Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 15472 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Eccleston, Richard
Cheltenham, UK : Edward Elgar, 2007
336.271 ECC t
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
James, Kathryn
"This book explores one of the most significant trends in the evolution of global tax systems by asking how, within less than half a century, the value-added tax (VAT) has risen from relative obscurity to become one of the world's most dominant revenue instruments. Despite its significance, very little is known about why so many countries have adopted the VAT and, in particular, why different countries adopt the types of VAT that they do. The popular mythology provides that the merits of the VAT have underpinned its global spread; however, this book contends that much scholarship confuses the question of why the VAT has risen to dominance with the issue of what makes a good VAT. This book combines policy and legal analysis to propose a new way of understanding the rise of this important revenue instrument so as to better reflect the realities of the VATs that are actually implemented."
New York: Cambridge University Press , 2015
e20529053
eBooks  Universitas Indonesia Library
cover
Dina Amalia Indriyati
"Surplus Bank Indonesia menjadi objek Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 Huruf s Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dalam implementasinya, perbedaan karakteristik BI dengan bank konvensional dapat menimbulkan kendala, mengingat tujuan tunggal BI adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kendala-kendala yang muncul dalam implementasi perlakuan PPh atas surplus BI dan memberikan rekomendasi kebijakan bedasarkan pajak penghasilan atas bank sentral di negara lain. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik analisis data kualitatif, dimensi waktu cross sectional dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan kendala-kendala dalam perlakuan PPh atas surplus BI ini antara lain adalah ketidaksesuaian penggunaan prinsip matching cost against revenue untuk menghitung pengurang PPh BI dan cara perhitungan angsuran PPh Pasal 25 yang memberatkan karena penerimaan Bank Indonesia yang fluktuatif. Rekomendasi kebijakan bedasarkan Bank of England yang mengecualikan pajak penghasilan atas penerimaan yang didapat dari tugasnya dalam menerbitkan banknotes dan terpisahnya pembukuan atas tugas-tugas yang terkait penerbitan uang dan tugas-tugas lainnya.

Bank Indonesia’s income becomes the object of Income Tax based on Article 4 Paragraph 1 Letter s Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2008. In its implementation, the different characteristics of BI with conventional banks can cause constraints, given the sole purpose of BI is to achieve and maintain the stability of the rupiah. The purpose of this study is to describe the constraints that arise in the implementation of the treatment of income tax on BI surplus and provide recommendation policy based on income tax on central banks in other countries. This research uses a qualitative approach, qualitative data analysis technique, cross-sectional time dimension with data collection technique in the form of a literature study and in-depth interview. The result of the research shows that the obstacles in the treatment of Income Tax on BI surplus include the mismatch of the use of matching cost against revenue principle to calculate the deduction of PPh BI and the calculation of the Income Tax Article 25 installment which is burdensome due to the fluctuating acceptance of Bank Indonesia. Bank of England-based policy recommendations that exclude income tax on receipts earned from its duties in issuing banknotes and separate bookkeeping of tasks related to the issuance of money and other tasks."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2018
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Egar adipratama
"Penelitian ini berawal dari dikenakannya surplus atas Bank Indonesia sebagai objek PPh. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana pelaksanaan pemenuhan kewajiban pajak penghasilan badan di Bank Indonesia ditinjau melalui asas ease of administration. Penelitian ini menggunakan pendekatan positivis, data dan informasi dikumpulkan melalui wawancara mendalam. Analisis data mengacu pada teori evaluasi Joko Widodo dan asas ease of administration. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan di Bank Indonesia telah sesuai dengan petunjuk teknis, namun timbul beberapa dampak yang perlu diselesaikan. Dilihat dari outputnya, tujuan kebijakan atas pengenaan surplus Bank Indonesia sebagai objek PPh belum tercapai. Apabila ditinjau melalui asas ease of administration, kebijakan ini memenuhi asas kepastian dan kesederhanaan namun belum memenuhi asas efisiensi.

