Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini membahas pemenuhan hak dan kesehatan reproduksi dan seksualitas (HKRS) di Rembang dalam usaha menolak pendirian pabrik dan pertambangan semen. Hasil kajian ini menunjukkan terabaikannya HKRS perempuan Rembang terkhususnya mereka yang hingga saat ini berjuang mempertahankan sumber air dan pegunungan Kendeng dari pertambangan semen merupakan pelanggaran hak asasi terhadap perempuan dan harus segera diselesaikan oleh aparatur negara ini. Studi kasus ini bertempat di Desa Tegaldowo dan Desa Timbrangan, Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang. Adanya tuntutan untuk menjaga tenda perlawanan secara bergiliran berdampak pada terganggunya hak reproduksi mereka. Hilangnya sumber air berdampak pada hak atas kesehatan, hak atas hidup, hak atas kemerdekaan dan keamanan dan lingkungan yang sehat."

"ABSTRAKPembahasan mengenai gender masih jarang terlihat pada studi arus utama ilmu hubungan internasional. Selain itu SRHR (Sexual and Reproductive Health Rights) sebagai topik, juga masih kurang banyak mendapatkan perhatian. Karenanya, tulisan ini dimaksudkan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji SRHR atau lebih khususnya, hak reproduktif perempuan dan bagaimana perempuan membuat pilihan mengenai hal tersebut. Analisis dilakukan dengan pembahasan dari beberapa topik, yakni dari kerangka ekonomi politik internasional, keamanan, kewarganegaraan, identitas, dan politik tubuh.Hasilnya, pembacaan literatur menunjukkan bahwa perempuan memang memiliki kemampuan biologis untuk kehamilan yang dibarengi dengan resikonya tersendiri. Namun di luar hal itu, terdapat pula faktor-faktor eksternal yang memberikan pengaruh, membentuk, dan membatasi pilihan yang dimiliki dan dibuat oleh perempuan. Baik itu keterbatasan ekonomi, ketidakamanan bergender, kewarganegaraan yang tidak sempurna, bias rasial/etnis, ataupun pemberlakuan kontrol atas tubuh. Kerentanan biologis dan sosial perempuan terkait dengan permasalahan SRHR itu menjadikan pemenuhannya krusial dan merupakan tanggung jawab internasional. Sepatutnya perempuan memiliki pilihan dan kontrol terkait dengan tubuh dan kehidupan mereka sendiri. Aplikasi perspektif feminis dan hubungan internasional dalam mengkaji isu SRHR ini memungkinkan pemahaman yang lebih utuh pada persoalan yang awalnya lebih dipandang sebagai persoalan individual.

---

ABSTRACT

Discussion regarding gender is still scarce in the field of mainstream international relations. Moreover SRHR (Sexual and Reproductive Health Rights) suffer from lack of priority in the discussion. Because of such scarcity, this study intends to fill the gaps by assessing SRHR or more specifically, women?s reproductive rights and how women make decisions regarding them. Analyses are performed with the discussions of several topics, such as international political economy, security, citizenship, identity, and body politics.

The result of the literature review shows that women do possess the biological capacity for pregnancy along with other related risks, but beyond that, there also exist external factors that influence, shape, and limit the choices that are owned and made by women. Such as constricting economical circumstances, gendered insecurity, imperfect citizenship, racial/ethnic bias, or even the imposition of control over the female body. The biological and social vulnerability of women regarding sexual and reproductive health then, make its fulfillment even more crucial and become a matter of international responsibility. Women should acquire the capability to have control and make choices regarding their own bodies and lives. By using feminist and international perspectives, it becomes possible to study the issue of SRHR more fully, rather than simply accepting it as an individual?s problem."

"Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui sejauh mana etsa dan gerinda pada permukaan semen gelas ionomer mempengaruhi kekuatan ikatan antara semen gelas ionomer dengan resin komposit. Sampel berupa lempeng semen gelas ionomer sebanyak 40 yang dibagi menjadi 4 kelompok, setiap kelompok terdiri dari 10 buah yang masing masing mendapat perlakuan sebagai berikut: kelompok I permukaan semen gelas ionomer dietsa dengan asam fosfat 37% selama 30 detik, kelompok II digerinda , kelompok III dietsa dan digerinda, dan kelompok IV sebagai kelompok kontrol tidak dietsa dan tidak digerinda.Analisa statistik dengan anova 2 arch ternyata ada perbedaan yang bermakna antar kelompok pada (p=?7.05). Sedang analisa statistik dengan uji t dengan p=o,05 menunjukkan ada perbedaan bermakna antara kelompok I-IV dan II-IV.Disimpulkan bahwa dengan etsa asam selama 30 detik pada permukaan gelas ionomer diperoleh ikatan yang terbaik antara semen gelas ionomer dengan resin komposit."

"

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pasal-pasal terkait pemenuhan Hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan peraturan turunannya, yaitu Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan Peraturan Menteri Kesehatan No. 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual. Rangkaian regulasi tersebut secara tekstual mengalienasi hak-hak perempuan lajang atas pemenuhan HKSR mereka, karena hanya perempuan menikah saja yang berhak atas kesehatan seksual dan reproduksi. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sosio-legal, dengan menganalisis implikasi dari pasak-pasal dalam ketiga peraturan perundang-undangan tersebut melalui pendekatan kualitatif. Temuan dalam penelitian ini adalah: 1. Rangkaian regulasi kesehatan seksual dan reproduksi yang berlaku berpotensi menjadi justifikasi untuk menolak perempuan lajang yang ingin mengakses layanan kesehatan seksual dan reproduksi; 2. Rangkaian regulasi yang ada berperan dalam penegakan stigma negatif yang menyelubungi pemenuhan HKSR bagi perempuan lajang; dan 3. Perlunya rangkaian regulasi yang sensitif dengan isu gender dan harusz inklusif bagi semua perempuan dan tidak hanya merujuk kepada pengalaman perempuan berstatus menikah.

 

---

This research aims to analyze the laws around Sexual and Reproductive Health Rights (SRHR) in Law on Health (Law No. 36/2009), Government Regulation on Reproductive Health (Government Regulation No. 61/2014) and Minister of Health Regulation on Health Services during Pre-Pregnancy, Pregnancy, Childbirth and Post-Childbirth, Contraceptive Services and Sexual Health Services (Minister of Health Regulation No. 97/2014). These laws and regulations textually alienate unmarried women and their sexual and reproductive health rights since the laws only recognizes sexual and reproductive health rights for married women. The method used to conduct this research is socio-legal method, which analyzes the implication that comes from the aforementioned laws and regulations through qualitative approach. This research finds: 1. The laws and regulations on sexual and reproductive health has the potential to justify any medical facility to reject unmarried women that wanted to access sexual and reproductive healthcare; 2. The existing set of law and regulations has a role in upholding the negative stigma surrounding SRHR for unmarried women; and 3. There is a need for a set of laws and regulations that are sensitive to gender issues and that it should be inclusive to all women and not only centered around the experience of married women.

 

"