Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Essays on oil and gas industry as natural resources in Indonesia."

"Diskursus mengenai hak menguasai negara atas sumber daya alam (SDA) dalam pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sangat dinamis. Dinamika tersebut terlihat pada beragamnya konsepsi hak menguasai negara atas SDA yang dirumuskan dalam berbagai UU di sektor SDA. Ketiadaan konsep tunggal atas “hak menguasai negara” akan berdampak pada terancamnya SDA akan lepas dari konsepsi hak menguasai negara dan beralih pada penguasaan bukan oleh negara. MK sebagai pengawal dan penafsir konstitusi memiliki peran penting untuk memastikan agar suatu UU di sektor SDA benar-benar menganu t prinsip penguasaan oleh negara atas SDA Indonesia. Tulisan ini menganalisis mengenai dinamika konsepsi hak menguasai negara atas SDA dalam berbagai UU serta peranan MK mengawal dan menafsir UU sektor SDA agar sesuai dengan pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa terdapat ragam konsep penguasaan negara atas SDA di berbagai UU sektor SDA. MK pun telah membuat tafsiran atas hak menguasai negara. Agar konsepsi tersebut semakin kokoh maka diperlukan suatu UU di bidang SDA sebagaimana amanat pasal 33 ayat (5) UUD 1945 bahwa ketentuan lebih lanjut pasal 33 diatur dengan UU. Selain itu, DPR dan pemerintah harus memastikan konsep hak menguasai negara dalam setiap rancangan UU sektor SDA agar arus liberalisme dan kapitalisme tidak menggerus prinsip hak menguasai negara."

"Summary: Natural resources and social conditions of provinces in Indonesia"

"Salah satu bagi hasil sumber daya alam yang sangat menarik adalah sumber daya alam minyak bumi. Dalam dua tahun terakhir, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yang dibagikan sekitar Rp. 11 triliun lebih. Minyak bumi memberikan kontribusi sekitar 50 persen dari seluruh Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam yakni lebih dari Rp. 5 trilliun. Berdasarkan data tahun 2001 dari 31 propinsi yang ada di Indonesia, daerah yang dilimpahi sumber daya alam minyak bumi hanya 14 propinsi, dimana daerah Riau memberikan bagian hasil sumber daya alam yang besar sekali, yaitu sekitar 286 juta barrel minyak bumi.Besarnya Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi Riau tersebut tentunya akan menarik untuk dikaji lebih mendalam dengan prospek pertumbuhan ekonomi yang terjadi di propinsi tersebut. Riau diperhitungkan tidak menghadapi kendala fiskal dalam hal keuangan daerahnya sehingga diharapkan merupakan salah satu propinsi yang sanggup membiayai otonomi daerah yang telah digulirkan ini.Tujuan penelitian ini adalah membuat model keuangan daerah Riau yang menekankan pada pengaruh Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Minyak Bumi bagi pertumbuhan daerah, menganalisis peranan factor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan disparitas pendapatan regional Riau, dan memperkirakan implikasi kebijakan publik dengan melakukan simulasi kebijakan berdasarkan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) Minyak Bumi daerah Riau yang dikombinasi dengan pemberian subsidi Pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU) bagi pertumbuhan dan disparitas pendapatan regional Riau.Kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah menghubungkan blok keuangan daerah, dimana Bagi Hasil Bukan Pajak (BHBP) dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai peubah kebijakan akan dapat mempengaruhi pertumbuhan (PDRB) dan pendapatan per kapita (PDRB per kapita), sebagai peubah target, yang berada pada blok makro ekonomi daerah yang diterangkan dalam 15 persamaan simultan (8 persamaan struktural dan 7 persamaan identitas). Beberapa simulasi kebijakan dicoba dianalisis untuk mencapai tujuan penelitian ini. Disparitas pendapatan diukur dengan indeks Williamson (Vw) dan analisis Koefisien Variasi.Selama periode analisis sepanjang tahun 1993-1999 pada 7 Kabupaten/Kota se-Riau menunjukkan bahwa peningkatan dana bagi hasil sumber daya alam minyak bumi, yang diwakili dengan bagi hasil bukan pajak sebelum diundangkannya UU no. 25/1999, berpengaruh positif terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan pendapatan per kapita (PDRB per kapita) regional Riau. Sementara peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU), yang diwakili oleh Subsidi Daerah Otonom dan dana Inpres sebelum diundangkannya UU no. 25/1999, berfungsi sebagai penyeimbang penerimaan daerah, yakni selain ikut meningkatkan pertumbuhan dan pendapatan per kapita, juga menurunkan tingkat disparitas pendapatan regional Riau. Masih terdapat trade off antara pertumbuhan dan pemerataan (growth and equity).Di masa mendatang, dengan menambah data tahun pengamatan dan peubah-peubah penjelas yang lebih mampu menjelaskan kriteria-kriteria pendugaan model sehingga peubah endogen yang ada dapat diterangkan dengan lebih valid. Penggunaan data PDRB berdasarkan penggunaan secara relatif lebih nyata dan memenuhi keinginan karena berdasarkan pendapatan permintaan atau konsumsi, bukan produksi."