Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This book presents methods which are relevant to CCF management and planning : analysing forest structures, silvicultural and planning, economic evaluation, based on examples in Europe, Asia, Africa and North and South America."

"This book presents a novel integrated theory within which this case study on Finland and contemporary modeling of underlying causes of tropical deforestation are developed. Finland remains the world’s second largest net exporter of forest products, while maintaining the highest forest cover in Europe. A transition from deforestation to sustainable industrial forestry took place in Finland during the first part of the 20th century. The underlying causes of this transition are compared via our theory with deforestation in 74 contemporary tropical countries. Both appear similar and support our theory."

"Indonesia adalah negara yang memiliki kekayaan alam yang besar, antara lain hutan-hutan tropisnya yang luas. Oleh karena itu untuk melestarikannya perlu adanya suatu pengaturan yang khusus dalam hal pengusahaan hutan agar hutan-hutan di lndonesia tidak diusahakan secara liar (sernbarangan) dan mencegah terjadinya masalah-masalah lingkungan hidup. Untuk itu bagi para pengusaha yang berminat untuk mengusahakan hutan, Departemen. Kehutanan mensyaratkan agar terlebih dahulu mengadakan perjanjian yang dilakukan antara Pemerintah dengan Pengusaha Swasta yang disebut dengan Forestry Agreement (Perjanjian Tentang Pengusahaan Rutan). Setelah diadakan perjanjian tersebut, Pemerintah memberikan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) melalui Surat Keputusan RPR. Hak ini meliputi hak untuk menebanq, menqolah dan memasarkan kayu yanq ada dalam areal kerjanya berdasarkan syarat yanq ditetapkan peraturan perundangan Indonesia dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian. Dengan adanya perjanjian yang demikian ternyata banyak menimbulkan permasalahan, antara lain permasalahan yang timbul sehubungan dengan dikaitkannya perjanjian tersebut diatas dengan teori perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yaitu bahwa kedudukan para pihak dalam perjanjian tersebut adalah tidak seimbang. Kemudian dalam perkembangannya ternyata Forestry Agrement dicabut, namun bukan berarti bahwa Forestry Agreement tidak berlaku lagi sebab jangka waktu Forestry Agreement 20 tahun. Tindakan ini malah menimbulkan masalah baru yaitu adanya dualisme dalam menyelesaikan masalah mengenai Hak Pengusahaan Hutan. Setelah dianalisa dalam skripsi ini ternyata Forestry Agreement. tetap merupakan perjanjian yang sah, sebab memenuhi persyaratan yang tercantum dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mengenai kedudukan yang tidak seimbang antara Pemerintah dan Pengusaha Swasta dalam hal adanya kewenangan Pemerintah untuk membatalkan perjanjian secara sepihak tanpa melalui Pengadilan, ternyata dalam hal ini Forestry Agreement tidak sesuai dengan jiwa pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sebab menurut pasal tersebut apabila syarat batal suatu perjanjian dipenuhi, pembatalan perjanjian tersebut tetap harus dilakukan dimuka hakim. Berarti dalam hal ini Forestry Agreement mengeyampingkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Maka penulis condong untuk menilai Forestry Agreement sebagai perjanjian semu atau quasi contract, dan karenanya bentuk akta perjanjiannya adalah standard konrak khusus. Namun kesepakan dalam Forestry Agreement tidak bersifat rnelawan hukum, sebab Hukum Perjanjian menganut sistem terhuka. Kemudian mengenai adanya dualisme diselesaikan dengan mengeluarkan suatu produk hukum yang mengatur satu cara penyelesaian masalah HPH."

