Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dugaan penggelapan pajak yang dilakukan oleh sebuah bank swasta nasional, dengan tidak memotong Pajak Penghasilan atas bunga deposito yang diberikan kepada nasabahnya selama lima tahun berturut-turut, sangat merugikan negara. Bagi Bank tersebut bunga deposito yang diberikan kepada para deposan dianggap bukan sebagai objek pajak karena ia hanya menawarkan produk deposito dari sebuah Bank yang didirikan di Iuar negeri.Permasalahan pokok tesis ini adalah upaya-upaya apa yang perlu dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat segera mengetahui penempatan deposito di luar negeri, sehingga penerima bunga di Indonesia dapat segera dikenakan pajak.Penelitian dilakukan untuk mengungkakan pendapat para ahli tentang penghasilan bunga yang diterima Wajib Pajak Dalam Negeri yang ditempatkan di luar negeri; ketentuan-ketentuan yang berlaku atas pemungutan pajak bunga deposito; modus operandi yang digunakan oleh Bank swasta nasional "X" dalam menggelapkan pajak atas bunga deposito dan unaya Direktorat Jenderal Pajak dalam menindak lanjuti penggelapan pajak yang dilakukan oleh Bank swasta nasional "X" tersebut.Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode deskriptif analistis, dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan kasus tersebut.Hasil analisis terhadap penggelapan pajak yang dilakukan Bank swasta nasional "X" tersebut bahwa Bank "X" memanfaatkan keberadaan Bank "Y" yang berbadan hukum di Iuar negeri, sedangkan Bank "Y" tersebut sebagian dimiliki oleh Bank "X" dan sebagian lagi adalah milik Yayasan Dana Jaminan Hari Tua Bank swasta nasional "X".Hendaknya ada kerja sama antara Bank Indonesia dengan Direktorat Jenderal Pajak dalam hal menembus kerahasiaan bank untuk kasus-kasus yang khusus, tanpa harus meminta ijin Menteri Keuangan. Apabila ada petunjuk bahwa ada transfer untuk penempatan deposito yang tidak diakui Wajib Pajak dikenakan bunga SBI sebesar 13%. Atas deemed interest tersebut harus di pungut pajak sebesar 20%. Jika pemeriksa terbentur pada Rahasia Bank maka petugas pajak harus mencari terobosan untuk menembusnya Pihak kepolisian harus lebih pro aktif untuk memberikan informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan, leverage, sales growth, dan financial distressterhadap tax avoidance yang dimoderasi oleh komisaris independen pada perusahaan sektor properti dan real estate yang tercatat di BEI periode 2019-2022. Variabel independen di penelitian ini adalah ukuran perusahaan, leverage, sales growth, dan financial distress. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tax avoidance. Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah komisaris independen. Populasi studi ini meliputi perusahaan yang tercatat di BEI tahun 2019-2022. Teknik analisis yang digunakan menggunakan analisis regresi data panel dengan software eviews v.10 serta microsoft excel. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance, sales growth tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, financial distress berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance. komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance, komisaris independen mampu memoderasi ukuran perusahaan terhadap tax avoidance, komisaris independen mampu memoderasi leverage terhadap tax avoidance. komisaris independen tidak dapat memoderasi sales growth terhadap tax avoidance. komisaris independen tidak dapat memoderasi financial distress terhadap tax avoidance di perusahaan sub sektor properti dan real estate yang tercatat di BEI Periode 2019-2022.

---

This research aims to determine the influence of company size, leverage, sales growth, and financial distress on tax avoidance moderated by independent commissioners in property and real estate sector companies listed on the IDX for the 2019-2022 period. The independent variables in this research are company size, leverage, sales growth, and financial distress. The dependent variable in this research is tax avoidance. The moderating variable in this research is independent commissioner. This population study includes companies listed on the IDX in 2019-2022. The analysis technique used is panel data regression analysis with eviews v.10 software and Microsoft Excel. The results of this research show that company size has no significant effect on tax avoidance, leverage has a positive and significant effect on tax avoidance, sales growth has no significant effect on tax avoidance, financial distress has a negative and significant effect on tax avoidance. independent commissioners have a positive and significant effect on tax avoidance, independent commissioners can moderate company size on tax avoidance, independent commissioners are able to moderate leverage on tax avoidance. Independent commissioners cannot moderate sales growth against tax avoidance. Independent commissioners cannot moderate financial distress towards tax avoidance in property and real estate sub-sector companies listed on the IDX for the 2019-2022 period."

