Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Advises how to mobilize support in order to make forest policy relevant. This book gives an introduction in the methodology of social sciences. It is a guideline for all those who are interested in the use and protection of the forest. It shows how to identify political options for solving issues of the forest. "

"ABSTRAKHutan rakyat kemitraan telah dianggap sebagai strategi baru dalam menghadapi masalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh model pengelolaan konvensional bersamaan dengan masalah keberlanjutan pasokan bahan baku kayu industri. Melalui kebijakan, pemerintah telah berupaya mendukung pembangunannya. Beberapa fakta menunjukan potensi kayu hutan rakyat bernilai di bawah tegakan normal mengindikasikan belum tercapainya keberlanjutan. Penelitian ini bertujuan: 1 menganalisis kebijakan kemitraan hutan rakyat dari aspek kerjasama sarana prasarana produksi, pendampingan, modal usaha, dan pasar kayu beserta implementasinya, 2 menganalisis pengelolaan tegakan hutan rakyat kemitraan berdasarkan kriteria silvikultur, pendapatan petani dan pengendalian tebang butuh, dan 3 merumuskan kebijakan hutan rakyat kemitraan yang berkelanjutan. Content analysis digunakan untuk mengidentifikasi seluruh produk kebijakan terkait, evaluasi implementasi dianalisis menggunakan metode evaluasi formal. Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis pengelolaan tegakan di lokasi penelitian dan Analitical Hierarchy Process AHP sebagai metode dalam merumuskan konsep kebijakan kemitraan hutan rakyat yang berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan saat ini lebih fokus terhadap bantuan sarana dan prasarana produksi sebagai aspek kerjasama. Tingkat implementasi kebijakan tergolong rendah dengan nilai capaian sebesar 16,28 sementara 43,75 hutan rakyat kemitraan di lokasi penelitian tidak berkelanjutan dilihat dari potensi tegakannya. Analisis pengelolaan tegakan menunjukan silvikultur memiliki peran dominan dengan nilai skala kriteria paling tinggi. Penelitian ini juga membuktikan bahwa pendampingan petani menjadi kunci utama dalam mengembangkan kebijakan kemitraan hutan rakyat yang mendukung keberlanjutan.

---

ABSTRACTAs a new strategy to solve socio economic problems faced by conventional private forest management along with sustainability issue of industrial wood supply, government has issued policies to support the development of private forest partnership between forest farmers group and timber based industry. Some facts showed private forest partnership has low standing stock that indicates the private forest sustainability has not been reached yet. This research is aimed to 1 analyze private forest partnership policy and its implementation between forest farmer group and timber based industry in terms of cooperation aspects production facilities and infrastructure, fostering, financial support and timber market 2 analyze wood standing stock management based on criteria of silviculture, cutting needs behavior and farmers income and 3 formulate the sustainable private forest partnership policy. Content analysis was utilized to identify all policies related to private forestry partnerships, while the policy implementation was analyzed by the formal evaluation method. Descriptive method was implemented to analyze the standing stock management and Analytical Hierarchy Process AHP as a method to formulate the concept of sustainable private forest partnership policy. The results showed that private forest partnership policy now is more focused on production facilities and infrastructure aspect. The level of policy implementation in research location is at low grade, it was only reached 16,28 , while 43,75 of private forest partnerships in the research area are not sustainable due to the low of its standing stock. Analysis of wood standing stock management indicated that silviculture play dominant role with its highest value on scale of standing stock management criteria. This research also proved that fostering the farmers is a key factor to develop sustainable private forest partnership policy."

