Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[Since 1990s almost every country in the world has acknowledged and adoptedsustainable development as the objective of the coun17y's environmental policyand development agenda. According to the World Commission on Environmentand Development, sustainable development is development that meets theneeds of the present without compromising the ability of future generations tomeet their own needs. However, the concept of sustainable development lacksclarity, which leads to various and conflicting interpretations. In addition, thelegal status of sustainable development is also debatable. This paper attemptsto answer the question of how the concept of sustainable development has beendeveloped, interpreted, implemented, and adopted in various internationaltalks addressing global environmental problems and in Indonesianenvironmental law., Sejak tahun 1990-an hampir setiap negara di dunia telah mengakui danmengadopsi sustainable development sebagai tujuan agenda kebijakan danpembangunan lingkungan di negaranya. Menurut Komisi Dunia untukLingkungan dan Pembangunan, pembangunan berkelanjutan adalahpembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankankemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.Namun, konsep pembangunan berkelanjutan tidak memiliki kejelasan, yangmengarah ke berbagai interpretasi dan saling bertentangan. Selain itu, statushukum sustainable development juga diperdebatkan. Tulisan ini mencobauntuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana konsep sustainabledevelopment n telah dikembangkan, ditafsirkan, diimplementasikan, dandiadopsi dalam berbagai perundingan internasional yang membahas masalahlingkungan global dan dalam hukum lingkungan Indonesia.]"

"Pembangunan industri pulp dan rayon memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional, dan untuk mewujudkan pembangunannya harus diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. industri pulp dan rayon dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungannya. Industri ini menggunakan bahan baku kayu dari hutan sekitarnya dan untuk memprosesnya memerlukan banyak air yang diambil dari sungai Asahan dan mempunyai limbah cair yang setelah melalui proses mekanis dibuang ke sungai Asahan kembali, sehingga kemungkinan pencemaran lingkungan hidup bisa setiap saat terjadi jika tidak dikelola dengan benar. Investor yang membangun pabrik pulp dan rayon adalah PT. Inti Indorayon Utama (PT. IIU). Bahwa PT. IIU wajib membuat Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang mencakup PP No. 29 Tahun 1986 tentang AMDAL. Dalam pembuatan suatu rencana kegiatan dan/atau usaha, peran serta masyarakat harus dilibatkan sesuai dengan Pasal 31 ayat (3) PP No. 29 Tahun 1986, dalam hal ini PT. IIU belum menyusun AMDAL, tetapi izin-izin yang terkait dengan rencana kegiatan, tetap diberikan pemerintah. Padahal dalam Pasal 5 PP No. 29 Tahun 1986 menyatakan bahwa keputusan tentang pemberian izin terhadap rencana kegiatan oleh instansi yang berwenang dapat diberikan setelah adanya keputusan persetujuan RKL dan RPL (AMDAL). Disinilah inkonsistensinya pemerintah, dimana persetujuan AMDAL belum ada tetapi pemerintah memberikan izin kepada PT, IIU. Pendirian pabrik dilakukan tanpa AMDAL, herarti tanpa peran serta masyarakat penduduk setempat yang akan terkena dampak, sehingga dalam kegiatan operasional pabrik kemudian temyata terjadi pencemaran lingkungan yang menimbulkan protes dan perlawanan dari masyarakat. Untuk penanganan permasalahan PT. IIU tersebut lagi-iagi pemerintah inkonsisten terhadap putusan-putusan yang dibuat, sehingga timbal kebijakan yang mendua. Akhirnya penanganan permasalahan dilakukan pemerintah dengan mengakomodir aspirasi dari masyarakat yang pro dan yang kontra, sehingga pemerintah memutuskan menutup pabrik rayon dan pabrik pulp dapat dibuka, dilanjutkan dengan melibatkan peran serta masyarakat didalam proses kegiatannya."

"The article talks about the place of religion in the systems of national laws. Religion is one of systems of values upheld by the society, so that religious values have to be considered and counted in the formation of the laws. Religion may become an inspiration and enlightenment in good political and judicial institutions. In the formation of the laws, the government has to prioritize the principles of justice, so that the religious faith of the citizens is expressed in the laws in a positive way, and in the fundamental values in a rational and democratic discourse."

"Manusia sedang berada dalam era Antroposen: suatu masa dimana kegiatan umat manusia menjadi faktor utama dalam perubahan dan permasalahan lingkungan. Meskipun istilah Antroposen sendiri banyak mendapatkan berbagai kritik dan memunculkan berbagai pertanyaan, sebagai “antropos” dari Antroposen, keberadaan istilah ini memicu manusia untuk bertanggung jawab dan mengambil aksi atas krisis lingkungan yang terjadi di dunia. Prinsip sustainable development merupakan salah satu prinsip yang dicanangkan untuk dapat memenuhi kebutuhan manusia akan perkembangan ekonomi (development) dan disaat yang bersamaan melindungi lingkungan melalui konservasi, agar generasi di masa depan tetap dapat menikmati sumber daya alam yang ada sebagaimana manusia di generasi sekarang (sustainable). Meskipun demikian, di era Antroposen, semua hal perlu dilihat secara realistis, termasuk sustainable development. Skripsi ini menunjukkan beberapa kekurangan yang terdapat dalam prinsip sustainable development yang belum dapat menjawab kegelisahan di era Antroposen. Lebih jauh lagi, skripsi ini juga akan membahas mengenai prinsip non-regression sebagai salah satu sarana agar sustainable development tetap relevan di masa Antroposen. Sebagai studi kasus, akan dibahas mengenai partisipasi masyarakat dalam AMDAL di Indonesia, khususnya setelah Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam studi kasus, partisipasi masyarakat dapat dilihat sebagai aspek perlindungan lingkungan, simbolisme sustainability, serta UUCK yang dibuat untuk kepentingan ekonomi sebagai aspek development. Skripsi ini akan melihat tendensi regresi dalam partisipasi masyarakat dalam AMDAL di Indonesia setelah UUCK.

