Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The books offers a comprehensive and current review on social issues related to forests that other, more specialized publications, lack. It is also theory-rich, offering both mainstream and critical perspectives, and presents up-to-date empirical materials. Reviewing these four major research themes, the main conclusion of the book is that naïve optimism associated with forest-people interfaces should be tempered. The chapters show that economic development, political empowerment and environmental aims are not easily integrated. Hence local landscapes and communities are not as 'makeable' as is often assumed. Events that take place on other scales might intervene, local communities might not implement policies locally, and governance practices might empower governments more than communities. This all shows that we should go beyond community-based ideas and ideals, and look at practices on the ground. "

"ABSTRAKTumbuhan bawah merupakan bagian dari keanekaragaman hayati yangmemiliki fungsi ekologis yang penting di dalam ekosistem hutan serta potensipemanfaatan bagi manusia yaitu sebagai sumber pangan, papan, dan obat-obatan.Keberadaan tumbuhan bawah seringkali terabaikan sehingga Hutan KotaMuhammad Sabki (HKMS) belum mempunyai data tentang tumbuhan bawah.Penelitian bertujuan untuk menganalisis struktur komunitas serta potensipemanfaatan tumbuhan bawah di HKMS Kota Jambi. Data dikumpulkan daribulan Januari 2012 sampai dengan Februari 2012 dengan menggunakan metodegaris berpetak dalam 100 petak contoh (1 m x 1 m) secara sistematis.Ditemukan sebanyak 45 famili yang terdiri atas 83 spesies dan 3674 individu.Nilai Kepentingan tertinggi diperoleh spesies herba Pennisetum purpureum(71,81%). Kerapatan individu tertinggi ada pada petak pengamatan 61(209 individu). Spesies dengan nilai frekuensi tertinggi adalahMelastoma malabathricum (37%). Terdapat asosiasi di antara lima spesies yangmemiliki nilai frekuensi tertinggi. Bentuk hidup (life form) tumbuhan bawahterbanyak adalah semai pohon (39 spesies). Indeks Keanekaragaman spesiessebesar 2,49. Komposisi spesies asli Indonesia di Zona Pemanfaatan Sedang(ZPS) lebih tinggi dari pada di Zona Pemanfaatan Rendah (ZPR). Hasilwawancara kepada masyarakat sekitar HKMS, pemanfaatan tumbuhan terbanyakadalah untuk bahan obat-obatan (53 spesies), bahan pangan tambahan(23 spesies), bahan bangunan dan peralatan rumah tangga (18 spesies), kayu bakar(15 spesies), tanaman hias (10 spesies), dan kerajinan (7 spesies). Pengukurannilai Index of Cultural Significance (ICS) untuk mengetahui potensi pemanfaatantumbuhan bawah menurut status pengetahuan masyarakat sekitar HKMS. NilaiICS tertinggi diperoleh spesies Tamarindus indica (50) dengan 3 kategoripemanfaatan yaitu sebagai bahan pangan tambahan, bahan obat-obatan dan kayubakar.

---

AbstractUnderstorey plant is a part of forest having important ecological functionsin the forest ecosystem and the potential for human use is as a source of food,shelter, and medicine. The existence of the plant is often overlooked that HKMSdoes not have data on understorey plant. The study aims to analyze thecommunity structure as well as the potential use of understorey plant in HKMSKota Jambi. The data was collected from January 2012 to February 2012 with thequadrate transect method in 100 sample plots (1 m x 1 m) were systematically.Found as many as 45 families comprising 83 species and 3674 individuals. HighImportance Value obtained by herbaceous species Pennisetum purpureum(71,81%). The highest density at plot 61 (209 individuals). The species with thehighest frequency is Melastoma malabathricum (37%). There are five speciesforming association. Life form are the largest tree seedlings (39 species). Speciesdiversity index of 2.49. The native species of Indonesia composition in ZonaPemanfaatan Sedang (ZPS) is higher than in Zona Pemanfaatan Rendah (ZPR).The results of interviews to the people around HKMS, most plants use is formedicinal (53 species), secondary food (23 species), building materials andhousehold appliances (18 species), firewood (15 species), ornamental plants (10species), and craft (7 species). The highest Index of Cultural Significance (ICS)value derived species Tamarindus indica (50) with three using categories, namelythe use of additional food, medicine materials and firewood."

