Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This thesis explores the issue of the existence of the Right to Secede within the framework of the Right of Self-Determination. The discussion explores the existing of international laws governing the right of self-determination, focusing on said laws, which has stipulations explicitly regarding the right of external selfdetermination or secession. Using a method known as the descriptive-analysis method, this thesis will aim to analyze and evaluate the right of secession within the framework of the right of self-determination through the application of the rights in the cases of Kosovo and Crimea.

---

Tesis ini membahas isu keberadaan hak untuk memisahkan diri dalam struktur Hak Penentuan Nasib Sendiri. Diskusi mengeksplorasi ada hukum internasional yang mengatur hak penentuan nasib sendiri, dengan fokus pada kata hukum, yang memiliki ketentuan secara eksplisit tentang hak penentuan nasib sendiri eksternal atau memisahkan diri. Menggunakan metode yang dikenal sebagai metode deskriptif-analisis, tesis ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi kanan pemisahan dalam kerangka hak penentuan nasib sendiri melalui penerapan hak-hak dalam kasus Kosovo dan Crimea."

"ABSTRACTSkripsi ini menggambarkan gagasan hak untuk beribadah sebagai isu hak asasi manusia. Contoh yang digunakan dalam skripsi ini adalah situasi di Indonesia dan Turki, yang dianalisa melalui gagasan ?laisisme? di Turki dan ?Agama Resmi? di Indonesia, dan hubungan kedua gagasan tersebut dengan instrumen hukum internasional, regional dan nasional yang diimplementasikan oleh kedua Negara tersebut. Kurangnya penegakan hukum, undang-undang dan peraturan yang bertolakbelakang, perkembangan ideologi intoleran dan pendekatan apatis pemerintah di satu sisi seperti yang dicontohkan oleh Indonesia, serta monopoli pemerintah atas suatu agama dan pembatasan yang didukung secara konstitutional di lain pihak seperti yang dicontohkan oleh Turki, memiliki efek negatif terhadap pelaksanaan hak untuk beribadah di kedua Negara tersebut. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode deskriptif-analysis.Hasil dari penulisan skripsi ini menyatakan bahwa secara kerangka domestik hak asasi manusia, peraturan perundang-undangan mengenai hak asasi manusia di Indonesia lebih menyeluruh dibandingkan dengan di Turki. Namun, dilihat secara praktis, pelaksanaan perlindungan hak untuk beribadah Turki lebih efektif daripada di Indonesia.

---

ABSTRACTThe thesis describes the notion of right to worship as an human rights issue. The example used in this thesis is the situation in Indonesia and Turkey, analysed through the notion Turkey?s ?laicism? and Indonesia?s ?established Church of the State?, pertaining to their relationship with international, regional and national legal instruments that both countries implement or ratify. Through the descriptive-analysis method, this thesis analyses the concerns which may affect one?s right to worship. The lack of law enforcement, conflicting regulations related to the protection of citizen rights, the proliferation of intolerant ideologies and the government?s apathetic approach to religious persecution on one hand (epitomised by Indonesia), and constitutionally-rigid state monopoly over a particular faith on the other hand (epitomised by Turkey) ? all of which have an undesireable effect to the implementation of the protection of right to worship.This thesis stipulates that while the domestic human rights framework in Indonesia is more comprehensive to that of the domestic framework in Turkey, in practice, Turkey is implementing the right to worship more inclusively."