"Penelitian ini menganalisis pengaruh kebijakan pengendalian penggunaan kawasan hutan terhadap luas IPPKH tambang mineral dan batubara di Indonesia pada periode 2008-2017. Kebijakan pengendalian penggunaan kawasan hutan yaitu kebijakan moratorium izin dan kebijakan kenaikan tarif PNBP PKH yang dianalisis melalui pendekatan model ARIMA dengan melakukan proyeksi data sebelum kebijakan yang diidentifikasi sebagai Business As Ussual BAU dari IPPKH tanpa kebijakan dan selanjutnya BAU dibandingkan dengan data aktual setelah kebijakan untuk melihat pengaruh kebijakan tersebut. Kebijakan pengendalian penggunaan kawasan hutan lainnya yaitu kebijakan kuota IPPKH dianalisis dengan pendekatan deskriptif dan analisis spasial terhadap pola sebaran dan model ekspansi IPPKH tambang. Selain itu, dilakukan wawancara mendalam terhadap narasumber yang kompeten untuk memperdalam analisis. Hasil analisis mengindikasikan kebijakan moratorium izin tidak efektif mengurangi luas IPPKH tambang mineral dan batubara sedangkan kebijakan kenaikan tarif dan perubahan skema pungutan PNBP PKH terindikasi mampu mengendalikan luas IPPKH tambang mineral dan batubara. Untuk kebijakan kuota luas IPPKH tambang, kebijakan ini cenderung mendorong terjadinya usaha penguasaan kawasan hutan oleh perusahaan tambang dan persaingan untuk mendapatkan IPPKH tambang khususnya pada wilayah yang kaya sumber daya alam.

---

This research analyzes the influence of policy of controlling the use of forest area against IPPKH area of mineral and coal mine in Indonesia in the period of 2008 2017. The policy of controlling the use of forest areas is the policy of permit moratorium and the policy of tariff increase of PNBP PKH is analyzed through ARIMA model approach by doing data projection before policy identified as Bussines As Ussual BAU of IPPKH without policy and BAU then compared with actual data after policy to see influence of the policy. The other policy of controlling the use of forest areas is the IPPKH quota policy is analyzed by descriptive approach and spatial analysis on the distribution pattern and expansion model of IPPKH mine. In addition, in depth interviews were conducted to competent sources to deepen the analysis.

The results of the analysis indicate that the policy of permits moratorium is ineffective reduces the extent of IPPKH of mineral and coal mines while the policy of tariff increase and the change of PNBP PKH levy scheme is indicated to be able to control the extent of IPPKH of mineral and coal mines. For IPPKH 39 s broad quota policy, this policy tends to encourage forestry companies 39 control of forest areas and competition to obtain IPPKH mines, especially in rich natural resources areas. "

"Penelitian ini menjelaskan dampak proses globalisasi dan otonomi khusus yang terjadi secara bersamaan pada pengelolaan huitan berkelanjutan di Provinsi Aceh. Dengan menggunakan pendekatan kualiitatif, tiga aspek diteliti: respons kebijakan dan institusi oleh pemerintah Aceh dan dampaknya pada keberlanjutan dua ekosistem penting, Leuser dan Ulu Masen. Teori proses kebijakan dan ekologi politik digunakan untuk menjelaskan narasi, aktor dan jaringan, serta kepentingan yang mempengaruhi pembuatan dan hasil kebijakan. Indeks Tata Kelola Hutan yang Baik dengan menggunakan teknik Multi Dimentional Scaling digunakan untuk mengukur kinerja lembaga yang mengurus konservasi yang dibentuk Pascatsunami di Aceh. Teknik yang sama digunakan untuk mengukur keberlanjutan kawasan hutan dengan melibatkan lima dimensi pengelolaan hutan di Aceh. Hasil penelitian menunjukkan terdapat empat narasi dengan berbagai aktor dan kepentingan terlibat dalam proses kebijakan kehutanan/konservasi di Aceh. Kebijakan dan lembaga yang dibentuk pascatsunami memiliki kinerja kurang baik dan status keberlanjutan kawasan hutan juga kurang berkelanjutan. Berdasarkan temuan ini, sebuah model kemitraan pemerintah-swata diusulkan untuk mengelola kawasan hutan Aceh secara berkelanjutan di masa mendatang.

---

This research explains the impact of parallel processes of asymmetric decentralization in the form of special autonomy and globalization through REDD+ on sustainable forest management in Aceh Province, Indonesia. Using qualitative approach, three key aspects are studied: the policy and institutional responses of the government of Aceh and the sustainability of forest management for two important ecosystems: Leuser and Ulu Masen. Political ecology and policy process theories are used to explain the narratives behind a policy, the actors involved, and the political interests influencing the policy making and outputs. Good Forest Governance index by using Multi Dimensional Scaling (MDS) technique is used to measure the performance of conservation institutions formed during the post tsunami Aceh. Similar MDS technique is used to develop sustainability index by looking at five dimensions of sustainable forest management in Aceh.

