Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Risks of women's SRHR is increasing due to limited access to water and food in climate change policy. Women's vulnerability is very high regarding the masculinity of climate-related policy--specifilally the minimum respresentation ..."

"Risiko SRHR perempuan semakin besar dengan keterbatasan akses air dan pangan dalam perubahan iklim. Kerentanan perempuan tinggi di tengah maskulinitas kebijakan pengurangan risiko perubahan iklim yang minim partisipasi perempuan dan kelompok rentan. Situasi problematik mendorong perempuan beradaptasi menanggung lebih banyak beban. Hasil studi kasus di kabupaten Jepara dan Banyumas menunjukkan bahwa pengarusutamaan gender belum masuk dalam kebijakan lingkungan dan perubahan iklim. Dalam banyak kasus, perempuan semakin termaginalkan dalam konsep-konsep pembangunan yang jauh dari target yang hendak diraih dalam SDG Post-2015."

"ABSTRAKPembahasan mengenai gender masih jarang terlihat pada studi arus utama ilmu hubungan internasional. Selain itu SRHR (Sexual and Reproductive Health Rights) sebagai topik, juga masih kurang banyak mendapatkan perhatian. Karenanya, tulisan ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji SRHR atau lebih khususnya, hak reproduktif perempuan dan bagaimana perempuan membuat pilihan mengenai hal tersebut. Analisis dilakukan dengan pembahasan dari beberapa topik, yakni dari kerangka ekonomi politik internasional, keamanan, kewarganegaraan, identitas, dan politik tubuh.Hasilnya, pembacaan literatur menunjukkan bahwa perempuan memang memiliki kemampuan biologis untuk kehamilan yang dibarengi dengan resikonya tersendiri. Namun di luar hal itu, terdapat pula faktor-faktor eksternal yang memberikan pengaruh, membentuk, dan membatasi pilihan yang dimiliki dan dibuat oleh perempuan. Baik itu keterbatasan ekonomi, ketidakamanan bergender, kewarganegaraan yang tidak sempurna, bias rasial/etnis, ataupun pemberlakuan kontrol atas tubuh. Kerentanan biologis dan sosial perempuan terkait dengan permasalahan SRHR itu menjadikan pemenuhannya krusial dan merupakan tanggung jawab internasional. Sepatutnya perempuan memiliki pilihan dan kontrol terkait dengan tubuh dan kehidupan mereka sendiri. Aplikasi perspektif feminis dan hubungan internasional dalam mengkaji isu SRHR ini memungkinkan pemahaman yang lebih utuh pada persoalan yang awalnya lebih dipandang sebagai persoalan individual.

---

ABSTRACT

Discussion regarding gender is still scarce in the field of mainstream international relations. Moreover SRHR (Sexual and Reproductive Health Rights) suffer from lack of priority in the discussion. Because of such scarcity, this study intends to fill the gaps by assessing SRHR or more specifically, women?s reproductive rights and how women make decisions regarding them. Analyses are performed with the discussions of several topics, such as international political economy, security, citizenship, identity, and body politics.

The result of the literature review shows that women do possess the biological capacity for pregnancy along with other related risks, but beyond that, there also exist external factors that influence, shape, and limit the choices that are owned and made by women. Such as constricting economical circumstances, gendered insecurity, imperfect citizenship, racial/ethnic bias, or even the imposition of control over the female body. The biological and social vulnerability of women regarding sexual and reproductive health then, make its fulfillment even more crucial and become a matter of international responsibility. Women should acquire the capability to have control and make choices regarding their own bodies and lives. By using feminist and international perspectives, it becomes possible to study the issue of SRHR more fully, rather than simply accepting it as an individual?s problem."

"This paper investigates the fulfillment of SRHR in rembang during the protest against cement mining in Kendeng Mount. This paper concludes that women's SRHR are being denied by the goverment as the access to water and food ..."

"Women at Air Sugihan are unique. They are able to sustain life under harsh natural conditions. Red swamp water, uncultivated peat lands, ashes from the burned forest as a result of simple and cheap land clearing technique; as well as debt ..."

"Some of the Yellow Book (traditional source of Islamic Study) are taught in a traditional boarding school including sexual and reproductive health issue. Such discussion is the realm of the study of jurisprudence ..."

