Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"[ABSTRAKLaporan ini membahas proses penyusunan Anggaran Operasional Bank IndonesiaTahun 2013. Analisis dilakukan dengan mengacu pada regulasi Bank Indonesiadan teori yang berlaku. Berbeda dengan tahun sebelumnya, proses penyusunanAnggaran Operasional Tahun 2013 mengalami beberapa perubahan pada siklus Sistem Perencanaan, Anggaran, dan Manajemen Kinerja Bank Indonesia (SPAMK). Meskipun ditemukan dampak positif, hasil analisis menunjukkan bahwa perubahan tersebut berdampak negatif bagi proses penyusunan anggaran.

---

ABSTRACTThis report aims to describe the operational budgeting process of Bank Indonesiain 2013. The analysis was conducted through regulation of Bank Indonesia andthe theory. In contrast to previous years, the operational budgeting process in2013 has some changes in the cycle of System of Planning, Budgeting, and Performance Management of Bank Indonesia, called SPAMK. Although there is a positive effect, the analysis showed that these changes negatively affect the budgeting process., This report aims to describe the operational budgeting process of Bank Indonesiain 2013. The analysis was conducted through regulation of Bank Indonesia andthe theory. In contrast to previous years, the operational budgeting process in2013 has some changes in the cycle of System of Planning, Budgeting, andPerformance Management of Bank Indonesia, called SPAMK. Although there is a positive effect, the analysis showed that these changes negatively affect the budgeting process.]"

"Laporan ini membahas mengenai analisis proses penyusunan rencana kerja dan anggaran tahun 2013 pada yayasan Dompet Dhuafa Republika. Secara lebih rinci, dibahas mengenai gambaran umum sistem anggaran yayasan, elemen-elemen penyusun, pendekatan penganggaran yang digunakan dan evaluasi anggaran yang akan dilakukan. Berdasarkan hasil analisis, sistem anggaran yang digunakan yayasan Dompet Dhuafa sudah mengarah ke penerapan sistem PPBS, yang dimulai dari tahap analisis visi misi yayasan yang dilakukan saat rapat rencana strategis, dilanjutkan perumusan program kerja yang disertai KPI (key performance index) sebagai indikator kinerja, dan diakhiri dengan evaluasi anggaran sebagai wujud pertanggungjawaban akhir.

---

This report discusses about process analysis of planning and budgeting for period 2013 in the Yayasan Dompet Dhuafa Republika (DD). In details, it discusses about the overview of the DD?s budget system, constituent elements, budgeting approaches and the evaluation of the budget. Based on the analysis, the budget system used by DD has led to the implementation of PPBS system, starting from the vision and mission analysis of DD based on the meeting that discussed strategic plan, followed by the formulation of the work program with KPIs (key performance index) as performance indicators, and ended by evaluation process as a form of accountability."

"Sejak tahun 2008, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengalokasikan Dana Program Bantuan Keuangan untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Di Luar Kuota Jamkesmas. Sasaran program ini adalah masyarakat miskin yang belum tercover oleh program Jamkesmas Pusat. Namun dalam pelaksanaannya, alokasi dana yang diberikan kepada 26 kabupaten/kota di Jawa Barat masih belum mencukupi, karena alokasi dana tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan Pengalokasian Anggaran Program Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin di Luar Kuota Jamkesmas. Penelitian ini merupakan studi analitik dengan disain cross sectional. Pengumpulan data dilakukan melalui dua tahapan yaitu data primer dan sekunder. Data primer dilaksanakan melalui wawancara mendalam terhadap informan untuk menggali lebih dalam mengenai mekanisme penyusunan dan penetapan anggaran untuk program tersebut. Data sekunder diperoleh melalui telaah dokumen berupa data jumlah sasaran, alokasi APBD Kabupaten/kota, realisasi penyerapan anggaran tahun sebelumnya dan kapasitas fiskal di 26 kabupaten/kota dalam kurun waktu 2009-2013. Analisis dilakukan dengan menggunakan statistik regresi linear ganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang berhubungan dengan Pengalokasian Anggaran Program Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Di Luar Kuota Jamkesmas adalah jumlah sasaran (masyarakat miskin di luar kuota Jamkesmas). Belum mencukupinya alokasi anggaran untuk program ini dikarenakan dalam proses penetapan anggaran dilakukan oleh eksekutif dan legislatif, dimana kebijakan anggaran didasarkan pada persepsi para pemangku kepentingan di daerah termasuk politis. Disarankan kepada Dinas Kesehatan agar melaksanakan analisis kajian PHA/DHA untuk mendapatkan data pembiayaan kesehatan yang akurat, melakukan advokasi kepada eksekutif dan legislatif dalam rangka kecukupan alokasi anggaran dan melaksanakan pengembangan pembiayaan kesehatan jaminan kesehatan yang terintegrasi dengan JKN Pusat. Kepada Pemerintah Daerah agar lebih komitmen dalam pembiayan kesehatan yang penerapannya dituangkan melalui regulasi daerah (Perda) sehingga dalam penyelenggaraan dapat lebih baik.

