Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Masyarakat seharusnya menjadi pihak utama dalam mengelola sumber daya alam karena peransertanya akan mempengaruhi kelangsungan sumber daya tersebut, balk secara Iangsung maupun tidak Iangsung. Sayangnya, banyak Peranserta yang tidak sejalan untuk mendukung kelestarian lingkungan dan cenderung mengarah kepada kerusakan ekosistem dan pencemaran lingkungan. Dalam penelitian ini, pengaruh Peranserta masyarakat yang tinggal di sempadan sungai Enim dan kondisi penanganan Iimbah terhadap pengelolaan kualitas sumber secara khusus dipertanyakan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji seberapa besar pengaruh Peranserta masyarakat dan kondisi penanganan Iimbah terhadap pengelolaan sumber daya air.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisa (1) Peranserta masyarakat dan kondisi penanganan Iimbah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari, (2) pengaruh Peranserta masyarakat terhadap pengelolaan kualitas air, (3) hubungan antara kondisi penanganan Iimbah dan kualitas air; (4) pengaruh Peranserta masyarakat dan kondisi penanganan Iimbah terhadap pengelolaan kualitas air, secara bersamaan (simultan). Penelitian deskriptif analitis yang menggunakan metode survey ini dilakukan di daerah sepanjang Sungai Enim, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatra Selatan. Ada 132 responden yang tinggal di pinggir sungai, diambil sebagai sampel yang kemudian dianalisa dengan menggunakan analisa korelasi dan regresi. Hasil pemrosesan data statistik menunjukkan bahwa besamya pengaruh simultan Peranserta masyarakat (X1) dan kondisi penanganan limbah (X2) terhadap pengelolaan kualitas sumber daya air (Y) adalah 0,733 yang berarti cukup kuat. Sedangkan kontribusi simultan variabel X1 dan X2 terhadap Y is 73,3% or (Y)= R2 x 100% = 73.3% dan sisanya ditentukan oleh variabel lain. Lebih jauh lagi, naikturunnya pengelolaan kualitas sumber daya air dapat diprediksi atau dihitung melaiui persamaan regresi Y = 18.665 + 0.227 Xi + 0.459X2. Besarnya pengaruh variabel X1 terhadap Y adalah 0,685 atau 68,5%; kemudian, sisanya ditentukan oleh variabel lain. Besarnya koefisien pengaruh kondisi penanganan limbah terhadap pengelolaan sumber daya air adalah 0,566 atau kontribusi sebesar 56,6%.Angka-angka di atas menunjukkan adanya korelasi yang besar antara (1) Peranserta masyarakat (X1) dan pengelolaan kualitas air (Y), (2) kondisi penanganan Iimbah (X2) dan pengelolaan kualitas air (Y), (3) Peranserta masyarakat (X1) bersamaan dengan kondisi penanganan limbah (X2) terhadap pengelolaan kualitas sumber daya air (Y). Dengan kata lain, masing-masing variabel (XI dan X2) saling mempengaruhi terhadap pengelolaan kualitas air baik secara individu maupun bersamaan.Dari hal tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa Peranserta masyarakat dan kondisi penanganan limbah harus diperhatikan untuk meningkatkan pengelolaan sumber daya air. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mendorong Peranserta masyarakat untuk ramah lingkungan dan menciptakan kondisi yang lebih balk dalam penanganan limbah. Ini memerlukan usaha-usaha strategis dan terpadu untuk menciptakan kondisi yang mendukung masyarakat memiliki Peranserta yang diinginkan dan ramah pada lingkungan. Berdasarkan kesimpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan pemerintah daerah untuk berupaya mengubah Peranserta masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan pentingnya menjaga keberlangsungan lingkungan. Hal ini tentunya akan menghasilkan keuntungan yang akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat pada umumnya dan generasi mendatang dalam jangka panjang. Dalam prakteknya, masyarakat harus diberikan pelatihan khusus dan penyuluhan mengenai cara penangangan limbah yang lebih baik. Terakhir, penyediaan prasarana yang relevan dan insentif yang nyata juga panting diberikan.

---

Society should be the main agent in managing natural resources, as their participation will influence the natural resources' sustainability, directly or indirectly. Unfortunately, many of the participations are not in line to support the environment preservation so that their daily activities often produce pollutions. The same thing happens to Enim River. In this research, the influence of participation of the society living on the riverside of Enim and the waste processing condition to water resource management in specific is questioned. Therefore, this research is to study how much the effect of society's participation and waste-processing condition to the quality of water resource management is.