"Sumberdaya hutan memiliki peranan yang strategis dalam memberikan kontribusi yang nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Dalam mengatasi kerusakan hutan dan berbagai konflik yang terjadi sejak tahun 1990 sampai dengan Tahun 2004 berbagai peraturan perundang-undangan telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk pengelolaan sumber daya hutan yang menjadikan hutan berfungsi secara ekologis, sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah SK Menteri Kehutanan Nomor 1 31/Kpts-11/2001 yang menetapkan bahwa pengelolaan hutan dilakukan dengan pola Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang berbasis kepada pemberdayaan masyarakat. Dari kebijakan HKm ini berkembang wacana kebijakan Social Forestry yang dicanangkan oleh Presiden Megawati Soekarnopoetri pada bulan Juli 2003 di Kelurahan Petuk Bukit. Kebijakan Social Forestry dimaksudkan untuk mengelola sumberdaya hutan pada Areal Kerja Social Forestry (AKSF)dengan melibatkan masyarakat setempat sebagai pelaku dan mitra datam pengelolaan hutan. Pengelolaan AKSF seluas 3.450 hektar di Kelurahan Petuk Bukit sebagai wilayah pengembangan Social Forestry pertama di Indonesia dirumuskan dalam Rancangan Teknis Social Forestry (RTSF) oleh masyarakat sekitar hutan sebagai pelaku dan mitra didampingi oleh fasilitator untuk mewujudkan sistim usaha kehutanan yang berdaya saing dengan prinsip-prinsip, rambu-rambu dengan strategi kelola kawasan, kelola kelembagaan dan kelola usaha.Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Sociai Forestry dilaksanakan di Keturahan Petuk Bukit yang dilihat dari tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaan penetitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif untuk menggambarkan keadaan riil di Iapangan berdasarkan dukungan fakta dan informasi yang diperoleh melalui teknik pengumpuian data studi dokumentasi, observasi, dan wawancara mendalam (indepth interview) kepada informan. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling dengan cara snowball. Informan yang ditetapkan dalam penelitian ini melibatkan aparat dari dinas/ instansi terkait, fasilitator, LSM dan KUP.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan persiapan Program Social Forestry di Kelurahan Petuk Bukit tetah dilakukan sejak tahun 2002 yang diinisiasi oleh Yayasan Padi didukung oleh pemerinlah daerah dan pemerintah pusat. Penentuan Iokasi AKSF tersebut ternyata tidak didahului dengan menyusun rencana teknik inventarisasi dan penatagunaan Iahan (zonasi) terlebih dahulu, yang kemudian baru diusulkan oleh masyarakat setempat. Sedangkan untuk mengatasi dampak dari penentuan lokasi AKSF tersebut yaitu adanya ketidakjelasan Program Social Forestry di Iapangan, Pokja Social Forestry telah mengadakan pendekatan dengan berbagai pihak, yaitu Yayasan Padi, masyarakat dan aparat pemerintah setempat.Untuk melaksanakan berbagai kegiatan dalam rangka implementasi kebijakan Social Forestry di lapangan, telah diselenggarakan pelatihan fasilitator di Kelurahan Petuk Bukit. Pelatihan yang dilaksanakan dalam suasana kampung dimaksudkan agar peserta pelatihan tersebut dapat bersentuhan langsung dengan kehidupan nyata masyarakat sekitar hutan serta diharapkan dapat terbangunnya komunikasi yang baik antara birokrasi pemerintah dan masyarakat sekitar hutan.Dari kelola kawasan hasil transect AKSF, jenis usaha yang cocok adalah Hutan Rakyat, Kebun Rakyat, Agroforestry, Silvofishery, dan Siivopasture. Sementara dalam pelaksanaan RTSF yang tertuang dalam Rencana Kerja Kelompok (RKK). diprioritaskan pada kegiatan kelola kelembagaan meliputi kegiatan pendampingan, studi banding, pendidikan dan latihan, serta kelola usaha dengan melakukan pembukaan Iahan. Di dalam kelola kelembagaan, pembentukan KUP di Kelurahan Petuk Bukit berdasarkan kesepakatan bersama masyarakat sekitar hutan. Sementara kegiatan pendampingan kepada KUP dilakukan pada penanaman Aloe Vera, pendidikan dan latihan, dan studi banding ke Iuar daerah. Sedangkan kelola usaha dalam bentuk pembukaan lahan berupa pembangunan areal percontohan (demplot) seluas 60 ha di Kelurahan Petuk Bukit, ternyata belum dapat terealisasi. Kegiatan lain yang ada di kawasan AKSF Kelurahan Petuk Bukit adalah pembangunan demplot seluas 10 ha yang merupakan budidaya tanaman nilam dan karet yang masih dalam tahap pembersihan Iahan.Dari hasil analisis pada tahap perencanaan dan tahap pelaksanaan kegiatan, implementasi kebijakan Social Forestry di Keiurahan Petuk Bukit mendekati Model lmplementasi Kebijakan Van Meter dan Van Hom- Sementara beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan Social Forestryntersebut antara lain belum adanya kebijakan yang dikeluarkan secara resmi oleh pemerintah sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, kurangnya koordinasi antara dinas/ instansi terkait, sikap dan perilaku masyarakat yang belum menunjukkan perubahan ke arah kemandirian, kurangnya konsistensi dari petugas Iapangan dalam menindaklanjuti hasit kegiatan yang sudah direncanakan atau dijalankan sebelumnya.Beberapa saran yang dikemukakan untuk mengatasi kendala yang dihadapi antara Iain perlu keterbukaan antara aparat pemerintah di Iapangan dengan warga masyarakat, adanya konsistensi langkah dan tindakan yang diambil oieh aparat di Iapangan, perlu melakukan sosialisasi secara intensif dan terus-menerus kepada anggota KUP maupun masyarakat lainnya yang ada di sekitar AKSF dengan menggunakan metode penyampaian pesan yang sesuai dengan tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah serta memberikan motivasi kepada anggota Pokja untuk mengalokasikan dana pelaksanaan kegiatan Social Forestry di Petuk Bukit."

