Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Good governance is an important foundation to the attainment of development goals in a transitional democracy such as Indonesia. Good governance as a concept is exercised through its principles. Major institutions attempt to seek ways to put governance in practice have concluded that the principles has often being overlooked despite of its significant contribution to the process of transitional democracy towards consolidated democracy. this article attempts to show the importance of fairness to the attainment of people's welfare. Indicators drew from partnership governance index show that fairness well contributes to he effectiveness of development as well as guarding the transitional democracy towards consolidated democracy. The application of fairness guarantees the people's rights to obtain equal quality of basic services such as helath and education."

"Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memiliki pelayanan publik perizinan pendirian Perguruan Tinggi Swasta (PTS), yang sudah dilakukan dengan bantuan sistem informasi atau dilakukan secara daring. Penerapan pelayanan publik seharusnya berdasarkan asas penyelenggaraan publik yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik, serta asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga terlaksananya good governance. Penelitian tesis dengan metode yuridis normatif ini berkesimpulan bahwa asas penyelenggaraan publik, belum sepenuhnya dilaksanakan dalam proses pelayanan publik perizinan pendirian PTS, terutama asas tidak diskriminasi yang terkait dengan diskresi dan asas fasilitas. Asas-asas penyelenggaraan publik tersebut yang belum diterapkan sepenuhnya menimbulkan beberapa implikasi yang menjadi kendala pada saat proses perizinan pendirian PTS tersebut, diantaranya perlakuan yang tidak sama untuk beberapa usulan karena diskresi, adanya gugatan dari pengusul pendirian perguruan tinggi swasta, terbatasnya jaringan internet, kemampuan digital literasi masyarakat, sumber daya manusia pelaksana pelayanan publik, serta anggaran untuk memberikan pelayanan publik secara optimal. Selain itu, pelayanan publik tersebut diawasi secara eksternal oleh Ombudsman Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, penerapan asas-asas pelayanan publik diperlukan sebagai rambu-rambu dalam penyelenggaraan pelayanan publik perizinan pendirian perguruan tinggi swasta sehingga terciptanya penyelenggaraan good governance.

---

The Ministry of Education, Culture, Research, and Technology has a public service for licensing the establishment of Private Higher Education (PTS), which has been carried out with the help of an information system. The implementation of public services should be based on the principles of public administration as regulated in Article 4 of Law Number 25 of 2009 concerning Public Services, as well as general principles of good governance. The thesis research using normative juridical method concludes that the principle of public administration has not been fully implemented in the public service process for licensing the establishment of PTS, especially the principle of non-discrimination related to discretion and the principle of facilities. Thus, have led to several implications that became obstacles, such as unequal treatment for some proposals due to discretion, lawsuits from the proponents of establishing PTS, limited internet network, digital capabilities. public literacy, human resources, as well as budgets to provide optimal public services. In addition, these public services are monitored externally by the Ombudsman. Based on this, the application of the principles of public services is needed as signs in the implementation of public services for licensing the establishment of PTS so that good governance is implemented."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip Good Public Governance pada arena birokrasi di Kementerian Ketenagakerjaan tahun 2015-2018. Serta untuk memberikan rekomendasi strategi yang dapat digunakan Kementerian Ketenagakerjaan dalam meningkatan kinerja dan penerapan GPG pada arena birokrasi, dengan cara benchmarking data dengan Kementerian Keuangan dan wawancara dengan Pejabat/Pegawai di Kementerian Ketenagakerjaan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Berdasarkan hasil analisis penerapan GPG pada arena birokrasi di Kementerian Ketenagakerjaan pada tahun 2015-2018, prinsip partisipasi merupakan prinsip yang memiliki hasil tren yang positif. Prinsip keadilan, prinsip efisiensi dan prinsip efektivitas merupakan prinsip yang memiliki tren peningkatan dan penurunan penerapan GPG tahun 2015-2018. Prinsip transparansi memiliki tren yang negatif pada indikator akses terhadap laporan keuangan, karena tidak adanya akses laporan keuangan Kementerian Ketenagakerjaan untuk publik. Prinsip akuntabilitas secara keseluruhan mengalami tren yang meningkat atas penerapan GPG dari tahun 2015-2018.

