Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Metode uji distilasi tekanan vakum ASTM D1160 merupakan sifat penuapan biodiesel. sifat penguapan biodisel sangat penting, karena terkait dengan mutu proses pembakaran di mesin disel. keakuratan metoda distilasi, sangat ditentukan oleh variabel kondisi operasi alat seperti; daya pemanasan awal, daya pemanasan lanjutan, waktu pemanasan, suhu media pendingin dan tekanan vakum yang dipakai. keakuratan hasil uji sesuai acuan ASTM D-1160, ditentukan berdasarkan sifat kestabilan tetesan distilat, yang besarnya antara 6-8 ml/menit pada tingkat perolehan distilat 10% sampai 90% vol. dari hasil pengembangan kombinasi Program File pada alat distilasi tekanan vakum ASTM D-1160 otomatis, untuk keakuratan hasil uji penguapan biodisel dengan densitas antara 0,879-0,900 gr/ml, yang relatif baik, dicapai pada kondisi alat: tekanan vakum 3 mmhg, suhu media pendingin 30 derajat celcius, daya pemanasan awal 180 watt, waktu pemanasan 7 menit, daya pemanasan lanjutan 75-80 watt. sedangkan untuk biodisel dan produk biodisel ringan dengan densitas antara 0,8330-0,8560 gr/ml, dicapai pada kondisi alat: daya pemanasan awal 175 watt, waktu pemanasan 6 menit, daya pemanasan lanjutan 70 watt, suhu media pendingin 30 derajat celcius, durasi operasi kerja alat dari IBP-EP antara 32-35 menit."

"Analisis palinologi yang dilakukan terhadap perconto serbuk bor yang diambil dari Sumur O interval kedalaman 8100'-11850 yang ditajak di selat makasar memperlihatkan keragaman dan kelimpahan palinomorf rendah (bagian bawah interval) sampai sedang (bagian atas interval). Palinomorf yang ditemuan mencirikan umur Eosen seperti proxapertities opercylatus, Proxapertites cursus, Palmaepollenites kutchensis, Diporoconia iszakszestgyorgi dan Cicatricosisporites eocenicus. Dibandingkan dengan Formasu Nanggulan di Yogyakarta, kelimpahan dan keragaman palinomorf Sumur O relatif rendah. Palinomorf yang dijumpai melimpah pada Formasi Nanggulan seperti aff. Beaupreadites matsuokae, Palmaepollenites kutchensis dan Dicolpopolllis malesianus memperlihatkan kelimpahan rendah di Sumur O. Hal ini dapat terjadi karena perconto sedimen di Sumur O interval 8100'-11850' berada pada level stratigrafi lebih muda daripada Formasi Nanggulan yang berumur Eosen Akhir. Interpretasi ini didukung oleh kemunculan polen Proxapertites operculatus (fine reticulate) yang juga muncul pada Formasi Bayah umut Eosen Ahir di Jawa Barat. Selain itu, kelimpahan sedang polen Restioniidites punctulosus mengindikasikan terbentuknya iklim kering yang menandai umur Eosen Akhir seperti terjadi di Jawa, Eropa Barat dan Amerika Utara. "

