Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"TKA ini membahas tentang relasi bisnis dan politik antara Oknha dan Perdana Menteri Hun Sen dalam kasus perampasan lahan tahun 2003-2012 melalui kebijakan reformasi lahan di Kamboja. Maka untuk memaparkannya, digunakan konsep neo-patrimonialisme. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan teknik penelitian studi literatur. Hasil yang diperoleh dari penelitian menunjukkan bahwa kebijakan reformasi lahan digunakan sebagai alat untuk membangun pola hubungan antara Oknha dan Hun Sen. Pola hubungan tersebut dalam bentuk patron-klien yang mengarah pada sistem neo-patrimonialisme. Adanya pola hubungan neo-patrimonialisme dalam kebijakan reformasi lahan tersebut mengakibatkan kasus-kasus perampasan lahan yang terjadi di Kamboja.

---

This thesis discuss the business and political relation between Oknha and prime minister Hun Sen from the cases of land grabbing in 2003-2012 through land reform policy in Cambodia. Then to explain this, using the concept of neopatrimonialism. The research methodology is qualitative with literature study.

The result of this research showed that the land reform policy is use as a tool to establish a pattern of political and business affair between Oknha and Hun Sen in the form of patron-client which led to become neo-patrimonialism system. The existence of neo-patrimonialism relations in land reform policy led a negative impact such as cases on land grabbing in Cambodia. "

"ABSTRAKTesis ini mengkaji pengaruh lingkungan eksternal terhadap kebijakan hakkewarganegaraan Kurdi di Turki pada masa pemerintahan Perdana Menteri RecepTayyib Erdogan tahun 2003-2012. Penelitian ini menggunakan dua teori yangdiungkapkan Will Kymlicka mengenai Hak Kewarganegaraan Multikultur danTeori Nasionalisme. Dengan metode penelitian kualitatif, penelitian ini berupayamengidentifikasi bentuk hak kewarganegaraan yang diberlakukan Turki ditengahlingkungan eskternal yang mempengaruhinya. Faktor ekternal yang dimaksuddatang dari proses aksesi UE dan pendirian federasi Kurdi di Irak. Tesis ini padaakhirnya menyimpulkan, ketidakmampuan pemerintah untuk menyediakan ruangreprestasi bagi kelompok Kurdi dan ketidakmampuan aspirasi kelompok Kurdiuntuk bertransformasi kedalam gerakan politik, adalah hambatan utamaberlangsungnya kehidupan bangsa multietnis yang demokratis di Turki.

---

ABSTRACTThe focus of this thesis is to investigate the influence of externalenvironment to the Kurd’s citizenship right in Turkey during the period of PrimeMinister Recep Tayyib Erdogan in the year 2003-2012. The research based onWill Kymlicka’s theories about Multiculturalism Citizenship and Nationalism.Using the qualitative method, this thesis efforts to explain the model of Turkey’sminority citizenship right under the external environment that come from UE’saccession and the establishment of Kurd’s federation in Iraq. In the end, the thesisconclude that the inability of the government to provide space for Kurdishrepresentative and the Kurdish inability to transform their aspiration into apolitical movement, had been the main obstacle of democratic life of multi-ethnicnation in Turkey."

"Dalam sistem politik, persetujuan sering kali direkayasa dengan tujuan memenuhikepentingan grup semata. Kemudahan merekayasa ini membuat para politisi saling berlombauntuk menggiring opini publik menggunakan teknik framing. Akan tetapi, framing seringdinyatakan telah merusak salah satu fungsi jurnalis yaitu gatekeeping . Penelitian ini bertujuanuntuk menganalisis lebih jauh bagaimana framing digunakan dalam sistem politik demokrasiAustralia melalui contoh kasus John Howard, seorang perdana menteri Australia di era1990-an.

---

In the political system, consent often gets manufactured. Therefore, politicians compete with

each other to tame and steer the public’s opinion with framing technique. However, the act of

framing is said to corrupt journalists’ function of gatekeeping. This paper aims to analyse

further how the case of framing played out in Australia’s democratic political system through

the case of John Howard, Australia’s prime minister back in the 1990s."