---

Since 2008, the Government of West Java Province allocates Fund Financial Assistance Program for the Poor in Health Services Outside Quota medical treatment. This program targets the poor are not covered by the program JAMKESMAS Center. But in practice, the allocation of funds given to 26 districts / cities in West Java is still not sufficient, because the allocation of funds is not in accordance with the needs on the ground.

This study aims to determine the factors associated with the allocation of Financial Assistance Program Budget West Java Provincial Government for the Poor in Health Services Outside Quota medical treatment. This study is an analytical study of the cross-sectional design. The data was collected through two stages, namely primary and secondary data. Primary data through in-depth interviews conducted against informants to dig deeper into the mechanics of preparation and adoption of the budget for the program. Secondary data was collected through document review and data of the target amount, the budget allocation district / city and the percent absorption of the previous year's budget in 26 districts / cities in the period 2009-2013. Statistical analysis was performed using multiple linear regression.

The results showed that factors related to the Financial Assistance Program Allocation Budget West Java Provincial Government for the Poor in Health Services Outside Quota JAMKESMAS is the number of targets (the poor outside quota Assurance). Not to inadequate budget allocation for this program because of the budget setting process carried out by the executive and the legislature, where budget policy was based on the perception of the stakeholders in the area including the political.

Recommended to the Department of Health to carry out the study analyzes PHA / DHA to obtain accurate health finance data, perform the executive and legislative advocacy in order to implement the allocation and adequacy of financing the development of an integrated health health insurance with JKN Center. To local governments to be more commitment in the implementation of health financing is poured through local regulations (laws) so that the organization can be better."

"Tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila danUUD'45. Dalam rangka menunjang pembangunan nasional, dilaksanakan pembangunan di berbagai bidang, antara lain di bidang sarana dan prasarana phisik, seperti pembangunan jalan raya, jembatan dan gedung-gedung. Pembangunan sarana dan prasarana phisik dilakukan dalam bentuk proyek-proyek, yang realisasinya didahului dengan suatu kontrak yaitu dalam bentuk perjanjian pemborongan pekerjaan. Perjanjian pemborongan pekerjaan merupakan perjanjian yang diadakan antara pemilik proyek/bouwheer dengan pemborong/kontraktor. Untuk melaksanakan pembangunan proyek tersebut, diperlukan dana yang cukup besar. Dalam rangka Keppres Nomor 29 1984, dana untuk pembangunan proyek berasal dari APBN danperjanjian pemborongan dilakukan antara instansi pemerintah sebagai bouwheer dengan pihak swasta sebagai kontraktor. Agar proyek yang dilaksanakan dapat berjalan lancar, maka buwheer mensyaratkan kontraktor untuk menyediakan jaminan bank (bank garansi). Bank garansi merupakan salah satu produk bank yang termasuk dalam kredit non dana, karena dana pada bank garansi tidak diberikan langsung setelah nasabah (kontraktor) melaksanakan perjanjian, tetapi diberikan kepada kreditur (bouwheer) sebagai penerima jaminan setelah nasabah (kontraktor) wanprestasi."

"Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) merupakan kebijakan baru dalam sistem penyusunan anggaran di Indonesia. Kebijakan tersebut bertujuan untuk menghubungkan kebijakan, perencanaan dengan penganggaran, menjaga disiplin fiskal, meningkatkan prediksi dan memperbaiki alokasi dana sektoral.Sebagai kebijakan baru, tahap implementasi KPJM merupakan tahap yang penting. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan KPJM, perlu dilakukan evaluasi terhadap implementasi kebijakan tersebut. Evaluasi dilakukan dengan cara menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi KPJM. Dengan menggunakan pendekatan teori implementasi Edwards III, ada empat faktor atau variabel yang dianalisis yaitu faktor komunikasi, sumber daya, sikap aparat pelaksana, dan struktur birokrasi. Metode analisis adalah metode deskriptif-kuantitatif yaitu menilai determinasi setiap faktor/variabel dan mengukur besaran nilai rata-rata tertimbang dari indikator-indikator setiap variabel, kemudian mendeskripsikan secara kualitatif. Sedangkan obyek penelitian adaiah para perencana dan penyusun anggaran di Departemen Pertanian.Hasil analisis menunjukkan bahwa secara umum faktor komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi cukup mendukung implementasi KPJM. Namun masih terdapat beberapa indikator yang bernilai kurang, antara Iain : indikator konsistensi komunikasi dari variabei komunikasi, indikator informasi dan referensi dari variabel sumber daya, dan indikator prosedur operaslonal serta indikator komunikasi antar organisasi dari variabel struktur birokrasi.Berdasarkan hasil analisis tersebut disimpulkan bahwa kebijakan KPJM akan dapat diimplementasikan dengan baik dalam penyusunan anggaran di Indonesia, karena tidak ditemukan hambatan yang berarti dari faktor-faktor yang mernpengaruhi implementasi KPJM.Selanjutnya, agar implementasi KPJM lebih berhasil periu dilakukan perbaikan pada berbagai faktor pendukungnya. Karena itu disarankan untuk terus dilakukan sosialisasi dan pelatihan-pelatihan penyusunan KPJM, peningkatan alokasi anggaran untuk penyusunan KPJM, penyediaan sarana dan prasarana yang dapat memudahkan aparat pelaksana dalam mengakses informasi dan referensi yang diperlukan, dan memperkuat kedudukan KPJM dengan mengharuskan diadakannya pembahasan KPJM bersama instansi-instansi terkait sebagaimana anggaran tahunan.

---

Medium Term Expenditure Frameworks (MTEF) is a new policy in the budgeting process in Indonesia. The objectives of an MTEF are lingklng the policy, planning and budgeting, improved fiscal discipline, greater budgetary predictability for line ministries, and better inter-and intra-sectoral resources allocation.As a new policy, the implementation of MTEF is an important stage. Accordingly, the implementation of MTEF in Indonesia need to be evaluated in order to know how achievement of the implementations of this policy. The evaluation is arranged by analyzing the factors/variables that can influence the achievement of this policy. With reference to policy implementation theory from Edwards III, there are four factors to be analyzed i.e. communication, resources, preference, and bureaucratic. Using a descriptive-quantitative method, this research calculates the rate of the factors determination, and computes the percentage of average portions. Object of research is the planning and budgeting officer in Department of Agriculture.The analyze result show that, generally, all of the factors support enough to the implementation of MTEF. However, there are some indicators of the implementation factors should be improved to make implementation better. Those are : consistency of communications, information and references, operational procedures, and communication between organizations.Refer to that result, the conclusion can be taken as follows:MTEF can be implemented well in the budgeting process in Indonesia, since there is no critically conflict or problem from implementing factors.As a final point, according to get implementation MTEF better, it is recommended to improve some implementation factors as follows:- training of MTEF arrangement for budgeting officer must be intensively prepared;- budget allocation for MTEF reform should be increased;- access to information and reference should be facilitated;- Institutional dimensions of MTEF must be explicitly addressed.Its means that MTEF should be discussed with related agency such as annual budget."

"Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Badan Layanan Umum (BLU) di RSUP Dr. Kariadi tahun 2006-2012. Materi penelitian ini terdiri dari proses-proses penganggaran termasuk perencanaan, implementasi, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan. Disamping itu penelitian ini juga menggambarkan faktor-faktor regulasi, sumber daya manusia, komitmen dan kinerja keuangan, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam proses penganggaran. Dalam penelitian kualitatif ini, data diperoleh dengan setting alamiah. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil pengumpulan data dianalisis dengan metode kualitatif menggunakan paradikma diskriptif. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum Penganggaran Berbasis Kinerja Badan Layanan Umum yang ideal belum tercapai, dan para pegawai dan pimpinan kurang begitu memahami makna Penganggaran Berbasis Kinerja BLU. Faktor-faktor regulasi, sumber daya manusia, komitmen dan kinerja keuangan berpengaruh secara koordinatif, sehingga terdapat beberapa kesalahan dalam tahapan proses penganggaran termasuk perencanaan, penerapan, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan. Penerapan Kurangnya komunikasi dan sistem aplikasi komputer yang sudah terintegrasi menjadi penyebab kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam penerapan anggaran berbasis kinerja BLU.

