Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan ini menjabarkan mengenai perlakuan, penghitungan dan pelaporan pajak penghasilan ekspatriat sebagai wajib pajak dalam negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia. Pada tahun pajak yang berjalan, yaitu Tahun Pajak 2014, pasangan ekspatriat (istri) juga bekerja dan menerima penghasilan dari satu pemberi kerja serta diberikan NPWP baru yang mengakibatkan pelaporan pajak penghasilan antara suami dan istri dilakukan secara terpisah dengan status perpajakan MT. Namun melalui pengamatan lebih lanjut, pasangan ekspatriat ini memiliki alternatif lain dalam perlakuan, penghitungan, dan pelaporan pajak penghasilan mereka yang secara tidak langsung lebih memudahkan dan menghemat usaha, uang dan waktu.

---

This report explains about expatriate's individual income tax treatment, calculation and filing tax as Indonesian tax resident who get monthly income from Indonesia. In the current tax year, which is Tax Year 2014, spouse of this expatriate (wife) works and receives regular income from one employer and accepted new tax identification number that leads to separate tax filing between husband and wife with filing status as "MT". After a further observation, the expatriate can do another alternative income tax treatment, calculation and filing tax which is easier, spend less effort, time and money."

"Laporan ini menjelaskan perlakuan dan penghitungan Pajak Penghasilan pada ekspatriat Filipina sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia yang bekerja di Indonesia. Perlakuan dan penghitungan Pajak Penghasilan dijelaskan dengan menggunakan kasus dari berbagai macam kondisi ekspatriat. Praktik perlakuan dan penghitungan Pajak Penghasilan akan dibandingkan dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Laporan ini juga menjelaskan dampak dari adanya penghasilan sehubungan dengan pekerjaan yang bersumber dari Singapura pada posisi pajak ekspatriat saat pelaporan SPT Tahunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perlakuan dan penghitungan Pajak Penghasilan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

---

This report explains the income tax treatment and calculation for Filipino expatriate as Indonesian tax resident who works in Indonesia. Income tax treatment and calculation are explained by using various cases of expatriate conditions. The practice of tax treatment and calculation will be compared to the tax regulations that have been determined. This report also explains about the impact of expatriate overseas employment income on expatriate tax position at the filing time of annual income tax return. The results from this report show that the practice of tax treatment and calculation in accordance with tax regulations that have been determined."

"

Tujuan penulisan laporan magang ini adalah mengevaluasi proses perhitungan, pengisian, dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (SPT Tahunan PPh) yang dilaporkan oleh ekspatriat sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Proses evaluasi atas perhitungan, pengisian dan pelaporan SPT Tahunan dijelaskan dengan membandingkan empat kasus SPT ekspatriat yang berbeda kondisi atau sumber penghasilannya. Berdasarkan hasil evaluasi, praktik perhitungan dan pelaporan SPT Tahunan PPh telah sesuai dengan ketentuang perpajakan yang berlaku. Namun, masih terdapat praktik pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang belum sesuai, yaitu ada SPT Tahunan yang tidak dilengkapi dengan daftar harta dan/atau utang serta daftar susunan anggota keluarga. Walaupun dalam pengisian melalui sistem e-Filing dokumen SPT Tahunan tersebut diterima, namun ketidaklengkapkan ini tetap berpotensi untuk dianggap sebagai pelanggaran ketentuan oleh pemeriksa pajak.

---

The purpose of writing this internship report is to evaluate the process of calculating, filing, and reporting the Annual Income Tax Return reported by expatriates as Indonesian Tax Resident based on tax legislation that applies to individual taxpayers. The process of evaluating the calculation, filing, and reporting of the Annual Income Tax Return is explained by comparing four cases of expatriate’s Tax Return that have different conditions or sources of income obtained. Based on the evaluation result, it shows that the practice of calculation and reporting of the Annual Income Tax Returns are in accordance with applicable tax legislation. However, there are still some practices in filing the Annual Income Tax Return that are not in accordance with the applicable tax legislation, that is the absence of filing the list of assets and/or liabilities and list of family members. Although in filing out through e-Filing system the Tax Return document is accepted, but this incompleteness has the potential to be considered as a violation of tax legislation by the tax auditor.