---

We are in the Anthropocene era: a time when human activities are the main factor in environmental change and problems. Although the term Anthropocene itself has received many criticisms and raised various questions, as the "anthropos" of the Anthropocene, the existence of this term urges humans to take responsibility and take action on environmental crises that is occurring. The principle of sustainable development is one of the principles proclaimed to meet the needs for economic development and at the same time protect the environment through conservation, so that future generations can still enjoy existing natural resources as humans today. However, in the Anthropocene era, everything needs to be seen realistically, including sustainable development. This thesis shows several shortcomings in the principles of sustainable development that have not been able to answer environmental problems especially the Anthropocene era. Furthermore, this thesis will also discuss the principle of non-regression as a means to keep sustainable development relevant in the Anthropocene period. As a case study, it will discuss community participation in Indonesia’s Environmental Impact Assessment (AMDAL), especially after the Omnibus Law (UUCK). In the case study, public participation can be seen as an aspect of environmental protection, a symbolism of sustainability, whereas UUCK made for economic purposes as an aspect of development. This thesis will then look at the tendency of regression in public participation in AMDAL in Indonesia after UUCK."

"Pajak merupakan salah satu hal yang fundamental dalam menjalankan sebuah negara. Di Indonesia, hak negara melakukan pemungutan pajak diatur dalam Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Salah satu jenis pajak adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merupakan jenis pajak konsumsi. Sebelum pajak pertambahan nilai berlaku di Indonesia, pajak atas konsumsi yang berlaku di Indonesia adalah pajak penjualan. Dalam rangka program reformasi sistem perpajakan nasional, pada tahun 1983 pajak penjualan kemudian diganti dengan Pajak Pertambahan Nilai. Perubahan itu dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Perubahan tersebut dilatarbelakangi fakta bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan pada saat itu masih merupakan warisan Belanda sehingga dirasakan tidak memperhatikan azas dan aspek pemerataan, keadilan, kepastian hukum, dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu dalam pemungutan pajak penjualan menimbulkan efek pajak berganda atau pengenaan pajak atas pajak. Undang-Undang Pajak Penjualan juga mengandung dualisme sistem pemungutan pajak dimana terdapat dua sistem pemungutan pajak yaitu untuk pengusaha tertentu diterapkan self assessment system, sedangkan untuk kelompok pengusaha lainnya digunakan official assessment system. Perubahan itu tentu berdampak terhadap hukum dan pembangunan ekonomi. Melalui pajak pertambahan nilai, pemerintah memperluas objek pajak pertambahan nilai untuk meningkatkan penerimaan negara. Selain itu pemberlakuan pajak pertambahan nilai ini juga menghapus efek pajak berganda yang timbul dalam pajak penjualan. Pajak pertambahan nilai dapat dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur produksi dan distribusi, namun hanya pada pertambahan nilai yang timbul pada setiap jalur yang dilalui barang dan jasa. Dalam hal ini, pemerintah menggunakan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan mencapai tujuan yang hendak dicapai oleh pemerintah.

---

Tax is one of the fundamental things in running a country. In Indonesia, the state's right to collect taxes is regulated in Article 23A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia which reads that taxes and other levies that are coercive for state needs are regulated by law. One type of tax is Value Added Tax (VAT), which is a type of consumption tax. Before the value added tax came into effect in Indonesia, the consumption tax that applied in Indonesia was a sales tax. In the context of the national taxation system reform program, in 1983 the sales tax was replaced by Value Added Tax. This change is stated in Law Number 8 of 1983 concerning Value Added Tax on Goods and Services and Sales Tax on Luxury Goods. This change was motivated by the fact that the tax legislation at that time was still a Dutch heritage, so it was felt that it did not pay attention to the principles and aspects of equity, justice, legal certainty and economic growth. In addition, the collection of sales tax creates a double tax effect or the imposition of taxes on taxes. The Sales Tax Law also contains a dual system of tax collection where there are two tax collection systems, namely a self-assessment system for certain entrepreneurs, while for other groups of entrepreneurs an official assessment system is used. This change certainly has an impact on law and economic development. Through value added tax, the government expands the object of value added tax to increase state revenue. In addition, the implementation of this value added tax also removes the double tax effect that arises in the sales tax. Value added tax can be collected several times in various links in the production and distribution chain, but only on value added that arises in each route through which goods and services pass. In this case, the government uses law as a means of renewing society and achieving the goals to be achieved by the government."