Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia kembali harus menghadapi berbagai masalah internal yang cukup berat dan membutuhkan berbagai dan tindakan "cerdas" untuk menyelesaikannya bencana alam yang datang silih berganti semakin memperpanjang daftar permasalahan yang harus segera ditangani. Nanggroe Aceh Darussala menjadi potret sebuah propinsi paling tragis nasibnya. Pemberontakan GAM, kontak senajta antara militer dengan GAM, pembakaran gedung sekolah, penculikan guru, dan yang paling mengejutkan dunia adalah datangnya bencana maha dasyat (gempa dan tsunami) yang terjadi empat bulan lalu (26 Desember 2004) yang berakibat pada hancurnya sendi-sendi kehidupan masyarakat dan ratusan ribu korban jiwa "

"Dalam beberapa tahun terakhir ini, konflik vertikal dan horizontal meletup di berbagai lokus di Indonesia. Konflik bersenjata di Aceh, Konflik sosial di poso yang berkepanjangan, konflik di Ambon yang belum padam seutuhnya, dan berbagai daerah 'hot spot' yang menyisakan kengerian 'bencana' versi buatan manusia itu. Tambahan lagi, bencana alam yang silih berganti, dan tidak terduga datangnya. Mungkin hampir segala bencana alam pernah melanda negeri ini: mulai dari tsunami, gempa bumi, gunung meletus, banjir bandang, atau tertimbun sampah. Akibatnya, empirisasi keadaan darurat tidak lagi terelakkan. Bahkan, bukan saja tidak mampu mengelak menahan kekuatan alam, namun terkesan tak mampu menanganinya dengan elegan dan sinergis. Manajemen penanganan bencana alam tsunami misalnya, sempat kacau balau beberapa waktu. Termasuk menangani pendidikan anak-anak yang secara prinsipil tidak boleh berhenti denyutnya. Pendidikan anak pasca terjadinya bencana harus diselamatkan. Karena itu, pendidikan dalam situasi darurat secara de facto tidak terelakkan."

"Artikel ini membahas peran Polri semenjak dipisahkannya Polri darilingkungan ABRI yaitu harus meninggalkan pendekaran militer menjadipendekatan sipil. Berdasarkan telaahan terhadap berbagai peraturanperundangan yang relevan dengan tugas Polri secara perkembanganpemikiran dalam kriminologi, dapat disimpulkan bahwa POLRI dalammelaksanakan fungsi penegakan hukum dan menjaga ketertiban sosial, harusmengedepankan hak-hak asasi manusia serta berusaha menyelesaikanmasalah kriminalitas dengan pendekaran restorative justice."

"Pelaksanaan otonomi perguruan tinggi di Indonesia membuka ruang bagi terjadinya komersialisasi pendidikan yang berujung pada pelanggaran etika nirlaba sebagai salah satu prinsip dalam otonomi perguruan tinggi. Skripsi ini membahas komersialisasi pendidikan sebagai bentuk kejahatan korporasi dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi di Indonesia melalui studi kasus penyelenggaraan program pascasarjana Universitas X. Skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan studi deskriptif menggunakan konsep-konsep yang berkaitan antara otonomi perguruan tinggi, pelanggaran etika dan kejahatan korporasi di sektor pendidikan. Skripsi ini melihat bagaimana implementasi otonomi perguruan tinggi tidak hanya terjadi secara akademik, namun juga secara tata kelola khususnya keuangan melalui perguruan tinggi berstatus badan hukum, salah satunya Universitas X. Pemerintah tidak mampu menjamin anggaran yang cukup untuk memenuhi hak atas pendidikan bagi warga negaranya, sehingga Universitas X dapat mencari dana yang berasal dari mahasiswa secara berlebihan melalui biaya kuliah maupun penyelenggaraan program tertentu, salah satunya program pascasarjana. Meskipun hasil penelitian ini masih bersifat tentatif, namun telah memiliki kesimpulan tertentu bahwa program pascasarjana Universitas X lebih memandang dirinya sebagai suatu korporasi dibandingkan sebagai institusi pendidikan, sehingga akhrinya melakukan komersialisasi pendidikan di dalam penyelenggaraannya.

---

Commercialization of Education as a Form of Corporate Crime within the Implementation of Higher Education Autonomy in Indonesia (Case Study: Implementation of Graduate Program of X University) is a minithesis which talks about the autonomy system of higher education in Indonesia which may form the commercialization of education and culminates with a white collar criminal phenomenon using the case study of the implementation of graduate programs of X University. This minithesis employs qualitative research methods in a descriptive study, involving related concepts to the autonomy of higher education and corporate crime in the education sector. This minithesis also analyzes how the implementation of higher education autonomy in X University was not only applied academically but also for the financial management of the university itself, which adopts the form of legal entity. The government was unable to vouch enough budgets in order to fulfil education rights for the citizens, giving authority for X University to gain excessivelly from its students as another fund resource by the mechanism of expense or implementation some study programs such as graduate programs. Even though this minithesis's conclusion is still tentative, it has a conclusion that the graduate program of X University views itself more as a corporation than an institute of education, resulting in commercialization in its implementation."