Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang penyajian laporan keuangan pemerintah pusat denganstudi banding pada 5 negara, yaitu Afrika Selatan, Amerika Serikat, Australia,Selandia Baru, dan Indonesia sebagai objek utama penelitian. Penelitian ini adalahpenelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan melihat komponenlaporan keuangan pemerintah di masing-masing negara dan membandingkannyadengan IPSAS serta membandingkan antara GFS dengan komponen dalam laporankeuangan seperti pengklasifikasian pendapatan, beban, aset, liabiltias dan belanjafungsional. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa penyajian laporankeuangan pemerintah Indonesia sudah cukup baik jika dibandingkan dengan negaralain dan standar Internasional, namun diperlukan peningkatan dalam beberapa halseperti kelengkapan standar akuntansi keuangan dan penyajian informasi nonkeuangan.ABSTRACTThe focus of this study is to analyze the presentation of central government financialstatements in 5 countries, which are South Africa, United States, Australia, NewZealand, and Indonesia as a main object of this study. This research is qualitativedescriptive. This research was conducted by analyzing the component ofgovernment financial statement in each country and comparing them with IPSASand also comparing GFS with components in financial statements, such asclassification of revenue, expense, asset, liabilities, and expenditure. The result ofthis research revealed that the presentation of Indonesian central governmentfinancial statements is quite good compared to others and International standard,but still needs some improvements on several things, such as financial accountingstandard and presentation of non-financial information.;The focus of this study is to analyze the presentation of central government financialstatements in 5 countries, which are South Africa, United States, Australia, NewZealand, and Indonesia as a main object of this study. This research is qualitativedescriptive. This research was conducted by analyzing the component ofgovernment financial statement in each country and comparing them with IPSASand also comparing GFS with components in financial statements, such asclassification of revenue, expense, asset, liabilities, and expenditure. The result ofthis research revealed that the presentation of Indonesian central governmentfinancial statements is quite good compared to others and International standard,but still needs some improvements on several things, such as financial accountingstandard and presentation of non-financial information., The focus of this study is to analyze the presentation of central government financialstatements in 5 countries, which are South Africa, United States, Australia, NewZealand, and Indonesia as a main object of this study. This research is qualitativedescriptive. This research was conducted by analyzing the component ofgovernment financial statement in each country and comparing them with IPSASand also comparing GFS with components in financial statements, such asclassification of revenue, expense, asset, liabilities, and expenditure. The result ofthis research revealed that the presentation of Indonesian central governmentfinancial statements is quite good compared to others and International standard,but still needs some improvements on several things, such as financial accountingstandard and presentation of non-financial information.]"

"Skripsi ini membahas tentang perbandingan laporan keuangan pemerintah pusat dengan IPSAS dengan studi banding pada 10 negara, yaitu Afrika Selatan, Amerika Serikat, Australia, Indonesia, Inggris, Kanada, Malaysia, Selandia Baru, Sri Lanka, dan Swiss. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan melihat standar akuntansi dan komponen laporan keuangan masing-masing negara dan membandingkannya dengan IPSAS. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan IPSAS dalam standar akuntansi masing-masing negara bervariasi. Sebagian besar negara memiliki komponen laporan keuangan sesuai IPSAS dalam laporan keuangan pemerintahan masing-masing. Sementara, negara dengan aplikasi akrual yang paling mendekati IPSAS adalah Australia, Inggris, dan Selandia Baru.

---

The focus of this study is to analyze the the comparison of central government financial statements with IPSAS in 10 countries, which are South Africa, United States, Australia, Indonesia, United Kingdom, Canada, Malaysia, New Zealand, Sri Lanka, and Switzerland. This research is a qualitative descriptive. It was conducted by analyzing the accounting standards and the component of financial statement in each country and comparing them with IPSAS. The result of this research reveals that IPSAS application in each country?s accounting standards is varied. Most of the countries have components of financial statements set by IPSAS in their own financial statements. Meanwhile, countries with accrual application closest to IPSAS are Australia, United Kingdom, and New Zealand."

