Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemberontakan-pemberontakan Islam yang mentargetkan negara telah berjuang dalam jangka waktu yang sangat panjang melakukan perlawanan terhadap negara Indonesia, yang diawali oleh deklarasi Negara Islam Indonesia ( NII ) di Jawa Barat pada tahun 1949 hingga saat ini. Pemberontakan-pemberontakan mengatasnamakan Islam ini diwakili oleh berbagai kelompok dan faksi-faksi yang berbeda, tetapi berasal dari gerakan yang disebut Darul Islam ( DI ) pimpinan Kartosuwiryo. Saat ini beberapa tindakan radikalisme dan kegiatan teroris lainnya juga memiliki hubungan dengan kelompok-kelompok yang berkaitan dengan Darul Islam. Meskipun gerakan-gerakan yang dipengaruhi oleh Darul Islam telah beroperasi secara sembunyi-sembunyi tetapi keberadaan mereka masih nampak. Beberapa berusaha untuk mencapai tujuan mereka dalam membangun gagasan negara Islam di Indonesia melalui dakwah, tetapi beberapa dari mereka memilih untuk telah menerapkan cara yang lebih radikal melalui kekerasan. Negara Islam Indonesia ( NII ) dan Jemaah Islamiyah ( JI ) dan beberapa orang yang masuk organisasi Islamic State in Iraq and Syiria (ISIS) adalah bagian dari kelompok Darul Islam yang diduga memiliki keterlibatan dalam kegiatan teroris di Indonesia.

---

The Islamic state-motivated rebellions have fought long periods of resistance against the secular Indonesian state, dating from the 1949 declaration of the Islamic State of Indonesia, Negara Islam Indonesia (NII) in West Java up to the present. The rebellions have been represented by various groups and factions, but originated from the movement called Darul Islam (DI) led by Kartosuwiryo in West Java. Currently some violence and other terrorist activities also have connection with groups associate with Darul Islam. Even though Darul Islam- linked movements has operated clandestine but their existences are still apparent. Some have worked to achieve their objective in establishing the notion of Islamic state in Indonesia through predication (dakwah) but some has applied more radical ways through violence. Negara Islam Indonesia (NII) and Jemaah Islamiyah (JI) are Darul Islam associated groups that have been suspected for their involvements in terrorist activities in Indonesia."