---

This study aims to analyze the implementation of Good Public Governance principles in the bureaucracy area in the Ministry of Manpower in 2015-2018. This research also gives recommendations strategies that can be used by the Ministry of Manpower to improve implementation of GPG in bureaucracy area and performance with benchmarking data of the Ministry of Finance and interviews with Officials/Staff at the Ministry of Manpower.

This research is qualitative with descriptive methode. Based on the analysis of the imlementation of GPG in the bureaucracy area at the Ministry of Manpower in 2015-2018, the principle of participation is a principle that has positive trend results. The principle of fairness, efficiency and effectiveness are principles that have an upward and downward trend in implementation of GPG in the 2015-2018. Transparency principle has a negative trend on indicators of access to financial reports, because there is no access to the Ministry of Manpower's financial reporting to the public. The principle of accountability has upward trend overall in the implementation of the GPG from 2015-2018."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan disektor Akuntan Publik UU No 5 tahun 2011 tertanggal 3 Mei, terkait aspek perumusan undang undang dan perumusan masalah yang ada. Dari sisi proses berarti pengkajian setelah dirumuskan untuk pertimbangan reformasi. Masalah dalam penelitian ini dilihat dari perspektif prinsip good governance. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, wawancara mendasarkan sampel keterwakilan (purposive sampling), yang diperlukan adalah keterwakilan substansi dari data dan informasi yang terkait, diskusi terfokus dan data sekunder.Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan undang undang akuntan publik merupakan kebijakan yang timpang, karena sisi utamanya yaitu tentang pelaporan keuangan belum diatur dalam undang undang. Dari sisi waktu dan biaya penyusunan undang undang tidak efisien karena hasilnya tidak banyak perubahan dari peraturan sebelumnya, dan tanpa memperhatikan masalah yang melanggar prinsip Good governance yang selama ini terjadi di profesi AP. Adanya kelemahan dalam undang undang seperti : Terlalu banyak juklak yang harus dikeluarkan; adanya multi tafsir dan kontradiksi antar pasal; ada pengaturan yang tidak perlu antara lain : larangan dan juga pengecualian yang tidak sesuai dan penggunaan istilah klien yang tidak tepat, merupakan kelemahan dari undang undang tersebut. Yang sangat disayangkan kebijakan dalam undang undang selain telah disebutkan diatas juga tidak menjawab kebutuhan profesi agar ada badan konsil yang menangani secara independen kebutuhan profesi yaitu dalam: penyusunan standar (standard setting); praktek AP palsu; hubungan dengan stake holder dan regulator, dalam upaya pengembangan penggunaan profesi.Pengaturan yang tidak efektif dan masih berlanjut dalam UU baru secara implicit menyatakan bahwa masalah tersebut tidak diperhatikan dalam perumusan undang undang. Selanjutnya penelitian ini memberikan rekomendasi : Pengaturan sebaiknya disesuaikan dengan keadaan di Indonesia, untuk profesi AP diperlukan adanya badan Konsil AP, yang tidak membebani APBN. Badan tersebut bertugas dalam pengembangan usaha antara lain : beraktifitas pengembangan usaha menyadarkan transparansi pihak pembuat laporan keuangan, standar setting, bekerjasama dengan Badan Pengawas. Ketidakseimbangan dalam pengaturan yaitu, belum ada undang undang tentang penyusunan laporan keuangan, harus segera diatasi . Sebaiknya PPAJP dibubarkan, dalam arti kedudukannya tidak berada dibawah Sekretariat Jenderal yang secara struktur organisasi berfungsi menangani masalah intern suatu Kementerian. Pengaturan pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, maupun Peraturan Menteri Keuangan mengarah untuk lebih melepaskan dan memberikan kepercayaan kepada AP, dengan memperhatikan prinsip Good Governance. Model dalam upaya perumusan undang undang masih menggunakan model Elite, yang intinya masih penguasa yang merumuskan.

