Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Through this research, a methodological framework and its implementation are set up to analyze, model and facilitate the process of negotiation among central government and individual energy producers under environmental, economical and social constraints. Negotiation In decentralization : case study of China's carbon trading in the power sector discusses research carried out on negotiation issues in China regarding Chinese power sector reform over the past 30 years. Results show that conflicts exist between power groups and the national government, and that the most current negotiation topics in China's power industry are demand and supply management, capital investment, energy prices, and CO2 emission mitigations.Negotiation In decentralization : case study of China's carbon trading in the power sector is written for government policy makers, energy and environment industry investors, energy program and project managers, environment conservation specialists, university professors, researchers, and graduate students. It aims to provide a methodology and a tool that can resolve difficult negotiation issues and change a loss-loss situation to a win-win situation for key players in a decentralized system, including government policymakers, energy producers, and environment conservationists."

"Hari ini, Indonesia menjadi salah satu negara yang akan mengimplementasikan perdagangan karbon guna mengatasi perubahan iklim. Perdagangan karbon ini sendiri masih menjadi hal yang sangat baru di Indonesia dimana Indonesia baru memiliki dua regulasi yang mengatur terkait pengimplementasian perdagangan karbon yakni Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2022. Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon menyatakan bahwa perdagangan karbon ini nantinya akan dapat dilakukan di bursa efek atau penyelenggara perdagangan yang telah memperoleh izin usaha dari otoritas yang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan. Dengan demikian, tulisan ini bertujuan untuk mengelaborasi lebih lanjut terkait bagaimana perdagangan karbon akan dilaksanakan serta implementasinya, dengan mengacu pada penerapan perdagangan karbon di Cina. Hingga saat ini, Cina merupakan salah satu negara yang sukses menerapkan perdagangan karbonnya. Oleh karena itu, penulis menganggap Cina pantas untuk dijadikan acuan dalam hal implementasi perdagangan karbon. Melalui penelitian penulis telah mencapai kesimpulan bahwa terdapat beberapa isu yang harus diperjelas lebih lanjut dalam hal penerapan perdagangan karbon. Pertama, terkait karakteristik dari unit karbon itu sendiri. Kedua, terkait tempat akan dilaksanakannya perdagangan karbon.

---

Today, Indonesia is one of the countries that will implement carbon trading in order to overcome climate change. Carbon trading itself is still a very new thing in Indonesia where Indonesia has only two regulations governing the implementation of carbon trading, namely Presidential Regulation Number 98 of 2021 and Ministerial Regulation Number 21 of 2022. Ministerial Regulation Number 21 of 2022 concerning Procedures for Implementing Values The Carbon Economy states that carbon trading will later be carried out on stock exchanges or trading operators that have obtained business licenses from the authorities that administer the regulatory and supervisory system. Thus, this paper aims to further elaborate on how carbon trading will be carried out and its implementation, with reference to the implementation of carbon trading in China. Until now, China is one of the countries that has successfully implemented carbon trading. Therefore, the authors consider China appropriate to be used as a reference in terms of implementing carbon trading. Through research the authors have reached the conclusion that there are several issues that must be further clarified in terms of implementing carbon trading. First, regarding the characteristics of the carbon unit itself. Second, related to where carbon trading will be carried out."