"

"Laporan ini membahas mengenai penentuan Yurisdiksi pemajakan atas penghasilan milik ekspatriat asal Australia yang berdomisili di Indonesia. Ekspatriat tersebut menerima penghasilan dari Malaysia dan Inggris. Analisis dilakukan berdasarkan peraturan penghindaran pajak berganda, tie breaker rule, undang-undang pajak penghasilan dan peraturan lainnya yang berlaku. Hasil analisis menunjukkan bahwa yurisdiksi pemajakan dan pemenuhan kewajiban pajak penghasilan ekspatriat adalah di Indonesia. Selain itu, hasil analisis juga menunjukkan bahwa tidak adanya bukti potong dapat menyebabkan terjadinya pemajakan berganda atas suatu penghasilan.

---

This report explains the determination of taxation jurisdiction for the income of expatriates from Australia that domiciled in Indonesia. The expatriates received income from Malaysia and England. The analysis is done based on tax treaty, tie breaker rule, income tax law and other applicable regulations. The results of the analysis show that the jurisdiction of taxation and compliance of tax obligations of expatriate income is in Indonesia. In addition, the results of the analysis also indicate that the absence of certificate of withholding tax may lead to double taxation of income."

"Laporan magang ini mengevaluasi proses pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan wajib pajak orang pribadi ekspatriat menggunakan metode e-Filing untuk pelaporan pajak tahun 2021. Diskusi berfokus pada proses pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan yang dilakukan untuk pelaporan pajak pada tahun 2021 untuk wajib pajak orang pribadi spesifiknya untuk ekspatriat yang tinggal dan bekerja di Indonesia. Subyek pembahasan adalah dua ekspatriat Jepang yang bekerja dan menerima penghasilan dari Indonesia. Evaluasi dilakukan dengan referensi kepada peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia seperti Keputusan Menteri Keuangan, Undang-Undang Republik Indonesia, serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak. Berdasarkan evaluasi pada laporan magang ini, proses pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan untuk wajib pajak orang pribadi ekspatriat yang dilakukan pada tahun pajak 2021 telah sesuai dengan tiga kriteria pelaporan, Lengkap, Jelas, dan Benar, demikian pula dengan peraturan perpajakan yang berlaku lainnya. Laporan magang ini juga membahas refleksi diri terhadap aktivitas magang di Chera Solutions yang dilakukan penulis selama empat bulan kebelakang.

---

This internship report evaluates the process of annual tax return reporting for expatriate individual taxpayers using the e-Filing method for the 2021 tax return reporting. The discussion focused on the reporting process of the annual income tax return that was conducted for the taxation year 2021 for individual taxpayers specifically for expatriates that lives and works in Indonesia. The subject for the discussion is two Japanese expatriates that both live and receive income from Indonesia. The evaluation is conducted with reference to the applicable taxation rules and regulation in Indonesia, such as the Ministry of Finance Decree, Law of Republic Indonesia, as well as the Regulation of The Director General of Taxation. Based on the evaluation in this internship report, the process of annual tax return reporting for expatriate individual taxpayers that was conducted for the taxation year 2021 is in accordance with the three criteria of reporting, Complete, Clear and Correct, as well as with other applicable taxation regulations. This internship report also discusses the self- reflection towards the internship activities in Chera Solutions that the author has conduct for the past four months."

"Laporan magang ini membahas evaluasi pengisian dan pelaporan SPT Tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi berdasarkan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 3 dan PER-02/PJ 2019. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, SPT Tahunan milik MS, ALC, VKG, dan VSC telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas, kecuali MS karena MS tidak melaporkan daftar harta dan kewajiban pada akhir tahun sehingga pengisian SPT MS belum memenuhi kriteria lengkap. Untuk pelaporan SPT Tahunan milik OG pelaporannya telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu PER-02/PJ/2019.