"Skripsi ini menganalisis peran LAKIP terhadap proses perencanaan kinerja dengan cara menganalisis format isi LAKIP, menganalisis sasaran strategis dan indikator kinerja utama, dan melakukan tinjauan standard operating procedure. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informasi yang tersedia dalam LAKIP kurang memadai untuk dijadikan bahan analisis, khususnya analisis value for money. Penetapan sasaran strategis dan indikator kinerja utama lebih mengacu pada renstra, renja, dan kontrak kinerja Kementerian. Selain itu, standard operating procedure tidak menyebutkan secara jelas keterkaitan antara LAKIP dengan proses perencanaan. Dengan demikian, LAKIP belum berperan secara optimal dalam proses perencanaaan di Inspektorat Jenderal.

---

This study aims to understand the role of the Performance Accountability Reports of Government Agencies's (LAKIP) Role in planning process by analyzing the format and the content of LAKIP, analyzing strategic objectives and key performance indicators, and conduct review of standard operating procedures. The results showed that the information provided in the report formed insufficient to make an analysis, especially analysis of value for money. Determination of the strategic objectives and key performance indicators refers more to the strategic plan, working plan, and the Ministry of the performance contract. In addition, standard operating procedure does not mention clearly the relationship between performance reports with the planning process. Thus, LAKIP has not played an optimal role in the planning process in the Inspectorate General."

"Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan merupakan impian seluruh institusi baik pusat maupun daerah, sebab dengan opini tersebut institusi yang bersangkutan dapat mengeskpresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat). Dengan memperoleh opini WTP tersebut, tingkat kepercayaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) akan semakin meningkat dan bermanfaat untuk membuat keputusan.Untuk memperoleh Opini WTP, LKPD harus disusun dengan memenuhi kriteria yaitu sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku dan efektifitas Sistem Pengendalian Intern (SPI). Strategi yang diterapkan untuk mempertahankan opini WTP adalah memenuhi keempat kriteria tersebut dan harus didukung oleh komitmen dari Kepala Daerah untuk melakukan transparansi dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Komitmen harus konsisten dijalankan serta didukung oleh seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah. Untuk mendukung komitmen tersebut diperlukan kebijakan publik untuk perubahan baik internal dan eksternal.

---

Unqualified Opinion given by The Audit Board of The Republic of Indonesia to the Financial Statements are the dream of all institutions, both central and local, because with that opinion, the institution concerned could express its entity accountability to its stakeholders (public/community). By obtaining the unqualified opinion, the reliability of The Local Government Finance Report would be increased and it would be useful for decision making.To obtain unqualified opinion, The Local Government Finance Report should be prepared to meet the criteria that is in accordance with accounting standards of government, the adequacy of disclosure, compliance with applicable legislation and the effectiveness of internal control systems. The strategy to maintain unqualified opinion is to meet the four criteria and should be supported with the commitment of the Head of Local Government for transparency in financial management. Commitment must be consistently carried and supported by the entire staff of the Local Government. To support this commitment, public policy would be required for changes in both internal and external."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme review atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) sebagai landasan keyakinan terbatas bahwa tidak terdapat modifikasi material yang harus dilakukan atas LKPD agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Review atas LKPD Provinsi DKI Jakarta dilakukan oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta sebagai auditor internal. Berdasarkan hasil penelitian ini, pedoman review yang dimiliki telah sesuai dengan ketentuan. Kegiatan review masih memiliki kelemahan pada tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan. Sedangkan pada tahap pelaporan, review telah dilakukan sesuai dengan standar. Fokus permasalahan atas laporan keuangan berbeda antara tim review dan auditor eksternal. Hasil review digunakan oleh auditor eksternal sebagai pintu masuk pemeriksaan atas laporan keuangan. Pelaksanaan review juga mempertimbangkan temuan auditor eksternal periode sebelumnya.