"ELC sebagai salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka mengupayakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kamboja telah membawa dampak lain yang merugikan masyarakat. Adapun dampak tersebut tergambarkan melalui berkembangnya kasus perampasan tanah yang merugikan mayoritas masyarakat indigenous. Skripsi ini akan melihat salah satu kasus perampasan tanah yang terjadi di Provinsi Pursat pada tahun 2004 yang merupakan tahun dimulainya kasus tersebut. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan teori akumulasi melalui perampasan yang dikemukakan oleh David Harvey dan melalui metode kualitatif dengan ragam tinjauan pustaka. Temuan yang didapat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa selain ELC, lemahnya penerapan Land Law dan kuatnya hubungan kerja sama di antara pemerintah dan pengusaha telah mendukung terjadinya tindak perampasan tanah. Selain itu, terdapat temuan lain mengenai cara perampasan tanah yang dilakukan melalui prosedur yang diawali oleh komodifikasi dan privatisasi lahan, serta pengeluaran populasi pekerja secara paksa yang ilegal dan mengandung unsur kekerasan.

---

ELC was one of the policies that were created by the government of Cambodia in hope to boost the countrys economic growth and structural development. Unfortunately, not only those two mentioned before, the presence of ELC also stimulates the act of land grabbing that put the group of indigenous people in danger. This thesis will talk about a land grabbing case that happened in Pursat Province in 2004, which was the year the case started. The study in this thesis was done using David Harveys theory of accumulation by dispossession and qualitative method through literature study. The findings show that other than ELC, the weak implementation of Land Law and the firm patron-client relation between the government and the group of businessmen have supported the existence of land grabbing act. In addition to that, there are another findings about how the land grabbing act was done, which were through commodification and privatization of land followed by the forceful expulsion of peasant populations."

"Penelitian ini membahas upaya yang dilakukan sebuah organisasi sayap kanan Jepang bernama Nippon Kaigi untuk mewujudkan rencana remiliterisasi Jepang. Topik tersebut berhubungan dengan arus nasionalisme global yang meningkat beserta status negara Jepang yang memiliki akar sejarah konservatisme yang tinggi. Dalam prosesnya, gagasan remiliterisasi oleh Nippon Kaigi mendapat penolakan dari mayoritas masyarakat. Untuk menelaah upaya yang dilakukan Nippon Kaigi, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dari ragam literatur untuk membangun pemaknaan mengenai proses dukungan yang mereka lagukan. Melalui penggunaan teori modal sosial, peneliti menemukan bahwa upaya mengusung gagasan remiliterisasi tetap berlanjut berkat cara lain yang ditempuh Nippon Kaigi. Organisasi tersebut mengerahkan modal sosial yang ia miliki untuk meloloskan gagasan remiliterisasi melalui legislasi dalam parlemen dan kerjasama antar partai politik. Organisasi yang juga termasuk sebagai kelompok penekan ini melakukan penghimpunan modal kultural untuk meloloskan agenda remiliterisasi tersebut. Meskipun teori modal sosial bisa menjelaskan cara (modus) yang dilakukan, peneliti menemui hambatan untuk mengungkap motif umum dari rencana remiliterisasi Jepang oleh Nippon Kaigi."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pembiayaan syariah dengan perkembangan ekonomi di Indonesia. Data yang digunakan adalah data time series pembiayaan bank syariah, Produk Domestik Bruto (PDB), Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB), dan kegiatan ekspor-impor selama periode Maret 2003 hingga November 2012. Metode penelitian yang digunakan adalah Vector Error Correction Model (VECM). Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan antara pembiayaan perbankan syariah dengan PDB dan PMTB. Dalam jangka panjang PDB dan PMTB signifikan mempengaruhi pembiayaan perbankan syariah tetapi tidak sebaliknya, sedangkan dalam jangka pendek satu-satunya variabel yang signifikan mempengaruhi pembiayaan adalah PMTB.

---

This study aims to determine the relationship between Islamic finance with economic development in Indonesia. The data used are time series data Islamic bank financing, Gross Domestic Product (GDP), Gross Domestic Fixed Capital Formation (GFCF), and export-import activities during the period from March 2003 until November 2012. The method used is the Vector Error Correction Model (VECM). The results showed an association between Islamic banking financing to GDP and GFCF. In the long term GDP and GFCF significantly affect the financing of Islamic banking but not vice versa, while in the short term the only significant variable affecting the financing is GFCF."