"ABSTRAKHak atas tempat tinggal merupakan hak yang wajib dipenuhi oleh negara dan didalam konsep negara kesejahteraan, negara turut serta dalam seluruh kegiatansosial, politik dan ekonomi dengan tujuan akhir menciptakan kesejahteraan umumtidak terkecuali kesejahteraan masyarakat dalam hal kebutuhan akan papan.Negara melalui kebijakannya perlu mengatur tentang pemenuhan hak, atas tempattinggal tersebut. Dalam hasil penelitian, antara lain dijelaskan mengenaikedudukan hak atas tempat tinggal sebagai bagian dari hak asasi manusia, fungsinegara sehubungan dengan tanggung jawabnya dalam pemenuhan hak atas tempattinggal dan analisa atas peraturan perundang-undangan terkait upaya negara untukmemberikan jaminan hak atas tempat tinggal di Indonesia. Di Indonesia hak atastempat tinggal selain sebagai hak asasi juga merupakan hak konstitusional karenatelah dicantumkan di dalam UUD 1945. Pada dasarnya negara telah melakukanupaya-upaya untuk memenuhi hak atas tempat tinggal, namun masih terdapatkendala baik dari segi ketentuan di dalam peraturan, penegakkan hukum, ketidaksiapan dari segi kelembagaan maupun hambatan lainnya di lapangan. Oleh karenaitu,untuk menyelesaikan hambatan tersebut, penelitian ini antara lainmenyarankan adanya kesamaan paham dan tujuan antara pemerintah daerah danpemerintah pusat dan segera dibentuknya peraturan pelaksana yang diamanatkanoleh Undang-Undang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Undang-Undang Rumah Susun, khususnya terkait pengenaan sanksi agar dasar untukpenegakkan hukum atas kedua undang-undang tersebut menjadi diperkuat.

---

ABSTRACTThe right to housing is one of human right which has to be fulfilled by the state. Inaccordance with the welfare state concept the state is involved in social, politicaland economic activities to achieve social welfare with no exception on citizenhousing needs. By its policies and regulations, states need to set up about thefulfillment of such right. In Indonesia the realization on citizen right to housingruns into several issues but the state from time to time always seeking to fix suchissues and enhance its role of service. This thesis describes the position of theright to housing as part of human rights, the state function with respect to itsresponsibilities in the realization of the right to housing and analysis of legislationrelated to state efforts to guarantee the right to places to stay in Indonesia amongother things. In Indonesia, right to housing is not only considered as a part ofhuman right but also as a constitutional right which stated in its constitution.Basicly, Indonesia has put some efforts to satisfy the right to housing, howeverthere are constraints in terms of policy, law enforcement, institutional issues andanother problems found in practice. Therefore, to solve issues mentioned in thisthesis, this study suggests the achievement of understanding and objectivesbetween local and central govermnent and the prompt establishment of executiveregulations mandated by Housing Act and Flats Act, specifically related toimposition of sanctions in order to strenghten the law enforcement."

"ABSTRAKMerek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama,kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga)dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untukmembedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalamkegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Salah satu sebab hak merek dapat dialihkanadalah karena adanya jual beli antara pemilik merek dengan penerima merek. Notarissebagai pejabat umum memiliki peran yang penting dalam membuat akta autentikmengenai perjanjian jual beli hak merek tersebut. Metode penelitian yang digunakanadalah metode penelitian kepustakaan dengan bentuk penelitian hukum yuridisnormatif. Tipe penelitian ini adalah campuran antara penelitian deskriptif dan penelitiananalitis dengan pendekatan kualitatif. Agar dapat menjalankan profesinya ataumembantu pihak-pihak yang mempunyai permasalahan hukum, maka Notarismembutuhkan keahlian khusus sebagai salah satu prasyaratnya. Sebagai pejabat umum,salah satu kewajiban Notaris adalah meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesiyang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.Sehubungan dengan kewajibannya tersebut, ketika terdapat pihak-pihak yang datangmenghadap kepada Notaris untuk membuat suatu perjanjian jual beli merek, maka Notarisharus terlebih dahulu memahami seluk beluk mengenai hal tersebut, terutama mengenaiklausula penting yang sepatutnya ada.

---

ABSTRACTA mark is a graphical representation of images, logos, names, words, letters, numbers,arrangement of colors, in the form of 2 (two) dimensions and/or 3 (three) dimensions,sound, hologram, or combination of 2 (two) or more of such element to distinguishgoods and/or services produced by a person or legal entity in the goods and/or servicetrade activities. One of the reasons the rights of mark may be transferred is due to thesale and purchase between the owner of the mark and the recipient of the mark. Notariesas public officials have an important role in making an authentic deed of the sale andpurchase agreement of mark. The research method used is literature research methodwith the form of juridical normative legal research. This type of research is a mixture ofdescriptive research and analytical research with a qualitative approach. In order to runthe profession or assist the parties who have legal problems, the Notary requires specialskills as one of the prerequisites. As a general official, one of the obligations of a Notaryis to enhance the knowledge and expertise of the profession which has been owned notlimited to legal knowledge and notary. In connection with this obligation, when thereare parties who come to the Notary to make the sale and purchase agreement of mark,the Notary must first understand the ins and outs of it, especially regarding theimportant clauses that should exist."