"Tesis ini meneliti tentang Radikalisme Islam dengan Studi tentang Gerakan Politik Majelis Mujahidin dalam Penegakkan Syari'at Islam periode 2000-2003. Interval waktu ini merupakan rentang waktu dimana pemikiran dan aksi serta gerakan Majelis Mujahidin menunjukan watak radikalisme. Misalnya, penolakan Majelis Mujahidin atas azas Negara Pancasila, penolakan terhadap kepemimpinan wanita, hingga munculnya ide dan gagasan tentang perlunya syariat Islam diformalkan dalam konstitusi negara. Kenyataan ini, memunculkan pertanyaan bagi penulis, mengapa gerakan politik Majelis Mujahidin mendesak tentang pemberlakuan syari'at Islam dan menolak secara total semua ideologi yang berasal dari luar Islam.Penulis menggunakan metode deskriptif analitis kwalitatif dengan pendekatan deduktif artinya dari teori ke praktek Sebuah metode penelitian yang berusaha menggambarkan realitas sosial yang komplek melalui penyederhanaan dan klasifikasi dengan memanfakan konsep-konsep yang bisa menjelaskan gejala sosial. Dalam pengumpulan data digunakan adalah studi pustaka/dokumen dan wawancara. Sementara teori yang digunakan untuk menelusuri radikalisme Islam dalam gerakan politik Majelis Mujahidin adalah teori radikalisme Islam. Untuk membantu mengungkapkan gerakan politik Majelis Mujahidin, penulis menempatkan parsi khusus pada sejarah gerakan radikalisme Islam, mulai dari asal muasal radikal isme Islam dalam konteks gerakan politik, Ikhwanul Muslimin, Jamaat i Islamiah, Darul Islam dan Masyumi.Berdasarkan teori dan metode yang digunakan tersebut, serta data-data yang diperoleh dilapangan, maka dapat disimpulkan bahwa radikalisme Islam dari Gerakan Politik Majelis Mujahidin merupakan pemikiran atau ide dan gagasan radikal. Hal ini disimplilkan, setelah penulis melakukan penelitian tentang asal mula munculnya Majelis Mujahidin maupun konteks perkembangan selanjutnya sebagaimana rentang waktu studi ini (2000-2003). Ini menunjukan bahwa teori radikalisme merupakan reaksi terhadap kondisi yang sedang berlangsung, masih relevan.Berdasarkan hal tersebut di atas ditemukan beberapa faktor kondisi yang turut mendorong lahirnya pemikiran radikal dan kemudian memicu terjadinya radikalisme Islam dalam gerakan politik Majelis Mujahidin, antara lain: Panama, Suasana pasca perang dingin diawal tahun 1980, khususnya setelah beberapa aktivis Islam era Presiden Soeharto melarikan diri keluar negeri. Para pejuang penegak syari'at Islam ini ikut ambil bagian dalam perang di Afganistan, bersekutu dengan rezim Taliban, dan mulai bergaul dengan aktivis Islam secara Internasional. Kedua, intimidasi dan diskriminasi rezim Soeharto terhadap para mubalik dan pendak'wah Islam yang menuntut tentang penegakkan syari'at Islam dan yang menolak azas tunggal Pancasila. Ketiga, kondisi kebangsaan dan kenegaran yang mengalami krisis moneter sejak 1996 sampai pada kejatuhan Soeharto pada bulan Mei 1998 dari kursi kepresidenan. Maka era reformasi dan upaya-upaya penyelesaian krisis yang tidak kunjung selesai dan menemukan format ideal untuk mengeluarkan bangsa dan krisis multidimensional yang menimpa ummat dan bangsa, adalah faktor yang cukup berpengaruh terhadap kehendak radikal untuk menegakkan syari'at Islam dalam konstitusi negara sebagai sebuah jawaban untuk menata dan meperbaiki ummat dan Bangsa Indonesia. Ideologi Pancasila, dianggap tidak tepat dan relevan lagi dengan kebutuhan bangsa dan negara. Dengan demikian, radikalisme Islam sebagai kerangka teoritis masih memiliki relevansi atas realitas dan kondisi gerakan politik Majelis Mujahidin dalam konteks pemikiran dan aksinya.Dengan demikian, penulis menemukan bahwa radikalisme Islam dalam konteks gerakan politik Majelis Mujahidin, tidak hanya reaksi atas fanatisme keagamaan semata, respon terhadap kondisi yang sedang berkembang, intimidasi dan diskriminasi rezim Orde Baru, kegagalan revormasi, akan tetapi radikalisme juga sangat dipengaruhi oleh faktor beberapa aktor atau tepatnya peran para tokoh Islam yang telah sejak lama memperjuangkan penegakkan syari'at Islam dalam konstitusi negara."

""Once celebrated in the Western media as a shining example of a 'liberal' and 'tolerant' Islam, Indonesia since the end of the Soeharto regime (May 1998) has witnessed a variety of developments that bespeak a conservative turn in the country’s Muslim politics. In this timely collection of original essays, Martin van Bruinessen, our most distinguished senior Western scholar of Indonesian Islam, and four leading Indonesian Muslim scholars explore and explain these developments. Each chapter examines recent trends from a strategic institutional perch: the Council of Indonesian Muslim scholars, the reformist Muhammadiyah, South Sulawesi's Committee for the Implementation of Islamic Shari'a, and radical Islamism in Solo. With van Bruinessen's brilliantly synthetic introduction and conclusion, these essays shed a bright light on what Indonesian Muslim politics was and where it seems to be going. The analysis is complex and by no means uniformly dire. For readers interested in Indonesian Muslim politics, and for analysts interested in the dialectical interplay of progressive and conservative Islam, this book is fascinating and essential reading."—Robert Hefner, DirectorInstitute on Culture, Religion, and World Affairs, Boston University"

"This paper discusses the process of radicalization in cyberspace. It will look at how and why Indonesia are vulnerable in society and targeted by terrorist organizations in an attempt to recruit them, especially in cyberspace. The terrorists have become expert, not only using the latest tools of internet communications, but to do it in a way that can shield their identities and even their locations when spreading the radical ideology. The concept that used in this paper is cyber-radicalization, which is the new concept that merged from cyber threat and radicalization. The result from this paper shown that Indonesia netizens (internet users) had great potency to fight radicalization in the cyberspace and thecapacity for supporting government counter-cyber radicalization agenda. However, fighting cyber radicalization in that way faced several challenges. Therefore Indonesia’s government should benefited the netizens to reach the optimum point on counter-cyber radicalization agenda."