The purposes of the research are to identify and analyze (1) the society's participation and the condition of waste processing resulted from daily activities; (2) the influence of society's participation on water quality management; (3) the relations between waste processing condition and water quality; (4) the influence of society's participation and waste processing condition on water quality management, simultaneously. This analytical descriptive research, which uses survey method, was conducted in the riverside of Enim Lematang River, District of Muara Enim, Province of South Sumatra. There are 132 respondents living on the riverbanks taken as samples, which later analyzed by using correlation coefficient and regression.

The statistical data processing result shows that the coefficient of simultaneous effect of the society's participation (X1) and the condition of waste processing (X2) to the management of water resource quality (Y) is 0.733, which means relatively strong. While the simultaneous contribution of variable XI and X2to (Y) = R2 x 100% = 73.3% and the rest is decided by other variables_ Furthermore, the fluctuation of the management of water resource quality can be estimated through the regression equivalence of Y = 18.665 + 0.227 XI + 0.459X2. The effect coefficient of variable Xl to Y is 0.685 or 68.5% in percentage; later, the rest is determined by other variables. The effect coefficient of waste processing condition to water resource management is 0.566 or contribution as of 56.6% in percentage. Those figures can be interpreted that there are considerable correlations between (1) the society's participation (XI) and water resource management (Y); (2) waste processing condition (X2) and water resource management (Y); (3) the society's participation (X1) together with waste processing condition (X2) and the water resource management (Y). In other words, those variables (Xiand X2) influence the water resource management, either solely or simultaneously.

The research shows that the society's participation and waste processing condition should be paid attention to promote the water resource management. It can be done by encouraging the people's participation to be friendly-environment and creating the better condition of waste processing. The findings of the research support the conclusion that the better transformation of society's participation promotes the success and effectiveness of the water resource management. It needs strategic and comprehensive efforts to create conditions, which favor the society to have desirable and friendly-environmental participations.

Based on the above conclusion, this research recommends the local government to attempt to transform the people's participation to increase their knowledge and awareness of the importance of keeping the environmental sustainability. It surely leads to the benefits, which will promote the life quality of the society in general, and the next generation for the long term. To put it into practice, the local government should give special training and counseling to the society on how to process waste better. The measures are expected to change the people's participation to treat the environment better. In addition, the government should also provide the relevant facilities or infrastructures and real incentives to the society."