---

This report discusses about the evaluation of filing and reporting of annual individual income tax return based on Regulation Number 16 of 2009 and PER-02/PJ/2019. Based on the evaluation, the filing of individual annual income tax return for MS, ALC, VKG, and VSC is filled correctly, completely, and clearly, except for MS because he didn`t report his assets and liabilities information at the end of the year. Therefore, the filing of individual annual income tax return for MS isn`t filled completely. For the reporting of individual annual income tax return for EXO Indonesia`s expatriate, it complies to PER-02/PJ/2019."

"Laporan magang ini membahas evaluasi pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang dilakukan oleh divisi Individual Tax DV Indonesia. Subjek evaluasi laporan magang ini adalah seorang ekspatriat dari India bernama Mr. B yang dipilih berdasarkan keunikan kasusnya yang melaporkan SPT Tahunan berstatus Kurang Bayar meskipun hanya menerima penghasilan dari satu pemberi kerja dan sudah dipotong PPh 21. Hasil evaluasi menunjukkan perlakuan perpajakan sebagai Wajib Pajaka Dalam Negeri, penghitungan pajak penghasilan terutang, pengisian Formulir SPT Tahunan, pembayaran PPh kurang bayar hingga pelaporan SPT Tahunan secara e-filing sudah dilakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. DV Indonesia juga melakukan prosedur verifikasi data penghasilan dan harta untuk menjamin pengisian SPT Tahunan Mr. B telah memenuhi kriteria benar, lengkap dan jelas. Meskipun bukan ranah konsultan pajak, perhitungan PPh 21 yang dilakukan oleh pemberi kerja juga dibahas pada laporan magang ini untuk mencari penyebab masih terdapatnya pajak kurang bayar pada SPT Tahunan Mr. B.

---

This internship report discusses the evaluation of reporting of Individual Annual Income Tax Return conducted by the Individual Tax division of DV Indonesia. The subject of this internship report evaluation is an expatriate from India named Mr. B, who was chosen based on the uniqueness of his case, who reported his Annual SPT underpayment status even though he only received income from one employer and had been deducted with Income Tax Art. 21. The evaluation results show that the tax treatment as a domestic taxpayer, the calculation of income tax payable, the filling of the Annual Income Tax Return, the payment of underpaid income tax to the reporting of the Annual Income Tax Return through e-filing have been carried out in accordance with the applicable tax regulations in Indonesia. DV Indonesia also performs procedures for verifying income and assets data to ensure that the filling of Mr. B's Annual Income Tax Return has met the correct, complete and clear criteria. The calculation of Income Tax Art. 21 is also discussed in this internship report, although it is not the realm of tax consultants to find out the cause of the underpayment income tax in Mr. B' Annual Income Tax Return."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis perlakuan pajak atas cryptocurrency di beberapa negara sebagai dasar rekomendasi perumusan perlakuan pajak atas cryptocurrency di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metodologi kualitatif. Data yang dianalisis dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder berupa dokumen perlakuan perpajakan di Singapura, Amerika Serikat, dan Australia serta data primer berupa wawancara kepada narasumber dari DJP, konsultan pajak, dan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukan bahwa keuntungan atas transaksi cryptocurrency merupakan objek pajak penghasilan yang umumnya dikenakan tarif normal atau dikenakan capital gain tax tergantung tujuan kepemilikannya. Penyerahan cryptocurrency di beberapa negara bukan merupakan objek PPN. Penelitian ini merekomendasikan agar DJP membuat aturan khusus yang menjelaskan bagaimana definisi, pengakuan, dan penilaian atas cryptocurrency. Pengenaan PPh final maupun PPh normal dapat dikenakan atas transaksi cryptocurrency berdasarkan dari dimana transaksi dilakukan. Mengevaluasi perlakuan pajak di banyak negara, penyerahan cryptocurrency di Indonesia sebaiknya dibebaskan atau dikecualikan dari pengenaan PPN.