---

ABSTRACTThis research aims to analyze the policies in the sector of Certified Public Accountants Law No. 5 of 2011 dated May 3, related to aspects of the formulation of laws and of the problem. Of the process, the review was performed after formulated for the reform consideration. The problem in this study was viewed from the perspective of good governance principles. The study was conducted with qualitative methods, interviews were based on sample representativeness (purposive sampling), in which the representation of the substance of the data and related information, the discussion focused and secondary data.The results showed that laws setting a public accountant is a lame policy, because the primary is on financial reporting has not been regulated in the Act. In terms of preparation time and cost inefficient laws because the results were not many changes from previous regulations, and without regard to the problems that violate the principles of good governance that has been happening in the profession. Weaknesses in laws such as: too many of the guidelines to be issued, the existence of multiple interpretations and contradictions between chapters, there is a setting that does not need to include i.e.: prohibitions and exceptions that are not appropriate and the use of an inappropriate term client. There are other policies than mentioned above also does not address the needs of the profession, they are agencies that deal with the council as an independent profession which is needed in: the preparation of standards; (standard setting); the practice of fake AP; relationships with stakeholders, and regulators in an effort to the development of professional use. Ineffective arrangements are still continuing in the new law implicitly states that the problem was not considered in the formulation of laws.It recommends further research: setting should be adjusted to the situation in Indonesia, it is necessary for the profession AP the Council bodies, which do not burden the state budget. The agency is in charge of business development, among others, to make understand the transparency of the makers of financial statements, standard setting, in cooperation with the Board of Supervisors. Imbalance in the regulation, no laws on the preparation of financial statements, must be addressed immediately. PPAJP should be dissolved, in the sense of his position are not under the General Secretariat of the structure of organizations dealing with the internal functioning of a ministry. Implementation arrangements in Government Regulation or Regulation of Minister of Finance shall lead to further release and give credence to the AP, by observing the principles of Good Governance. Model formulation of laws in an effort to still use the Elite models, which in essence is still the ruler who formulated."

"Kewenangan Diskresi bagi pemerintah dalam prakteknya menimbulkan kontroversial Disatu sisi pemerintah gamang untuk menggunakan diskresi namun disisi lain dipandang sebagai bentuk ldquo kemerdekaan rdquo atau ldquo kebebasan bertindak rdquo tanpa batas hingga akhirnya mengakibatkan banyaknya pejabat pemerintah yang tersandung kasus hukum Hal ini dikarenakan pada saat itu belum adanya ketentuan yang menjadi dasar pedoman bagi pemerintah untuk menggunakan diskresi Hingga pada Tahun 2014 setelah melalui proses yang panjang lahirlah Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang didalamnya mengatur mengenai diskresi Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menjadi hukum materil dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan Kajian ini menelaah kewenangan diskresi pemerintah pasca lahirnya UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan keterkaitan kewenangan diskresi dengan prinsip prinsip good governance dan implikasi kewenangan diskresi terhadap perlindungan bagi masyarakat dan bagi pemerintah Kajian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder guna menghasilkan penelitian yang lebih komprehensif Hasil kajian menyatakan bahwa kewenangan diskresi bagi pemerintah pasca UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan telah lebih tegas mengatur batasan prosedur dan akibat hukum diskresi dan mewajibkan pemerintah untuk berpedoman kepada prinsip prinsip good governance Undang Undang ini juga telah memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dan pemerintah karena menjadi dasar hukum materiil di bidang Administrasi Pemerintahan.

---

Principles In practice discretion for the government raises some controversy Basically the government is still in doubt for taking such a discretion but in the other side they see it as the independency or ldquo freedom to act rdquo which lead some of government officers into legal case This thing is caused by the inexistence of rules and guidance for the government in the implementation of discretion Until 2014 and after a long way process Indonesian government has published the Law Number 30 of 2014 on Government Administration to become the material law in the enforcement of government duty This study analyze discretion after the enforcement of Law Number 30 of 2014 on Government Administration the link between discretion with the good governance principle and the implication of discretion towards the protection for society and government This study uses both of primary and secondary data for obtaining more comprehensive result of research The result of study states that discretion for the government after the enforcement of Law Number 30 of 2014 on Government Administration has regulated the limitation procedure and legal consequences in firmer basis towards of discretions and obliges the government to follow the good governance principles This regulation also gives legal protection for society and government for being the substantive legal basis in the field of Public Administration."