"Pertumbuhan ekonomi di perkotaan selalu digerakkan oleh mesin pertumbuhan yang terbentuk dari koalisi antar aktor politik lokal. Pada masa pemerintahan Eddy Rumpoko, program pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk mengembangkan sektor pariwisata di kawasan tersebut. Pihak swasta yang berkontribusi besar dalam menyukseskan perkembangan sektor pariwisata di Kota Batu adalah wisata buatan milik Jatim Park Group. Pada tahun 2015 Jatim Park Group membangun Predator Fun Park di atas tanah kas Desa Tlekung. Pembangunan tersebut memperoleh respons positif dari Pemerintah Daerah Kota Batu karena diharapkan dapat berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu. Namun dalam perkembangannya wisata buatan tersebut banyak menuai protes dari masyarakat Desa Tlekung dan LSM di kawasan tersebut. Karena mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian dan pelanggaran perizinan. Fokus permasalahan akan dianalisis menggunakan Teori Mesin Pertumbuhan milik Logan dan Molotch (1987). Melalui teori tersebut penulis dapat mengetahui kepentingan dan relasi yang terbentuk antar aktor politik lokal. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Kemudian, pengumpulan data dilakukan studi literatur dan wawancara mendalam bersama Ketua DPRD Komisi A, Staf Dinas Penataan Ruang Kota Batu, Malang Corruption Watch, Walhi Jatim, DPC PDIP Kota Batu, akademisi, dan masyarakat Desa Tlekung.

---

Economic growth in urban areas is always driven by growth machines formed from coalitions between local political actors. During the reign of Eddy Rumpoko, the economic growth program was directed at developing the tourism sector in the region. The private sector that has made a major contribution to the successful development of the tourism sector in Batu City is artificial tourism belonging to the Jatim Park Group. In 2015 Jatim Park Group built the Predator Fun Park on Tlekung Village treasury land. This development received a positive response from the Batu City Regional Government because it was expected to contribute to the Batu City Regional Original Revenue (PAD). However, in its development, this artificial tour drew a lot of protests from the people of Tlekung Village and NGOs in the area. Because it resulted in the conversion of agricultural land and licensing violations, the focus of the problem will be analyzed using Logan and Molotch's Growth Engine Theory (1987). Through this theory, the author can discover the interests and relations between local political actors. This research uses a qualitative approach with a case study design. Then, the data was collected through a literature study and in-depth interviews with the Chairperson of the DPRD Commission A, Staff of the Batu City Spatial Planning Service, Malang Corruption Watch, East Java Walhi, DPC PDIP Batu City, academics, and the people of Tlekung Village."

"Penelitian ini membahas tentang operasionalisasi dari perampasan tanah yang terjadi di tingkat lokal pada era pasca Orde Baru Dengan metode penelitian kualitatif dan mengambil studi kasus di Karawang penelitian ini berusaha menggambarkan bagaimana politik oligarki menjadi operasionalisasi dari terjadinya perampasan tanah di tingkat lokal. Temuan penelitian ini menunjukan jejaring kekuasaan oligarki yang terbentuk dan beroperasi sejak Orde Baru masih menjadi kekuatan sosial yang dominan dalam proses perampasan tanah di Karawang Hal tersebut juga diikuti dengan cara kerja yang predatoris dengan menggunakan kekuasaan negara untuk akumulasi kekayaan individu relasi patronase diantara para elit ekonomi dan politik penggunaan politik uang pengerahan organisasi kekerasan non negara dan dimungkinkan oleh lemahnya kekuatan sosial di luar jejaring kekuasaan oligarki tersebut Keseluruhan praktek politik yang oligarkis itu dijalankan untuk mendapatkan sumber daya material termasuk dalam kasus perampasan tanah. Studi ini berkesimpulan bahwa jejaring kekuasaan oligarki menjadi bentuk dan cara kerja dari politik lokal di Indonesia Politik oligarki itulah yang menjadi bentuk operasionalisasi dari perampasan tanah di Karawang.