"Pada tahun 2022, pemerintah Indonesia telah mengakui bahwa dampak perubahan iklim dapat memicu potensi bencana yang dapat merugikan perekonomian, sosial, dan kesehatan di Indonesia hingga mencapai angka 544 triliun rupiah. Dengan mempertimbangkan bahwa dibutuhkan dana yang besar untuk pendanaan iklim dan adanya peningkatan target Indonesia terhadap dunia internasional untuk menurunkan emisi karbon, pemerintah Indonesia memutuskan untuk merencanakan penerapan pajak karbon dan perdagangan karbon secara simultan untuk satu sektor yang sama yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara melalui Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 16 Tahun 2022. Merujuk kepada doktrin dari Gunningham dan Sinclair, apabila akan diterapkan dua atau lebih kebijakan untuk satu target yang sama,  maka perlu untuk dilihat koherensi dan urutan dari penerapan kebijakan tersebut untuk melihat apakah tujuan utama dari diterapkannya dua atau lebih kebijakan dapat tercapai tanpa menciptakan smorgasbordism. Norwegia merupakan negara Eropa yang memiliki situasi mirip dengan Indonesia. Norwegia menerapkan kewajiban untuk sektor petroleum lepas pantai berpartisipasi di perdagangan karbon Uni Eropa melalui European Union Emision Trading System (EU ETS) dan membayar pajak karbon melalui Carbon Tax Act No. 21 on Petroleum Activities. Sayangnya, hingga saat ini, tidak ada data yang menunjukkan bahwa emisi karbon di sektor petroleum lepas pantai Norwegia berhasil menurun paska diterapkannya dua kebijakan instrumen ekonomi secara simultan. Alih-alih menurun, data menunjukkan bahwa hingga kini produksi petroleum lepas pantai tetap menjadi nomor urut pertama sumber emisi karbon di Norwegia. Berkaca dari Norwegia, apabila Indonesia ingin menerapkan pajak karbon dan perdagangan karbon untuk menurunkan emisi karbon di sektor PLTU Batubara, maka Indonesia perlu untuk mempertimbangkan bahwa 1) pajak karbon tidak dapat dikenakan sebagai ‘sanksi’ yang menimbulkan efek jera agar pelaku industri PLTU Batubara di Indonesia mau berpartisipasi di perdagangan karbon;  2) pemerintah perlu memastikan bahwa terdapat insentif yang cukup untuk menarik pelaku usaha ke perdagangan karbon, baik melalui sanksi denda atau sanksi sosial, tanpa mengandalkan pajak;  3) hasil pajak karbon benar-benar dialokasikan untuk proyek lingkungan hidup.

---

By 2022, the Indonesian government has recognized that the impacts of climate change could trigger a potential catastrophic economic, social, and health cost in Indonesia of up to IDR 544 trillion. Considering the large amount of money needed for climate finance and Indonesia's increasing international targets to reduce carbon emissions, the Indonesian government decided to plan the simultaneous implementation of carbon tax and carbon trading for the same sector, namely Coal Fired Power Plant through Law No.7 of 2021 on Harmonization of Taxation Regulations and Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 16 of 2022. Referring to the doctrine of Gunningham and Sinclair, if two or more policies will be applied for the same target, it is necessary to look at the coherence and sequence of the application of these policies to see if the main objectives of the application of two or more policies can be achieved without creating smorgasbordism. Norway is a European country that has a similar situation to Indonesia. Norway has an obligation for the offshore petroleum sector to participate in EU carbon trading through the European Union Emission Trading System (EU ETS) and pay carbon tax through Carbon Tax Act No. 21 on Petroleum Activities. Unfortunately, to date, there is no data to suggest that carbon emissions in Norway's offshore petroleum sector have decreased following the simultaneous implementation of these two policy economic instruments. Instead of decreasing, data shows that until now offshore petroleum production remains the number one source of carbon emissions in Norway.  Reflecting on Norway, if Indonesia wants to implement carbon tax and carbon trading to reduce carbon emission in coal power plant sector, Indonesia needs to consider that 1) carbon tax cannot be imposed as a 'sanction' that creates deterrent effect so that coal power plant industry players in Indonesia want to participate in carbon trading; 2) the government needs to ensure that there are sufficient incentives to attract business actors to carbon trading, either through fines or social sanctions, without relying on taxes; 3) carbon tax proceeds are truly allocated for environmental projects."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis dan membandingkan kerangka hukum perdagangan karbon di Uni Eropa, China, dan Indonesia dengan fokus pada dua aspek utama: kerangka hukum dan kebijakan karbon di UE dan China, serta potensi adopsi dan penyempurnaan regulasi Indonesia berdasarkan pembelajaran dari kedua entitas tersebut. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah membangun fondasi regulasi perdagangan karbon melalui Peraturan Presiden No. 98/2021, UU No. 7/2021, UU No. 4/2023, dan Permen LHK No. 21/2022, dengan fokus utama pada sektor kehutanan dan penerapan nilai ekonomi karbon. UE, dengan EU Emissions Trading System (EU ETS) yang mapan sejak 2005, menawarkan model komprehensif multisektor dengan mekanisme penyesuaian karbon lintas batas/carbon border adjustment mechanism (CBAM). Sementara itu, China meluncurkan ETS nasional pada 2021 dengan pendekatan berbasis intensitas karbon (carbon intensity), fokus awal pada sektor pembangkit listrik, dan rencana perluasan bertahap. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun Indonesia telah membuat kemajuan signifikan, masih ada ruang untuk penyempurnaan regulasi perdagangan karbon. Adopsi praktik terbaik dari UE dan China, disesuaikan dengan konteks nasional, dapat memperkuat efektivitas sistem perdagangan karbon Indonesia dalam mendukung pencapaian target pengurangan emisi dan pembangunan berkelanjutan. Rekomendasi ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan dan penegakan hukum perdagangan karbon di Indonesia yang lebih komprehensif, efektif, dan selaras dengan tren global.