---

This study aims to understand the implementation of Performance-Based Budgeting Public Service Agency (BLU) in Dr. Kariadi years 2006-2012. The research material consists of budgetary processes including planning, implementation, measurement and evaluation of performance and reporting. Besides, this study also describes the regulatory factors, human resources, commitment and financial performance, as well as the constraints faced in the budgeting process.

In this qualitative study, the data obtained with the natural setting. Data was collected through observation, interviews and documentary studies. Results were analyzed by the method of data collection using qualitative descriptive paradigm.

The findings of this study indicate that the overall Performance-Based Budgeting Public Service Board that ideal has not been achieved, and the employees and leaders understand the significance less BLU Performance Based Budgeting. Regulatory factors, human resources, commitment and financial performance in coordination effect, so there are some errors in the stages of the budgeting process, including planning, implementation, measurement and evaluation, and reporting. Lack of communication and application of computer application systems which are integrated into the causes of the problems and constraints faced in the implementation of performance based budgeting BLU."

"Direktorat Jenderal Bina Marga merupakan unit eselon 1 yang memiliki pemotongan anggaran terbesar kedua di Kementerian PUPR pada tahun 2016. Berdasarkan Inpres tentang pemotongan anggaran, setiap organisasi harus tetap mengamankan belanja prioritas yang menjadi tanggung jawabnya. Namun, pemotongan anggaran di Ditjen Bina Marga masih dilakukan pada program prioritas. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan metode pemotongan anggaran di Ditjen Bina Marga pada tahun anggaran 2016 dengan melihat lima metode yang ditetapkan oleh McTighe. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dan pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi literature. Hasil penelitian menunjukan bahwa diantara kelima metode pemotongan anggaran yang sudah dikenal, metode pemotongan di Ditjen Bina Marga cenderung menggunakan tiga metode secara bersamaan, yaitu organizational mission, marginal investment, dan employee participation. Penggunaan tiga metode tersebut berimplikasi pada sejumlah pemotongan program prioritas dan pemeliharaan pada tahun 2016.

---

The Directorate General of Highways is the echelon 1 unit with the second largest budget cut in 2016. Under the Inpres on budget cuts, every organzation must keep securing the priority spending that it is responsible for. However, budget cuts in the Directorate General of Highways are still being conducted on priority programs.

Based on these problems, this study aims to describe the method of budget cuts in the Directorate General of Highways in fiscal year 2016 by looking at the five methods set by McTighe. This research uses post positivist approach and data collection is done through observation, in depth interview, and literature study.

The results show that among the five known budget cutting methods, the cutting method in Directorate General of Highways tends to use three methods simultaneously, namely organizational mission, marginal investment, and employee participation. The use of these three methods implies a number of priority and maintenance program cuts by 2016."