---

This study discusses about the land grab that were operationalized by the political oligarchy at the local level after the New Order With qualitative research methods and case study in Karawang this study attempts to describe how the political oligarchy allow the expropriation of land at the local level. This study finds that networking power of the oligarchy was formed and has been in operation since the New Order It is also followed by the predatory way of functioning which are using state power for the accumulation of individual wealth political use of money the deployment of violent non state organizations and made possible by the weakness of social forces beyond the networking power of the oligarchy All oligarchic political practices were carried out to obtain material resources. This study conclusion that the networking power of the oligarchy is still a dominant social force and became the workings of local politics in Indonesia that political oligarchy becomes operational form of land grabbing in Karawang."

"Penelitian ini membahas pemagaran atau hedging dalam pidato politik bahasa Jepang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi jenis dan fungsi pagar dalam teks-teks pidato perdana menteri Jepang Shinzo Abe. Teks pidato yang dijadikan sumber data berjumlah lima pidato yang diunduh dari situs resmi lsquo;perdana menteri Jepang dan kabinetnya rsquo;. Pagar temuan dalam pidato akan dianalisis menggunakan pagar taksonomi Salager-Meyer 1994 sebagai acuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pagar yang dominan digunakan adalah frasa pembuka sebesar 50 . Urutan kedua pagar adalah verba bantu modal sekitar 22 . Urutan ketiga jenis pagar kata penunjuk derajat, kuantitas frekuensi dan waktu sekitar 11 . Jenis pagar verba leksikal modal urutan ke empat sekitar 6 . Urutan kelima pagar frasa modal nomina, adjektiva dan adverbia berjumlah 5 atau. Jenis pagar klausa bersyarat menempati urutan keenam yaitu 4 . Urutan terakhir adalah pagar majemuk sekitar 2 . Fungsi dari pagar-pagar yang digunakan oleh PM Abe ini sebagai mitigasi, melindungi diri dari kritik, menunjukkan kesantunan, mencegah konfrontasi, membangun hubungan baik dengan mitra tutur dan menunjukkan kurangnya komitmen atau tanggung jawab.Kata kunci: Pemagaran, pidato politik, Shinzo Abe, pragmatik, kesantunan.

---

The object of this research is hedging in Japanese political speeches. The objective of this research is to identify types and functions of hedging in the speeches of the Japan Prime Minister Shinzo Abe. The data consist of five Shinzo Abe rsquo s speeches taken from website Prime Minister and Cabinet at http www.kantei.go.jp. The hedges found in the speeches are analyzed using the taxonomy and functions of hedges according to Salager Meyer 1994 . The analysis shows that the most frequently used hedges in political speeches by Shinzo Abe is introductory phrases 50 , followed modal auxiliaries 22 , approximators of degree, quantity, 11 , lexical verb 6 , frasa modal nomina, adjektiva dan adverbia 5 , lsquo if rsquo type clauses 4 , and compound hedge 2 . In addition, the function of hedging in the speeches of Shinzo Abe is to mitigate, to protect himself from critique, to show politeness, to prevent confrontation, to build a good relation with the hearer, and show lack of commitment or responsibility.Key words pragmatics, hedging, political speech, politeness. "