---

This study aims to determine the mechanism of review for local government financial statements (LKPD) as the foundation of a limited assurance that there are no material modifications that should be made to the financial statements in order for the statements to be in conformity with the Government Accounting Standards. This study is qualitatif descriptive interpretive. Review of LKPD conducted by Inspectorate of DKI Jakarta Provincial as an internal auditor. Based on this study, review guideline has accordance with the regulations. Review implementation has weaknesses in the planning and execution stages. At the reporting stage, review has been conducted in accordance with the standards. Main focus of the financial statements problem differs between the review team and the external auditors. The result of the review is used by external auditors as the entrance examination of the financial statements. Implementation of the review, consider the findings of the external auditors prior period."

"Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) menjadi media penting untuk mengkomunikasikan kinerja pemerintah daerah selama periode tertentu. Kepala daerah yang sedang menjabat sering menggunakan informasi yang terkandung dalam LKPD untuk memberikan citra positif terhadap keberhasilannya dalam mengelola keuangan daerah kepada masyarakat. Tindakan ini terutama dilakukan oleh Kepala Daerah yang ingin mencalonkan kembali pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) selanjutnya. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah kualitas dari LKPD berpengaruh terhadap terpilihnya kembali Kepala Daerah yang telah menjabat (petahana). Penelitian ini juga menguji peran variable keahlian keuangan sebagai moderasi yang dapat memperkuat hubunngan kualitas LKPD terhadap terpilihnya kembali petahana. Penelitian ini menggunakan data hasil pemilihan dari 224 kabupaten dan 37 kota pada periode 2020. Variabel kualitas LKPD merupakan indeks kualitas hasil dari transformasi data menggunakan teknik Principal Component Analysis (PCA). Indikator yang digunakan untuk membentuk indeks kualitas LKPD adalah opini audit, waktu penyajian, dan pengungkapan akrual. Penelitiani ini menggunakan regresi Ordinary Least Square (OLS) untuk mengestimasi efek pengaruh antar variabel. Akhirnya pada penelitian ini menemukan, pertama kualitas LKPD tidak memiliki hubungan terhadap terpilihnya kembali petahana. Kedua, variabel keahlian keuangan memiliki hubungan terhadap terpilihnya kembali petahana. Ketiga, variabel keahlian keuangan tidak terbukti memperkuat hubungan kualitas keuangan LKPD terhadap terpilihnya kembali petahana. Temuan ini memiliki implikasi praktis, dimana masyarakat perlu lebih cermat untuk menilai keberhasilan petahana. Masyarakat perlu menambahkan indikator lain selain kualitas LKPD untuk memutuskan akan memilih petahana atau pesaingnya dalam PILKADA, seperti melihat kinerja pemerintah daerah bersifat non keuangan yang dilihat dari peningkatan indeks pembangunan manusia serta penurunan tingkat kemiskinan.

---

Regional Government Financial Reports (LKPD) are an important medium for communicating regional government performance during a certain period. Incumbent regional heads often use the information contained in the LKPD to provide a positive image of their success in managing regional finances for the community. This action is mainly carried out by Regional Heads who wish to nominate again in the next Regional Head Election (PILKADA). This research aims to prove whether the quality of the LKPD influences the re-election of incumbent Regional Heads (incumbents). This research also tests the role of the financial expertise variable as a moderator that can strengthen the relationship between the quality of the LKPD and the re-election of the incumbent. This research uses election results data from 224 districts and 37 cities in the 2020 period. The LKPD quality variable is a quality index resulting from data transformation using the Principal Component Analysis (PCA) technique. The indicators used to form the LKPD quality index are audit opinion, presentation time, and accrual disclosure. This research uses Ordinary Least Square (OLS) regression to estimate the effect of influence between variables. Finally, this research found that, firstly, the quality of the LKPD has no relationship to the re-election of the incumbent. Second, the financial expertise variable has a relationship with the re-election of the incumbent. Third, the financial expertise variable is not proven to strengthen the relationship between the financial quality of the LKPD and the re-election of the incumbent. This finding has practical implications, where society needs to be more careful in assessing the success of incumbents. The public needs to add other indicators besides the quality of the LKPD to decide whether to vote for the incumbent or his competitor in the Pilkada, such as looking at the non-financial performance of the local government as seen from an increase in the human development index and a reduction in poverty levels."

"Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Bentuk dari pertanggungjawaban penggunaan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada publik adalah laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan lembaga ditentukan oleh hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga pemerintah, berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan pada Tahun Anggaran 2013 mendapat pernyataan/pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan dari Badan Pemeriksa Keuangan, yang berarti mengalami penurunan dari dua tahun sebelumnya. Hasil pemeriksaan ini disebabkan karena Laporan Keuangan Badan Narkotika Nasional tidak memenuhi karakterisik nilai informasi dari laporan keuangan itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan pemerintah diantaranya adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Salah satu penyebab utama menurunnya pernyataan/pendapat Badan Pemeriksa Keuangan tersebut adalah lemahnya Sistem Pengendalian Intern pada Deputi Bidang Pemberantasan. Tujuan penelitian ialah untuk memahami bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian internal di Lingkungan Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional. Dari bahasan ini dapat ditarik dua variabel, yaitu Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai variable bebas dan Akuntabilitas Keuangan Lembaga. Metode penelitian dilakukan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara, dan penelurusan dokumen. Objek penelitian adalah Deputi Bidang Pemberantasan. Analisis menggunakan teori Sistem Pengendalian Internal dengan pendekatan 5 komponen pengendalian internal. Hasil yang dicapai bahwa kegiatan pelaksanaan pengendalian internal yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pemberantasan sudah cukup memenuhi kriteria sistem pengendalian intern, tetapi masih ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, seperti kondisi-kondisi yang timbul akibat adanya kelalaian pegawai, kelemahan pengendalian internal, dan kelemahan pengendalian oleh atasan. Kesimpulannya, Deputi Bidang Pemberantasan perlu meningkatkan kinerja pengendalian internalnya dan meningkatkan perhatiannya terhadap beberapa kondisi yang disebabkan adanya kelemahan dalam pengendalian internal.

---

Public accountability is the obligation of the fiduciary (agent) to provide accountability, serving, reporting, and disclose all activities and the activities which it is responsible to the mandate giver (principal) who has the right and authority to hold them. Forms of accountability over the use of the State Budget to the public are the financial statements. The quality of the institution's financial statements is determined by the results of the The Audit Board (BPK).

National Narcotics Board (BNN) as a government institution, based on the results of the Financial Statements for Fiscal Year 2013 received statement/Unqualified Opinion with paragraph of explanation from the Audit Board, which means the decline of the previous two years. Results of the examination is due to the Financial Statements of the National Narcotics Board does not meet the characteristic of the value of information from the financial statements themselves. Factors affecting the value of government financial reporting information include Government Internal Control System. One major cause of declining statement/opinion of the Audit Board is the weakness of Internal Control System at the Deputy of Eradication.

The aim of research is to understand how the internal control system in the Environment of Deputy of Eradication of the National Narcotics Board. This discussion can be drawn from two variables, namely the Government Internal Control System as an independent variable and Financial Accountability Institute. The research method conducted using qualitative research by conducting interviews, and documentations. The object of this research is the Deputy of Eradication. The Analysis using the theory of Government Internal Control System with five components of internal control approach.

Results achieved that implementation of internal control activities conducted by the Deputy of Eradication is sufficient to meet the criteria of the internal control system, but there are still some things to consider, such as conditions that arise due to the negligence of employees, internal control weaknesses, and the weaknesses of control by supervisors. In conclusion, the Deputy of Eradication need to improve the performance of internal controls and increase attention to some of the conditions that caused weakness in internal control."