This study originated from the policy that surplus gained in Bank Indonesia as an object of Income Tax. The purpose of this study was to evaluate how the implementation of the corporate income tax obligations in terms of Bank Indonesia through the principle of ease of administration. This study used a positivist approach, the data and information gathered through in-depth interviews. Data analysis refers to the evaluation of the theory and principles of Joko Widodo. The results showed that the implementation of the fulfillment of tax obligations in accordance with Bank Indonesia has technical guidelines, but it raises some impacts that need to be resolved. Judging from the output, the policy objectives over the imposition of a surplus of Bank Indonesia as the object of Income Tax has not been reached. When viewed through the principle of ease of administration, this policy meets the principle of certainty and simplicity but does not meet the principle of efficiency."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Radot Kornelius
"Laporan magang ini membahas tentang pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai PPN pada perusahaan yang berstatus sebagai KPS Migas Pembahasan ini mencakup tahapan tahapan pengelolaan PPN di BUT S Energy yang difokuskan pada pencatatan pajak pada Bagian account payable dan Bagian pajak Pada pelaksanaannya pencatatan PPN di Bagian account payable dan Bagian pajak mengalami perbedaan yang mempengaruhi pembayaran PPN Hal yang menyebabkan terjadinya perbedaan pencatatan tersebut adalah adanya time lag antara tagihan awal dan tagihan revisi Selain itu juga dibahas mengenai pengaruh pembukuan PPN terhadap laporan keuangan yang terjadi di BUT S Energy BUT S Energy yang memiliki base amount USD mengharuskan terjadinya translasi dalam pembukuan PPN sehingga berpengaruh terhadap laporan laba rugi komprehensif.

This internship report discusses the management of Value Added Tax VAT on the company 39 s status as a ldquo KPS Migas rdquo This discussion includes the stages of managing VAT in BUT S Energys which focused on the recording tax on Accounts payable section and Taxes section In the implementation VAT recording in accounts payable section and tax section experienced the differences that affect the payment of VAT Things that cause the differences in the recording are the time lag between the initial bill and bill revision It is also discussed the effect of the VAT accounting on the financial statements which occurred in the BUT S Energy BUT S Energy which has a base amount USD requires the translation in the books of VAT and therefore contributes to the comprehensive income statement."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2014
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Sihotang, David Mondru
"ABSTRAK
Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu pajak yang selalu mengalami peningkatan penerimaan dari tahun ke tahun. Namun kita belum mengetahui berapa besar potensi PPN sebenarnya yang dapat dikumpulkan setiap tahunnya. Beberapa penelitian sebelumnya menghitung potensi PPN ini dengan pendekatan yang berbeda-beda, penelitian dalam skripsi ini menggunakan pendekatan penghitungan dengan Tabel Input Ouput Updating Tahun 2008 yang dipublikasikan BPS, dan untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, penulis melakukan proyeksi terhadap Tabel Input-Output tersebut.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi PPN Indonesia masih sangat besar, PPN coverage ratio Indonesia dari tahun 2008-2012 menunjukkan hasil dibawah 50 persen setiap tahunnya, berarti masih banyak potensi yang masih belum digali. Jika ditinjau lebih detail lagi, maka dari 9 (sembilan) sektor lapangan usaha, 3 sektor lapangan usaha dengan potensi paling besar adalah sektor industri pengolahan, industri perdagangan dan konstruksi. Oleh karena itu, perlu upaya dan kerja keras Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan penerimaan pajak di sektor-sektor ekonomi mengingat potensi PPN di Indonesia masih sangat besar.

ABSTRACT
Value Added Tax (VAT) revenue is one of the tax revenue that always increase year to year. But we do not know exactly how much VAT potency can be collected each year. Several previous studies quantify the VAT potency with different approaches, research in this study using the calculation approach with Input Output Table Updating published by Badan Pusat Statistik (BPS) in 2008, and for 2009 to 2012, the authors made projections on the Input-Output Table .
The results indicate that the potential revenue of VAT in Indonesia is very large, VAT coverage ratio Indonesia from 2008-2012 shows result below 50 percent each year, it means there are still a lot of potency that is still untapped. If viewed in detail, from 9 (nine) business field sectors, 3 (three) business field sectors with the greatest potency are manufacturing, trade, and construction industries. Therefore, it needs effort and hard work from Directorate General of Taxation (DGT) to increase tax revenues in the those economic sectors given the fact that revenue potency of VAT in Indonesia is very large."