"Peran utama dari negara adalah penyediaan beragam barang publik (public goods) atau pelayanan kepada publik/masyarakat luas. Pertahanan dan keamanan adalah salah satu kebutuhan dasar (basic needs) masyarakat dan merupakan barang publik utama yang sangat penting dalam rangka eksistensi suatu negara.Supremasi sipil atas militer merupakan prasyarat utama dalam negara demokrasi. Adanya kendali sipil atas militer antara lain melalui kontrol/pengendalian anggaran belanja militer. Agar dapat dicapai pengendalian yang efektif diperlukan suatu sistem pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel sesuai prinsip-prinsip good governance.Sistem penganggaran militer di Indonesia, yaitu yang berlaku pada Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Dephan-TNI), merupakan bagian dari sistem penganggaran nasional (APBN), tetapi karena alasan sifat khas militer, yaitu sifat kerahasiaan (secrecy), mobilitas tinggi, kesatuan komando dan rantai komando, dalam tahap pelaksanaan anggarannya mempunyai sistem pengelolaan khusus yang terpisah dari sistem pelaksanaan anggaran nasional. Sistem pengelolaan anggaran belanja dan keuangan militer yang terpisah tersebut diduga cenderung tertutup dan kurang transparan. Alasan kerahasiaan (secrecy) selalu menjadi hambatan akuntabilitas dan transparansi anggaran militer.Penelitian ini menganalisis sistem pengelolaan anggaran belanja (expenditure system) Dephan-TNI ditinjau dari aspek good governance (transparansi dan akuntabilitas publik) serta aspek pengendalian intern. Hasil penelitian terhadap implementasi sistem menunjukkan bahwa sistem pengelolaan anggaran belanja dan keuangan Dephan-TNI memitiki kelemahan inheren yang berpengaruh pada efektivitas sistem yaitu sistem otorisasi anggaran dan pendanaan yang tertalu kaku, birokratis dan tidak fleksibel; tidak adanya pemisahan tugas yang memadai sehingga melemahkan pengendalian intern; dan sistem pertanggungjawaban keuangan yang kurang transparan dan akuntabel yang berisiko menimbulkan penyimpangan (korupsi dan penyalahgunaan dana). Penelitian juga menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan signifikan kegiatan Dephan-TNI dengan departemen/lembaga non militer. Belum adanya aturan hukum yang jelas mengenai rahasia negara menyebabkan alasan kerahasiaan selalu menjadi dalih tidak diikutinya prinsip transparansi dan akuntabilitas.Karena kelemahan tersebut perlu dilakukan perbaikan atas sistem pengelolaan anggaran belanja dan keuangan Dephan-TNI. Tidak perlu ada perlakuan khusus atas pengelolaan anggaran belanja militer (Dephan-TNI) secara menyeluruh. Perlakuan khusus harus ditetapkan secara terbatas pada hal-hal yang bersifat kontijensi dan rahasia seperti kegiatan operasi militer yang mendesak/mendadak dengan memperbaiki sistem pengendalian intern dan sistem pertanggungjawabon keuangan yang lebih transparan dan akuntabel dalam rangka mewujudkan good governance dalam pengelolaan keuangan negara."

"Penelitian ini memiliki dua tujuan yaitu menganalisis peran politik dalam proses penyusunan anggaran pada saat tahapan evaluasi antara kepala daerah dengan DPRD serta memberikan rekomendasi proses penyusunan anggaran dengan mempertimbangkan peran politik supaya tidak disalahgunakan. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya informasi yang mengungkapkan tentang penyalahgunaan peran politik dalam proses penyusunan anggaran (mafia anggaran). Penyusunan anggaran yang tidak benar justru menjadi peluang awal terjadinya korupsi. Penelitian memberikan saran dan rekomendasi tentang proses penyusunan anggaran dengan adanya keterlibatan peran politik. Objek penelitian ini adalah kabupaten DEF di Pulau Sumatera yang memiliki kasus korupsi berkaitan dengan anggaran sebagaimana informasi yang dipublikasikan oleh KPK pada tahun 2018. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Analisis dilakukan menggunakan metode konten dan tematik dengan kuesioner dan wawancara. Kuesioner dan wawancara didesain berdasarkan rumusan masalah dan disebarkan kepada pegawai yang melakukan proses penyusunan anggaran (bagian perencanaan SKPD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran politik memberikan peran negatif dan positif. Peran politik tidak hanya memberikan dampak positif (berupa alat penyaluran aspirasi publik) tetapi juga terdapat risiko negatif yaitu konflik kepentingan yang disalahgunakan untuk hal tertentu. Peran politik lebih tidak bergantung pada peraturan, salah satunya politik dapat disalahgunakan untuk mengubah kegiatan atau program dalam anggaran dengan dasar kepentingan. Penelitian menemukan bahwa untuk mengakomodasi keterlibatan peran politik dalam proses penyusunan anggaran perlu adanya pengendalian dari Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dengan mempertimbangkan tujuan dan sasaran.

---

This research has two main objectives, revealing the role of politic in budget process and giving recommendation on how budget process is able to accommodate them. This research is motivated by the information that politic is misused (budget mafia). Missaproriation of budgeting process whichs not following strategic policy is an initial of fraud. This study analyzes further about budget process with the involvement of politic. The object of this research is city of DEF one of the city in sumatera island where this region is having some cases of coruption related to budget published by KPK 2018.This research uses qualitative research and case studies which explains why and how the phenomena is occured. The analysis used content and thematic method by open questionnaires and interview. Questionnaries and interview are designed based on research question and distributed to employees who ever involved in budget process (planning division). The results shows that politic gives negative and positive role. Politic is not only give positive impact as public channel but also negative risk such as conflict of interest whereas politic is abused for certain interest. Politic is more independence than rule. The forms of politic is misused due the changes the budget activity or program. It is found that Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) has important role to help the control by managing the budget change compare to goals and objectives."