Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Capital market as the finance house that affeect the economic growth of one nation. The economic development can be seen from the amount of the transaction in the capital market. The more and more transaction in the capital market then the capital or money passing through are ampler. The consequences of the increasingly amount of capital in the capital market yield to summon excessively amount of non-good faith people to make use of the capital market to perpetrate crime in order to procure advantage. The crime that can be executed was money laundering."

"Investasi asing merupakan sebuah sumber pemasukan bagi negara yang menyelenggarakan kegiatan investasi yang memberikan dampak bagi pihak-pihak yang terlibat, lingkungan dan dapat memberikan pengaruh jangka panjang bahkan setelah kegiatan investasi selesai dilakukan. Sehingga, selain menjamin adanya perlindungan bagi investor asing yang melangsungkan kegiatan investasi di Indonesia, perlu diimplementasikan juga bentuk kewajiban dan tanggung jawab yang mengikat investor asing di Indonesia yang dilakukan dengan cara penerapan prinsip Environment, Social and Governance dan responsible investment. Faktanya, Indonesia masih belum melihat urgensi dari penerapan prinsip Environment, Social and Governance dan responsible investment sebagai peraturan wajib dalam hukum investasi di Indonesia, hal ini terlihat dari cara pemerintah Indonesia menangani perkara investasi asing yang melibatkan Indonesia seperti Churchill Mining v. Indonesia. Perlu dilihat perkembangan prinsip ESG dan juga penerapannya dalam kasus-kasus investasi asing, eksistensinya dalam regulasi Indonesia, dan bagaimana prinsip ESG dan responsible investment dapat diterapkan dalam hukum investasi Indonesia. Skripsi ini menggunakan metodologi penelitian yang menganalisis perkara-perkara investasi asing yang berkaitan dengan prinsip ESG dan responsible investment dan pendekatan yang dilakukan oleh tribunal arbitrase investasi internasional dan menemukan bahwa strategi Indonesia dalam menghadapi pelanggaran prinsip ESG dan responsible investment masih belum memadai, baik dari segi perjanjian-perjanjian investasi asing oleh negara-negara yang terlibat dalam perkara investasi asing maupun regulasi Indonesia. Pemerintah seharusnya lebih tegas dalam menekankan prinsip ESG dan responsible investment sebagai sebuah kewajiban investor asing dan sebagai syarat bagi investor asing untuk melakukan kegiatan investasi di Indonesia dengan memasukkan prinsip ESG dan responsible investment ke dalam hukum investasi Indonesia serta menggunakan prinsip ESG dan responsible investment sebagai sebuah strategi ketika dihadapi dengan perkara investasi asing dimana investor asing melakukan pelanggaran terhadap prinsip ESG dan responsible investment dengan mengenakan sanksi berupa pencabutan izin prinsip apabila dilanggar.

---

Foreign investment is a source of income for host countries that created an impact on the parties involved, the environment and it might also have a long-term impact even after the investment activities have been concluded. Therefore, in addition to guaranteeing protection for foreign investors carrying out investment activities in Indonesia, it is also necessary to implement obligations and responsibilities that bind foreign investors in Indonesia by implementing the principles of Environment, Social and Governance and responsible investment as compulsory in Indonesia’s investment law, this is reflected in the way the Indonesia government handles foreign investment cases involving Indonesia such as Churchill Mining v. Indonesia. Therefore, it is necessary to look into the development of ESG principles and their application in foreign investment cases, their existence in Indonesian regulations, and how the ESG principles and responsible investment can be applied in Indonesia investment law. This thesis uses a research methodology that analyzes foreign investment cases related to ESG principles and responsible investment and the approach taken by international investment arbitration tribunals and finds that Indonesia’s strategy in dealing with violations of ESG principles and responsible investment is still inadequate, whether in the form of international investment agreements of Indonesian regulation. The government should be more assertive in emphasizing the principles of ESG and responsible investment as an obligation for foreign investors when carrying out investment activities in Indonesia by implementing ESG principles and and utilizing the principles of ESG and responsible investment as a strategy when faced with foreign investment cases where foreign investors violate ESG principles and responsible investment by imposing sanctions in the form of revocation of principle permits if they are violated."

"Skripsi ini membahas mengenai tinjauan hukum mengenai klausula dalam polis asuransi unit link, khususnya mengenai masalah pengalihan tanggung jawab perusahaan asuransi dan membahas tanggung jawab perusahaan asuransi yang mengalami kerugian dalam melakukan investasi, yang dibahas melalui sudut pandang Undang-Undang No. Tahun 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Undang- Undang Asuransi) dan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang asuransi yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Produk asuransi jiwa modern menawarkan keleluasaan kepada pemegang polis untuk turut serta dalam melakukan pilihan-­‐pilihan investasi, misalnya di pasar uang, obligasi, saham, atau campuran ketiganya. Akibatnya, imbal hasil investasi tidak lagi dijamin oleh penanggung. Dengan skema ini, pemegang polis turut bertanggung jawab atas imbal hasil investasi yang diinginkan, karena penanggung hanya berperan sebagai manajer investasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sedangkan analisis datanya adalah metode kualitatif. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ada beberapa klausula yang mengandung unsur pengalihan tanggung jawab yang tidak sesuai di dalam polis asuransi jiwa unit link, klausula yang efisiensinya secara mendasar telah mengalihkan tanggung jawab penanggung kepada tertanggung asuransi.

