Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Wajib pajak dalam negeri di Australia ditentukan dengan tiga pengujian. Ketiga uji tersebut adalah Place of Incorporation test, Central Management and Control test, dan Controlling Shareholders test. Disesuaikan dengan situasi dan kondisi, WIC Co lebih baik menjadi wajib pajak luar negeri dengan tujuan mengurangi tunggakan pajak. Selanjutnya, tunggakan pajak disesuaikan menurut s 4-10 ITAA 1997.

---

Residency for tax purposes is determined by the three tests in Australian Law. Those tests are Place of Incorporation test, Central Management and Control test, and Controlling Shareholders test. In certain circumstances such as WIC Co, It would be better to make some alteration and regarded as foreign residence because they would only liable for Australian source of income. The tax payable is then calculated by following steps provided in s 4-10 ITAA 1997."

"Studi ini bertujuan menganalisis hubungan antara moralitas pajak, kepercayaan terhadap otoritas publik, persepsi terhadap keadilan, dan pengetahuan perpajakan dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan dua variabel kontrol yaitu umur operasional usaha (age) dan ukuran usaha berdasarkan jumlah karyawan (size). Penelitian ini juga mengelompokkan pengetahuan perpajakan menjadi kelompok lebih kecil yaitu pengetahuan perpajakan terkait administratif dan pengetahuan perpajakan terkait penegakan hukum/sanksi. Sampel yang digunakan adalah para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang tersebar di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Pengujian tingkat kepatuhan WP UMKM dinilai penting karena sektor UMKM memiliki potensi perpajakan yang cukup tinggi. Instrumen pengumpulan data berupa kuesioner yang menggunakan skala Likert 5 poin dan pernyataan benar atau salah dengan 193 responden. Hasil penelitian yang diperoleh membuktikan adanya hubungan positif antara moralitas pajak, kepercayaan terhadap otoritas publik, persepsi terhadap keadilan, dan pengetahuan perpajakan dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

---

This study aims to analyze the association between tax morality, trust in public authorities, perceptions of fairness, and tax knowledge with the level of compliance of SMEs taxpayers. This study uses two control variables which are the age of business operations and the size of the business based on the number of employees. This study also grouped tax knowledge into smaller groups namely taxation knowledge related to administration and taxation knowledge related to law enforcement / sanctions. In this study, the sample used is the micro, small and medium businesses across Indonesia. This research uses quantitative methods. Quantitative testing regarding the level of compliance of SMEs Taxpayers is considered important because the SMEs sector has a high tax potential. Data collection instruments in the form of a questionnaire that uses a 5-point Likert scale and true or false statements with 193 respondents. Quantitative research results show that there is a positive relationship between tax morality, trust in public authorities, perceptions of justice, and tax knowledge with the level of compliance of SMEs taxpayers."

"ABSTRAK

Sehubungan dengan pembatalan UU BHP dan diterbitkannya PP No 66 Tahun 2010 serta UU No 12 Tahun 2012 ketujuh Perguruan Tinggi Negeri yang semula berstatus BHP akan mengalami dua pola pengelolaan keuangan yang karakteristiknya berbeda yaitu BLU dan PTN BH Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti mengenai permasalahan dalam implementasi ketentuan pengenaan pajak pada Universitas XYZ sebagai salah satu dari tujuh Perguruan Tinggi yang mengalami perubahan status serta upaya upaya yang dilakukan oleh Universita XYZ atas permasalahan tersebut Dari hasil penelitian diketahui bahwa permasalahan implementasi pemenuhan kewajiban perpajakan Universitas XYZ disebabkan oleh ketidakpastian yang terjadi akibat perubahan peraturan mengenai bentuk dan status badan penyelenggara pendidikan yang terjadi dalam 3 tahun terakhir serta belum berjalannya tata kelola yang baik dalam kaitannya dengan integrasi keuangan Universitas XYZ telah melakukan upaya upaya untuk menghadapi permasalahan yang ada yaitu berupa perumusan statuta sebagai landasan atas bentuk dan status badan Universitas XYZ serta penyempurnaan proses pengelolaan keuangan terkait dengan penyempurnaan POB penambahan dan penataan SDM yang memadai Selain itu Pemerintah dalam hal ini Direktorat jenderal Pajak perlu memikirkan kebijakan pajak khusus mengenai perguruan tinggi negeri untuk menghindari ketidakpastian atas ketentuan pajak yang berlaku terutama atas 7 Perguruan Tinggi Negeri yang berstatus PTN BH terkait dengan perubahan status hukumnya Hal ini sejalan dengan prinsip pemungutan pajak bahwa pemungutan pajak harus didasari oleh prinsip certainty

---

ABSTRACT

In connection with the cancellation of UU BHP and issuance of PP No 66 in 2010 and UU No 12 in 2012 the seven state universities that originally existed BHP will have two patterns of different financial management characteristics which is BLU and PTN BH Therefore the authors are interested in studying the problems in the implementation of the provisions on the taxation of XYZ University as one of the seven universities that experienced change of status and the efforts made by the XYZ University to overcome the problems As result of the research revealed that the issue problems of tax obligations fulfillment implementation occur due to uncertainty because of changes in the regulation of status of education providers that occurred in the last 3 years and have not run well yet good governance in relation to financial integration as a means of fulfillment of tax obligations XYZ University has made efforts address to the existing problems in the form of stipulated the statute as the basis foundation for XYZ University status and improvement of financial management processes associated with improving SOP additions and arrangement of adequate human resources Besides that the government in this case Directorate General of Taxation need to think special treatment of tax policies about the public universities to avoid uncertainty over the applicable tax provisions primarily on 7 State Universities with PTNBH status related to changes in its legal status This is in line with the principle of taxation that taxation should be based on the principle of certainty "