2013
S47804
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mochamad Kemal Afiantoro
"ABSTRAK
Perkembangan teknologi saat ini sangat meningkat pesat, yang menimbulkan adanya produk digital yang tidak memiliki bentuk fisik yang ditransaksikan secara lintas batas negara dan banyak dimanfaatkan oleh konsumen akhir dalam transaksi business-to-consumer (B2C). Penelitian ini membahas mengenai sulitnya pengadministrasian prinsip tujuan barang dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia atas transaksi pemanfaatan produk digital dari luar daerah pabean dalam transaksi B2C yang menggunakan mekanisme customer collection/reverse charge. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Perbandingan dengan regulasi Goods and Services Tax (GST) di Australia dijadikan dasar komparasi untuk dapat menentukan desain kebijakan administrasi dalam mengatasi kesulitan pengadministrasian tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa setelah dikomparasikan, regulasi PPN di Indonesia dengan GST di Australia memiliki perbedaan yang signifikan, terutama dalam pengadministrasiannya. Perbedaan tersebut diantaranya dalam hal ketentuan pendaftaran sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) untuk pihak penyedia produk digital dari luar negeri di masing-masing negara agar dapat melakukan pemungutan PPN/GST, definisi yang jelas mengenai termasuk kemana produk digital ini, dan juga tata cara pemungutan dan pelaporan PPN/GST yang terutang atas transaksi ini di Australia yang menekankan kepada supplier collection. Desain kebijakan yang dapat diberikan dari hasil komparasi tersebut adalah dengan membuat mekanisme pendaftaran baru untuk pihak penyedia produk digital dari luar Indonesia agar dapat melakukan pemungutan PPN atas transaksi dari konsumen akhir dengan cara disimplifikasikan mekanisme pendaftaran serta kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

ABSTRACT
The rapid development of technology nowadays resulting in a product which has no physical form whatsoever called digital product that can be transacted across countries with end users can easily utilize those products via internet in business-to-consumer (B2C) transaction. This research discusses about the difficulty in administrating the collection of Value Added Tax (VAT) in Indonesia in regards with the destination principle for digital product supplies from overseas in B2C transaction that currently using the customer collection/reverse charge mechanism. The methodology used in this research is qualitative approach with qualitative data analysis technique. Regulation comparison between VAT in Indonesia and Goods and Services Tax (GST) in Australia is set to be the basis in determining the policy design to address the difficulty that is mentioned. The result from this research shows that in terms of regulation comparison, there are significant differences in how both countries administer the collection of VAT/GST. Those differences are the provision regarding the registration for foreign suppliers of digital products to collect VAT/GST, clear definition regarding which categories these digital supplies belong to, and the procedures to collect and report the VAT/GST payable in this transaction with Australia using the supplier collection mechanism to administer that. Policy design based on that comparison is that Indonesia needs to create new registration system for foreign suppliers of digital products so they could collect VAT from their end users consumers for this transaction with simplified mechanism for both registration and their fulfilment of tax obligations.
"
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Naufalia Dinar Primacita
"Studi pada penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kelayakan penerapan Goods and Services Tax GST sebagai pengganti Pajak Pertambahan Nilai PPN di Indonesia pada periode 2005 hingga 2015. Selain itu, estimasi besaran potensi penerimaan negara dilakukan baik pada pemerintah pusat maupun daerah yang dihubungkan dengan teori Stiglitz. Penelitian ini menggunakan metode data panel dengan melakukan analisis deskriptif dan ekonometrika. Unit analisis pada penilitian ini adalah antarprovinsi di Indonesia. Temuan pertama pada penelitian menunjukkan bahwa GST layak diimplementasikan di Indonesia. Kemudian, potensi penerimaan yang dihasilkan oleh GST memberikan nilai yang lebih besar dibandingkan dengan potensi penerimaan Pajak Pertambahan Nilai PPN . Oleh karena itu, jika GST dilaksanakan di tingkat daerah, maka distribusi pendapatan interprovinsi yang lebih merata dapat dicapai dengan memberdayakan kapasitas fiskal melalui sistem opsen.