"Segala data atau keterangan berkaitan dengan Wajib Pajak harus dijaga dan dirahasiakan pejabat pajak dalam rangka rahasia jabatan. Hal ini ditegaskan melalui Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 'Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan'. Permasalahan pokok adalah bagaimana penerapan Pasal 34 Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dalam rangka penyelesaian tunggakan pajak dan bagaimana penyelesaian tentang Daftar Pengemplang Pajak yang sudah diumumkan oleh Ditjen Pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan untuk memperoleh informasi secara menyeluruh dan terintegrasi yang terkait dengan kasus diumumkannya Daftar Pengemplang Pajak oleh Direktur Jenderal Pajak kepada publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada kasus tersebut seharusnya pengumuman Daftar Pengemplang Pajak tidak boleh dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak karena melanggar rahasia jabatan dan bertentangan dengan Undang Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Apabila memang terjadi tunggakan pajak bisa dilakukan penagihan melalui teguran, penerbitan surat paksa, penyitaan hingga pelelangan harta Wajib Pajak bukan dengan pengumuman. Pengumuman bisa berdampak negatif terhadap perekonomian yang mengakibatkan target penerimaan negara dari pajak tidak dapat tercapai. Apabila pengumuman sudah dilakukan maka Wajib Pajak yang merasa dirugikan bisa mengajukan gugatan terhadap pejabat pajak dan terhadap pejabat pajak bisa dipidanakan dengan ancaman hukuman yang sudah diatur dalam Undang Undang.

---

Tax official usually keep the tax payers data in secret due to their professional oath, as stated in Regulation No. 28/2007 Article 34 (1) on the Taxation Definition and Procedures, 'All government official are forbidden to divulge information on the tax payer's to other party in their official capacity to uphold the law'. The main problem discussed in this paper is to acknowledge the application of Article 34 (1) Regulation No. 28/2007 on the Taxation Definition and Procedures, in the settlement of tax arrears and the publication of Tax Evader's List by the Dirjen Pajak (Tax General Directorate). The research method used is literature research, in order to obtain complete and integrated information regarding the publication of Tax Evader's List by the Dirjen Pajak. The research concludes that Dirjen Pajak is not allowed to divulge the Tax Evader's List to the public, since it is against their professional oath and the Tax Definition and Procedures Regulation. Tax cases such as tax arrears should be solved by claiming the tax owed through giving a reprimand, letter force, foreclosure and auction of the tax payer's property. The publication of the Tax Evader's List could have a negative impact to the nation's economy, and it will decrease the government's tax income. The publication of such a list will also generate lawsuits for the tax officials, resulting in sentence according to the law."

"Tesis ini membahas mengenai peran Notaris/PPAT dalam mencegah wajib pajak melakukan tax avoidance melalui manipulasi hibah. Pokok permasalahan dalam kasus ini membahas tentang bentuk tanggung jawab Notaris/PPAT dalam mencegah wajib pajak memanipulasi hibah untuk penghindaran pajak dan ketentuan perpajakan berkaitan dengan Notaris/PPAT atas harta hibah. Penulis mengadakan penelitian dengan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, tipologi penelitiannya bersifat deskriptif analitis, jenis data yang digunakan merupakan data sekunder, dan teknik analisis datanya secaranya kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan, bahwa semua penghasilan yang diterima seseorang pada hakikatnya merupakan objek pajak. Hibah dari keluarga yang sederajat dan tidak ada kaitannya dengan usaha menjadi bukan objek karena dianggap harta tersebut sudah dikenakan pajak pada saat harta tersebut dimiliki oleh pemberi hibah. Sehingga pengalihan suatu harta dengan cara Hibah tersebut sering disalahgunakan sebagai tameng seorang wajib pajak untuk menghindar dari kewajibannya yaitu membayar pajak, yang perlu diperhatikan dalam hal terjadi kasus seperti ini peran seorang Notaris/PPAT dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dalam hal ini adalah akta hibah harus dapat mencegah para pihak yang hendak membuat akta menghindari kewajibannya dalam pembuatan akta tersebut, seperti pemenuhan kewajiban dalam pembayaran pajak. Untuk dapat memberi mencegah para pihak yang hendak menghindari pajak seorang Notaris/PPAT harus mengetahui ketentuan perpajakan mengenai harta hibah dan sanksi yang akan dikenakan untuk untuk setiap pelanggaran.