"Penelitian minyak dan gas bumi di Indonesia mendapat perhatian pemerintah semenjak tahun 1965. Hingga saat ini banyak produk riset yang telah dihasilkan terekam pada jurnal ilmiah. Sejak setengah abad jurnal Lembaran Publikasi Minyak dan Gas Bumi (LPMGB) diwujudkan sebagai saluran komunikasi penting peneliti untuk menginformasikan pengetahuan dan teknologi terbaru sehingga penting peneliti untuk menginformasikan pengetahuan dan teknologi terbaru sehingga penting diungkap karakternya. Untuk mengetahui produksi artikel, kooperasi karya penelitian, keterpakaian bahan perpustakaan, dan sitiran jurnal digunakan evaluasi bibliometrik. Kurun waktu 2010-2014 dihasilkan 111 artikel dengan 434 kata kunci. Menurut sasaran, Jumlah riset hilir unggul dari hulu migas. Institusi otoritas jurnal meraih hasil terbaik meskipun artikel turut didonasikan kontributor berbeda dengan geografisnya berada pada enam profinsio di dua wilayah kepulauan nasional. Ditinjau dari strata pendidikan terbaik, produktivitas penulis kurang dari dua karya ilmiah. Artikel yang dikreasikan berkelompok menduduki posisi teratas dengan tingkat kolaborasi melebihi standar subramanyam. Acuan jurnal kurang mendapat reaksi sebagian penulis meskipun rasio rujukan cukup ideal. Keterpakaian acuan jurnal kurang mendapat reaksi sebagian penulis meskipun rasio rujukan cukup ideal. Keterpakaian acuan cenderung naik seirama dengan minat baca yang menunjukan arah kemajuan. Di luar otositiran, LPMGB cukup menjadi daya tarik meskipun jumlah acuan jurnal harus ditingkatka, terutama terbitan bereputasi yang banyak ditemukan pada negara produsen Amerika Serikat. Mayoritas sitiran jurnal memiliki level jebaharuan yang baik. Umumnya pengarang antisias menyitir artikel kolaborasi dan terindeks Scopus. Sitiran berpengaruh juga ditemukan pada artikel dari penulis dan majalah terbitan Indonesia. Penyitir terbesar diraih empat penulis yang berafiliasi di tiga institusi dan umumnya mereka mengutip karya J.J. Taber."

"Penelitian minyak dan gas bumi di indonesia mendapat perhatian pemerintah semenjak taun 1965 . hingga saat ini banyak produk riset yang telah dihasilkan terekam pada jurnal ilmiah. sejak saluran komunikasi penting peneliti untuk menginformasikan pengetahuan dan teknologi terbaru sehigga penting diungkap karakternya. untuk mengetahui produksi artikel, kooperasi karya penelitian keterpakaian bahan Perpustakaan, dan sitiran jurnal digunakan evaluasi bibliometrik . kurun waktu 2010-2014 dihasilkan 111 artikel dengan 434 kata kunci . menurut sasaran, jumlah riset hilir unggul dari hulu migas . Institusi otoritas Jurnal meraih hasil terbaik meskipun artikel turut didonasikan kontributor berbeda yang geografisnya berada pada enam propinsi di dua wilayah kepulauan nasional. ditinjau dari strata pendidikan terbaik produktivitas penulis kurang dari dua karya ilmiah . Artikel yang dikreasikan berkelompok menduduki posisi teratas dengan tingkat kolaborasi melebihi standar subramanyam. Acuan jurnal kurang mendapat reaksi sebagian penulis meskipun rasio rujukan cukup ideal. Keterpakaian acuan cenderung naik seirama dengan minat baca yang menunjukan arah kemajuan. di luar otositiran, LPMGB cukyp menjadi daya tarik meskipun jumlah acuran jurnal harus ditingkatkan, terutama terbitan bereputasi yang banyak ditemukan pada negara produsen Amerika Serikat. Mayoritas sitiran Jurnal memiliki level kebaharuan yang baik. umumnya pengarang antusias menyitir artikel kolaborasi dan terindeks scopus. Sitiran berpengaruh juga ditemukan pada artikel dari penulis dan majalah terbitan Indonesia. Penyitir terbesar diaraih empat penulis yang berafiliasi di tiga institusi dan umumnya mereka mengutip karya J.J.Taber. "

"Terbatasnya sumber daya minyak bumi dan gas alam dan meningkatnya kebutuhan minyak bumi dan gas alam dalam negeri sebagai bahan bakar dan bahan baku industri serta masih diperlukannya minyak bumi dan gas alam sebagai devisa negaera maka pemanfaatan dan pengelolaan minyak bumi dan gas alam dilaksanakan seefektif dan seefisian mungkin. Untuk mencapai hal tersebut pemodelan industri minyak bumi dan gas alam sangat diperlukan untuk meramalkan perkembangan industri minyak bumi dan gas alam yang pada saat ini menggunakan sistem kontrak bagi hasil (production sharing contracts).

