagai suatu peristiwa hukum, wanprestasi seringkali mengakibatkan kerugian bagi pihakpihak yang hak-haknya tidak dipenuhi oleh pihak yang menjanjikan untuk memenuhinya, oleh karena itu selalu ada gugatan ganti rugi dalam perkara wanprestasi. Dalam fenomena praktik hukum perdata di Indonesia seringkali kita mendapati adanya gugatan ganti rugi baik materiil maupun immateriil akibat wanprestasi akan tetapi jarang sekali hakim memenuhi gugatan ganti rugi immateriil meskipun secara doktrin maupun yuridis hal tersebut sangat mungkin untuk dapat dipenuhi. Skripsi ini menganalisa putusan Mahkamah Agung RI atas suatu kasus wanprestasi yang melibatkan Maria F. sebagai penggugat melawan Askan Soerjadji sebagai tergugat dan putusan ini telah menjadi yurisprudensi tentang dikabulkannya gugatan ganti rugi immateriil akibat wanprestasi.Adapun hasil analisa kasus ini antara lain: Ganti rugi immateriil dapat dipenuhi jika suatu peristiwa wanprestasi menjadi sebab dan memiliki kaitan erat dengan akibat kerugian immateriil yang timbul. Lingkup, wujud dan nilai ganti rugi ditentukan oleh hakim dengan berpatokan pada ketentuan peraturan perundangan yang mengamanatkan adanya prinsip keadilan dan kemampuan serta kualitas para pihak.

---

In Indonesian Civil Law especially in the growth of contract law, the discourse about breach of contract it is a common situation that we usually found. As a legal action, breach of contract is always causing the loss for the parties in the contract. This is the reason that there is always a claim for every loss that happens because of breach of contract. In the phenomenon of private law practice in Indonesia, we often find there are claims losses either material or immaterial due to breach of contract but for the immaterial loss it is very rarely to the judge granted the claim of compensation like this. However, if we do a study about the law or legal doctrine of immaterial compensation, it is verypossible for a judge to grant it.This thesis analyzes the decision of the Indonesian Supreme Court for breach of contract case involving Maria F against Askan Soerjadji as this decision has become jurisprudence concerning the granting of immaterial compensation claims due to defaults.

The results of analysis of this case are: Immaterial compensation can be met if an event of default becomes cause and have close links with the consequent loss immaterial; The scope, form and amount of compensation determined by the judge to have relied on provisions of legislation that mandates the principles of justice and the ability and quality of the parties."

"Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah, sering ditemukan dalam praktek sehari-hari di masyarakat maupun di kantor-kantor Notaris. Perjanjian ini merupakan suatu perjanjian yang mendahului perjanjian jual beli tanahnya. Dalam pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dapat diketahui bahwa untuk peralihan hak atas tanah diperlukan suatu akta otentik yang dibuat oleh seorang pejabat umum yang disebut dengan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang diangkat oleh pemerintah. Sehingga peralihan hak atas tanah tidak dapat dilakukan begitu saja tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengikatan jual beli ini memuat janji-janji untuk melakukan jual beli tanah apabila persyaratan yang diperlukan untuk itu telah terpenuhi.Berdasarkan hal-hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah syarat-syarat sahnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah, hal-hal yang mengakibatkan suatu pihak dinyatakan melakukan wanprestasi atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah, dan perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan apabila Perjanjian Pengikatan Jual Beli dianggap tidak sah menurut hukum sehingga dinyatakan batal demi hukum, dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 280 K/PDT/2006.

---

Land preliminary sale and purchase agreement is commonly found in daily practices, both in public and in notary offices. This agreement is an agreement preceding its land sale and purchase agreement that should be conducted before the Land Deed Official (PPAT - Pejabat Pembuat Akta Tanah). In Article 37, verse (1) of Government Ordinance Number 24 Year 1997 about Land Registration, it can be known that, for the purpose of right transfer of land, an authentic certificate composed by a general officer mentioned as Land Deed Officer appointed by the government is required. Thus, a right transfer of land may not be conducted freely without fulfilling the requirements established by the legal law and order. This preliminary sale and purchase agreement is meant to be as a preceding agreement of the primary intention of all parties to conduct the process of land sale and purchase if the required requirements for that purpose have been fulfilled.