"The contents also highlight efforts to conserve and promote traditional forest management practices that balance the environmental, economic and social objectives of forest management. It places these efforts in the context of recent trends towards the devolution of forest management authority in many parts of the world.The book includes regional chapters covering North America, South America, Africa, Europe, Asia and the Australia-Pacific region. As well as relating the general factors mentioned above to these specific areas, these chapters cover issues of special regional significance, such as the importance of traditional knowledge and practices for food security, economic development and cultural identity. Other chapters examine topics ranging from key policy issues to the significant programs of regional and international organisations, and from research ethics and best practices for scientific study of traditional knowledge to the adaptation of traditional forest knowledge to climate change and globalisation."

"Penelitian ini membahas tentang pengelolaan hutan rakyat yang dilakukan oleh warga di Dusun Bogoran, Wonosobo. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan terlibat, wawancara, dan studi kepustakaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hutan rakyat merupakan salah satu bentuk guna lahan yang dominan di Bogoran. Dalam hutan tersebut terdiri dari berbagai jenis tanaman. Hutan rakyat sudah sejak lama dikelola oleh warga Bogoran. Ini disebabkan karena wanatani adalah bidang pekerjaan utama warganya sejak dahulu. Hutan rakyat ini menjadi sumber produksi, penghasilan warganya, dan juga sumber pakan ternak. Warga Bogoran menyadari pentingnya arti hutan secara ekonomi dan ekologis bagi kehidupan mereka. Petani hutan di Bogoran memiliki pola pikir yang sederhana terhadap hutan rakyat yaitu mereka hidup dari hutan sehingga hutan harus dikelola dengan baik agar hutan dapat terus menghasilkan uang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Warga Bogoran melihat hutan sebagai kehidupannya.

---

This study focuses on forest management based on local community in Bogoran Hamlet, Wonosobo. The research was conducted by using qualitative research approach through observation, interview, and literature study method. The result of this study showed that forest management based on local community is one of the dominant land use in Bogoran. This is because agroforestry is community's main occupation since old times. Forest community becomes product resources, community's income, and also the source of livestock feed. Bogoran community not only recognize the importance of forest on ecomony value, but also the importance of forest ecological value for their lives. Farmers in Bogoran have simple mindset, they live in forest so the forest must be managed properly for making money to fulfill their needs. Bogoran community seeing forest as their lifes."