---

This research aims to analyze and compare the legal frameworks for carbon trading in the European Union, China, and Indonesia, focusing on two main aspects: the current carbon trading legal frameworks in the EU, China, and Indonesia, and the potential adoption and improvement of Indonesian regulations based on lessons learned from these two entities. The research findings indicate that Indonesia has established a foundation for carbon trading regulations through Presidential Regulation No. 98/2021, Law No. 7/2021, Law No. 4/2023, and Ministry of Environment and Forestry Regulation No. 21/2022, with a primary focus on the forestry sector and the implementation of carbon economic value. The EU, with its well-established Emissions Trading System (EU ETS) since 2005, offers a comprehensive multi-sector model with a Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). Meanwhile, China launched its national ETS in 2021 with a carbon intensity-based approach, initially focusing on the power generation sector, with plans for gradual expansion. This study concludes that although Indonesia has made significant progress, there is still room for improvement in carbon trading regulations. Adopting best practices from the EU and China, adapted to the national context, can strengthen the effectiveness of Indonesia's carbon trading system in supporting emission reduction targets and sustainable development. These recommendations are expected to contribute to the development and enforcement of more comprehensive, effective, and globally aligned carbon trading laws in Indonesia."

"Topik perubahan iklim terkait erat dengan pelepasan karbon ke atmosfer. Salah satu cara mengurangi emisi karbon adalah melalui perdagangan karbon dengan mekanisme cap and trade dan mekanisme offset. Menerapkan perdagangan karbon memerlukan investasi keuangan yang signifikan, yang mengharuskan kebijakan keuangan pemerintah dan sektor swasta untuk mendukung upaya mencapai kontribusi yang ditetapkan secara nasional berdasarkan Perjanjian Paris. Rumusan masalah penelitian ini adalah belum adanya kajian yang menganalisis pengujian skenario kebijakan keuangan berkelanjutan dalam kaitannya pada transaksi perdagangan karbon di Indonesia. Tujuan utama penelitian ini untuk membangun model kebijakan intervensi yang dapat diimplementasikan oleh sektor jasa keuangan dalam rangka menurunkan emisi karbon di Indonesia untuk meningkatkan kemampanan ekonomi, pertumbuhan sosial, dan perlindungan lingkungan. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran yang melibatkan metode kuantitatif dan kualitatif. Penggunaan analisis System Dynamics (SD), kajian bibliometrik, dan Analytical Hierarchy Process (AHP) adalah pendekatan kuantitatif, sedangkan pendekatan kualitatif memerlukan penelitian literatur, melakukan wawancara ekstensif, dan menyelesaikan survei. Hasilnya menunjukkan adanya kesenjangan penelitian, khususnya mengenai peran sektor jasa keuangan dalam praktik perdagangan karbon. Hasil SD menunjukkan bahwa penerapan perdagangan karbon yang didukung oleh keuangan berkelanjutan akan menghasilkan hasil signifikan dalam rangka pengurangan emisi karbon. Selain itu, analisis AHP menunjukkan bahwa keuangan berkelanjutan lembaga keuangan memainkan peran penting dalam perdagangan karbon.