The results show that four main narratives with different actors and political interests involved in influencing forest conservation arena in Aceh. The conservation policy and institutions formed in post-tsunami Aceh have not performed well and the sustainability status for the two ecosystems studied are less sustainable. Based on these results, a model of public-private partnership is developed to manage future forest conservation in Aceh."

"This paper investigates how the potential of the newly enacted village forest policy to improve the welfare of local people and examines how different actors at local level perceive a legal framework suitable for improving the welfare of local people and enhancing local development. We conducted research through in-dept interviews involiving 75 respondents from different actors, such as policy makers, politician, village chief, customary chief and villagers. The research establish that forest policy on village forestry was a good option for local people to improve their welfare; however, litle understanding of the substance of the newly village forest policy of local development actors due to limited public consultation undertaken at district and village level would become a real challenges for executing the policy. The work of the policy is also depend on the extent to which the central goverment is capable of undertanding local context where multiple legal system operates."

"Deforestasi merupakan isu yang sangat serius bagi kawasan hutan yang berada di negara tropis, khususnya Indonesia. Untuk merespon hal tersebut, beberapa upaya telah dilakukan untuk mengurangi laju deforestasi. Upaya yang terakhir adalah dengan menetapkan Kebijakan Moratorium Hutan pada tahun 2011 sebagai bagian dari skema REDD. Studi ini mengamati beberapa faktor penyebab deforestasi dan selanjutnya menguji apakah Kebijakan Moratorium Hutan berdampak pada deforestasi di level nasional dan regional. Studi ini menggunakan beberapa faktor yang diduga sebagai penyebab tidak langsung (underlying causes) dari deforestasi. Data merupakan data panel yang berasal dari 33 Provinsi di Indonesia mulai tahun 2003 - 2016, yang dibagi lebih lanjut ke dalam delapan periode. Data di analisa dengan menggunakan metode estimasi Ordinary Least Square (OLS). Hasil estimasi menunjukkan bahwa faktor - faktor yang mempengaruhi deforestasi, termasuk konsesi hutan, FDI sektor primer, pertumbuhan populasi, dan kebakaran hutan, secara statistik signifikan mempengaruhi laju deforestasi di level nasional dan regional. Selanjutnya, hasil estimasi tersebut secara parsial menunjukkan bahwa kebijakan moratorium hutan tidak menurunkan deforestasi secara signifikan. Selain itu, studi - studi sebelumnya juga menunjukkan bahwa koordinasi diantara para pihak baik di pusat dan daerah harus diperbaiki untuk meningkatkan implementasi kebijakan tersebut, khususnya di tingkat regional. Lebih lanjut, para pemangku kebijakan yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan ini harus dapat memberikan alternatif kebijakan yang dapat memberikan manfaat bagi komunitas yang tinggal di sekitar Kawasan hutan.

---

Deforestation is a very serious issue for forest areas in tropical countries. In response to this, efforts have been made to reduce the deforestation rates. The latest effort was the establishment of the Forest Moratorium Policy in 2011, as a part of the Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) scheme. This study examines several determinants of deforestation in Indonesia and tests whether the forest moratorium policy has had an effect on the deforestation rate at national and regional levels. Several possible underlying causes of deforestation are considered. The study uses panel provincial data covering the period 2003-2016. To standardize the data, it has been divided into eight periods. The cross-section consists of 33 provinces in Indonesia. Estimation was conducted using ordinary least squares (OLS) multiple regression methods. The estimated results show that deforestation drivers, including forest concessions, primary sector foreign direct investment, population growth, and forest fire incidents, are statistically significant at the national and regional levels, as predicted. Furthermore, the results partly suggest that implementing the forest moratorium policy did not produce any statistically significant effect in reducing deforestation, either at the national or regional levels. Coordination between central and regional stakeholders should be improved to further empower the policy implementation, especially at the regional level. Furthermore, actors responsible for implementing the Forest Moratorium Policy propose a policy that provides economic benefits to communities surrounding the primary natural forests, in order to prevent primary forest encroachment."