"ABSTRAKHutan mangrove merupakan ekosistem hutan yang khas terutama karena posisinya sebagai peralihan antara ekosistem darat dan ekosistem laut. Kondisi lingkungan fisiknya yang sangat khusus menyebabkan ekosistem mangrove memiliki keanekaragaman hayati yang terbatas dan ekosistem ini sangat rawan terhadap adanya pengaruh luar terutama karena spesies biota pada hutan mangrove memiliki toleransi yang sempit terhadap adanya perubahan dari luar (Alikodra, 1995).Luas hutan mangrove di Indonesia terus menyusut dan hingga saat ini tinggal + 3,24 juta ha. Penyebarannya yang terluas kurang lebih 3 juta ha di Irian Jaya dan sisanya tersebar secara sporadis di Daerah Istimewa Aceh dan propinsi-propinsi : Sumatera Utara, Jambi, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, DKI Jakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara dan Maluku (Yayasan Mangrove, 1993).Peran serta masyarakat yang hanya terkait dengan kegiatan pemanfaatan tanpa memperhatikan kelestarian hutan mangrove, dapat merusak ekosistem hutan mangrove. Peran serta seperti ini perlu diubah, yaitu dengan cara meningkatkan kesadaran mereka untuk turut mencegah kerusakan hutan mangrove, yang meliputi kegiatan perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan secara lestari, agar manfaat hutan mangrove tersebut dapat berlangsung terus menerus.Hutan mangrove di Segara Anakan perlu mendapat perhatian yang serius untuk dilindungi dan dilestarikan, mengingat semakin meningkatnya permasalahan yang mengancam keberadaannya. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan mangrove di Segara Anakan adalah (ASEAN/US, 1992):1. Penyusutan hutan mangrove karena diambil kayunya oleh masyarakat sekitar untuk bahan bangunan dan kayu bakar, serta adanya konversi hutan mangrove untuk lahan pertanian dan empang (tambak). Di antara tahun 1974-1978 telah terjadi kerusakan hutan mangrove kurang lebih 1.454 ha.2. Belum mantapnya koordinasi dan masih lemahnya sistem informasi serta adanya tumpang tindih fungsi antar instansi yang terkait dalam pengelolaan hutan mangrove, sehingga menyebabkan ketidakjelasan wewenang dan tanggung jawab serta yurisdiksinya.3. Banyaknya tanah timbul yang belum jelas status dan peruntukannya, mengakibatkan pemanfaatan yang kurang benar dan atau tidak terkendali. Hal ini juga mempengaruhi status kepemilikan lahan di beberapa kawasan di Segara Anakan, seperti kawasan Perum Perhutani, tanah milik penduduk dan Kawasan Nusakambangan.4. Kondisi jalan, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan air bersih sangat terbatas.5. Pendidikan masyarakat yang masih rendah serta kurangnya persepsi masyarakat tentang arti penting hutan mangrove dan terbatasnya kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat untuk berperan serta dalam pengelolaan hutan mangrove, menyebabkan kurangnya peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan dan pelestarian hutan mangrove.Keberadaan hutan mangrove Segara Anakan saat ini mendapat ancaman yang sangat serius, karena di samping adanya pemanfaatan oleh masyarakat, seperti dilakukannya penebangan kayu mangrove untuk kayu bakar dan bahan bangunan tanpa dilakukan usaha rehabilitasi, juga adanya usaha membuka hutan mangrove untuk tambak dan kegiatan pertanian lainnya. Guna menjamin berlangsungnya kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan kelestarian potensi perairan laut akan produksi ikan, diperlukan pengaturan dan pengelolaan yang menjamin kelestarian hutan mangrove.Oleh karena itu saya melakukan penelitian dengan judul Pengembangan Peranserta Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Mangrove. Maksud dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menyusun tesis sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar Magister Sains (MSi) Ilmu Lingkungan pada Program Pascasarjana Universitas Indonesia, dengan tujuan untuk menghasilkan konsep pengembangan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove.Atas dasar hasil penelitian tersebut, ditetapkan pengembangan peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove yang bertujuan untuk meningkatkan sosial ekonomi masyarakat dan melindungi serta melestarikan hutan mangrove, melalui strategi yang meliputi, peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat, kelembagaan dan pentaatan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, yang ketiganya sangat ditentukan oleh kemampuan sumberdaya manusia.Untuk melaksanakan strategi tersebut, masing-masing dilakukan dengan :1. Pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan serta penyuluhan yang mencakup perlindungan, pelestarian, penelitian dan pemanfaatan dalam pengelolaan hutan mangrove.2. Pengembangan sosial ekonomi masyarakat melalui sistem empang parit (silvofishery).3. Pengembangan kelembagaan dengan meningkatkan tugas dan fungsi lembaga-lembaga yang ada di daerah penelitian dan secara langsung melibatkan peran serta masyarakat dengan membentuk Kelompok Tani Hutan Mangrove (KTH Mangrove).4. Pengembangan pentaatan pelaksanaan peraturan perundangundangan melalui pemasyarakatan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan mangrove serta mempertegas pelaksanaan sanksi terhadap pelanggar atau perusak hutan mangrove.Berdasarkan temuan-temuan tersebut dapat disimpulkan :1. Kondisi hutan mangrove yang ada di daerah penelitian telah mengalami kerusakan dan luasnya mengalami penyusutan, baik diakibatkan oleh adanya penebangan secara ilegal, maupun usaha konversi lahan mangrove untuk kegiatan lain seperti pertambakan dan pertanian.2. Kerusakan dan penyusutan hutan mangrove di daerah penelitian erat kaitannya dengan peran serta masyarakat, di mana mereka hanya memanfaatkan hutan mangrove tanpa mempertimbangkan aspek kelestariannya.3. Pada umumnya kondisi masyarakat Segara Anakan berpendidikan rendah, kondisi sosial ekonomi rendah dan persepsi terhadap konservasi rendah.4. Kondisi kelembagaan di daerah penelitian belum berjalan secara optimal, demikian juga pentaatan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan5. Berdasarkan hal tersebut di atas (angka 1,2,3 dan 4) perlu dikembangkan konsep peran serta masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove yang meliputi :a. Pengembangan sumber daya manusia melalui, pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat, menggunakan Cara Training of Trainers.b. Pengembangan sosial-ekonomi masyarakat melalui kegiatan empang parit (silvofishery).c. Pengembangan kelembagaan dengan menambah struktur organisasi di tingkat kecamatan sebagai upaya untuk lebih mendekatkan jangkauan pembinaan kepada masyarakat dan peningkatan tugas serta fungsi lembaga yang telah ada baik formal maupun informal.d. Pengembangan pentaatan pelaksanaan peraturan perundang-undangan melalui upaya pemasyarakatan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan hutan mangrove serta pelaksanaan sanksi yang tegas terhadap para pelanggar. Upaya penaatan ini dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi baik kepada masyarakat maupun aparat pemerintah.6. Perlu ditingkatkannya kemampuan aparatur Pemerintah Daerah dan koordinasi antar instansi terkait di Segara Anakan.