---

The subject of climate change is closely linked to the release of carbon into the atmosphere. One viable strategy for reducing carbon emissions is using the cap and trade and offset mechanisms. Implementing carbon trading necessitates substantial financial investment, which mandates government and private sector financial policies to support achieving nationally defined contributions under the Paris Agreement. The research problem is the need for a study illustrating sustainable finance policies' application in Indonesia's carbon trading transactions. The primary objective of this research is to construct a model for policy intervention that the financial services industry can execute to reduce carbon emissions in Indonesia, thereby enhancing economic resilience, social development, and environmental protection. This study employs a mixed methods approach encompassing both quantitative and qualitative methodologies. The quantitative approach involves System Dynamics (SD) analysis, bibliometric studies, and the Analytical Hierarchy Process (AHP), while the qualitative approach necessitates a review of the literature, extensive interviews, and completion of surveys. The findings indicate research gaps, particularly concerning the role of the financial services industry in carbon trading practices. The SD results demonstrate that implementing carbon trading supported by sustainable finance will yield significant outcomes in terms of carbon emission reduction. Furthermore, the AHP analysis highlights the crucial role of sustainable finance in carbon trading, which the financial services industry can undertake."

"ABSTRACTThe research titled "Policies & reforms in the non-farm sector - a comparative study of india & china" aims to look at policies &reforms in the non-farm sector. It would look into the growth & role of the non-farm sector in the context of global food shortages &WTO deadloct in agricultural trade. It would also look at the aspect of corporatisation affecting the sector & the impact of marketing, technology, infrastructure &finance on its growth prospects. It would finally look at the form of governance structure along with the role of civil society groups / grass root institutions / NGOs & tr tpo decipher their role on the policy implementation in the non-farm sector. The study would be a comparative analysis of Indoa & China & all the above aspects would be looked atThe research seeks to examine the following-1. Whether the shift in the non-farm sector is beneficial & sustainable in the long run(especially in the context of global & domestic food shortages)Whether & to what extend has corporatism affected the functioning of the non-farm sector & its impact on small producers.3. Whether the form of government (democratic vs authoritaran) & the structure of governance affects policymaking & policy implementation & the need for governance reforms.4. To examine finally the changing roles of the state, private sector & civil society.MethodologyThe method used would be theoretical & analytical. The study would be based on primary & secondary sources. Primary sources would include interviews of policymakers, academicians, NGO workers etc. It would also include government reports, government annual plans, government surveys, annual reports of international organizations & non-government organizations etc. Secondary sources would include books, journals, magazines, newspapers & other relevant sources.ChapterizationThe study would be divided into the following chapters-The first chapter deals with Conceptual &Theoritical issues. The Chapter looks into the followingA) the importance of agriculture & the conflict between the availabilit of food & fuelsB) i) the issue of diversification & the non-farm sector - the definition of diversification, the causes of it & the cross country estimates & trends.ii) the positive effects & the shortcomings of diversification & the non-farm sectorC. The issue of agribusiness has been examined ( the definition & the reasons for its growth). The existebce & supermarkets has been observed critical questions raised about this emerging phenomenon.D) role of good govenance-state, private institutions & civil society institutions-each institution's role in promoting good governanceE) the reasons for comparing India & China.The second chapter examines the followingA) the history of agriculture (pre-reform) & the agrarian scene after the reform period till the present times.The research titled "Policies & reforms in the non-farm sector - a comparative study of india & china" aims to look at policies &reforms in the non-farm sector. It would look into the growth &role of the non-farm sector in the context of global food shortages &WTO deadloct in agricultural trade. It would also look at the aspect of corporatisation affecting the sector & the impact of marketing, technology, infrastructure &finance on its growth prospects. It would finally look at the form of governance structure along with the role of civil society groups / grass root institutions / NGOs & tr tpo decipher their role on the policy implementation in the non-farm sector. The study would be a comparative analysis of Indoa & China & all the above aspects would be looked atThe research seeks to examine the following-1. Whether the shift in the non-farm sector is beneficial & sustainable in the long run(especially in the context of global & domestic food shortages)Whether & to what extend has corporatism affected the functioning of the non-farm sector & its impact on small producers.3. Whether the form of government (democratic vs authoritaran) & the structure of governance affects policymaking & policy implementation & the need for governance reforms.4. To examine finally the changing roles of the state, private sector & civil society.MethodologyThe method used would be theoretical & analytical. The study would be based on primary & secondary sources. Primary sources would include interviews of policymakers, academicians, NGO workers etc. It would also include government reports, government annual plans, government surveys, annual reports of international organizations & non-government organizations etc. Secondary sources would include books, journals, magazines, newspapers & other relevant sources.ChapterizationThe study would be divided into the following chapters-The first chapter deals with Conceptual &Theoritical issues. The Chapter looks into the followingA) the importance of agriculture & the conflict between the availabilit of food & fuelsB) i) the issue of diversification & the non-farm sector - the definition of diversification, the causes of it & the cross country estimates & trends.ii) the positive effects & the shortcomings of diversification & the non-farm sectorC. The issue of agribusiness has been examined ( the definition & the reasons for its growth). The existebce & supermarkets has been observed critical questions raised about this emerging phenomenon.D) role of good govenance-state, private institutions & civil society institutions-each institution's role in promoting good governanceE) the reasons for comparing India & China.The second chapter examines the followingA) the