"Aksi yang mengarah pada ekstremisme dan teror yang melibatkan Aparatur Negara adalah bagian dari fenomena puncak akibat dari paparan paham radikalisme dan terorisme di Indonesia. Beberapa Anggota TNI, Polri, PNS/ASN terbukti terlibat tindak pidana terorisme dan telah diputuskan bersalah oleh Pengadilan serta menjalani hukuman. Maraknya kasus radikalisme Aparatur Negara ini memberi peringatan akan bahaya radikalisme sehingga perlu dilakukan analisis mendalam serta evaluasi terhadap upaya pencegahan radikalisme yang dilakukan Pemerintah Indonesia. Penelitian ini melakukan analisis terhadap praktik radikalisme Aparatur Negara, khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) serta memberikan hasil analisis atas relevansi teori terhadap strategi pencegahan radikalisme ASN di Indonesia. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Identitas Sosial (Social Identity Theory), Teori Pembelajaran Sosial (Social Learning Theory), Teori Pencegahan Kejahatan Sosial (Social Crime Prevention Theory) dan Teori Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM). Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini, diketahui bahwa praktik radikalisme pada Aparatur Negara masih terjadi walaupun sudah diterbitkan Surat Keputusan Bersama 11 Kementerian. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Indonesia dituntut melaksanakan strategi pencegahan yang komprehensif, diantaranya melalui penegakan hukum, pelibatan tokoh agama, kontra terorisme, kolaborasi antar instansi dan komunitas intelijen serta partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat, memperkuat demokrasi dan counter-messaging (kontra narasi)

---

Actions that lead to extremism and terror involving State Apparatus are part of the peak phenomenon due to exposure to radicalism and terrorism in Indonesia. Several members of the TNI, Polri, and PNS/ASN have been proven to be involved in criminal acts of terrorism and have been found guilty by the Court and are serving their sentences. The rise of cases of radicalism by the State Apparatus warns of the dangers of radicalism, so it is necessary to carry out an in-depth analysis and evaluation of the efforts to prevent radicalism by the Government of Indonesia. This study analyzes the practice of State Apparatus radicalism, especially the State Civil Apparatus (ASN). It provides analysis results on the relevance of theory to the strategy of preventing ASN radicalism in Indonesia. The main theories used in this research are Social Identity Theory, Social Learning Theory, Social Crime Prevention Theory, and Human Resource Management Theory. The method used in this study uses a qualitative approach. The results of this study show that the practice of radicalism in the State Civil Apparatus still occurs even though the Joint Decrees of 11 Ministries have been issued. To resolve the issue, the Government of Indonesia is required to implement a comprehensive prevention strategy, including law enforcement, involvement of religious leaders, counter-terrorism, a collaboration between agencies and the intelligence community as well as the active participation of all components of society, strengthening democracy and counter-messaging (counter-narrative)."

"Fenomena penyebaran faham radikalisme dan aksi terorisme merupakan permasalahan yang serius yang mengancam kesatuan dan persatuan Negara Republik Indonesia. Issue tentang perbedaan faham dan pandangan tentang akidah dan syariat agama menjadi hal yang paling mendasar, sehingga yang terjadi adalah intoleransi sesama umat Muslim, terlebih lagi dengan umat non muslim. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa sejauh mana pelaksanaan kegiatan atau program kontra radikalisme yang dilaksanakan oleh Bidang Pencegahan Densus 88 AT Polri, dan juga melihat sejauh mana kementerian dan lembaga yang terkait dalam menyikapi masifnya penyebaran faham radikalisme dan aksi terorisme saat ini. Dari penelitian ini, peneliti juga menyusun dan membuat suatu konsep pelaksanaan kegiatan kontra radikalisme yang terintegrasi, dimana pihak - pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan kontra radikalisme bersama - sama turun ke lapangan, berada di tengah - tengah masyarakat, sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi serta peranannya melaksanakan kegiatan pencegahan terhadap penyebaran faham radikalisme dan aksi terorisme di Indonesia. Dengan konsep kegiatan/program Kontra radikalisme yang terintegrasi diharapkan mampu menyentuh masyarakat di berbagai lapisan dan tingkatan maupun di berbagai komunitas masyarakat guna membentengi dan meng counter penyebaran faham radikalisme dan aksi terorisme yang terjadi di tengah - tengah masyarakat, sehingga kesatuan dan persatuan NKRI dapat terpelihara dan terjaga dari berbagai ancaman disintegrasi bangsa dan Negara yang terjadi.

---

The phenomenon of the spread of radicalism and terrorism is a serious problem that threatens the unity and integrity the Republic of Indonesia. Issue about the differences ideology and views on faith and religious laws become the most basic things, so that happen is intolerance among Muslims, especially with the non-Muslim community. This study aims to assess and analyze the extent to which the implementation of activities or programs carried out by the counter radicalism Prevention Division Densus 88 AT Police, and also look at the extent to which the relevant ministries and agencies in responding to the massive spread of radicalism and terrorism at this time.