---

This study aims to analyze the tax treatment of cryptocurrencies in several countries as a basis for recommendations for formulating tax treatment of cryptocurrencies in Indonesia. This research uses a case study approach with a qualitative methodology. The data analyzed in this study consisted of secondary data in the form of tax treatment documents in Singapore, the United States, and Australia as well as primary data in the form of interviews with sources from the DGT, tax consultants, and taxpayers. The results show that profits from cryptocurrency transactions are objects of income tax which are generally subject to normal income tax rates or subject to capital gains tax depending on the purpose of ownership. Supply of cryptocurrency in some countries is not subject to VAT (GST). This study recommends that the DGT make special rules that explain how the definition, recognition, and valuation of cryptocurrencies. Final income tax and normal income tax can be imposed on cryptocurrency transactions based on where the transaction is made. Evaluating tax treatment in many countries, cryptocurrency supplies in Indonesia should be exempted or exempt from VAT."

"ABSTRAK<>br>Laporan ini membahas perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang mengikuti program Pengampunan Pajak dengan mengambil kasus pada ekspatriat Jepang yang bekerja di Indonesia. Sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, ekspatriat memiliki kewajiban untuk membayar dan melaporkan pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Selain itu, sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri ekspatriat juga memiliki hak untuk mengikuti program Pengampunan Pajak.

---

ABSTRACT<>br>This report discusses the calculation and reporting of income tax for Japanese expatriate works in Indonesia. As a Resident Taxpayer, expatriate has the responsibility to pay and report income tax according to the tax regulation in Indonesia. However, as a Resident Taxpayer, expatriate also has the right to participate in Tax Amnesty programme."

"Latar belakang penelitian ini dimulai karena adanya sengketa pajak yang terjadi antara PT XYZ Indonesia dengan Pemeriksa dari Direktorat Jenderal Pajak mengenai pembuktian kewajaran perolehan jasa intra-grup. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah menganalisis pembebanan biaya technical assistance fees dan commission fee dalam perhitungan Pajak Penghasilan PT XYZ Indonesia, di mana kedua biaya tersebut diberikan oleh pihak afiliasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendeketan kualitatif dengan data dikumpulkan dari hasil wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan, terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi untuk menentukan kewajaran pemberian atau perolehan jasa intra-grup, yaitu terkait eksistensi, manfaat yang diterima, dan nilai wajar. Pada sengketa pajak terkait technical assistance fees, data yang dimiliki oleh PT XYZ Indonesia cukup untuk membuktikan eksistensi dan manfaat yang diterima serta jasa yang diterima bukan jasa duplikasi. Pada sengketa pajak kedua terkait commission fee, koreksi yang dilakukan Pemeriksa saat itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan konsep yang berlaku. Metode transfer pricing yang cocok untuk digunakan untuk menganilisis nilai wajar transaksi commission fee PT XYZ Indonesia ada Transactional Net Margin Method.

---

The background of this research was started because of the tax dispute that occurred between PT XYZ Indonesia and the auditors from the Directorate General of Taxes regarding proving the fairness of the acquisition of intra-group services. The purpose of this research is to analyze the cost of technical assistance fees and commission fees in the calculation of PT XYZ Indonesia Income Tax, in which both fees are given by affiliates. The research method used was qualitative approach with data collected from the results of in-depth interviews and literature studies. The results showed that there are three conditions that must be met to determine the fairness of the provision or acquisition of intra-group services, which are related to existence, benefits received, and fair value. In the tax dispute related to technical assistance fees, the data held by PT XYZ Indonesia is sufficient to prove the existence and benefits received and the services received are not duplicate services. In the second tax dispute related to commission fees, the corrections made by the examiner at that time were not in accordance with the prevailing laws and concepts. The transfer pricing method that is suitable for analyzing the fair value of PT XYZ Indonesia's commission fee transactions is the Transactional Net Margin Method.

"