---

Limited oil and gas resources increased domestic oil and natural gas demand, such as gasoline and industries feedstock commodities and still oil and natural gas function as part of fund resources for national development, so that effeciently and effectively utilization and exacution oil and natural gas are needed. To get this goal, oil and natural gas industries models is very needed to forecast oil and natural gas industries development and to formulate a policy will be used on oil and natural gas industries. The policy that is used today is Production Sharing Contract (SPC)."

"Landasan konstitusional sebagai landasan dalam pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi di Indonesia seperti disebutkan dalam pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Makna dari ?sebesar-besarnya? di dalam pasal tersebut memberikan amanat bahwa usaha minyak dan gas bumi haruslah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Penguasaan negara terhadap minyak dan gas bumi tersebut bertujuan untuk menciptakan Ketahanan Nasional di bidang Energi (National Energi Security) dengan mengutamakan ketersediaan dan distribusi di dalam negeri. Dalam Ketahanan Nasional dibidang energi menuntut pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan di bidang energi terutama di bidang minyak dan gas bumi terhadap kebutuhan dalam negeri. Pemerintah harus melakukan kebijakan baru dalam menyikapi keputusan Mahkamah Konstitusi yang telah membubarkan BP Migas dalam melakukan kegiatan usaha hulu migas dengan membentuk perusahaan Negara. Perusahaan Negara tersebut harus memenuhi persyaratan seperti regulator atau kebijakan tetap berada dibawah dan dikendalikan pemerintah.

---

Constitutional basis as the cornerstone in the management of natural resources Oil and gas in Indonesia as referred to in Article 33 paragraph (2) and paragraph(3) UUD 1945. The meaning of "maximum" in the article is to provide the mandate that the oil and gas business should improve the welfare of the people. State control of oil and gas is intended to create a National Security in the field of Energy (National Energy Security) with emphasis on the availability and distribution in the country. In the field of energy, it is demanded the government to issue policies especially towards oil and gas for domestic needs. The government should undertake a new policy in response to the decision of the Constitutional Court that has been discorporate BP Migas in the upstream oil and gas activities by establishing a state enterprise. State companies must fulfill requirements such as regulatory or policy and remain under government control."

"Salah satu fungsi laporan keuangan yang dihasilkan perusahaan adalah sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan ekonomi bagi para pemakai informasi yang disajikannya. Keputusan ekonomi ini bisa berupa antara lain untuk investor atau kreditor adalah mengenai keterlibatan mereka dalam kegiatan perusahaan baik dalam bentuk investasi maupun pinjaman. Dan salah satu karakteristik kualitatif suatu laporan keuangan agar berguna bagi para pemakainya adalah is dapat diperbandingkan, baik antar dengan periode-periode sebelumnya dalam satu perusahaan atau terhadap perusahaan lainnya yang berada dalam industri yang sama. Dengan demikian metode akuntansi apa yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, pengungkapan apa saja yang diperlukan, atau dengan kata lain bagaimana laporan keuangan disusun dan disajikan menjadi sangat penting sekali. Untuk itu penulis mencoba menganalisa bentuk laporan keuangan yang bagaimana yang baik, yang dapat memberikan informasi bagi para pemakainya dan mencoba menganalisa informasi apa sajakah yang sebaiknya terdapat dalam suatu laporan keuangan perusahaan minyak dan gas bumi. Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan 2 metode, yaitu pertama penelitian kepustakaan dan yang kedua penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh berbagai literatur dan data-data yang berhubungan dengan topik yang dibahas dan kemudian dilakukan evaluasi melalui penelitian lapangan. Dari penelitian kita bisa melihat betapa informasi tambahan seperti yang disyaratkan dalam FAS 69 sangat informatif bagi pemakai laporan keuangan dibandingkan dengan laporan keuangan yang tidak dilengkapi dengan pengungkapan tambahan . Dengan adanya informasi tambahan seperti pada FAS 69 ini, pemakai laporan keuangan juga dapat melakukan perbandingan antara laporan keuangan dari perusahaan minyak dan gas bumi walaupun mereka memakai metode yang berbeda dalam penyusunan laporan keuangannya. Dari hal diatas tampak jelas bahwa dengan melengkapi laporan keuangan perusahaan minyak dan gas bumi dengan informasi tambahan menurut FAS 69, maka keterbatasan-keterbatasan yang dimilikinya dapat dikurangi, jika tidak hilang sama sekali. Laporan keuangan menjadi lebih informatif, daya banding laporan keuangan jadi meningkat dan karakteristik khusus industri minyak dan gas bumi menjadi dapat tergambarkan dalam laporan keuangan. Dengan demikian tujuan penyusunan laporan keuangan sebagai salah satu alat bantu dalam penbuatan keputusan financial dapat terpenuhi."

