Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Isu keamanan di kawasan maritim di dunia masih tetap mengemuka terutama di kawasan maritim yang memang rawan terjadinya tindak kejahatan, baik perorangan maupun terorganisasi. Tindak kejahatan di kawasan maritim sangat terkait dengan situasi dan kondisi suatu negara atau kawasan. Negara atau kawasan yang sedang berkecamuk dalam perang dan masyarakatnya dalam kondisi menderita, keamanan maritim nya juga menjadi rawan. Selain itu, kawasan yang merupakan jalur perdagangan dunia melalui laut jika pengamanannya kurang memadai, juga bisa menimbulkan kerawanan."

"Fokus dari skripsi ini adalah untuk membahas prinsip perbatasan maritime dan penerapannya pada Sengketa Laut Cina Selatan, khususnya pada batas maritim negara penuntut. Skripsi ini juga menguraikan lebih lanjut mengenai posisi Indonesia di dalam sengketa tersebut. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai Sengketa Laut Cina Selatan dan mendiskusikan lebih lanjut mengenai negara penutut yang mana yang memiliki klaim paling sah di Laut Cina Selatan.

---

The focus of this thesis is to discuss the maritime boundaries principle and applying the principle in the South China Sea Dispute regarding the maritime boundaries of the Claimant States. The thesis also elaborates more about Indonesia's position in the dispute. The purpose of this thesis is to give a more thorough understanding about the South China Sea Dispute, and discuss further regarding which claimant state has the most legitimate claim in the South China Sea."

"Perwujudan poros maritim dunia menjadi bukti bahwa Indonesia adlah negara maritim yang besar dan digdaya. Namun dalam perjalannya masih penuh dengan berbagai dinamika dan tarik marik antar kepentingan kelompok tertentu."

"Indonesia yang sangat luas, terutama kawasan lautnya; tapi pembangunannya lebih banyak berorientasi ke daratan. Laut yang seharusnya mampu memberikan kesejahteraan dan menjadi masa depan Bangsa Indonesia, seolah diabaikan. Kondisi itu tidak terlepas dari ulah Kolonial Belanda yang selama 350 tahun menjajah Indonesia. Tidak hanya menguras kekayaan alamnya, penjajah juga membodohi rakyat Indonesia Ikan yang mampu mencerdaskan rakyat kita disingkirkan dari lauk pauk rakyat Indonesia. Para penjajah menebarkan ”racun”, sehingga muncul mitos siapa yang makan ikan akan mengalami kecacingan. Karena itu, masyarakat Indonesia selama berpuluh tahun menghindari mengonsumsi ikan. Sedangkan di negara-negara lain, ikan yang dikonsumsi masyarakatnya sangatlah besar yang membuat rakyatnya cerdas. Kini, setelah kita tahu bahwa ikan sangat besar manfaatnya bagi kecerdasan dan kesehatan; maka sudah selayaknyalah jika masyarakat membudayakan mengonsumsi ikan dengan berbagai olahannya. Untuk mewujudkan itu semua, maka perlu dilakukan “revolusi mental” dan seluruh komponen bangsa ini membulatkan tekad agar Indonesia menjadi negara maritim. "

"Asia Pacific is a region with a great attractions and also highly dynamic, with its growth and economic pulse that affects economy of the world. High economic growth coupled with regionalism and globalisation generates implications the emergence of issues related to maritime security, national borders, disputes on territory rich in resources, environmental issues, transnationals organised crimes, natural disasters, and energy and food security. Globalisation itself creates new interactions among regional countries as a precondition to solve and face common problems in maritime domain awareness network. Regional maritime partnership is a smart choice when regional stability is becoming the goal of all states to maintain regional resilience. Indonesia position is unique as the link between regions dependent on each other. Indonesia never recedes in providing the drive for regional stability through balancing strategies without becoming entangled in alliances. Indonesia Navy as a component of national strength participates in the application of national strategy into naval strategy and operationalising it in diplomacy and multilateral exercises to enhance interoperability among navies in Asia Pacific, especially among ASEAN nations."

"Belum berlakunya ketentuan perbatasan Indonesia - Australia dalam Perth Treaty 1997 mengundang berbagai ancaman tersendiri terhadap keberlangsungan kedua negara, sehingga status kawasan perbatasan tersebut perlu dipetakan dengan tepat. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tetang Kebijakan Kelautan Indonesia, sebagai suatu roadmap kemaritiman Indonesia, telah mengamanatkan bahwa program prioritas kemaritiman negara ialah melaksanakan percepatan perundingan batas maritim Indonesia dengan negara tetangga melalui mekanisme diplomasi pertahanan maritim yang berakar pada cita-cita Poros Maritim Dunia (PMD). Dengan demikian, Indonesia pada dasarnya mengartikan diplomasi pertahanan maritim sebagai bentuk implementasi kebijakan luar negeri Indonesia yang dilakukan demi mencapai tujuan besar kemaritimannya, sehingga memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mengembangkan kemampuan kemaritimannya sembari menjaga dan mempertahankan integritas wilayah kedaulatannya, salah satunya melalui Joint Declaration on Maritime Cooperation beserta dengan plan of action yang terdiri dari sembilan area prioritas. Tentu kerjasama kemaritiman tersebut bertujuan untuk mewujudkan tercapainya confidence building meassure yang dapat menunjang keamanan, pertahanan, kepastian hukum terhadap hak berdaulat, pengembangan kemampuan kemaritiman hingga mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara bersama."

"Maritime security is one of important aspects in the state defence system. Because of the wide range of responsibility by the elements of government, therefore abundant of resources is deployed to handle the task in order to contribute a maximum support to the effort in strengthening the state defence. This paper analysed the position of maritime security in the state defence system, so it can produce a significant contribution and also can work cooperatively with other government elements involved in the maritime environment. After a comprehensive analysis in the framework of defence system, it is found that maritime security has a unique position because it is a part of military component as well as non-military component of the state defence system. It also plays a strategic role in improving the people's prosperity as well as in guarding the state sovereignty."

"As the largest archipelago and the widest territorial sea in the world, Indonesian waters has many potential resources for the nation, either for biological and non-biological. Indonesian waters can be used also as a mean of shipping, marine tourism, energy exploration alternatives, as well as shipwreck treasures. When it is used, it will be able to provide a better life for Indonesian people. In the framework of National Defence, Indonesian development paradigm needs to be changed from land oriented to sea oriented development. In compliance with the nations defence paradigm, it needs to prioritise maritime development and also to build a reliable and respected Navy that will synergy with Army and Air Force in order to build a prosperous Indonesia."