---

This study discusses the role of the Public Notary or Official Certifier of Title Deeds, hereinafter referred to as PPAT in preventing taxpayers from doing tax avoidance through grant manipulation. The main issues in this study discusses about how the form of accountability of Public Notary/PPAT in preventing taxpayers from manipulating grants for tax avoidance and taxation provisions relating to Public Notary/PPAT upon grant assets. The author conducts research with normative juridical research methods, the typology of the research is analytical descriptive, the type of data used is secondary data, and the data analysis techniques are qualitative. Based on the results of the study, it can be concluded, that all income that a person receives is essentially an object of tax. Grants from blood relatives and have nothing to do with business is not an object of tax because they are considered to have been taxed at the time the property was owned by the grantor. So that the transfer of assets in a way of grant is often misused as a shield of a taxpayer to avoid his obligations, namely paying taxes. That need to be considered in this such case is the role of a Public Notary/PPAT in carrying out his position as an authorized public official to make an authentic deed in this case is the deed of grants, they must be able to prevent parties who want to make the deed but avoiding their obligations that is required, such as paying all of the taxes needed. To be able to prevent parties who want to avoid taxes, a Public Notary/PPAT must know the tax provisions regarding the grant assets and the sanctions that will be imposed for any violations."

"ABSTRAKStudi ini meneliti hubungan antara penggelapan pajak, sebagai salah satuindikator kepatuhan pajak, dan ekspektasi bisnis serta determinan-determinanlainyang potensial. Variabel-variabel yang dipilih dalam hubungannya denganpenggelapan pajak adalah net profit margin, inventory turnover, corporateincome, marginal tax rate dan fixed assets ratio. Dari hasil regresi menunjukkanbahwa net profit margin dan inventory turnover yang digunakan sebagai proxyekspektasi bisnis, memiliki korelasi negatif. Hasil ini sejalan denganhipotesis awal berdasarkan teori. Sebaliknya, income, fixed assets ratio danmarginal tax rate, yang diharapkan juga mempengaruhi tingkat kepatuhan pajakberdasarkan teori, tidak signifikan secara statistik.

---

ABSTRACTIn this research study an investigation was conducted into the relationship between tax evasion as an indicator of tax compliance and business expectations and other possible determinants The following variables were chosen to assess their effect on tax evasion net profit margins inventory turnover corporate income the marginal tax rate and the fixed assets ratio Results reveal that the net profit margin and inventory turnover as proxies for business expectations have a negative relationship these results were expected from the theory On the other hand income the fixed assets ratio and the marginal tax rate which were also expected to affect tax compliance in theory did not have a statistically significant effect on tax evasion "

"Long-run cash effective tax rate merupakan pengukuran untuk tax avoidance jangka panjang yang diusulkan oleh Dyreng et al. (2008). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tax avoidance jangka panjang pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Kuala Lumpur Stock Exchange, dan Singapore Exchange tahun 2001-2011. Penelitian ini menggunakan sampel 100 perusahaan untuk kelompok tahun 2001-2010 dan 100 perusahaan untuk kelompok tahun 2002-2011.Hasil dari penelitian ini menunjukkan nilai long-run cash effective tax rate pada perusahaan manufaktur di Singapura baik dalam jangka waktu satu tahun, lima tahun, maupun sepuluh tahun, relatif lebih rendah dibandingkan perusahaan manufaktur di Indonesia dan Malaysia. Annual cash effective tax rate berpengaruh positif terhadap long-run cash effective tax rate. Book tax conformity berpengaruh negatif terhadap tax avoidance jangka panjang. Earnings to price dan return on asset berpengaruh positif terhadap tax avoidance jangka panjang, sedangkan book to market ratio dan aset takberwujud berpengaruh negatif terhadap tax avoidance jangka panjang.

---

Long-run cash effective tax rate is measurement of long-run tax avoidance, suggested by Dyreng et al. (2008). The purpose of this research is to measure and analyse long-run tax avoidance of listed manufacturing companies in Indonesia Stock Exchange, Kuala Lumpur Stock Exchange, Singapore Exchange for period 2001-2011. This research is based on sample of 100 companies for group of year 2001-2010 and 100 companies for group of year 2002-2011.The result shows that long run cash effective tax rate in Singapore within one, five or ten years is smaller than Malaysia's and Indonesia's. Annual cash effective tax rate proved positively affect the long-run cash effective tax rate. While book tax conformity negatively affect long run tax avoidance. Earnings to price ratio and return on asset positively affect long run tax avoidance. However, book to market ratio and intangible assets negatively affect long run tax avoidance."