"Kepemilikan yang sah atas suatu bidang tanah di Indonesia dapat diperoleh melalui diterbitkannya sertipikat hak atas tanah. Sertipikat tanah tersebut dapat diperoleh melalui proses pendaftaran tanah. Namun masih terdapat masyarakat yang belum melakukan pendaftaran tanah, dan menguasai suatu bidang tanah tanpa ada haknya. Adapun isu hukum yang dibahas dalam penelitian ini adalah legalitas kepemilikan atas tanah hak usaha dalam Putusan MA No. 435PK/Pdt/2020, dan surat bukti pelepasan hak dan akta pengoperan hak sebagai alas hak kepemilikan atas tanah hak usaha. Untuk menjawab isu tersebut, digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris. Hasil penelitiannya adalah legalitas kepemilikan atas tanah hak usaha dapat diperoleh melalui pendaftaran tanah pertama kali, yaitu dengan mengajukan permohonan hak milik, karena tanah hak usaha ini merupakan tanah negara berdasarkan Pasal 1 ayat (3) PP No. 24 Tahun 1997. Surat bukti pelepasan hak dan akta pengoperan hak merupakan alat bukti penunjang berupa bukti pengalihan penguasaan fisik tanah, yang digunakan untuk melengkapi keterangan tanah hak usaha dalam proses permohonan hak milik atas tanah negara sesuai Pasal 9 ayat (2) huruf a PMNA No.19 Tahun 1999.

---

Legal ownership of a land in Indonesia can be obtained through the issuance of a certificate of land rights. The land certificate can be obtained through the land registration process. However, there are still people who have not registered land, and utilize land without any rights. The legal issues discussed in this study are the legality of ownership “Tanah Hak Usaha” in the Supreme Court Decision No. 435PK/Pdt/2020, and Deed of Release of Right and Deed of Transfer of Rights as the basis for ownership rights over “Tanah Hak Usaha”. To answer this issue, a normative juridical research method with an explanatory type of research is used. The result of the research is that the legality of ownership of “Tanah Hak Usaha” can be achieved through the application of right of land ownership, which followed by land registration for the first time, considering that the status of this land is state’s land based on Article 1 paragraph (3) PP No. 24 of 1997. Then the Deed of Release of Right and Deed of Transfer Right are used as an evidence that strengthens information regarding the basis for control over “Tanah Hak Usaha” which is needed for the purpose of applying for ownership rights on state land based on Article 9 paragraph (2) letter a PMNA No.19 of 1999."

"Notaris wajib bertanggungjawab dalam menjalankan jabatannya. Dalam kewenangannya membuat Akta Autentik, Notaris harus dapat memberikan penyuluhan kepada para pihak yang hendak melakukan suatu perjanjian bahwa suatu perjanjian jual beli tidak boleh mengandung klausul hak membeli kembali karena berakibat batal demi hukum. Meskipun begitu masih terdapat Notaris yang mengeluarkan akta tersebut dan sah mengikat bagi para pihak. Putusan Mahkamah Agung Nomor 574/K/Pdt/2020 merupakan salah satu putusan yang mengesahkan Akta Perikatan Jual Beli yang di dalamnya memuat klausul hak membeli kembali. Berangkat dari hal tersebut maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai alasan mengapa Akta Perikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 06 yang di dalamnya merupakan perjanjian semu dan menyelundupkan hukum serta bagaimana tanggung jawab Notaris dan akibat hukum dibuatnya Akta Perikatan Jual Beli yang memuat klausul hak membeli kembali. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan bentuk metode penelitian hukum yuridis normatif dengan tipologi penelitian eksplanatoris. Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa Akta Perikatan Jual Beli dan Kuasa Nomor 06 memenuhi unsur-unsur perjanjian semu dan penyelundupan hukum sehingga dapat dikatakan akta tersebut merupakan perjanjian semu dan menyelundupkan hukum. Hal tersebut memberikan akibat batal demi hukum bagi akta tersebut serta Notaris yang membuat akta tersebut dapat dikenakan sanksi perdata maupun administratif. Oleh karenanya untuk mencegah permasalahan serupa terjadi kembali diharapkan adanya pengaturan khusus mengenai PPJB serta penggunaan klausul hak membeli kembali dalam jual beli tanah.