Based on those matters, the problems that will be observed in this thesis are conditions of a legally binding land preliminary sale and purchase agreement, the factors that cause a breach of land preliminary sale and purchase agreement, and lawful protection for the party in loss if the land preliminary sale and purchase agreement is deemed to be not legally binding and therefore null and void, related to the Supreme Court Decision Number 280 K/PDT/2006."

"Mekanisme transaksi Sewa Guna Usaha jenis Finance Lease memiliki ciri khas yang berbeda dengan jenis Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi atau Sewa Operasi (Operating Lease). Hak Opsi bagi Lessee untuk memiliki barang modal merupakan karakteristik utama jenis transaksi Leasing ini. Hak Opsi merupakan hak bagi Lessee untuk memiliki barang, mengembalikan barang, atau memperpanjang jangka waktu sewa guna usaha. Kepemilikan barang modal pada akhir masa sewa dilakukan dengan pembayaran Nilai Sisa merupakan hak Lessee pada mekanisme Finance Lease secara umum banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan Leasing saat ini. Namun, pada beberapa kasus di pengadilan, Hak Opsi bagi Lessee untuk memiliki barang modal menjadi gugur disebabkan adanya cidera janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh Lessee. Ketika terjadi wanprestasi, sebagai akibatnya adalah barang modal ditarik oleh lessor yang kemudian dijual olehnya digunakan untuk menutupi sisa kewajiban Lessee. Selain itu, Lessee juga dikenakan ganti kerugian sebesar akumulasi seluruh pembayaran angsuran, biaya-biaya lainnya, dan termasuk Nilai Sisa yang mana mewakilkan harga perolehan barang modal selayaknya Hak Opsi dijalankan. Pada praktiknya, hasil penjualan barang modal tidaklah mampu menutupi nominal ganti kerugian yang ditagihkan kepada Lessee, sehingga Lessee harus membayar seluruh ganti kerugian selayaknya Hak Opsi dijalankan walaupun hak tersebut gugur.

---

The option right for the Lessee to own capital goods is the main characteristic of this type of Finance Lease transaction. The Option Right is the right for the Lessee to own the goods, return the goods, or extend the lease term. Ownership of capital goods at the end of the lease period by payment of Residual Value is the right of the Lessee in the Finance Lease mechanism generally applied by Leasing companies today. However, in some cases litigated in court, the Option Right for the Lessee to own capital goods becomes void due to a breach of promise or default committed by the Lessee. When a default occurs, the result is that the capital goods are withdrawn by the lessor which is then sold by him which is later used to cover the remaining obligations of the Lessee. In addition, the Lessee is also subject to compensation amounting to the accumulation of all instalment payments, other costs, and including the Residual Value which represents the acquisition price of the capital goods as if the Option Right was exercised. In practical terms, the proceeds from the sale of the capital goods are not able to cover the nominal compensation charged to the Lessee, so the Lessee must pay all compensation if the Option Right is exercised even though the right is cancelled."