"Latar belakang penelitian ini adalah terjadinya konflik politik akibat penerapan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas selama tahun 2003-2012. Konflik politik berlangsung dalam arena judicial review di Mahkamah Konstitusi tahun 2003 dan 2012, dan konflik politik di DPR dalam pembentukan Pansus BBM tahun 2008, serta perumusan APBN-P tahun 2012. Ada anggapan bahwa UU Migas sangat liberal, ditunggangi kepentingan asing dan bertentangan dengan UUD 1945, serta mengancam hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, rumusan masalah yang hendak diteliti adalah bagaimana karakter ideologis dari UU Migas dan pengaruhnya terhadap peran aktif negara dalam tata kelola migas? Bagaimana dinamika konflik tersebut berlangsung? Serta bagaimana konflik politik tersebut diselesaikan?.Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Sedangkan teori yang digunakan adalah teori Ideologi Seliger , Liberalisme Ekonomi Hayek , Nasionalisme Ekonomi List , Konflik dan Konsensus Politik Rauf dan Cosser , serta teori MNC Gilpin. Kesimpulan penelitian menunjukkan karakter ideologis UU Migas yang liberal telah meminimalisasi peran negara untuk mengatur harga BBM, pengelolaan langsung usaha hulu dan hilir, pemberian kewenangan monopoli pada BUMN, serta membatasi ekspansi asing di hulu dan hilir migas. Hal tersebut memicu penolakan di MK dan DPR dengan justifikasi nasionalisme ekonomi untuk mengembalikan peranan negara dalam tata kelola migas. Justifikasi ideologis bersifat operatif, baik untuk kepentingan mengamankan akses terhadap sumber daya migas maupun akses terhadap posisi kekuasaan politik. Konflik berakhir dengan penyelesaian yang diterima semua pihak dan menjadi katup penyelamat bagi kepentingan bersama. Temuan penelitian menunjukkan adanya gelombang nasionalisme ekonomi yang diartikulasikan dengan mekanisme judicial review untuk menentang berbagai kebijakan yang liberal. Judicial review di MK menjadi arena konflik politik baru selain arena legislasi di DPR. Implikasi teoritis dari penelitian ini, teori liberalisme ekonomi Hayek cenderung kurang memadai untuk menjelaskan anomali adanya liberalisasi yang dipadukan dengan perencanaan pemerintah seperti kebijakan target lifting, subsidi dan cost recovery. Teori MNC Gilpin juga cenderung kurang memadai untuk menjelaskan terjadinya infesiensi MNC Migas dalam produksi migas dengan naiknya cost recovery. Sementara itu, teori ideologi Seliger relevan untuk menjelaskan terjadinya justifikasi ideologis operatif dalam relasi konflik. Begitu pula dengan teori konflik Rauf dan katup penyelamat Cosser relevan untuk menjelaskan masalah penelitian.Kata kunci :konflik migas, ideologi, liberalisme, nasionalisme, MNC dan katup penyelamat.

---

The background of this dissertation is the political conflicts incited by the implementation of Act No. 22 of 2001 on Oil and Gas which occurred during 2003-12012. The conflicts took several forms during this time period: a judicial review in the constitutional court 2003 and 2012 , the formation process of a special assembly on oil and gas 2008 , and the formulation of the changes in government budget. These problems are mainly caused by the perception that the act is very liberal, benefits foreign interests, contradicts the Constitution, and endangers the wellbeing of many. Based on these facts, this dissertation aims to research three matters: 1 the ideological character of the act and its effect on the state's governance on oil and gas; 2 the dynamics of the conflict; and 3 the resolve of the conflict. The methodology of this research is qualitative and uses case studies, while the data is primarily collected through literary reviews and indepth interviews. Seliger's ideology theory, Hayek's economic liberalism theory, List's economic nationalism, Rauf and Cosser's conflict and consensus theory, as well as Gilpin's MNC theory are used in this dissertation.

This research reveals that the ideological character of the Oil and Gas Act, which is liberal, minimizes the state's role in setting the price, managing the businesses, giving state-owned enterprise authority to monopolize, and limiting foreign expansion in the oil and gas sector. Due to these reasons, the Constitutional Court rejected the act by using economic nationalism as a justifying argument. The purpose is to secure the state's accessibility to oil and gas resources, as well as to secure political sovereignty. The conflict ended with a settlement that is accepted by all parties and became the rescue valve of mutual interests.

The principal findings of this study reveal that a wave of economic nationalism was evident, and was articulated through judicial review, which opposes various liberal policies. Aside from legislation in the People's Representative Assembly, it became the new birthplace and arena of political conflicts. The theoretical implication of this study is that Hayek's economic liberalism theory is often irrelevant, mainly because of its inability to elaborate the anomalies regarding liberalization and the government's plan, such as lifting target, subsidies, and cost recovery. Gilpin's MNC theory proves to be irrelevant because it fails to explain the production inefficiency of oil and gas MNC in relations to the increase of cost recovery. Meanwhile, Seliger's ideology theory is relevant for it explains the occurrence of operative ideological justification in relations to conflict. This also applies Rauf and Cosser's conflict theory.Keywords: oil and gas conflict, liberalism, nationalism, multinational corporations, and safety valve."