Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Gejala penguatan seni-budaya di berbagai masyarakat desa di Indonesia mengundang pertanyaan tentang konteks desentralisasi dan otonomi desa yang melatarbelakanginya dan siapa aktor yang menggerakkan. Artikel ini menggambarkan bahwa desentralisasi dan otonomi desa memberikan kontribusi terhadap penguatan seni-budaya lokal. Di tingkat desa penguatan seni-budaya tersebut diakukan oleh para pemimpin formal, pemimpin informal dan warga sebagai upaya mewujudkan desa wisata berbasis pada potensi lokal. Namun demikian, masing-masing pihak tersebut memberikan kontribusi sesuai dengan kapasitas dan kepentingan politik dan ekonomi yang berlainan"

"Setiap orang pada hakikatnya adalah pemimpin, minimal peminpin diri sendiri. Dalam budaya Jawa telah diwariskan konsep kepemimpinan hasthabrata oleh para raja dan pujangga untuk dapat dijadikan pedoman dan diterapkan dalam melaksanakan tugasnya mengatur bangsa dan negara. Ajaran tersebut ditemukan dalam Kakawin Ramayana, Serat Rama Jarwa, Ajipamasa, dan cerita Wayang Wahyu Makutharama. DIberikan oleh Prabu Rama kepada Barata dan Wibisana; diberikan Prabu Ajipamasa kepada Gendakusuma dan Jayasusena serta diberikan Kresna kepada Arjuna."

"Organisasi sosial masyarakat Dayak Kanaytn di Kalimantan Barat terus mengalami perubahan seiring dengan penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, pembukaan perkebunan kelapa sawit, pengambangan institutsi pendidikan modern dan penyebaran agama Kristen. Tulisan ini menganalisa proses marginalisasi kepemimpinan tradisional masyarakat Dayak Kanayatn dalam konteks sosial dan politik yang melingkupinya, khususnya kehadiran lembaga negara, lembaga kapital dan agen-agen perubahan lainnya. Data dalam tulisan ini berasal dari hasil studi kepustakaan dan dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Pemberlakuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa menyebabkan para pemimpin tradisional bukan bagian dari aparat pemerintahan. Peran kepemimpinan tradisional ini semakin memudar ketika agama Katolik dan Kristen semakin berpengaruh dalam kehidupan warga masyarakat. Basis legitimasi sosial kepeimpinan tradisional semakin terkikis ketika perusahaan perkebunan kelapa sawit mengkooptasi para pemimpin adat untuk mengamankan kepentingan pihak perusahaan."

"Pada hakekatnya pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya, dan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dalam pembangunan nasional, yang ingin dicapai ialah adanya keselarasan dan keserasian serta keseimbangan antara kemajuan lahiriah dan kepuasan bathiniah. Sedangkan yang menyangkut pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, harus merupakan pembangunan yang merata di seluruh tanah air, bukan hanya untuk satu golongan atau sebagian kecil'dari masyarakat, tetapi untuk seluruhnya, dan benar-benar dirasakan sebagai perbaikan hidup rakyat seluruhnya. Pemerintah berpendapat dan juga sebagian besar para ahli, bahwa untuk menyukseskan pembangunan, partisipasi masyarakat sangat diperlukan. Untuk menggerakkan partisipasi masyarakat tersebut, bukanlah merupakan suatu pekerjaan yang mudah. Keadaan tersebut disebabkan "dalam masyarakat muncul kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan-kepentingan yang berbeda-beda, disamping akibat melemahnya sistem komunal desa, sehingga dukungan integratif dari masyarakat sukar diperoleh" (Budi Prasaoja, 1980: 51). Oleh karena itu, demikian lanjutnya, bahwa untuk mewujudkan pembangunan diperlukan dukungan dari pemimpin kelompok yang berkepentingan yang mempunyai pengaruh. "