"ABSTRAKTesis ini meneliti Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.BTN mengenai tanggung jawab Notaris yang turut serta memasukkan keterangan palsu dalam akta jual beli saham sesuai dengan surat keterangan tentang perubahan susunan pengurus dan pemegang saham. Permasalahan dalam tesis ini meliputi tentang perlindungan hukum terhadap pemegang saham akibat adanya pemalsuan akta dan tanggung jawab hukum Notaris yang turut serta melakukan pemalsuan akta dalam Putusan Nomor 9/PID/2019/PT.BTN. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif sehingga hasil penelitian ini berbentuk deskriptif analitis. Hasil penelitian dalam tesis ini yaitu, pertama perlindungan hukum yang dimiliki oleh setiap pemegang saham perseroan terbatas apabila kepentingannya dirugikan, berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah hak perseorangan, hak penilaian, hak utama, dan hak pemeriksaan, maka dengan dilanggarnya hak-hak tersebut pemegang saham dapat mengajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri untuk pembatalan akta agar dapat memperoleh hak atas sahamnya kembali, kedua terdapat 3 (tiga) bentuk tanggung jawab seorang notaris yang turut serta memalsukan akta autentik antara lain tanggung jawab secara pidana dengan sanksi pidana penjara, tanggung jawab secara perdata dengan sanksi penggantian biaya, ganti rugi, dan/atau bunga, dan tanggung jawab secara administrasi yang berbentuk pemberhentian dengan tidak hormat karena berdasarkan Pasal 13 UUJN, Notaris yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dapat diberhentikan dengan tidak hormat. Dalam kasus notaris diancam pidana penjara maksimal 8 (delapan) tahun maka notaris dapat dikenakan sanksi administrasi terberat berupa pemberhentian dengan tidak hormat. Oleh karena itu, diharapkan notaris lebih berhati-hati dan menolak pembuatan akta autentik dari klien, apabila notaris telah mengetahui tidak adanya kelengkapan dokumen pendukung sebagai syarat untuk pembuatan akta tersebut untuk menghindari terjeratnya notaris dalam sanksi pidana penjara kemudian hari.

---

ABSTRACTThis thesis examines Decision Number 9/PID/2019/PT.BTN regarding the responsibilities of a Notary Public regarding the inclusion of false statement in the share purchase agreement in accordance with the statement to change the composition of shareholders and management as stated. Problems in this thesis include legal protection for shareholders due to falsification of the deed and legal responsibilities of the notary who participated in falsifying the deed in Decision Number 9/PID/2019/PT.BTN. To answer these problems, uses a normative juridical form of research with descriptive research typology, therefore the results of this research is analytical descriptive. The results of the research in this thesis are, first, the legal protection possessed by each shareholder of a limited liability company if its interests are impaired, based on Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies is individual rights, valuation rights, main rights, and examination rights, with the violation of these rights shareholders can file a civil suit to the District Court for cancellation of the deed in order to obtain the right to their shares again, secondly there are 3 (three) forms of responsibility of a notary public who participate in falsifying authentic deeds, including criminal liability with imprisonment, civil liability with reimbursement, compensation, and/or interest, and administrative responsibility in the form of dishonorably dismissal because based on Article 13 of the UUJN, a notary who commits an offense threatened with imprisonment of 5 (five) years or more may be dishonorably dismissed. In case a notary public is liable to a maximum imprisonment of 8 (eight) years, the notary may be subject to the heaviest administrative sanction in the form of dishonorable discharge. Therefore, it is expected that the notary will be more careful and reject the making of an authentic deed from the client, if the notary has known the absence of supporting documents as a condition for making the deed to avoid the notary being ensnared in later criminal sanctions."

"Skripsi ini membahas tentang pemutusan perjanjian Build, Operate and Transferyang dalam praktiknya dalam kasus Putusan No. 600 K/PDT/2018 dimungkinkanadanya penyampingan terhadap Pasal 1266 KUHPerdata mengenai tidakdiperlukannya putusan pengadilan dalam pemutusan perjanjian. Dalam penelitianini adanya penyampingan pasal yang diperbolehkan dalam Putusan TingkatPengadilan Negeri dengan alasan para pihak sepakat bahwa apabila terjadiperbuatan lalai dalam melakukan pemenuhan prestasi oleh pihak kedua dalam masapembangunan fisik bangunan setelah lewatnya waktu dalam perjanjian maka pihakkedua dinyatakan wanprestasi, dan oleh karena alasan tersebut serta kesepakatandalam perjanjian dilakukannya penyampingan Pasal 1266 KUHPerdata pihakpertama berhak memutus perjanjian ini secara sepihak, para pihak juga setujubahwa pemutusan tersebut tidak memerlukan putusan pengadilan. Dalam hal ini,hakim Pengadilan Negeri menyatakan bahwa Penggugat terbukti melakukanwanprestasi. Dengan demikian, pemutusan perjanjian secara sepihak yangdilakukan oleh pihak pertama disahkan. Namun pada tingkat Pengadilan TingkatTinggi adanya perbedaan pendapat bahwa penyampingan pasal 1266 KUHPerdatatersebut tidak dapat dilakukan dan pemutusan perjanjian secara sepihak tidak dapatdilakukan. Penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen putusan dan bahankepustakaan dan digunakan deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkanbahwa penyampingan Pasal 1266 KUHPerdata dapat dilakukan apabila kedua belahpihak sepakat adanya penyampingan dengan tidak diperlukannya putusanpengadilan asalkan wanprestasinya terpenuhi. Bagi para hakim mungkin dapatmempertimbangkan lebih dalam mengenai adanya perbuatan wanprestasi atautidak