"[Perkembangan ekonomi dan pertumbuhan penduduk suatu kota,menyebabkan permintaan akan pelayanan prasarana perkotaan meningkat pula, seperti pembangunan jalan raya, penyediaan kawasan permukiman dan pusat-pusat pelayanan umum, seperti tempat-tempat perdagangan, perkantoran, rumah sakit, sekolah dan lain-lain.Hal ini akan mengubah sifat permukaan tanah yang sebelumnya dapat meresapkan air, menjadi sukar/tidak dapat meresapkan air, sehigga volume limpasan hujan akan bertambah besar. Karena sistem drainase kota yang kurang baik serta badan air penerima, seperti sungai dan waduk sudah terlewati daya tampungnya, maka limpasan hujan tadi menjadi penyebab terjadinya banjir di kawasan tersebut.Secara konvensional konsep pengelolaan limpasan hujan pada suatu kawasan perkotaan berdasarkan pada gagasan bagaimana mengalirkan limpasan hujan secepat mungkin keluar dari kawasan tersebut langsung ke badan air penerima. Untuk mengatasi masalah limpasan hujan, dapat diterapkan konsep pengembangan lahan berwawasan lingkungan melalui pendekatan inovatif berbasis ekosistem yang dikenal sebagai konsep “Low Impact Development (LID)” yaitu pengembangan suatu sistem pengelolaan yang memperkecil laju dan volume limpasan hujan untuk menahan dan memperlambat aliran limpasan hujan masuk kebadan air, sekaligus memberi kesempatan air meresap kedalam tanah sebagai salah satu cara untuk pengisian kembali air tanah, tanpa menyebabkan timbulnya genangan/banjir pada kawasan tersebutDalam rangka pengelolaan limpasan hujan dan pelestarian sumberdaya air, Pemerintah Propinsi DKI Jakarta telah menerbitkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor 115 Tahun 2001, Tentang Pembuatan Sumur Resapan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Namun sejak Perda tersebut diundangkan, pelaksanaan peraturan belum berjalan dengan baik.Untuk menanggapi masalah ini, dilakukan penelitian dengan tujuan: (a)untuk mengetahui tingkat peranserta masyarakat dan pihak-pihak yang terkait lainnya (stakeholders) dalam kegiatan pengelolaan limpasan hujan, (b) memberikan masukan kepada Pemeritah/Pemerintah Daerah dalam pengambilan keputusan tentang pengelolaan limpasan hujan yang ideal dengan pendekatan yang berbasis peran serta masyarakatPenelitian dilakukan dengan pendekatan metode “Stakeholders Analysis” (World Bank 1998), untuk mengetahui partisipasi ideal stakeholder dalam kegiatan pembuatan sumur resapan tersebut, sehingga akan diperoleh pemetaan strategi partisipasi dari setiap kelompok stakeholder. Hasil pemetaan ini akan dibandingkan dengan pelaksanaan aktual di lapangan, dengan studi kasus di kelurahan Duren Sawit dan Pondok Kopi, kecamatan Duren Sawit, Kotamadya Jakarta Timur.Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei, dengan sifat penelitian deskriptif analitik. Pengambilan data dilakukan melalui kuesioner dan wawancara, observasi dan studi literatur. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif untuk kelompok-kelompok stakeholder.Dari perbandingan tingkat partisipasi ideal dan partisipasi aktual (hasil penelitian) dari setiap kelompok stakehoder, dapat diambil kesimpulan bahwa:1. Usaha-usaha Pemerintah Propinsi DKI Jakarta dalam mensosialisasikan Keputusan Gubernur DKI Jakarta, Nomor 115, Tahun 2001 belum maksimal, sehingga sebagian besar masyarakat tidak mengetahui tentang adanya Perda tersebut.2. Tingkat kesadaran dan peranserta/partisipasi masyarakat sangat kurang dalam mewujudkan usaha-usaha Pemerintah DKI Jakarta dalam pengelolaan limpasan hujan dalam rangka penanggulangan banjir dan pelestarian sumberdaya air, karena Pemerintah (DKI Jakarta) tidak optimal menjelaskan maksud dan tujuan PLH kepada masyarakat, dan tidak optimal pula dalam pengawasan terhadap pelaksanaan pembuatan sumur resapan, sehingga terjadi ketidak patuhan masyarakat terhadap peraturan tersebut, walaupun mereka sebagian besar dari golongan menengah keatas, berpendidikan cukup tinggi, dan dengan status tempat tinggal milik sendiri.Kesimpulan diatas memperlihatkan bahwa implementasi dari Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nomor 115 Tahun 2001, Tentang Pembuatan Sumur Resapan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sampai saat ini belum berjalan dengan baik., The economic development and the population growth of a city lead to the increasing demand for public services such as new roads, settlement areas, trade centers, office buildings, hospitals and schools. However, this, in the long run will affect the ground surface condition and change from pervious to impervious surface, the condition which will cause increasing volume of surface run-off and higher flood potential. The condition of over capacity of the rivers and reservoirs and poor drainage system of the city contributes to flood occurrence.The concept of conventional stormwater management is based on the idea of draining the water from the affected area in the quickest manner to the recipient water body.To overcome the run-off problem, an innovative, sustainable ecosystem- based approach for land development and run-off management, known as “Low Impact Development (LID)” concept is to be adopted. The basic idea of the concept is to detain and slow down the flow of run-off entering the water body, giving time for the water to infiltrate into the ground and recharge the ground water without flooding the area.Within the framework of run-off management and water resources reservation, the Provincial Government of DKI Jakarta has issued the Decree of Governor of DKI Jakarta, Number 115 Year 2001, on the Making of Infiltration-Well in the Province of DKI Jakarta. This, however, has not been successfully implemented.The purpose of the present research is therefore (a) to know the level of participation of stakeholders in run-off management activity, (b) to advise the government on the ideal community-based participation run-off management.The present research is carried out by applying the “Stakeholders Analysis” (World Bank, 1998) approach to obtain the stakeholders level of participation and the strategic mapping of participation in the making of infiltration-well. Analysis is made by making comparison between the mapping and the actual activity in case study areas in Kelurahan Duren Sawit and Pondok Kopi, Kecamatan Duren Sawit, East Jakarta.A field survey is conducted and a further descriptive analysis is utilized. Data collection is carried out through interviews and questionnaires, observations and literature studies. Data is then analysed quantitatively and qualitatively for individual groups of stakeholders.Based on the comparisons made between the ideal level of participation and the actual participation of each stakeholder group, conclusions can be drawnas follow:1 The Provincial Government of DKI Jakarta has not made maximum efforts in promoting the Decision of the Governor of DKI JakartaNumber 115 Year 2001 which has resulted in the limited number of community members who recognize the regulations.2. The community level of awareness and participation in the implementation of the DKI Jakarta Provincial Government efforts in the run-off management and water resources reservations is low. This is due to the failure of the government to inform the community the purposes and aims of the PLH, as well as the inadequate and weak monitoring of the making of infiltration wells by the community members. The above conclusions indicate that the Decision of The Local Government of DKI Jakarta Number 115 Year 2001 on The making of Infiltration Well in the province of Jakarta has not been well implemented and executed.]"