"Tesis ini membahas tentang pengelolaan dana dalam program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) yang dilaksanakan melalui mekanisme Dana Ekonomi Produktif (DEP) dalam bentuk cash collateral yang kemudian menimbulkan berbagai pengertian yang berbeda. Perbedaan pemahaman tentang dana tersebut berdarnpak pada ketidaksesuaian laporan keuangan Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KP3K) sebagai Unit Akuntansi Pembantu Pcngguna Anggaran-Eselon I (UAPPA-EI) yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknlk penjodohan pola, yang dimaksudkan agar dapat diketahui sejauh mana dampak ketidaksesuaian pengklasifikasian pelaporan keuangan dana DEP bagi pengelolaan PEMP. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketepatan dan kesesuaian pengalokasian jenis belanja suatu program berpengaruh terhadap terpenuhinya karakteristik kualitatif laporan keuangan entitas pelaporan.

---

This thesis discusses the management of funds in the Coastal Community Economic Empowerment (PEMP) program which is carried out through the Productive Economic Fund (DEP) mechanism in the form of cash collateral which then gives rise to various different meanings. Differences in understanding of these funds have resulted in discrepancies in the financial reports of the Directorate General of Maritime Affairs, Coasts and Small Islands (KP3K) as the Accounting Unit for Assistant Budget Users-Echelon I (UAPPA-EI) which is obliged to carry out accounting and accountability for budget implementation. This study uses a qualitative descriptive approach with pattern matching techniques, which is intended to determine the extent of the impact of discrepancies in the classification of DEP fund financial reporting for PEMP management. The results of this study indicate that the accuracy and appropriateness of the allocation of the type of expenditure of a program affects the fulfillment of the qualitative characteristics of the reporting entity's financial statements."

"Laporan Magang ini dibentuk untuk menjelaskan kesesuaian penyajian Catatan atas Laporan Keuangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK merupakan lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam menyusun Catatan atas Laporan Keuangan, BPK mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 yang mengatur penyusunan laporan keuangan pada kementerian/lembaga merupakan ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Komponen Laporan Keuangan BPK berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan memuat penjelasan lebih lanjut atas rincian dari angka yang tertera dalam komponen laporan keuangan guna memperoleh informasi yang komprehensif atas penyajian laporan keuangan. Berdasarkan hasil evaluasi, penyajian Catatan atas Laporan Keuangan BPK Tahun 2023 Unaudited telah sesuai dengan struktur Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 yang terdiri dari gambaran umum, penjelasan atas pos Laporan Realisasi Anggaran, pos Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan pengungkapan penting lainnya.

---

This Internship Report is created to explain the conformity of the presentation of Notes to the Financial Statements of the Audit Board of Indonesia (BPK). BPK is a state institution which has duty to audit state financial management and accountability. In preparing the Notes to the Financial Statements, BPK refers to the Minister of Finance Regulation Number 232/PMK.05/2022 concerning the Accounting System and Financial Reporting of Agencies. The Minister of Finance Regulation Number 232/PMK.05/2022, which regulates the preparation of financial reports for ministries/agencies, is an implementation regulation of Government Regulation Number 71 of 2010 concerning Government Accounting Standards. The components of BPK's Financial Statements based on the Minister of Finance Regulation Number 232/PMK.05/2022 consist of the Budget Realization Report, Balance Sheet, Operational Report, Statement of Changes in Equity, and Notes to the Financial Statements. The Notes to the Financial Statements provide further explanations on the details of the figures listed in the components of the financial statements to obtain comprehensive information on the presentation of the financial statements. The evaluation of the presentation of the Unaudited 2023 Notes to the Financial Statements of BPK suggests that is has conformed with the structure of the Notes to the Financial Statements as stipulated in the Minister of Finance Regulation Number 232/PMK.05/2022, which consists of a general overview, explanations of the Budget Realization Report items, Balance Sheet items, Operational Report, Statement of Changes in Equity, and other important disclosures."