From this study, researchers also compiled and made a draft implementation of the counter-radicalism integrated, where the relevant parties in the implementation of counter radicalism together down to the field, located in the middle of the community, according to their roles, responsibilities and functions as well as conducting preventive role against the spread of radicalism and terrorism in Indonesia.

With the concept of activities / programs Contra radicalism that integrates expected to be able to touch people in different layers and levels and in various communities in order to fortify and counters the spread of radicalism and terrorism that occurred in the middle - the middle of the community, so that the unity and integrity of the Republic of Indonesia can be maintained and awake from a variety of threats disintegration and state what happened."

"Tulisan ini menjelaskan proses radikalisasi yang terjadi di dunia maya, dengan melihat bagaimana dan mengapa masyarakat Indonesia rentan menjadi target organisasi teroris khususnya dalam hal perekrutan melalui dunia maya. Teroris tidak hanya memanfaatkan akses internet sebagai sarana komunikasi, tetapi juga memanfaatkannya sebagai sarana dalam menyembunyikan identitas dan lokasi saat menyebarkan ideologi radikal. Konsep yang digunakan dalam tulisan ini adalah cyber radicalization, yang merupakan konsep baru yang terbentuk dari konsep ancaman cyber dan radikalisasi. Adapun hasil dari tulisan ini menunjukkan bahwa pengguna internet Indonesia memliliki potensi yang besar untuk melawan radikaslisasi di dunia maya dan memilki kapasitas dalam mendukung agenda counter terrorism di dunia maya. Namun, hal tersebut masih menghadapi beberapa tantangan, sehingga diperlukan pemanfaatan pengguna internet oleh pemerintah secara maksimum dalam agenda counter-cyber radicalization."

"Terorisme, yang berakar dari gerakan-gerakan radikal pasca peristiwa 9/11 di Amerika Serikat, mulai berkembang pesat juga di Indonesia. Gerakan radikal, terutama yang berlandaskan agama, berkembang menjadi gerakan teror yang mengancam keamanan dan pertahanan negara. Bela negara adalah bagian dari penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara. Radikalisme, baik sebagai gerakan maupun ideologi atau paham yang berkembangan di tengah masyarakat Indonesia, adalah ancaman bagi negara yang bersifat non-konvensional. Untuk itu, bela negara dapat menjadi progam yang dapa mengubah budaya masyarakat agar menempatkan cinta bangsa dan negara sebagai hal yang terutama, dengan demikian dapat mencegah berkembangnya gerakan dan ideologi radikal di Indonesia. Unsur-unsur religiusitas (agama) juga dapat berperan penting dalam menangkal ancaman radikalisme juka diintegrasikan ke dalam kurikulum bela negara. Tulisan ini akan melihat bagaimana progam bela negara dapat digunakan sebagai sarana mencegah ancaman radikalisme di Indonesia. "

"Terrorism experts continue to debate how and why people become radicalised and commit violence. Significantly less emphasis and coherence of thought has been deployed to understand those processes in reverse. From the perspective of counterterrorism practitioners within both government and civil society, the question has tended to bifurcate around two contrasting conceptual approaches: should the focus be on ‘deradicalization’ (an internal or philosophical outcome seeking change in beliefs, values and attitudes) or ‘disengagement’ (a social or temporal outcome seeking change in behaviours away from violence)? This article seeks to contribute to the debate about how disengagement functions and stands as a practical and effective counterterrorism methodology, and is based on detailed analysis of field work and project implementation in Indonesia. This article and the methodologies implemented and tested are grounded in previous research on disengagement of Indonesian jihadists and countering violent extremism (CVE) projects conducted by several of the authors over many years, and extends and codifies the findings of a valuable body of earlier academic literature. The authors argue that a disengagement process grounded in the social methodology of personal mentoring (defined infra this paper by a process we have called ‘Hearts, Hands and Heads’) can achieve a measurable and meaningful change in how individuals withdraw from violent extremist networks. This article will further show why disengagement programs in Indonesia should prioritise targeting specific at-risk groups, including returned foreign fighters, who have been known to conduct terrorist activities in Indonesia as well as advocate for their cause and recruit more effectively than those that have never been to Syria or other conflict zones. With the proper implementation, disengagement can be an effective preventive tool in Indonesia in addition to preparing the groundwork for later, more formal deradicalization processes and programs."