"ABSTRAKUrbanisasi telah mengubah tutupan lahan dari permukaan lolos air menjadi permukaankedap air yang dapat berdampak pada peningkatan limpasan hujan di kawasanperkotaan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektifitas sebaran spasial GreenInfrastructure (GI) dalam pengurangan limpasan hujan di berbagai spektrum hujan.Simulasi pengurangan limpasan hujan melalui penerapan GI diimplementasikan padaDTA yang berlokasi di Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. EPA SWMMdigunakan untuk mensimulasi model hidrologi melalui tiga skenario : skenario-1baseline (kondisi eksisting tanpa penerapan GI), skenario-2 GI (penerapan GI melaluirain garden, rain barrel dan porous pavement), skenario-3 RDTR (sesuai RencanaDetail Tata Ruang DKI Jakarta). Hasil simulasi SWMM menunjukkan skenario-2 GIuntuk hujan kala ulang 2-, 5-, 10-, 25-, 50-tahun menghasilkan persentase pengurangantotal volume limpasan secara berurutan sebesar 9.76%, 8.76%, 8.27%, 7.50%, 7.05%dan persentase pengurangan debit puncak sebesar 9.29%, 7.97%, 5.83%, 3.49%, 2.21%dibandingkan tanpa penerapan GI. Adapun untuk skenario-3 RDTR untuk kala ulanghujan yang sama menghasilkan persentase penambahan total volume limpasan secaraberurutan sebesar 7.43%, 6.15%, 5.36%, 4.67%, 4.20% dan persentase penambahandebit puncak sebesar 3.93%, 2.33%, 1.29%, 0.63%, 0.63% dibandingkan dengankondisi eksisting tanpa penerapan GI.

---

ABSTRACTUrbanization has changed the land use from pervious cover to impervious cover whichhave an impact on increasing runoff in urban areas. The objective of this study is todetermine the effectiveness of spatial distribution of Green Infrastructure (GI) inreducing runoff under various design storms. Simulation of runoff reduction is carriedout by implementing the GI in the catchment area located in Pondok Kelapa, EasternJakarta, Indonesia. EPA SWMM 5.1 was used to simulate the performance of GI onreducing runoff in the study site for three simulation scenarios: baseline scenario(current conditions), GI scenario (implementing rain garden and rain barrel) andRencana Detail Tata Ruang (RDTR) scenario. The results show that GI scenariocompared to the baseline scenario under various design storms 2-year, 5-year, 10-year,25-year and 50-year return periods reduce the total runoff volume approximately 9.76%,8.76%, 8.27%, 7.50%, 7.05, respectively and reduce the peak flows approximately9.29%, 7.97%, 5.83%, 3.49%, 2.21%. For RDTR scenario compared to BL scenarioresulting in percentile of total runoff volumes increase were 7.43%, 6.15%, 5.36%,4.67%, 4.20% and the percentile of peak flows increase were 3.93%, 2.33%, 1.29%,0.63%, 0.63% for the same return periods.

---

"

"Pada Hakikatnya setiap orang berkewajiban memelihata lingkugan hidup, mencegah dan menanggulangi kerusakan serta pencemaran (UU No. 4/ 1982). Dalam Hal kebersihan lingkungan. Pemerintah DKI Jakarta berkewajiban membina kebersihan dan setiap penduduk wajib memelihara kebersihan lingkungan sampai setiap penduduk wajib memelihara kebersihan lingkungan sampai batas bahu jalan di sekitas pekarangan masing-masing (Perda No. 5/1988). Berdasarkan ketentuan tersebut, pengelolaan limbah padat perkotaan sebagai bagian dari pelayanan kebersihan lingkungan kota menghendaki adanya peranserta masyarakat bersama dengan pemerintah. Dalam rangka memberikan pelayanan kebersihan terhadap seluruh warga kota, Pemerintah DKI Jakarta menghadapi kendala yang serius, pertama tidak ada keseimbangan antar alokasi anggaran dengan luas lingkup pelayanan kebersihan; kedua rendahnya penerimaan retribusi kebersihan termasuk ketidakmampuan Pemerintah Dearah untuk membiayai pelayanan kebersihan yang demikian luas, yang kemudian menyebabkan pelayanan yang tidak memadai sehingga tidak setiap warga kota memperoleh palayanan pemerintah daerah. Oleh karena itu untuk menyelenggarakan pelayanan kebersihan kota perlu dicari pemecahan yang tepat sesuai dengan ciri-ciri khas dari sistem pengelolaan limbah padat perkotaan yang bersifat kemitraan antara pemerintah dan masyarakat.Permasalahan pokok yang diobservasi adalah sebagai berikut:

1. Faktor apa saja menghambat pengelolaan limbah padat?
2. Pada tahao dan sejauh mana dperlukan peranserta masyarakat?
3. Bagaimana sebaiknya pembinaan peranserta masyarakat dilaksanakan?
4. Model bagaimana yang harus dikembangkan dan diterapkan agar dapat mewujudkan pelayanan pengelolaan limbah padat secara berlanjut?

Jenis Penelitian yang diterapkan adalah penelitian kualitatif dengan panduan grounded research yang bertujuan mengembangkan model institusi dan tatalaksana yang mampu meningkatkan peranserta masyarakat.Berdasarkan pengematan pertama kali terhadap permasalahan penelitian, dirumus hipotesis kerja: bentuk institusi dan tatalaksana pembinaan peranserta masyakarta mempusnya pengaruh terhadap kesadaran, rasa memiliki lingkungan dan masyarakat dalam berperanserta dan bekerja bersama dengan pemerintah dalam pengelolaan limbah padat perkotaan secara berlanjut. Dari Hasil penelitian juga dapat diketahui bahwa pada umumnya kepatuhan responden untuk membayar retribusi relatif tinggi, tetapi kurang banyak mengerti dari memahami kebijaksanaan pemerintah tentang retribusi kebersihan dan hubungan antara kesehatan lingkungan dengan penanggulangan limbah padat. Responden juga mempunyai tingkat pengatahuan yang rendah mengenai cara yang tepat dalam menanggulangi limbah mereka.Perilaku kebersihan (membuang limbah padat disembarang tempat) responden yang tidak mendukung penanggulangan limbah padat disebabkan oleh kurangnya informasi dan penyuluhan yang diberikan pada mereka. Oleh sebab itu dirasakan bahwa institusi yanga da perlu dikembangkan dan diarahkan untuk menumbuhkembangkan kesadaran, rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat untuk berperanserta secara aktif dalam pengelolaan kebersihan lingkungan kota. Selanjutnya dapat diidentifikasi adanya tingkat peranserta masyarakat yang berbeda. Hal itu dipengaruhi oleh:

1. Status Ekonomi, dilihat dari tingkat penghasilan kebanyakan penduduk kota, para responden dikategorikan ke dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga kemampuannya membayar retribusi juga rendah. Meskipun demikian kelompok ini merupakan produsen limbah yang tidak sedikit dan menuntut lebih banyak pelayanan. Sebaliknya kelompok orang-orang yang berpenghasilan tinggi pada dasarnya mampu membayar retribusi tinggi. Namun demikian keterlibatan fisikya dalam penanggulangan limbah padat relatif rendah, dan mereka senang mendapat pelayanan pemerintah kota.
2. Perbedaan tingkat pengetahuan dan kesadaran terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan diantara kelompok masyarakat.
3. Tidak tegasnya pengenaan sanksi, kurang tepatnya ketentuan pemberian insentif dan mutu sistem pemantauan.

Data Hasil penelitian menunjuk adanya permasalahan sebagai berikut:

1. Institusi dan tatalaksana pengelolaan limbah padat terpisah dengan pengelolaan retribusi kebersihan, padahal dalam kenyataan merupakan kegiatan yang saling terkait dan harus terintegrasi agar tidak menghambat kelancaran pengelolaan.
2. Tidak ada koordinasi perencanaan terpadu dalam penanggulangan limbah padat antar institusi terkait. Penanggulangan limbah padat tidak hanya merupakan tugas dan fungsi dinas kebersihan melainkan juga menjadi tugas dan fungsi dinas-dinas otonom lainnya sepertinya dians pertamanan, dinas pekerjaan umu, PD Pasar Jaya dan institusi pemerintah pusat seperti badan pelaksana proyek induk sungai cisadane-ciliwung.
3. Penyuluhan untuk menumbuhkan dan mengembangkan peranserta masyarakat belum intensif, meluas dan merata karena dinas kebersihan masih dihadapkan pada keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia.
4. Prosedur dan proses pembayaran retribusi belum diselenggarakan secara tepat dan efektif sehingga penerimaan retribusi rendah.