"Penetapan harga wellhead gas bumi selama ini lebih diserahkan kepada keekonomian lapangan gas bumi yang dalam pelaksanaannya penghitungan keekonomian lapangan gas bumi dirancang dengan untuk memberikan revenue yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah. Hal tersebut mengakibatkan harga gas bumi menjadi lebih tinggi dan tidak adanya kepastian harga gas bumi dalam jangka panjang mengakibatkan konsumen pengguna gas bumi mengalami kesulitan. Penetapan harga gas bumi dengan metode fix price dengan mempertimbangkan keekonomian lapangan dan daya beli industri pengguna gas dapat memberikan kepastian baik produsen gas dan industri pengguna gas bumi. Kemampuan daya beli industri pengguna gas dianalisis melalui data gas sales aggrement (GSA) yang merupakan hasil negosiasi antara produsen gas dan konsumen gas. Analisis keekonomian lapangan gas bumi dalam kontrak bagi hasil untuk menghasilkan harga sesuai dengan kemampuan daya beli konsumen gas dilakukan pada 3 lapangan gas dengan variasi besaran cadangan komersial. Kesimpulan studi ini adalah harga yang layak untuk konsumen gas bumi yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menetapkan harga welhhead gas adalah dalam rentang 5.8 - 6.4 US$/MMBTU dengan cara memodifikasi kontrak bagi hasil melalui pemberian insentif berupa peningkatan contractor share, pemberian tax holiday dan pemberian investment credit kepada ketiga lapangan gas sehingga keekonomian lapangan gas tidak terganggu.

---

The aim of this study is to get the wellhead price of natural gas eligible for gas consumers and on the other hand, does not interfere with the economics of oil and gas field. This study is motivated by the current stipulating of wellhead gas price base on the economics of gas field. In practice, the economics calculation of the gas field is designed to get revenue for the government as much as possible. This resulted in the price of gas becomes higher and the lack of certainty of natural gas price in the long term lead to consumers of natural gas users get several difficulties. The study will analyze the purchasing power of consumers in the domestic market as a reference in setting the wellhead price of natural gas and analyze the economics of natural gas field in production sharing contract using the wellhead price of natural gas that has been set up. The study concludes that decent price for consumers of natural gas are 5.8 ? 6.4 US$/MMBTU by modifying the production sharing contracts through the provision of incentives in the form of an increase in contractor share, provision tax holidays and provision investment credit so economical gas field is not disturbed."