---

ABSTRACT

Mangrove forest is a special forest ecosystem due to, mainly, its position as a transition between terrestrial ecosystem and marine ecosystem. Its physical environmental condition which is very special has caused the mangrove ecosystem to possess limited biodiversity and this ecosystem is very fragile towards the presence of external influences, especially since the biota species in mangrove forest have limited tolerance towards the presence of changes from outside (Alikodra, 1995).

Mangrove forests in Indonesia is ever decreasing in size and at present only 3.24 million ha remain. The most extensive distribution is about 3 million ha in Irian Jaya and the remainder are scattered sporadically in areas of special territory of Aceh and provinces, including : North Sumatera, Jambi, Riau, West Sumatera, South Sumatera, Bengkulu, Lampung, West Kalimantan, Central Kalimantan, East Kalimantan, South Kalimantan, DKI Jakarta, West Java, Central Jawa, East Jawa, Bali, West Nusa Tenggara, East Nusa Tenggara, South Sulawesi, Central Sulawesi, South-east Sulawesi, North Sulawesi and Maluku (Yayasan Mangrove, 1993).

Community participation that is only related to exploitation activities without observing the preservation of the mangrove forest may destroy the mangrove forest ecosystem. This participation should be changed, namely by raising the awareness to participate in preventing mangrove forest destruction covering activities like protection, preservation and utilization in a proper can manner so that the benefit arising from the mangrove forest can be harvested continuously.

The mangrove forest in Segara Anakan needs serious attention to protect and preserve its existence, since increasing problems threatened its very existence. Several problems related to its management include (ASEAN/US, 1992) :

1. The mangrove forest is reduced in size, due to the need of wood as building material and energy source of the surrounding community, as well as its conversion into agricultural land and fish ponds. Between 1974-1987 some 1.454 ha of mangrove forest was destroyed.

2. The lack of coordination and weak information system As well as overlapping functions between related institutions in mangrove forest management resulted in obscure authority, responsibility and respective jurisdiction.

3. The unclear status of land and its respective allocations, resulted in improper utilization and or uncontrollable situation. These, also influenced the ownership of land in several areas of Segara Anakan, like Perum Perhutani complex, inhabitants ownership and the Nusakambangan complex.

4. The condition of roads, health facilities, educational facilities and clean water is very much limited.

5. The community educational level that is still low as well as the lack of community perception as to important meanings of the mangrove forest. resulted in limited community participation in endeavors of protection and preservation of mangrove forest.

Segara Anakan mangrove forest is at present being seriously threatened because besides. Its utilization by the community without rehabilitation efforts, there is also the activity of clearing and opening up the mangrove forest for fish ponds or other agricultural activities. To guarantee the continuation of community socio-economic life and coastal marine potential preservation of fish production proper management and regulations are needed that will guarantee the preservation of mangrove forest.

Hence, this study : Community participation in mangrove forests management" is carried out. The purpose of this study is to formulate a thesis as a requirement to obtain a Master of Science degree (MSi) in Environmental Sciences at the Postgraduate Program University of Indonesia. The objective is to produce a community participation development concept in mangrove forest management.