Dari analisis data dapat diketahui adanya beberapa model institusi dan tatalaksana yang dapat dikembangkan dalam peningkatan peranserta masyarakat sebagai berikut:

1. Model institusi pembina peranserta masyarakat yang mempunyai unsur-unsur staf, unsur pelaksana (Jabatan Fungsional PEnyuluh sebagai ujung tombak pembinaan peranserta masyarakat), dan unit penyuluhan keliling.
2. Model koordinasi perencanaan terpadu untuk meningkatkan peranserta ditingkat institusi terkait dan untuk keterpaduan program pembinaan peranserta masyarkat.
3. Model penyuluhan yang terintegrasi antara keberishan lingkungan retribusi dilengkapi dengan paket-paket terprogram sesuai kelompok masyarakat sasaran penyuluhan.
4. Model pembayaran retribusi dan model penanggulangan limbah padat oleh swadaya masyarakat.

---

In priciple every person is reponsible to santain the living enviroment, to prevent and overcome damage and its pollution (Law. no 4 1982). With regard to enciromental cleanliness in the jakarta region, every citizen is obligatory to maintain the cleanliness for the living enronment up to tha sidewalks to houseyard (local law no. 5 1988). Based on the above mentioned provisions, the overcoming of urban solid waste as a part of city environmental cleansing management needs the involment of both the whole comunity and the goverment as well.

In the framework of cleaning services to provided to the whole citizen, the gonverment of dk jakarta is being faced serious constraints, i.e. First, There is an inbalanced ratio between budget allocation and the coverage of cleaning services: second, low charges of cleaning retribution imply inability on the part of the goverment to cover the total cowst of cleaning services which subsequently cause poor services so that not every citizen is equally provided with the government's services. thus, the implementation of city cleaning services should find suitable solutions that suit the specifio characteristics of urban solid waste management systems in the frame of comunity and the goverment partnership.

The salient problems to be observed are as follows:

1. what factors hinder the existing solid waste management?
2. At what level and to what extent is comunity participation needee?
3. How should the development of comunity participation be implemented?
4. What model should be developed and implemented in order to render the solid waste management services sustainable?

The type of approach used in the research is a combination of qualitative and grounded research. It is aimed to find and develop instituional model and procedure for more effective solid waste management which will be capable of enhacing comunity participation.

Based on the first observation on the research problens a working hypothesis was formulated it is neede a kind of institution and procedural developmnet for people s participation that cloud gave impact on their environmental consciousness and sense of belonging; under which the people and the goverment could work together in the continous management of urban splid waste.

From the results of the research it was found put that in general the obedience of the respondents to pay the retribution was relatively high but ther have low understanding on the goverment policy regarding cleansing retribution and the relationship beetween healthy enrionment and solid waste management due the respondenet have low level od knowledge on the right way to handle their waste.

The cleanliness behavior(improrer storing and disposal og the solid waste) which does not support good solid waste management is due to the lack informations and extension services provide to them. For the reason, it felt that an instituion in needed to develop and direct community participant the could grow and develop their awareness. sense of belonging and reponsibility to actively participate in the management of the cleanliness of the city environment.

Futher, it was indentified that there are spme different levels of community participation. Such condition is influenced by:

1. Economic Status, viewed from the level of income of the low income group, so that their abilities to pay retribution are also low, eventhough this group is postively ht emajor producer of urban solid waste and hence demand more services, on the country, the group of the people with high income are basically capable to pay high retribution. Eventhough their rat of physical involvements in the handling of the solid waste are low, they enjor good services provided by the city government in returen of their high restribution.
2. The different levels on knowledge and awareness toward cleanliness and healthy environment among groups of people.
3. Improper sanction enforcement, inappropriate provision of incentives, and the existing week quality of monitoring system.

Data of research indicate the following problems:

1. Institution and procedure of solid waste management are evidently seperated from the cleaning retribution management. in fact, it is actually interconnected activities that should be integrated in order to avoid in appropriate management.
2. There is no integrated planning coordination in the handling of solid waste among the interconnected institutions. Solid waste handling is not only the tast and function od the dki cleaning departmenet dinas kebersihan but it is also the task and function of the other dki autonomous department susch as those concerned with park, public works, cisadane-ciliwung river project implementation agency and local government owned company pasar jaya.
3. Extention services to promoteand develop the community participation was not being carried out intensively and equally due the pact that reponsible cleansng department are still being wiht limites budget and human resources.
4. The procedures and process of charging the retribution have not been effectively and properly managed, resulting to low retribution revenue.