"Gas merupakan salah satu cabang produksi yang penting bagi negara dan oleh karena itu pengelolaannya tunduk ke dalam pengaturan Pasal 33 UUD 1945. Pengertian 'penguasaan oleh negara', yaitu mengatur (regelen), mengurus (bestuuren), mengelola (beheeren), dan mengawasi (toezichthouden) di tangan Pemerintah, sebagai penyelenggara 'penguasaan oleh negara' dimaksud, atau badan-badan yang dibentuk untuk tujuan itu. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor Nomor 22 Tahun 2001 dan peraturan pelaksanaannya, maka kegiatan usaha gas bumi melalui pipa dilaksanakan dengan mekanisme unbundling, dimana pengusahaannya dibagi menjadi: (i) usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa, dan (ii) usaha niaga gas bumi melalui pipa. Dari sisi regulator Kementerian ESDM cq. Ditjen Migas untuk pengaturan (regulasi, kebijakan) dalam bentuk Izin Usaha, dan BPH Migas untuk mengurus, mengelola dan mengawasi dalam bentuk Hak Khusus serta SKK Migas dalam pemberian alokasi pasokan gas. Permasalahan yang terjadi adalah adanya tumpang tindih pengurusan antara Ditjen Migas yang menerbitkan Izin Usaha dan BPH Migas yang menetapkan Hak Khusus, serta SKK Migas yang memberikan alokasi pasokan gas, sehingga terkesan ada jenjang perijinan yang menyebabkan kurang efisien dan menimbulkan usaha dan biaya yang tidak perlu, timbul banyak trader sebagai implikasi pemberian izin usaha dan liberalisasi infrastruktur jaringan pipa menimbulkan ketidakefisienan yang disebabkan kurangnya penegakkan hukum/aturan (kurang diurus, dikelola dan diawasi), peraturan yang kurang sesuai, ada kesenjangan, tidak jelas, atau menimbulkan grey area atau multi tafsir (kurang diatur), dan kombinasi keduanya. Regulasi gas bumi di Indonesia lebih liberal dari negara-negara liberal seperti di AS dan Eropa sehingga perlu di tata ulang regulasi gas bumi Indonesia yang sesuai dengan amanat konstitusi, yaitu pasal 33 UUD 45 dengan konsep Agregator (Wholesale) Gas Bumi, dan menata ulang regulasi dengan fokus pada aspirasi nasional, Pengembangan Infrastruktur, Hak Khusus Keselarasan di sepanjang rantai nilai gas, Penentuan Tarif, PSO + Customer Protection, VIC - TSO/DSO + Shipper, Penggunaan Gas sebagai Bahan Bakar Transportasi, Penegakkan Regulasi oleh Pemerintah.

---

Natural Gas is one of the branches of production that are important to the state and therefore its management is subject to the provisions of Article 33 of the 1945 Constitution. "control by the state" defines as to regulate (regelen), administer (bestuuren), manage (beheeren), and supervise (toezichthouden) in the hands of the Government, as the organizers, or institution established for that purpose. With the enactment of Law No. No. 22 of 2001 and its implementing regulations, the business activities of natural gas through the pipeline should be a unbundling mechanism, where exertion is divided into: (i) transportation of natural gas through pipeline, and (ii) trading of natural gas through pipeline. From the side of the regulator which the Ministry of Energy and Mineral Resources cq. Directorate General of Oil and Gas for the regulation (regulatory, policy) in the form of the "Business License", and BPH Migas to administer, manage and supervise in the form of "Privilege" and SKK Migas for assignment gas supply allocation.

The problem that occurs is the existence of overlapping arrangement between the Directorate General of Oil and Gas which publishes Business License and BPH Migas which establishes Privilege, and SKK Migas for assignment gas supply allocation, so it seems there are levels of licensing that lead to less efficient and generate more efforts and unnecessary costs, many traders arise as implication to business licensing and pipelines infrastructure liberalization creating inefficiency due to lack of enforcement of laws and or rules (less administer, less managed and supervised), lack of appropriate regulations, there is a gap of regulations, the regulations not clear, or cause gray area or multiple interpretations (less regulated), and a combination of all.

Natural gas regulation in Indonesia is more liberal than liberal countries such as the US and Europe so the need to reset the Indonesian natural gas regulations as mandated by the Constitution, namely Article 33 of the 1945 Constitution with the concept of Natural Gas Aggregators (Wholesale) and rearranging regulation with a focus on National Aspirations, Infrastructure Development, Special rights Alignment along the gas value chain, Determination of Rates, PSO + Customer Protection, VIC - TSO / DSO + Shipper, Use of Natural Gas as Transportation Fuel, Enforcement Regulation by the Government."