This research aims to analyze the feasibility of implementing Goods and Services Tax GST as a substitute of Value Added Tax VAT in Indonesia during period 2005 until 2015. In addition, the estimation of potential revenues is made at both central and local government levels. This study uses panel data method through descriptive and econometrics analysis. The unit of analysis is interprovincial in Indonesia, then the findings are correlated to Stiglitz theory. The first finding results from the analysis shows that Goods and Services Tax has potentially feasible to be applied in Indonesia instead of VAT. Moreover, It provides a greater potential tax revenue rather than VAT. As a consequence, if GST is implemented at a regional level, thus interprovincial equity can be achieved with more equitable by empowering fiscal capacity by strengthening Gross Regional Domestic Product through an opsen system. "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
S68545
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rabin Hattari
"ABSTRAK
The thesis is a continuing forecast stiy of the two biggest taxes managed by
Indonesian?s Directorate General of Tax (Ditjen Paak)--lncome Taxes (PPh) and
Value Added Tax (PPN). In addition, the respond hopes to assist any revenue forecaster
on forecast analysis by introducing new conventional and unconventional ways.
Currently, the Ministry of Finance (DepKeu), in this case represented by
Ditjen Pajak and Agency for Fiscal Analysis (BAF) is responsible for revenue
forecasting in Indonesia. The existing forecasting practices used by Ditjen Pajak and
BAF based on a linear relationship between tax revenue and the macroeconomic
aggregates such as GDP, inflation rate, exchange rate, and others. This approach
seems to lack the fundamental economic relation that needs to show in any fiscal
forecasting. The best alternative and common international practice is to relate tax
revenue with its proxy base. For example, logically national consumption can act as a
reliable PPN?s base. As people increasingly consume goods and services, then PPN,
which is a tax on final domestic consumptiOn, will also increase. The economic theory
behind the movement can also assist any forecaster. For example, an increase in say
PPN rate will definitely affect the revenue. However, questions such as, the
eflèctivenesS of the rate change needs to be addressed. A good revenue forecaster
should take into account any changes in economic behavior.
The thesis employs the most commOn method of revenue forecasting
technique--Baseline forecasting, which is estimating of future revenues based on
current laws andlor decrees. The two types of baseline forecasting are macro models
(aggregate models) and micro models. For PPh, the report will only forecast macro
models, because of lack of ?good and unbiased micro database (i.e., a clean and
sufficient tax return database). On the other hand, PPN?s forecast analysis will have
both micro model and macro model, because of its sufficient micro and macro
databases.
The macro methodologies for PPh are elasticity, time-series model, and
monitoring, whereas the macro models for PPN are only time-series model and
monitoring. A regression analysis between tax receipt and GDP is practiced to find
the elasticity. The elasticity model will employ a stable relationship between the
growth of tax receipts and tir growth in the tax base. In addition, a dummy variable is
used to discover whether a tax reform has any impact on revenue collection. By using
the estimated of tax elasticity and forecasted growth rate of the tax base, a forecast of
the change in tax revenue can be obtained by simply multiplying the growth rate in
the tax base by the elasticity. The elasticity approach is feasible if there have been no
changes in the tax system (in rates, exemptions, and compliance) during a sufficiently
long period to permit estimation of its value. An alternative way is to discard the
concepts of tax elasticity and buoyancy and the economic basis of the revenue
equations in general. The new method is a time series analysis that will use a
regression analysis to exploit trends and correlations in the series of data for revenue
and the proxy base, including the autocorrelation in the tax revenue series. It does not
involve the assumption of an absence of tax changes, and it requires modest types and
qualities of data. The monitoring system works as a measurement of administrative
efficiency.
Estimating the PPh?s elasticity, the writer employs annual PPh?s data from
1984 to 1997, by taking into account the 1994 as the tax reform year. The results on
the pPh?s elasticity, the multiple regression analysis shows a linear relationship
between independent variables in the modeI?multicollinearity problem. This is
indicated by a relatively high R2 in the regression equation with few significant t
statistics. The presence of multicollinearity implies that there is no effect of 1994 tax
refbrm in PPh collection. The new estimated PPh elasticity of tax revenue with its
proxy base will not take into account the 1994 tax reform (i.e. GDP).