"Good government in health financing is very important in line with the government policy to assist the poor people in accessing the affordable health care services. The importance of governance in health financing lies in the fact that Indonesian government provides health services scheme for about 74 millions poor people. Local governments of Bandung city as well as Makassar city are among the local government that provide local health security (Jamkesda) to cover those who are not included in the national community health security (Jamkesmas). This paper is written based on a study on "poverty and access to health care services" conducted in Bandung and Makassar in 2009 and 2010 respectively. The study found that both cities have implemented a policy related to health insurance for the poor people. The program was part of the mayor's campaign at the time of election for the mayor. The program helps many local people to get access to health care services. Unfortunately, there are still many poor people especially the migrants who do not possess the local identity card excluded to the program. Lack of insurance coverage, high cost, have resulted in use of unsupervised self-treatment or substandard care. their health seeking behaviour had led to suboptimal health consequences including delayed treatment of illnesses. Considering that financial capacity of the government is limited and the need of optimal implementation of health care service scheme, it is therefore important to pay attention on the aspect of good governance in delivering the health -care service related matters."

"Good governance is efforts to manage economic and social resources transparently, accountably, and anticipatively involving the state, industry, and society sectors. Implementation of the principles of transparency and accountability will support each element of good government to manage nation well. By doing so, each decision state administrative court can be accountable for the public and the law. Te government (central and provincial level) should encourage industries and communities in every policy and effort to advance the societies. The implementation of good governance is a must, not just a trend in international relationship. Therefore, all officials and staffs of governmental institution and other state organizations should improve their understanding in executing good governance."

"Penulisan ini menganalisis rekonstruksi upaya penyelenggaraan pemerintahan yang baik terhadap pencegahan tindakan maladministrasi yang berakibat tindak pidana korupsi. Dalam penulisan ini membahas mengenai teori good governance di Indonesia serta regulasi yang diatur di Indonesia seperti dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan peraturan perundang-undangan lainnya, kemudian membahas pencegahan tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh pemerintah, dan membahas mengenai upaya hukum terjadinya tindakan maladministrasi yang berakibat tindak pidana korupsi. Bahwa dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada upaya hukum yang telah dilakukan pemerintah berupa reformasi birokrasi dan digitalisasi, penguatan aparat pengawasan intern pemerintah, penataan peraturan dan tata kelola, dan upaya lainnya yang telah dilakukan oleh pemerintah masih menghadapi beberapa kekurangan seperti lemahnya transparansi dan akuntabilitas, budaya korupsi yang masih mengakar, lemahnya sistem pengawasan, dan kekurangan lainnya yang berakibat masih marak terjadinya maladministrasi yang berakibat tindak pidana korupsi dan penulis juga memfokuskan pada pembahasan mengenai rekonstruksi terbaik untuk mencegah tindakan maldministrasi dan didukung dengan solusi lain yang baru dikaitkan dengan perkembangan zaman sehingga dapat lebih optimal. Berdasarkan hasil penelitian terdapat saran dari penulis yaitu para pihak pemerintah perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dan melakukan penguatan pengawasan internal dan eksternal sehingga mengurangi celah penyalahgunaan wewenang.

---

This paper analyzes the reconstruction of good governance efforts to prevent maladministration that results in corruption. This paper discusses the theory of good governance in Indonesia and regulations regulated in Indonesia such as in Law Number 30 of 2014 and other laws and regulations, then discusses the prevention of maladministration carried out by the government, and discusses legal efforts for maladministration that results in corruption. That in this study the author focuses on legal efforts that have been made by the government in the form of bureaucratic reform and digitalization, strengthening the government's internal supervisory apparatus, structuring regulations and governance, and other efforts that have been made by the government still face several shortcomings such as weak transparency and accountability, a culture of corruption that is still deep-rooted, a weak supervisory system, and other shortcomings that result in the still widespread occurrence of maladministration that results in corruption and the author also focuses on discussing the best reconstruction to prevent maladministration and is supported by other new solutions that are related to developments in the era so that they can be more optimal. Based on the research results, the author suggests that government parties need to increase transparency and accountability and strengthen internal and external supervision to reduce loopholes for abuse of authority."