"ABSTRAKKarya tulis ini menganalisis secara singkat beberapa metode yang umumdigunakan dalam lingkup ekonomi perpajakan yang dalam hal ini bertujuanmenentukan metode terbaik untuk mengukur tingkat penggelapan pajak diIndonesia. Dua pendekatan, baik mikro maupun makro, akan dibahas dalam karyatulis ini. Pendekatan mikro bertujuan menaksir tingkat penggelapan pajak denganmenggunakan jajak pendapat secara sukarela atau menggunakan hasil auditotoritas perpajakan. Pendekatan makro, di lain pihak, mengukur tingkatpenggelapan pajak melalui penaksiran tingkat ekonomi bawah tanah(underground economy). Dari diskusi dalam karya tulis ini, diambil kesimpulanbahwa metode MIMIC sebagai bagian dari pendekatan makro merupakan metodeyang paling bisa diandalkan dalam pengukuran tingkat penggelapan pajak diIndonesia.

---

ABSTRACTThis paper briefly analyzes several methods in the current tax evasion literature inorder to determine the fairest method in measuring the tax evasion level inIndonesia. Two groups of approaches, micro and macro, are discussed throughoutthe paper. The former approach aims at estimating tax evasion through the use ofsample survey micro-data based on voluntary participation or the results of theauditing activity of tax authorities. The latter approach, on the other hand,estimates tax evasion through the size of the hidden economy. From thediscussion, the MIMIC method as a part of the macro approach appears to be themost reasonable method for Indonesia."

"Ketentuan GAAR untuk mengatasi penghindaran pajak telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Namun, hingga saat ini belum ada aturan pelaksanaan yang diterbitkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan GAAR yang berlaku di Indonesia serta memberikan rekomendasi penerapan konsep pengaturan pelaksanaan GAAR berdasarkan best practice internasional. Dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif melalui pendekatan thematic analysis, penelitian ini melakukan studi literatur dan wawancara mendalam dengan pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, akademisi, dan praktisi perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan GAAR dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yang berpedoman pada prinsip substance over form telah memenuhi ketiga kondisi di mana GAAR dapat diaplikasikan, tetapi klausul manfaat pajak adalah tujuan utama transaksi perlu lebih ditekankan dalam aturan pelaksanaannya. Prinsip ini diimplementasikan secara luas dengan pendekatan kasus per kasus dalam pengujian tujuan transaksi Wajib Pajak yang sesungguhnya. Penggunaan prinsip substance over form sebagai GAAR mempunyai tantangan tersendiri bagi DJP dalam hal regulasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Secara keseluruhan, pengaturan GAAR dapat mempertimbangkan penerapan konsep dalam kriteria Arnold (2017). Aspek batasan kewenangan dan prosedur pelaksanaan harus mempertimbangkan pendekatan GAAR sebagai provision of last resort. Terkait cakupan kegiatan penghindaran pajak, GAAR hanya diterapkan pada unacceptable tax avoidance dengan memberikan kriteria objektif untuk membedakannya dengan transaksi komersial bona fide. Tahapan pengujian formil dan materiil harus diatur secara sistematis untuk membuktikan bahwa tujuan utama transaksi adalah untuk mendapatkan manfaat pajak. Mekanisme penjaminan kualitas dapat dilakukan melalui panduan yang jelas serta pembentukan Panel GAAR. Perlindungan hak Wajib Pajak didapatkan dengan adanya hak pengajuan banding serta beban pembuktian GAAR yang seimbang.

---

GAAR provisions to overcome tax avoidance have been ratified through Law Number 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations and Government Regulations Number 55 of 2022. But there is no implementatioan regulation yet. This research aims to analyze the GAAR arrangements that apply in Indonesia and provide recommendations for implementing GAAR based on international best practice. Using qualitative descriptive analysis with thematic analysis approach, this research conducted literature studies and in-depth interviews with policy makers, policy implementers, academics, and tax practitioners. The research results show that the GAAR provisions in Government Regulation Number 55 of 2022 which are guided by the principle of substance over form have fulfilled the three conditions where GAAR can be applied, but clause that the tax benefit is the main purpose of the transaction needs to be emphasized more in the implementing regulations. This principle is implemented widely with a case-by-case approach to examine the real Taxpayer’s transaction objectives. The use of substance over form principles as GAAR has its own challenges for DGT in terms of regulations, infrastructures, and human resources. Overall, GAAR regulations can consider the concepts in the Arnold (2017) criteria. Aspects of authority limits and implementation procedures must consider the GAAR approach as a provision of last resort. Regarding the scope of tax avoidance activities, GAAR is only applied to unacceptable tax avoidance by providing objective criteria to distinguish it from bona fide commercial transactions. Formal and material testing stages must be arranged systematically to prove that the main purpose of the transaction is to obtain tax benefits. Quality assurance mechanisms can be implemented through clear guidelines and the establishment of a GAAR Panel. Taxpayer rights are protected by having the right to appeal and a balanced GAAR burden of proof."