Data Analysis shows that some models of instituion and procedures to enhance community participantion could be developed in the following ways:

1. Developing the isntitution models for community participation by rearrangement of the exiting componentrs, including staff and, line components and mobile unit of extension services. In the instituion, the functional position of extension service agents as the community participations can be developed;
2. Integrated planning coordination models to enchance the community participation on the level of government isntituions and integreted programme in developing comunity participation.
3. Integrated extention service models related with environmenta cleenliness and retribution payment, supported by programmed packages are highly relevant to the community extension's targer groups.
4. Retribution payment model and community solid waste management models.

"

"Masalah sampah erat sekali kaitannya dengan jumlah penduduk kota yang bermukim, dan berkaitan pula dengan bentuk kehidupan, kegiatan dan usaha dari penduduk itu. Oleh karena itu sampah merupakah salah satu masalah yang dihadapi oleh kota-kota metropolitan, besar dan sedang bahkan telah meniadi permasalahan nasional. Pencemaran paling utama di Indonesia ialah pencemaran oleh limbah domestik terutama yang berasal dari rumahtangga. Oleh karena luasnya daerah pencemaran dan besarnya jumlah korban, maka pengelolaannya amat pelik dan harus diberi prioritas utama. Namun begitu, upaya mengatasi permasalahan sampah tidak akan terselesaikan oleh pemerintah saja, melainkan masyarakat perlu juga diajak berperanserta secara aktif. Bagi Kotamadya Palembang, misalnya untuk menunjang Palembang BARI (Bersih Aman Rapih dan Indah) peranserta masyarakatnya sangat perlu digerakkan secara sungguh-sungguh. Berdasarkan pengamatan dini yang dilakukan di Kelurahan 23 Ilir Kecamatan Ilir Barat I Kotamadya Palembang pada awal bulan Januari 1995, keberadaan sampah padat yang banyak berserakan di tanah patut diduga disebabkan oleh peranserta masyarakat yang relatif rendah. Secara teoritis, rendah atau kurangnya peranserta masyarakat dalam pengelolaan sampah terkait dengan faktor-faktor seperti; umur, pendidikan, pekerjaan, lama tinggal, daerah asal dan pendapatan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah "random sampling" tanpa pengembalian. Pengumpulan data diperoleh dengan jalan wawancara berstruktur, observasi, dan studi dokumentasi. Dalam mengolah data digunakan pendapatan prosentase tampilan, kategorisasi. Adapun analisis data menggunakan distribusi frekuensi, rumus statistik nonparametrik, Khi kuadrat (X2), koefisien kontingensi C, koefisien phi (Phi Coefficient), dan varian cramer (Cramer's V). Dari hasil penelitian yang dilakukan selama kurang lebih lima bulan, mulai Maret sampai dengan Juli 1995, diperoleh beberapa temuan sebagai berikut:I. Sampah yang berserakan di tanah, selokan dan di sungai bila tidak ditanggulangi dapat menyebabkan permasalahan atau gangguan lingkungan antara lain; timbul perasaan tidak estetik, kotor, menjijikan dan masalah kesehatan. Disamping itu sampah yang berserakan di tanah tadi akan dikais oleh pemulung, binatang dan cenderung akan masuk ke selokan dan menyumbatnya sehingga akan terjadi banjir.II. Dari hasil penelitian terhadap 105 responden, diparoleh gambaran bahwa; a) tingkat pendidikan masyarakat dari SD sampai ke Perguruan Tinggi, b) tingkat pendapatan keluarga sebagian besar dibawah Rp.200.000, yaitu 72,38% c) sebagian besar pekerjaan penduduk adalah non PNS.d) usia sebagian besar di atas 40 tahun. e) lama tinggal antara 16 sampai 20 th ada 39%.f) daerah asal didominasi oleh penduduk pendatang 64,8%.III. Uji terhadap hipotesis menuniukkan bahwa:a. Dari hasil jawaban responden dan pengamatan penulis maka hipotesis umum tentang relatif rendahnya peranserta masyarakat'di Kelurahan 23 Ilir Palembang dalam pengelolaan sampah dapat dilihat sebagai berikut:1. Dari hasil penelitian bahwa ada 78,1% responden yang tidak membayar retribusi sampah sedangkan hanya 21,9% responden yang membayar retribusi sampah.2. Dari hasil pengamatan bahwa kecilnya angka ketidak hadiran responden menghadiri pertemuan tentang kebersihan yaitu nol persen.3. Dari hasil pengamatan bahwa kecilnya angka responder yang tidak melakukan kegiatan bersama-sama atau gotong royong yaitu nol persen.4. Dari hasil penelitian bahwa terdapat 53,33% responder yang tidak mengetahui tentang Peraturan Daerah mengenai kebersihan dan 46,67% yang mengetahui tentang Peraturan Daerah tersebut.b. Dengan menggunakan of = 0,01, hipotesis kerja tentang adanya perbedaan yang signifikan antara peranserta masyarakat di Kelurahan 23 Ilir dengan menggunakan program SPSS/PC+V3.0 terhadap uji Statistik Chi Square maka ada faktor-faktor yang mempengaruhinya sebagai berikut:- Usia, tidak berarti.- Pendidikan, berarti.- Jenis pekerjaan, berarti.- Lama tinggal, tidak berarti.- Daerah asal, tidak berarti.- Pendapatan, berarti.V. Pengawasan yang kurang atau tidak efektif dari petugas LKMD atau Kelurahan 23 Ilir terhadap pengelolaan sampah atau kebersihan dalam rangka melaksanakan Perda No.3 Tahun 1981 jo. Perda No.8 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Kesehatan Umum dan Ketertiban Kota atau yang dikenal dengan Palembang kota BAPI (bersih, aman, rapih dan indah). Tidak dilakukan penyuluhan kebersihan oleh DKK dan ada 78,09% responden yang melanggar Peraturan Daerah di atas dengan membuang sampah sembarang dan membakar sampah, yang membuang sampah ke TPS ada 21,91. Dan ada 67,61% yang tidak mempunyai tempat pewadahan sampah sementara di rumahnya maupun di depan rumahnya."