"Kemunculan program IPHPS sebagai model perhutanan sosial terbaru yang hak pengelolaan sepenuhnya berada di tangan masyarakat dalam kasus ini Poktan WBM pada masyarakat desa Mekarwaru, masih belum berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Pokja PPS selaku mediator dalam proses perolehan lahan tani juga bertindak sebagai broker yang mencoba untuk membantu pengembangan masyarakat desa dengan membantu memperoleh SK IPHPS dan menarik investor masuk untuk berinvestasi pada lahan IPHPS. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang konsep dan praktik mengenai kendala pada program IPHPS sebagai bentuk perhutanan sosial dengan skema terbaru dan menjadi prioritas pemerintah di desa Mekarwaru. Skripsi ini berfokus untuk menganalisa tugas, peran, dan fungsi Pokja PPS sebagai broker dalam program IPHPS. Peran Pokja PPS yang dipertanyakan ini sebenarnya tidak selalu positif dan negatif melainkan dinamis tergantung situasi. Desa bukan lagi merupakan ‘komunitas’ yang homogen dimana warga masyarakatnya memiliki tujuan yang sama. Perbedaan ini antara lain disebabkan adanya diferensiasi sosial-ekonomi di masyarakat. Studi ini tidak hanya melihat sejumlah kendala yang ada dalam implementasi program IPHPS Desa Mekarwaru, tetapi jugaperan Pokja PPS sebagai broker. Peran Pokja PPS sebagai broker sangat strategis dan sentral dalam implementasi program IPHPS. Pertanyaan studi ini adalah bagaimana peran Pokja PPS dalam implementasi program IPHPS dan pasca perolehan Surat Keputusan (SK) dan apa implikasinya pada masyarakat desa Mekarwaru? Riset etnografis dilakukan penulis dalam kurun waktu Januari hingga Maret 2019 serta sebelumnya sudah datang ke desa Mekarwaru pada bulan April dan Juli 2018. Dengan mengamati aktivitas Poktan WBM sebagai kelompok tani dan Pokja PPS yang merupakan broker utama dalam program IPHPS. Studi ini menemukan bahwa Pokja PPS secara aktif menjalankan tugasnya sebagai broker dengan membantu mempertemukan negara dengan masyarakat dalam proyek pembangunan dalam hal ini perhutanan sosial. Serta menjembatani antara masyarakat dalam hal ini Poktan WBM dengan investor. Studi ini memperlihatkan bahwa broker memiliki peran sentralnya dalam program perhutanan sosial dan dapat membawa dampak yang sangat besar dalam kelanjutan serta mempengaruhi hasil akhir program yang dijalankan pemerintah.

---

The emergence of the IPHPS program as the latest social forestry model whose management rights are fully in the hands of the community in this case it is the Poktan WBM in the Mekarwaru village community, has not yet proceeded according to the needs of the village community. PPS Working Group as mediator in the process of acquiring farmland also acts as a broker in trying to help the development of village communities by helping to 'Legalize' SK IPHPS and attracting investors to invest in IPHPS land. This study aims to get an overview of the concepts and practices of the obstacles in the IPHPS program as a form of social forestry with the latest scheme and a priority for the government in Mekarwaru village. This thesis focuses on analyzing the tasks, roles and functions of Pokja PPS as a broker. The questionable role of the PPS Working Group whose not always positive and negative but dynamic depending on the situation. The village is no longer a homogeneous 'community' that still has the same goal because of socio-economic differentiation. By looking at the obstacles that occur in the Mekarwaru Village IPHPS program and the role of the PPS Working Group as a broker to provide understanding that the role of the PPS Working Group as a broker is very strategic and central in the running of the IPHPS program. This writing focuses on how the role of Pokja PPS in the implementation of the IPHPS program and after the acquisition of SK occurred in the Mekarwaru village community? The writing is the result of the author's ethnographic research over a period of several months, on the activities of Poktan WBM working farmers and Pokja PPS who are the main brokers in the IPHPS program. This study found that the PPS Working Group has actively carried out its duties as a broker by collecting projects, exchanging and exchanging discursive commodities from IPHPS lands and further forming narratives that can attract investors into. This study shows that the broker and its central role can have a very big impact on the progress and the final results of the programs being implemented.

"

"This volume introduces the concepts of social forestry to the student, gives examples of its practice around the world and attempts to anticipate developments in its future. It aims to widen the concept of social forestry from a sub-practice within forestry to a practice that will make forestry relevant in countries where wood production alone is no longer the main reason for keeping land forested, thereby rediscovering and redefining this important topic."

"Providing a critical and incisive examination of community forestry, this is a detailed study of complex issues in local forest governance, community sustainability and grassroots environmentalism. It explores community forestry as an alternative form of local collaborative governance in globally significant developed forest regions, with examples ranging from the Gulf Islands of British Columbia to Scandinavia. Responding to the global trend in devolution of control over forest resources and the ever-increasing need for more sustainable approaches to forest governance, the book highlights both the possibilities and challenges associated with community forestry implementation. It features compelling case studies and accounts from those directly involved with community forestry efforts, providing unique insight into the underlying social processes, issues, events and perceptions. It will equip students, researchers and practitioners with a deep understanding of both the evolution and management of community forestry in a pan-national context."