history of agriculture (pre-reform) & the agrarian scene after the reform period till the present times.The research titled "Policies & reforms in the non-farm sector - a comparative study of india & china" aims to look at policies &reforms in the non-farm sector. It would look into the growth &role of the non-farm sector in the context of global food shortages &WTO deadloct in agricultural trade. It would also look at the aspect of corporatisation affecting the sector & the impact of marketing, technology, infrastructure &finance on its growth prospects. It would finally look at the form of governance structure along with the role of civil society groups / grass root institutions / NGOs & tr tpo decipher their role on the policy implementation in the non-farm sector. The study would be a comparative analysis of Indoa & China & all the above aspects would be looked atThe research seeks to examine the following-1. Whether the shift in the non-farm sector is beneficial & sustainable in the long run(especially in the context of global & domestic food shortages)Whether & to what extend has corporatism affected the functioning of the non-farm sector & its impact on small producers.3. Whether the form of government (democratic vs authoritaran) & the structure of governance affects policymaking & policy implementation & the need for governance reforms.4. To examine finally the changing roles of the state, private sector & civil society.MethodologyThe method used would be theoretical & analytical. The study would be based on primary & secondary sources. Primary sources would include interviews of policymakers, academicians, NGO workers etc. It would also include government reports, government annual plans, government surveys, annual reports of international organizations & non-government organizations etc. Secondary sources would include books, journals, magazines, newspapers & other relevant sources.ChapterizationThe study would be divided into the following chapters-The first chapter deals with Conceptual &Theoritical issues. The Chapter looks into the followingA) the importance of agriculture & the conflict between the availabilit of food & fuelsB) i) the issue of diversification & the non-farm sector - the definition of diversification, the causes of it & the cross country estimates & trends.ii) the positive effects & the shortcomings of diversification & the non-farm sectorC. The issue of agribusiness has been examined ( the definition & the reasons for its growth). The existebce & supermarkets has been observed critical questions raised about this emerging phenomenon.D) role of good govenance-state, private institutions & civil society institutions-each institution's role in promoting good governanceE) the reasons for comparing India & China.The second chapter examines the followingA) the history of agriculture (pre-reform) & the agrarian scene after the reform period till the present times.The research titled "Policies & reforms in the non-farm sector - a comparative study of india & china" aims to look at policies &reforms in the non-farm sector. It would look into the growth &role of the non-farm sector in the context of global food shortages &WTO deadloct in agricultural trade. It would also look at the aspect of corporatisation affecting the sector & the impact of marketing, technology, infrastructure &finance on its growth prospects. It would finally look at the form of governance structure along with the role of civil society groups / grass root institutions / NGOs & tr tpo decipher their role on the policy implementation in the non-farm sector. The study would be a comparative analysis of Indoa & China & all the above aspects would be looked atThe research seeks to examine the following-1. Whether the shift in the non-farm sector is beneficial & sustainable in the long run(especially in the context of global & domestic food shortages)Whether & to what extend has corporatism affected the functioning of the non-farm sector & its impact on small producers.3. Whether the form of government (democratic vs authoritaran) & the structure of governance affects policymaking & policy implementation & the need for governance reforms.4. To examine finally the changing roles of the state, private sector & civil society.MethodologyThe method used would be theoretical & analytical. The study would be based on primary & secondary sources. Primary sources would include interviews of policymakers, academicians, NGO workers etc. It would also include government reports, government annual plans, government surveys, annual reports of international organizations & non-government organizations etc. Secondary sources would include books, journals, magazines, newspapers & other relevant sources.ChapterizationThe study would be divided into the following chapters-The first chapter deals with Conceptual &Theoritical issues. The Chapter looks into the followingA) the importance of agriculture & the conflict between the availabilit of food & fuelsB) i) the issue of diversification & the non-farm sector - the definition of diversification, the causes of it & the cross country estimates & trends.ii) the positive effects & the shortcomings of diversification & the non-farm sectorC. The issue of agribusiness has been examined ( the definition & the reasons for its growth). The existebce & supermarkets has been observed critical questions raised about this emerging phenomenon.D) role of good govenance-state, private institutions & civil society institutions-each institution's role in promoting good governanceE) the reasons for comparing India & China.The second chapter examines the followingA) the history of agriculture (pre-reform) & the agrarian scene after the reform period till the present times.B) the non-farm sector & diversification-the role of it in the current scenario-its impact on poverty reduction, employment, environment, overall significance etc.C) the retail sector & its role in the country.D) the requirements for the growth of the non-farm sector & the significance of each of the variables & their current role in the economy (like land, credit, marketing, research & technology, environment etc).E) trade policy & WTO.All third chapter looks into the theoritical debate between democratic & authoritarian structures of governance. It also looks into the history & evolution of the character of the state in India & China. Finally, it sees the current strengths & weaknesses of the two states & their decision making structures agains the backdrop of globalization, corporatism & emerging waves of democratic upsurges.The fourth chapter looks at the role of civil society & grass root level institutions in India & China. These institutions have been making a lot of impact in creating consciousness among the people & in promoting democratic decision making. The chapter examines how the existebce of these institutions can influence the environment & the kind of decisions that the Central Government makes in the future in both the countries.The fifth chapter deals with the comparative analysis of India & China.Finally the sixth chapter deals with the conclution & the measures that need to be taken in the future."

