Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Summary: Political leadership of mayor in Yogyakarta."

"Penelitian ini berangkat dari adanya perbedaan kebijakan yang diterapkan di dalam pelaksanaan pemerintahan daerah yang bersifat Istimewa. Keistimewaan DIY diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 18B. Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 dan dalam bidang pertanahan secara lengkap diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten di Yogyakarta. Rumusan permasalahan penelitian ini, Bagaimana kewenangan DIY berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY, bagaimana peran pemerintah dalam urusan pengelolaan dan pemanfaatan tanah dan bagaimana hubungan pengelolaan dan pemanfaatan tanah terhadap tanah yang memiliki sertifikat hak milik. Tujuannya adalah menganalisis bagaimana kewenangan, peran pemerintah dan hubungan pengelolaan dan pemanfaatan tanah dengan tanah yang memiliki sertifikat. Metodologi yang digunakan adalah studi normatif dengan model deskriptif analitis. Hasil yang diperoleh adalah bahwa terdapat pendelegasian peraturan yang berasal dari undang-undang kepada peraturan dibawahnya yang dalam pendelegasian peraturan tersebut melekat pula kewenangan pemerintah daerah yang bersifat atribusi untuk merumuskan peraturan-peraturan dibawahnya dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan diatasnya. Peran pemerintah daerah telah diatur dalam Peraturan Gubernur No. 33 Tahun 2017 dan terdapat beberapa perbedaan dengan peran daerah lainnya. Terkait dengan tanah yang memiliki sertifikat, Peraturan Daerah Istimewa No. 1 Tahun 2017 tidak mengatur karena peraturan tersebut hanya mengatur mengenai pengelolaan dan pemanfaatan tanah saja.

---

This study departs from the existence of differences in policies that are applied in the implementation of special regional administrations. DIY features mandated in the 1945 Constitution Article 18B. The authority of the Special Region of Yogyakarta is regulated in Law No. 13 of 2012 and in the field of land completely regulated in the Special Region Regulation of Yogyakarta No. 1 of 2017 concerning Management and Utilization of the Sultanate and Duchy Land in Yogyakarta.

Formulation of the problem of this research, How is the authority of DIY based on Law No. 13 of 2012 concerning the Privileges of DIY, what is the role of the government in matters of management and utilization of land and how is the relationship between management and utilization of land to land that has a certificate of ownership. The aim is to analyze how the authority, the role of government and the relationship of management and use of land with land that has a certificate. The methodology used is normative study with analytical descriptive model.

The results obtained are that there is a delegation of regulations originating from the law to the rules below which in the delegation of these regulations also attaches the authority of the regional government that has the character of attribution to formulate the rules below by referring to the laws and regulations above. The role of the regional government has been regulated in Governor Regulation No. 33 of 2017 and there are some differences with other regional roles. Regarding land that has a certificate, Special District Regulation No. 1 of 2017 does not regulate because the regulation only regulates land management and utilization."

"Role of Sultan Hamengku Buwono IX, the ninth Sultan of Sultanate of Yogyakarta, in the Indonesian independence struggle and historical development of Yogyakarta Province as a special region."

"On bureaucracy, leadership, and public service reform in local government in Indonesia; collection of articles."

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang politik hukum dalam proses pembentukan Qanun dan Peraturan Daerah Berbasis Keagamaan. Tesis ini menggunakan metode penulisan hukum normatif, penulis akan menggunakan dua bentuk metode, yakni penelitian studi pustaka (library research) dan penelitian lapangan (field research). Adapun pendekatan penelitian yang dilakukan dalam tulisan ini adalah pendekatan perspektif politik, hukum dan sosio-legal dengan menguji dan menganalisis arah kebijakan pembentukan hukum dalam proses legislasi di daerah. Proses pembentukan in casu Peraturan Daerah juga tidak dapat menafikan pengaruh politik. Hipotesa yang ingin dikaji dalam tesis ini adalah jika konfigurasi politik yang dianut demokratis maka dalam proses legislasinya akan memberi spektrum yang luas (public sphere) dan peranan optimal partisipasi kelompok sosial dan individu dalam masyarakat. Sebaliknya, jika konfigurasi politiknya bersifat otoriter, maka peranan dan partisipasi masyarakat dalam legislasi relatif kecil.

---

ABSTRACTThis thesis discusses political law of Local Regulation legislation process. This thesis applies the method of normative legal writing, the author will use two forms of the method, the library research and field research. The research approach taken in this paper is the approach of political, law and sosio-legal perspectives, which examined the relationship betwen politic and law, legal policy of law that would be applied in the aspect of local regulation legislation. The hypotheses are proposed in this thesis based on two focus : if the configuration of the political was democratic determination in the process of legislation will provide space and the role of optimal participation of social groups and individuals in society. Conversely, if the political configuration was an authoritarian, the role and public participation in legislation is relatively limited to a narrow policy spectrum."