Based on the results of the study, community participation development in mangrove management is determined. The objective is to promote community socio-economic status and protect as well as preserve the mangrove forest through a strategy that covers the promotion of community socio-economic condition, institution and observance of laws and regulation implementation, all of which are very much dependent on the capacity of human resources.

To implement the strategy, each is carried out by :

1. Development of human resource quality by way of education and training activities as well as communication, information and education which cover protection, preservation, research and utilization in mangrove forest management.

2. Community socio-economic development by way of silvo-fishery system.

3. Institutional development by improving the task and functions of available institutions in the study area and directly involve community participation by establishing mangrove forest farmers group.

4. Laws and regulations implementation observance development by way of popularization of laws and regulations relating to mangrove forest management as well as stressing the implementation of sanctions towards trespassers or mangrove forest destroyers.

Based on the findings of the study, the following conclusions were made :

1. The mangrove forest condition in the study area has suffered damage and its size is reduced, both due to illegal felling and efforts towards conversing the mangrove grounds for agricultural and fish ponds purposes.

2. Mangrove forest damage and reduction in the study area is closely related to community participation, such as mangrove utilization without considering the aspects of preservation.

3. The condition of socio-economic, education and perception the local community in the study area are limited.

4. The capability of institution and law enforcement in the study area are weakness.

5. Based on the finding of the study, the following conclusions for development of human participation for the mangrove forest management :

a. Human resource development by way of education, training and communication, information and education to the community using the "Training Of the Trainers" method.

b. Community socio-economic development by way of silvofishery.

c. Institutional development as well as for the kecamatan level by raising the duty and .functions of available institutions both formal as well as informal.

d. Laws and regulations implementation observance development by way of popularization endeavours of laws and regulations related to mangrove forest management as well as strict sanctions implementation toward trespassers. This observance endeavours is carried out in a comprehensive and coordinated manner, both to the community as well as government apparatus.

6. To develop the capability of government apparatus and coordination between related institutions for management of Segara Anakan."

"Berdasarkan penjelasan Undang-undang nomor 5 tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan pokok kehutanan, dinyatakan bahwa luas hutan diperkirkan kurang lebih 30 persen dari luas daratan. Sementara kawasan hutan di Pulau Jawa hanya sekitar 23 persen dari luas daratannya, khusus di Jawa Tengah hanya 20 persen saja. Karena itu, berpegang pada Peraturan Pemerintah nomon 36 tahun 1986, terutama yang rnenyangkut maksud dan tujuan pendirian Perum Perhutani, ditetapkan kebijakan. Bahwa Perum Perhutani agar dapat rnernperluas kawasan hutan atau sekurang-kurangnya ruenjaga kelestarian hutan yang telah ada.Pada hal masyarakat sekitar hutan juga mempunyai kepen tingan terhadap hutan sebagai sumber mencari nafkah. Karenanya, bagaimana pengelolaan hutan dapat dilaksana kan tanpa merugikan kedua kepentingan. Dalam pengelola an hutan ini Perhutani menerapkan pendekatan agrosilvi kultur. Pendekatan ini tidak saja mempunyai tujuan un tuk kepentingan ekonomi ( pendaatan ) tetapi juga da pat merangsang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan hutan sekaligus daiam pelestarian hutan.Ternyata pesanggem yang terlibat berpartisipasi dalam pengelolaan hutan adalah dan golongan buruh tani atau pun petani berlahan pertanian sempit dan sebagai petanì subsisten. Karena itu, faktor-faktor yang mempengaruhi tindakan mereka berpartisipasi disebabkan adanya sempit nya lapangan kerja di pedesaan, lahan pertanian yang dimiliki sempit dan tidak memiliki keahlian lain selain keterikatan dengan tanah pertaniannya saja.Meskipun demikian, pengelolaan agrosilvikultur ini 85 persen dikerjakan secara sambilan dan hanya 15 persen saja sebagai matapencarian pokok.Sedangkan keberhasilan tanaman pokok jati antara 80-100 persen, tetapi tidak demikian dengan keberhasilan panen tanaman palawija. Hal ini terbukti bahwa partisipasì pe sanggem dalam pengelolaan hutan khususnya agrosilvikul tur belum merubah keadaan sosial ekonomi pesanggem.Namun secara ekologi pesanggen telah membantu menjaga hutan dan kerusakan, karena mereka merasa terlibat dalam proses daur ulang hutan. Dengan demikian partisipa si pesanggem tidak hanya pada pelaksanaan pengelolaan agrosilvikultur saja, tetapi berlanjut pada partisipasi dalam menjaga kelestarian hutan."