---

This thesis will discuss the termination of agreement in Build, Operate and Transfer agreement model which is practiced in the case of Decision No. 600 K / PDT / 2018 where it is possible to waive Article 1266 of the Civil Code regarding the absence of court decisions in terminating the agreement. This research shows an article that is allowed in the District Court Decision, on the grounds that the party involved agrees that in an event of negligence in fulfilling performance of an agreement by the second party in a physical construction period of a building after the lapse of time in the agreement then the second party is deemed default, and for that reason as well as the agreement in the agreement on the attachment of Article 1266 of the Civil Code, the first party has the right to terminate this agreement unilaterally, parties also agrees that the termination/severance does not require a court decision. In this case, the District Court judge stated that the Plaintiff was proven to have default, therefore, the unilateral termination of the agreement made by the first party is approved. However, High Court does not agree, deeming that putting aside Article 1266 of the Civil Code and the unilateral termination of the agreement cannot be carried out. This research was conducted with the study of decision documents and library materials and use descriptive analysis. The results of this thesis indicate that the waiver of Article 1266 of the Civil Code can be done if both parties agree to the waiver with the need for a court verdict as long as the default is fulfilled. Judges may consider more deeply whether there is a default or not."

"ABSTRAKHukum Perdata mengenal adanya Perjanjian Pokok dan Perjanjian Bantuan. Perjanjian Pokok merupakan perjanjian yang mempunyai alasan yang mandiri untuk dibuatnya perjanjian tersebut sedangkan Perjanjian Bantuan merupakan perjanjian yang bersifat accesoir atau alasan untuk dibuatnya perjanjian tersebut tergantung dari Perjanjian lain. Perjanjian Pengikatan Jual Beli merupakan perjanjian bantuan yang berfungsi untuk mempersiapkan para pihak membuat perjanjian pokok berupa jual beli.Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal 3 (tiga) macam Kausa yaitu Perjanjian tanpa kausa, yaitu perjanjian tanpa tujuan atau sebab dan perjanjian tanpa kausa bukan termasuk kausa yang terlarang maupun kausa yang palsu, perjanjian dengan kausa yang palsu yaitu suatu perjanjian memang mengandung kausa tetapi bukan kausa yang sebenarnya dan dan Perjanjian dengan Kausa yang terlarang yaitu perjanjian yang bertentangan dengan Undang-Undang, Ketertiban Umum dan Kesusilaan. Dalam berbagai kasus dimana dalam Perjanjian pengikatan Jual Beli atas objek bidang tanah mengandung Kausa yang palsu bukan kausa yang sebenarnya atau merupakan suatu perjanjian simulasi atau perjanjian pura pura.

---

ABSTRACT

Civil Law recognizes the existence of Principle Agreement and Assistance Agreement. Principal Agreement is an agreement having independent reason for the making of said agreement, while Assistance Agreement is an agreement of accessory nature or the reason of making such agreement depends on another agreement. Sale Purchase Binding Agreement is an assistance agreement having function of preparing parties in making principle agreement in the form of sale purchase.

The Civil Codes recognizes three (3) kinds of Causals, i.e. agreement without causal, namely agreement without purpose or cause, and agreement without causal is not included as prohibited causal or false causal, agreement with false causal is an agreement containing causal but not the actual one, and agreement with prohibited causal is an agreement against the Laws, Public Order and Decency. In many cases, Sale Purchase Binding Agreement on the object of land may contain false causal not the actual one or constitutes a simulation agreement or quasi agreement."