---

Notaries have to be responsible while carrying out their positions. In operating their authority to make an Authentic Deed, Notaries must be able to provide counseling to the parties who want to make an agreement so that a sale and purchase agreement may not contain a buyback right clause because it results in null and void. Even so, there is still a Notary who issues the deed and is legally binding for the parties. The Supreme Court's decision Number 574/K/Pdt/2020 is one of the decisions that ratify the Sale and Purchase Agreement Deed which contains a repurchase right clause. Departing from this, the problems raised in this study are about the reasons why the Sale and Purchase Agreement Deed and Power of Attorney Number 06 in which is a pretended contract and smuggle the law and how the Notary's responsibilities and legal consequences are made of the Sale and Purchase Agreement Deed which contains a clause the right to repurchase. To answer this problem, a normative juridical legal research method is used with an explanatory research typology. The results of the research analysis show that the Deed of Sale and Purchase Agreement and Power of Attorney Number 06 fulfills the elements of a pretended contract and legal smuggling so that it can be said that the deed is a pretended contract and smuggles in law. This results in null and void for the deed and the Notary who made the deed may be subject to civil and administrative sanctions. Therefore, to prevent similar problems from happening again, it is hoped that there will be special arrangements regarding PPJB and the use of a buy-back right clause in the sale and purchase of land."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang hak atas informasi minyak dan gas bumi (migas) diIndonesia. Hal ini mengingat bahwa hak atas informasi migas merupakan hakasasi manusia di bidang sipil dan politik dan tidak termasuk ke dalam hak yangtidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun. Informasi migas merupakan informasipublik yang bersifat terbuka, kecuali informasi yang dapat mengungkapkankekayaan alam Indonesia di bidang migas, sebagaimana yang diatur dalam Pasal17 huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji pengaturan hak atasinformasi migas di Indonesia dan kriteria informasi publik yang dikategorikandapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia di bidang migas. Penelitian inimerupakan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa hak atasinformasi migas di Indonesia dijamin dalam UUD 1945 dan peraturan perundangundangan.Masyarakat berhak mengakses informasi migas yang terbuka danBadan Publik yang menguasai informasi migas berkewajiban untukmenyediakannya. UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan juga mengakuiadanya pembatasan terhadap hak atas informasi migas. Pembatasan hak atasinformasi migas bersifat ketat dan terbatas, serta bersifat rahasia sesuai undangundang,berdasarkan kepatutan, dan berdasarkan kepentingan umum. Kriteriainformasi publik yang dikategorikan dapat mengungkapkan kekayaan alamIndonesia di bidang migas adalah informasi migas yang apabila dibuka dapatmengancam kedaulatan negara, yaitu informasi yang menyangkut data yangdiperoleh dari survei umum dan/atau eksplorasi dan eksploitasi migas, yangdirahasiakan dalam jangka waktu tertentu, yang terdiri dari data dasar, dataolahan, dan data interpretasi. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDMdiharapkan perlu segera menetapkan kriteria informasi publik yang dikategorikandapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia di bidang migas. Sementara itu,masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dalam mengawal keterbukaaninformasi publik di bidang migas untuk mewujudkan good governance.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the right to information of oil and gas in Indonesia. Itconsider that right to information of oil and gas is a part of human right in civiland political right. Besides that, it isn't a non-derogable right. The information ofoil and gas is a public information shall be in nature open, except informationwhich could reveal the natural resource assets of Indonesia in oil and gas fields, asconsidered in Article 17 letter d Act of The Republic of Indonesia Number 14 of2008 on Public Information Opennes. This study discuss the regulation of right oninformation of oil and gas in Indonesia and criteria of public information whichcatagorized could reveal the natural resource assets of Indonesia in oil and gasfields. This study is a normative juridical research. The result of this studyindicate that right on information of oil and gas in Indonesia is guaranteed inUUD 1945 and legislation. Public has right to access information of oil and gaswhich open and public body which has it has a duty to give it. UUD 1945 andlegislation recognized that there is limitation on right on information of oil andgas. Limitation on it are strict, limited, and confidential pursuant to legislations,appropriateness, and public interest. The criteria of public information whichcatagorized could reveal the natural resource assets of Indonesia in oil and gasfields is information of oil and gas if opened can threaten sovereignty of country.They are information about data which got from general survey and/orexploration, and exploitation of oil and gas, which confidential in limited term.They are basic data, processed data, and interpretive data. Government, in thiscase, Ministry of Energy and Mineral Resources Republic Indonesia, need soonto stipulate criteria of public information which catagorized could reveal thenatural resource assets of Indonesia in oil and gas fields. Besides that, publicexpected to play an active role in guarding the public disclosure in the oil and gasfields to realize good governance."