The time series model for both PPh and PPN will be a regression time series
model, which will utilize a quarterly data from 1989 to 2000. The model provides a
more sophisticated description of cause-and-effect relationship between the taxes and
their proxy bases (i.e. GDP for PPh and national consumption for PPN) and the
random matute of the process that generated the sample observations of the two taxes.
The result for PPh shows a significant relationship between PPh and GÐP. However,
the PPN?s result looks logically inconsistent with no significant relationship between
PPN and national consumption.. PPN?s regression time series model is not a fit model.
The monitoring analysis for both PPh and PPN serves as a management tool
that Ditjen Pajak can employ. It provides a flmdarnental inputs to both short- and
Long-term Ditjen Pajak planning.
PPN is the only tax that can accommodate micro model. The writer employs a
micro data that is input-output table, a statistical framework of indonesian economic
activities in a given period. Later, the writer will estimate the PPNs base before
estimating future revenue.
me shortcomings are lack of in depth economic study, statisticai problems
(e.g. multicollinearity, simultaneous equation problem, low confidence interval, and
fimited number of observations), and lack of scenario adjustments (e.g. impact of
WTC incident on the tax revenue).
The recommendations to counter these shortcomings are:
1. Setup the economic framework that accompanies any revenue forecasting
analysis.
2. Expand the number observations to stabilize the elasticity3s multiple regression
model and regression time series model.
3. Setup a clean and reliable tax revenue database, which includes discretionary
changes eflèct for tax revenue.
4. Setup a statistics of income database, a database of sample of tax return. This is
important for niicrosiniulation modeling.
5. Includes performance targeting measurement, such as audit rate, percentage of
collection, and others as a monitoring tool.
6. Setup a sepaiate database for personal and corporate income taxes. These two
taxes have very different characters.
7. Take into account any endogenous and exogenous adjustments.
"
2001
T2416
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lumbantoruan, Juwita Rahma Sari
"Penelitian ini membahas mengenai dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa outsourcing di Indonesia. Kebijakan tersebut secara khusus tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Jasa Tenaga Kerja Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai khususnya pada pasal 4. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan alasan dari pemerintah menetapkan adanya dua dasar pengenaan pajak, bagaimana kebijakan ini ditinjau dari asas kepastian hukum (certainty), serta apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan ini di lapangan.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa Outsourcing yaitu atas penggantian dan nilai lain, memiliki alasan dan dasar pemikiran tersendiri yang didukung oleh teori dan konsep yang sesuai. Kebijakan yang diatur pada PMK Nomor 83/03/2012 ini dikeluarkan untuk memberikan kepastian akan kekuatan hukum pelaksanaan pemungutan PPN atas Jasa Outsourcing meskipun adanya dua dasar pengenaan pajak ini dinilai tidak sesuai dengan konsep aturan,dimana dalam satu aturan tidak diperbolehkan ada yang bersifat fakultatif. Dalam pelaksanaanya kebijakan ini memiliki hambatan terutama terkait sosialisasi kebijakan tersebut.

This research is about Tax Base of Value Added Tax on Outsourcing services in Indonesia The policy is specifically stated in the Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83 Tahun 2012 Tentang Kriteria Dan/Atau Rincian Jasa Tenaga Kerja Yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai in particular on Article 4. This research is to explain about the reason the government established the two tax bases, how this policy in terms of the principle of legal certainty and what are the obstacles in the implementation of this policy.
This is a descriptive research with qualitative approach. Results of this study concluded that the basic policy of imposition of Value Added Tax on Outsourcing services is the subtitution and other value has its own reasons and rationale that is supported by appropriate theories and concepts. Policies that set the PMK 83/03/2012 Number is issued to provide legal certainty to force the implementation of the collection of VAT on Services Outsourcing although the two tax bases is not assessed in accordance with the concept of the rule, which is not allowed under the existing rules are voluntary. In the implementation of this policy has barriers mainly related to the policy of socialization.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S46637
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>