"Perhutanan Sosial (PS) adalah salah satu program nasional yang dimaksudkan untuk menurunkan kemiskinan, mengelola hutan lestari dan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mengelola hutan. Semua maksud PS tersebut harus berjalan seimbang sehingga pengelolaan hutan dapat berlangsung secara berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan menganalisis perubahan stok karbon dan menyusun model PS berkelanjutan di HKm Mandiri, Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta. Penentuan stok karbon dilakukan dengan mengukur Diameter Breast Height (DBH) yang dikorelasikan dengan penginderaan jauh berdasarkan Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) dan Forest Cover Density (FCD). Hasil pengukuran menunjukkan telah terjadi peningkatan tutupan hutan dan stok karbon sesudah berjalannya PS. Model PS berkelanjutan disusun berdasarkan tiga aspek yaitu lingkungan, ekonomi, dan sosial, yang diuji dengan metode Causal Mediation Analysis (CMA). Hasil uji ketiga aspek tersebut mempunyai korelasi yang signifikan pada kondisi sesudah PS. Korelasi tersebut membentuk interdependensi (saling kebergantungan), saling terkait dan terintegrasi secara kohesif, sehingga PS dikatakan sebagai socio-ecological system (SES) dengan arah korelasi aspek sosial dan ekonomi berbanding terbalik dengan aspek lingkungan.

---

Social Forestry (SF) is one of the national programs with the goals to reduce poverty, to manage forest condition sustainably, and to improve community participation in managing the forest. Those three objectives have not been achieved, resulted the forest managed unsustainably. This study aims to analyze changes in carbon stocks and develop sustainable SF model in the HKm Mandiri, Kulon Progo Regency, DI Yogyakarta. Estimating carbon stocks done by measuring Diameter Breast Height (DBH) which is correlated with remote sensing data through the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) and Forest Cover Density (FCD) shows an increase in the condition of forest cover and carbon stocks after the application of SF. The sustainable SF model is developed based on environment, economic and social aspects and is tested through Causal Mediation Analysis (CMA). Significant correlation was obtained among variables in the period after the implementation of SF. Those correlation forms interdependence, interrelated and cohesively integrated, so that SF is said to be a socio-ecological system (SES) and the correlation of social and economic aspects is inversely proportional to environmental aspects.

"

"Hutan memegang peranan penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat, terutama bagi mereka yang menggantungkan hidupnya pada sumber daya hutan. Akses masyarakat ke kawasan hutan negara (state property) telah menjadi isu penting dalam kajian terkait pengelolaan sumber daya hutan. Upaya masyarakat untuk mengakses hutan negara, tidak jarang dianggap sebagai tindakan ilegal (illegal access). Akan tetapi, melalui program Perhutanan Sosial, pemerintah memberikan akses legal (legal access) bagi masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya hutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik observasi partisipasi dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat mekanisme akses berbasis hak (legal access) dan mekanisme akses struktural relasional (otoritas, identitas sosial, modal, pasar, patronase, dan lain-lain) untuk memperoleh, mengontrol, dan mempertahankan akses mereka atas pemanfaatan lahan di kawasan hutan negara, serta telah terjadi ketimpangan distribusi manfaat yang disebabkan perbedaan power dan elite capture.

---

Forests play an important role for the survival of the community, especially for those who depend on forest resources for their lives. Community access to state forest areas (state property) has become an important issue in studies related to forest resource management. Community efforts to access state forests are often considered as illegal access. However, through the Social Forestry program, the government provides legal access for the community to utilize forest resources. This study uses a qualitative method with participatory observation techniques and in-depth interviews. The results of this study indicate that the community has a rights-based access mechanism (legal access) and a relational structural access mechanism (authority, social identity, capital, market, patronage, etc.) to obtain, control, and maintain their access to land use in the area. state forests, and there has been an imbalance in the distribution of benefits due to differences in power and elite capture."