"Tulisan ini membahas pemenuhan hak dan kesehatan reproduksi dan seksualitas (HKRS) di Rembang dalam usaha menolak pendirian pabrik dan pertambangan semen. Hasil kajian ini menunjukkan terabaikannya HKRS perempuan Rembang terkhususnya mereka yang hingga saat ini berjuang mempertahankan sumber air dan pegunungan Kendeng dari pertambangan semen merupakan pelanggaran hak asasi terhadap perempuan dan harus segera diselesaikan oleh aparatur negara ini. Studi kasus ini bertempat di Desa Tegaldowo dan Desa Timbrangan, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang. Adanya tuntutan untuk menjaga tenda perlawanan secara bergiliran berdampak pada terganggunya hak reproduksi mereka. Hilangnya sumber air berdampak pada hak atas kesehatan, hak atas hidup, hak atas kemerdekaan dan keamanan dan lingkungan yang sehat."

"

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pasal-pasal terkait pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan peraturan turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual. Rangkaian regulasi tersebut secara tekstual mengalienasi hak-hak perempuan lajang atas pemenuhan HKSR mereka, karena hanya perempuan menikah saja yang berhak atas kesehatan seksual dan reproduksi. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sosio-legal, dengan menganalisis implikasi dari pasak-pasal dalam ketiga peraturan perundang-undangan tersebut melalui pendekatan kualitatif. Temuan dalam penelitian ini adalah: 1. Rangkaian regulasi kesehatan seksual dan reproduksi yang berlaku berpotensi menjadi justifikasi untuk menolak perempuan lajang yang ingin mengakses layanan kesehatan seksual dan reproduksi; 2. Rangkaian regulasi yang ada berperan dalam penegakan stigma negatif yang menyelubungi pemenuhan HKSR bagi perempuan lajang; dan 3. Perlunya rangkaian regulasi yang sensitif dengan isu gender dan harusz inklusif bagi semua perempuan dan tidak hanya merujuk kepada pengalaman perempuan berstatus menikah.

 

---

This research aims to analyze the laws around Sexual and Reproductive Health Rights (SRHR) in Law on Health (Law No. 36/2009), Government Regulation on Reproductive Health (Government Regulation No. 61/2014) and Minister of Health Regulation on Health Services during Pre-Pregnancy, Pregnancy, Childbirth and Post-Childbirth, Contraceptive Services and Sexual Health Services (Minister of Health Regulation No. 97/2014). These laws and regulations textually alienate unmarried women and their sexual and reproductive health rights since the laws only recognizes sexual and reproductive health rights for married women. The method used to conduct this research is socio-legal method, which analyzes the implication that comes from the aforementioned laws and regulations through qualitative approach. This research finds: 1. The laws and regulations on sexual and reproductive health has the potential to justify any medical facility to reject unmarried women that wanted to access sexual and reproductive healthcare; 2. The existing set of law and regulations has a role in upholding the negative stigma surrounding SRHR for unmarried women; and 3. There is a need for a set of laws and regulations that are sensitive to gender issues and that it should be inclusive to all women and not only centered around the experience of married women.

 

"

"Dunia akan datang ke liberalisasi arus informasi, barang, modal, dan tenaga kerja. Informasi akan bepergian di mana-mana tanpa batas. Barang akan pergi ke mana mereka adalah yang terbaik dijual. Buruh akan bekerja di mana ia mendapatkan pekerjaan yang paling diiinginkan."

"Beberapa Kitab Kuning yang diajarkan di pesantren tradisional memuat permasalah hak dan kesehatan reproduksi dan seksual (HKSR). Pembahasan yang demikian merupakan ranah kajian fikih. Akan tetapi pembahasan dalam kitab kuning tersebut sering kali bias gender dan kurang relevan dengan kondisi perempuan masa kini yang memiliki problematika kespro dan seksual berbeda seperti zaman dahulu. Akibatnya banyak kasus kekerasan seksual dan reproduksi yang menimpa santri perempuan karena kurang pengetahuan untuk tidak dikatakan "buta" ilmu yang terkait dengan reproduksi dan seksualitas. Dengan menggunakan pendekatan epistemologi Islam dan analisis feminisme teologis, tulisan ini akan berusaha merekontruksi kelimuan Islam dengan cara mempertemukan dan mempertautkan (integrasi) antara keilmuan Islam (fikih) dengan kajian gender dan ilmu sosial. "