"Skripsi ini membahas bagaimana China menangani kasus insider trading, di China marak sekali terjadi kasus insider trading dalam sepuluh tahun terakhir saja telah terjadi 10 kasus insider trading dan salah satu kasus tersebut di dibahas pada skripsi ini adalah kasus Zhou Hehua dari Keda Machinery & Electronics dan dari hasil praktik insider trading yang dilakukannya Zhou Hehua mendapatkan keuntungan sebesar RMB 73.991,62 atau setara dengan Rp 109.632.599,30. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana alat pengumpulan datanya adalah studi dokumen.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terkait dengan praktik insider trading pemerintah China telah mempunyai Undang-Undang yang cukup efektif untuk menjerat pelaku insider trading dibandingkan dengan regulasi terkait insider trading di Indonesia. Zhou Hehua dikenai pasal 202 Hukum Sekuritas Nasional China, pasal tersebut mengharuskan Zhou Hehua mengembalikan keuntungan ilegalnya dan dikenai denda yang berkisar tidak lebih dari lima kali keuntungan ilegalnya.

---

This thesis describe how China government handling the insider trading case. In China there are many insider trading case in last ten years, in that period has occured 10 insider trading case. One of them is Zhou Hehua case from Keda Machinery & Electronics Which is discussed in this thesis. The profit from insider trading, Zhou Hehua got RMB 73.991,62 or equal to Rp 109.632,30. This research is the juridical-normative research, when data used for this research are being collected through documents.

The result showed the government of China has effective regulation about insider trading, which case can be detected and solved whereas indonesian regulation about insider trading is not effective relatively in practise. Zhou Hehua, based on article 202 China?s Securities Law are confiscated his illegal income and imposed the fine by China government which the nominal of the fine is not more than five times his illegal income."

"Negotiation is an essential element of almost all of our interactions - personally and professionally. This guide helps you learn how to: utilize the six key negotiating styles; harness the power of emotion in hammering out agreements; use time to your advantage; prepare like a pro and enter any negotiation from a position of strength and more."