---

This thesis discusses about the legal aspects of the clause in unit-linked insurance policies, particularly on the question of transferring the responsibility of insurance companies and analysis the responsibility of insurance companies that suffered losses in investment, which is discussed through the perspective of Law Number 2 of 1992 on Insurance Business (Insurance Act) and others legislation in the field of insurance related to the issues discussed.

Modern life insurance products offer the flexibility to policy holders to participate in the conduct of investment choices, for example in the money market, bonds, stocks, or a mixture of all three. As a result, return on investment is no longer guaranteed by the insurer. With this scheme, policyholders are also responsible for the desired Return on Investment, because the underwriter only acted as an investment manager.

This research is normative research methods, while data analysis is a qualitative method. From this research, it can be concluded that there are several clauses that contain elements of the transfer of responsibilities that do not fit in the unit-linked life insurance policy, the efficiency is a fundamental clause has transferred responsibility to the insured's insurance underwriter."

"Skripsi ini membahas mengenai kesulitan yang hadapi Kontraktor Kontrak Kerja Sama pada sektor Industri Minyak dan Gas dalam menjalankan investasinya di Indonesia. Salah satu hambatan terbesar adalah dengan dikeluarkannya pengaturan mengenai cost recovery di Indonesia. Sejalan dengan disusunnya Revisi Undang-undang Minyak dan Gas Bumi, Tim Reformasi Tata Kelola Migas mengeluarkan wacana untuk mengganti Kontrak Bagi hasil yang menggunakan sistem cost recovery dengan Konsesi (Royalti). Penelitian ini membuktikan bahwa antara Kontrak Bagi Hasil dengan Royalti sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun pandangan bahwa dengan diterapkannya sistem royalti dan pajak untuk menggantikan Kontrak Bagi Hasil hanya untuk menghindari sistem cost recovery dianggap kurang tepat. Kontrak bagi Hasil masih dianggap kontrak kerja sama yang paling sesuai untuk diterapkan di Indonesia, namun diperlukan pembenahan untuk menyelesaikan masalah cost recovery agar tidak menimbulkan disinsentif investasi.

---

This thesis discussed the difficulties faced by the Contractor in Oil and Gas Industry sectors in carrying out its investment in Indonesia. One of the biggest obstacles is the implementation of Cost Recovery regulation in Indonesia itself. Pursuant to the revised formulation of the Law of Oil and Gas, Oil and Gas Governance Reform Team issued a statement to replace Production Sharing Contract with Cost Recovery within, with the Royalty and Tax. Author concluded that the Production Sharing Contract and Concession Agreement (Royalties) both have advantages and disadvantages. However, replacing the Production Sharing Contract in order to avoid the cost recovery is not precise. Production Sharing Contract is still considered as the most appropriate contract to be applied in Indonesia, but improvements is still greatly needed in governance regulations to resolve the issue of cost recovery in order not to cause disincentives to invest."

"ABSTRAKPengelolaan dana haji melalui investasi pada sektor infrastruktur merupakan solusi Pemerintah untuk mengembangkan dana haji yang terkumpul. Keseriusan Pemerintah saat ini telah terlihat dengan dibentuknya Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang bertugas untuk mengelola dana haji. Permasalahan yang menjadi bahasan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan dana haji melalui investasi pada sektor infrastruktur menurut UU No. 34 Tahun 2014 UUPKH dan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan objek penelitian utama pada data sekunder. UUPKH melalui Pasal 48 membuka kemungkinan untuk mengelola dana haji melalui investasi pada sektor infrastruktur. Berdasarkan hukum Islam, kebolehan investasi dana haji pada sektor infrastruktur, dimungkinkan berdasarkan metode ijtihad maslahah mursalah. Alasannya, melalui investasi tersebut dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji, dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Saran dalam penelitian ini, yaitu kepada Pemerintah, secepatnya menerbitkan peraturan pelaksana dari UU No. 34 Tahun 2014, seperti Peraturan Pemerintah yang belum juga selesai dibuat, sedangkan kepada BPKH, harus ada informasi yang transparan mengenai penyaluran dana yang dilakukan oleh BPKH.

---

ABSTRACTManagement of haj funds through investments in the infrastructure sector is a solution from the Government to develop the haj fund collected. The seriousness of the Government is now visible with the establishment of the haj Financial Management Board tasked with managing the haj funds. The main problem in this research is how the management of haj funds through investment in infrastructure sector when viewed from Law No. 34 of 2014 and Islamic law. Research method used in this research is normative juridical with the main research object on secondary data. UUPKH through Article 48 opens the possibility to manage the haj funds through investments in the infrastructure sector. Under Islamic law, the permissibility of investing Haj funds in the infrastructure sector, is possible based on the method of ijtihad maslahah mursalah. The reason, through these investments can improve the quality of hajj pilgrimage, rationality and cost efficiency of Hajj pilgrimage, and benefits for the benefit of Muslims. Suggestions in this research, namely to the Government, immediately issue the implementing regulations of Law No. 34 Year 2014, such as Government Regulations that have not yet been made, whereas to the BPKH, there should be transparent information about the channeling of funds made by BPKH. "