"Program pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menanggulangi masyarakat miskin sudah banyak dilaksanakan di Kelurahan Klender, seperti IPS, PPK dan In-Gub. Namun program tersebut dianggap belum berhasil dan belum optimalnya partisipasi masyarakat. Jumlah penduduk miskin masih banyak di Kelurahan Klender, malah paling banyak di Jakarta Timur. Pada tahun 2001, Kelurahan Klender menjadi Salah satu pilot project dari 25 kelurahan untuk pelaksanaan PPMK di DKI Jakarta. Tujuan PPMK hampir sama dengan program sebelumnya, namun program ini sangat memerhatikan prinsip partisipasi. Bagaimana partisipasi masyarakat pada ketiga bina PPMK (bina sosial, fisik, dan ekonomi) dan kendala partisipasi masyarakat dalam PPMK menjadi tujuan penelitian ini. Untuk memperoleh gambaran partisipasi masyarakat dan kendalanya, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Gambaran partisipasi masyarakat pada PPMK dianalisis dengan definisi partisipasi yang dikemukan oleh Adi yaitu keterlibatan masyarakat dalam pengidentifikasian masalah, proses pengambilan keputusan untuk mengatasi masalah, pelaksanaan hasil keputusan dan evaluasi pada suatu kegiatan pembangunan. Partisipasi masyarakat yang besar hanyalah pada tahap assessment dan pelaksanaan pada tahun 2002, 2004 dan 2005. Hal ini terlihat pada ketiga bina yang dilaksanakan dalam PPMK, yaitu: bina sosial, fisik dan ekonomi. Pada tahap perencanaan, peranan masyarakat hanya ada pada dua bina saja, yaitu sosial dan fisik. Sedangkan pada bina ekonomi, masyarakat tidak dilibatkan dalam perencanaan. Partisipasi masyarakat tidak ada sama sekali adalah pada tahap evaluasi. Masyarakat dalam berpartisipasi temyata mengalami kendala. Kendala yang dihadapi tersebut terutama sekali ada dalam diri individu, seperti superego yang kuat, seleksi ingatan dan persepsi, dan sikap ketergantungan. Sedangkan kendala di luar diri individu yang menghambat warga untuk berpartisipasi adalah peraturan PPMK yang telah ditentukan oleh Pemerintah DKI Jakarta, yakni tentang pihak yang bertanggung jawab terhadap evaluasi program, dan mekanisme peminjaman dana bergulir. Agar partisipasi masyarakat ada pada semua bina dan tahap, pedoman pelaksanaan PPMK perlu direvisi. Masyarakat diberikan pelatihan kewirausahaan sehingga dana bergulir yang digunakan bisa maksimal dan mereka yang terkena musibah banjir sehingga menunggak, dipinjamkan lagi modal melalui seleksi. Memberikan modal kembali kepada korban musibah banjir dan pelatihan kewirausahaan akan membuat masyarakat berpartisipasi dalam bina ekonomi. Hal ini juga membuat masyarakat berpatisipasi dalarn bina sosial dan fisik. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, masyarakat dibatkan dari awal sarnpai akhir, yaitu dari tahap assessment sampai evaluasi program. Masyarakat dilibatkan mulai dari pertemuan tingkat RT sampai pada pertemuan tingkat kelurahan."