"Skripsi ini akan membahas gangguan terhadap hak milik atas tanah. Hak milik atas suatu benda yang dapat dibuktikan dengan alas hak yang sah memberikan kewenangan absolut bagi pemegang hak nya guna mengambil kemanfaatan seluas-luasnya dari benda yang dihaki. Hak milik dibatasi dengan ketentuan dalam hukum perdata di Indonesia salah satunya adalah tidak menimbulkan gangguan (hinder) bagi orang lain. Setiap orang harus menghormati hak-hak yang dimiliki orang lain agar tidak mengurangi kenikmatan dalam menikmati hak yang dimiliki. Gangguan dapat terjadi terhadap hak milik atas tanah. Jika terjadi gangguan terhadap hak milik maka dapat digugat berdasarkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Akan tetapi tidak semua gangguan tehadap hak milik atas tanah merupakan perbuatan melawan.

---

This thesis will discuss the nuisance of land ownership. Proprietary rights over an object which can be proved by legitimate title gives absolute authority to it's holder to take the widest benefit. Proprietary rights of Land are limited by the provisions of the civil law in Indonesia, one of which is not to cause nuisance (hinder) for others. Everyone must respect the rights of others as not to detact from enjoyment of enjoying owned rights. Nuisance can occur on land ownership. In the event of nuisance to the land, it can be sued under Unlawful act. However, not all nuisance to Proprietary rights of land is an unlawful act."

"ABSTRAKPajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu negara, khususnyauntuk pembiayaan pembangunan karena pajak merupakan sumber penerimaannegara. Berdasarkan hal tersebut, pemenuhan piutang pajak harus didahulukandari piutang-piutang lain, sebagaimana ditentukan dalam undang-undangperpajakan Indonesia dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pokokpermasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana pembagianhasil lelang eksekusi pajak, dimana obyek lelang tersebut dibebani HakTanggungan. Penelitian tesis ini difokuskan untuk menganalisis apakah hasillelang akan dipergunakan untuk melunasi utang pajak atau akan dipergunakanuntuk melunasi utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan. Bentuk penelitianyang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitianyang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-normadalam hukum positif, diantaranya melakukan pengkajian terhadap peraturanperundang-undangan yang berkaitan dengan perpajakan, Hak Tanggungan dan lelang serta menggunakan pendekatan kasus. Dalam penelitian, diketahui bahwa lelang yang dilaksanakan pada kasus ini adalah lelang eksekusi pajak, bukan lelang eksekusi Hak Tanggungan. Walaupun peraturan telah menentukan bahwa hasil lelang seharusnya digunakan terlebih dahulu untuk melunasi utang pajak, namun pada prakteknya hasil lelang digunakan terlebih dahulu untuk melunasi utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan

---

ABSTRACTTaxes have a very important role in a state, particularly in financing the statedevelopment, since taxes are the primary source of the state revenue. Based on this explanation, the fulfillment of tax receivables shall take precedence over other receivables, as stipulated by the Indonesian tax laws and the Indonesian Civil Code. Therefore, the problem statement to be examined in this theses is how is the distribution of auction proceeds of a tax foreclosure auction where the auction object is secured by Mortgage Right The theses focused on the analysis whether the proceeds of the auction be used to pay off the taxes or the mortgage. The research method used herein is a juridical normative method, i.e. research that is focused on reviewing the implementation of rules or norms in law, including to conduct studies on any prevailing regulation relating to taxation, Mortgage Right and auction, and by using a case approach. The research found that the auction applicable to this case was the tax foreclosure auction, not the mortgage auction.Although the regulations has determined that the auction proceeds be used to pay off the taxes first, in practice, the auction proceeds were used to pay off the debt secured by Mortgage Rights first"

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai pengalihan benda khususnya saham dan konsep kepemilikannya dalam hal menjadi objek dalam perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali. Dalam jual beli saham dengan hak membeli kembali di pasar modal penjualan saham dengan hak membeli kembali disebut dengan Repurchase Agreement (Repo) yang yang pengaturan mengenai pedoman transaksi Repo diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa keuangan tentang Repo. Pada kenyataannya, perjanjian Repo dianggap sebagai suatu pemberian jaminan, sedangkan secara prinsipnya berbeda. Perbedaan tersebut dapat memberikan konsep kepemilikan atas benda khususnya saham yang dijual dengan hak membeli kembali. Permasalahan yang muncul dari perjanjian Repo yaitu seperti apa yang terjadi dalam kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 618/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel di mana pihak yang membeli dalam perjanjian Repo menjual kepada pihak ketiga, namun dalam putusannya majelis hakim memutuskan bahwa pihak ketiga yang membeli dari pembeli awal dalam perjanjian Repo melakukan perbuatan melawan hukum. Hal tersebut secara otomatis dapat memberikan peluang untuk terjadinya konflik hukum. Perbuatan Pembeli awal yang telah mengalihkan objek dalam perjanjian Repo sehingga penjual awal dalam perjanjian Repo merasa dirugikan karena haknya untuk membeli kembali tidak bisa dilakukan. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dengan analisis data pendekatan kualitatif. Dalam hal ini, pihak ketiga yang membeli saham dari pembeli awal dalam perjanjian Repo merupakan pihak yang perlu mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum di muka pengadilan

---

ABSTRACTThis thesis covers the analysis of disposition of comercial objects, especially stocks/shares, and the concept of its ownership in terms of being the stated object in a sale-purchase agreement with right to repurchase as one of the agreements conditions. The term for sale-purchase agreement with right to repurchase, in which stocks/shares as the object, is called Repurchase agreement (Repo) where the regulation of its enforcement procedures or guideline is stipulated in The Financial Services Authority Regulation concerning Guideline of Repurchase Agreement Transaction For Financial Services Institution. Practically speaking, it is not uncommon that many has considered Repo Agreement as an attachment of collateral, whilst in the manner of its principle, Repo is different from the concept of collateral attachment. From that difference, in which it will be covered in this thesis, can it be understood the concept of ownership of comercial objects (especially stocks/shares) which is determined as the object being sold with repurchase right. In South Jakarta district court verdict number 618/Pdt.G/2016/PN Jkt.Sel where the party that purchased stocks in Repo Agreement, related to the case in that verdict, disposed that purchased stocks to third party (parties outside the Repo), yet in the verdict, the judges stated that the third party had commited tort or unlawful deed. It can automatically emerges the chance of legal conflicts. The deed of the party that purchased and then sold the stocks to third party that was not included in the Repo caused the comercial damage to the party that sold the stocks in the Repo because by then the selling party in the Repo could not use his repurchase right (his right had been violated). This reasearch/thesis is a normative reasearch by the nature of descriptive analytical research. This thesis uses secondary data with qualitative data analysis approach or method. Regarding that third party in the said Repo, it is authors opinion that the third party should be provided with legal protection and certainty before the court."