Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 162997 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Herid Febriadi
Perancangan knowledge management system: Studi kasus Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan = Designing knowledge management system: A case study of Directorate of Information for Customs and Excise Directorate General of Customs and Excise of Ministry of Finance / Herid Febriadi
"[ABSTRAK
Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai (DIKC) merupakan unit TIK pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berkewajiban memberikan dukungan pelayanan publik yang optimal. Untuk memenuhi hal tersebut, setiap pegawai DIKC harus mendukung penuh dengan memanfaatkan pengetahuan yang dimiliki. Namun pengetahuan pegawai yang tidak merata serta pola mutasi yang diberlakukan di DIKC menyebabkan beberapa permasalahan yaitu kesenjangan kemampuan antara pegawai, hilangnya sumber daya TIK yang berpengalaman dan atau sebaliknya menghambat karir pegawai yang bersangkutan. Oleh sebab itu dibutuhkan sebuah solusi untuk menjaga kualitas pelayanan DIKC meskipun pegawai yang berkompeten dimutasi dan untuk menghindari ketergantungan DIKC kepada pegawai tertentu. Penelitian ini dirancang menggunakan metode fernandez untuk menilai faktor kontingensi organisasi, Organizational Culture Assesment Instrument (OCAI) untuk menilai budaya organisasi dan knowledge audit untuk mengidentifikasi pengetahuan organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan rancangan model Knowledge Management System (KMS) yang optimal sehingga mendukung kegiatan knowledge management (KM) di DIKC. Hasil dari penelitian ini adalah prioritas proses KM yang akan diterapkan yaitu Combination, Internalization, Direction, Socialization for knowledge sharing, dan Exchange. Dari proses KM ini kemudian didapatkan fitur yang dikembangkan sebagai fitur KMS DIKC yaitu wiki, manajemen dokumen, forum diskusi, FAQ (Frequently Asked Question), dan e-learning.
ABSTRACT
Directorate of Information for Customs and Excise (DIKC) is an ICT unit at the Directorate General of Customs and Excise which is responsible to provide optimal support for public services. To fulfill that, every employee of DIKC must support it by utilizing their knoweledge. However, the knowledge disparity among employees and the transfer patterns that are imposed in DIKC cause some problems, i.e. capability gap among employees, deficit of experienced ICT personnel or even impediment of employees? career. So we need a solution to maintain DIKC service quality although competent employees are transferred and to avoid dependence on certain employees in DIKC. The study was designed using Fernandez?s method to assess organizational contingency factors, organizational culture assessment instrument (OCAI) to assess the organizational culture and knowledge audit to identify organizational knowledge. This study aims at producing a model design of optimal Knowledge Management System (KMS) so as to support knowledge management (KM) activities in DIKC. The result of this research is a KM process priority to be applied, i.e. Combination, Internalization, Direction, Socialization for knowledge sharing, and Exchange. From this KM process, features are obtained to be developed as the KMS DIKC features, specifically wiki, document management, discussion forums, FAQ (Frequently Asked Questions), and e-learning., Directorate of Information for Customs and Excise (DIKC) is an ICT unit at the Directorate General of Customs and Excise which is responsible to provide optimal support for public services. To fulfill that, every employee of DIKC must support it by utilizing their knoweledge. However, the knowledge disparity among employees and the transfer patterns that are imposed in DIKC cause some problems, i.e. capability gap among employees, deficit of experienced ICT personnel or even impediment of employees’ career. So we need a solution to maintain DIKC service quality although competent employees are transferred and to avoid dependence on certain employees in DIKC. The study was designed using Fernandez’s method to assess organizational contingency factors, organizational culture assessment instrument (OCAI) to assess the organizational culture and knowledge audit to identify organizational knowledge. This study aims at producing a model design of optimal Knowledge Management System (KMS) so as to support knowledge management (KM) activities in DIKC. The result of this research is a KM process priority to be applied, i.e. Combination, Internalization, Direction, Socialization for knowledge sharing, and Exchange. From this KM process, features are obtained to be developed as the KMS DIKC features, specifically wiki, document management, discussion forums, FAQ (Frequently Asked Questions), and e-learning.]"
2015
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Budi Dwi Oktianto
Klasifikasi profil risiko pengusaha cukai: studi kasus Direktorat Jenderal Bea dan Cukai = The Risk profile classification of excise companies: a case study of the Directorate General of Customs and Excise
"Rencana Strategis Direktorat Jenderal Bea dan Cukai DJBC Tahun 2015-2019 menyebutkan bahwa penerapan teknologi informasi diharapkan dapat mendukung pengambilan keputusan dalam memberikan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai yang berbasis manajemen risiko. Sistem manajemen risiko di lingkungan administrasi kepabeanan dan cukai dapat diterapkan menggunakan teknologi data mining dengan teknik-teknik statistik tertentu. Data mining merupakan proses menemukan suatu pola model dari kumpulan data, sehingga dapat dijadikan informasi dalam mengambil keputusan. Penggolongan profil pengusaha pabrik dan importir hasil tembakau merupakan salah satu contoh penerapan manajemen risiko di bidang cukai oleh DJBC.
Penggolongan profil risiko pengusaha cukai ini pada penerapannya mengalami kendala ketika klasifikasi profil risiko pengusaha cukai tidak tersedia sehingga berdampak pada terganggunya pengambilan keputusan dalam pemberian fasilitas penundaan pembayaran dan dalam pelayanan permohonan penyedian pita cukai. Penelitian ini termasuk kategori klasifikasi multi kelas karena atribut output atau target terdiri dari tiga kelas yaitu risiko rendah L , sedang M , dan tinggi H . Metode klasifikasi yang digunakan untuk membangun model yaitu multinomial logistic regression dan na ve bayes, kemudian dilakukan evaluasi terhadap model dengan teknik k-fold cross validation.
The strategic plan of the Directorate General of Customs and Excise DGCE in 2015 2019 states that the implementation of information technology is expected to support decision making in providing service to the field of customs and excise based on risk management. This risk management system in the field of administration of customs and excise can be applied using data mining technology with certain statistics techniques. Data mining is the process of finding a pattern model of the dataset, so it can be used as information to make a decision. The classification profile of manufacturers and importers of tobacco products is one of the examples of the implementation of risk management in the field of excise by DGCE.
This classification of the risk profile of the tobacco companies exposed to excise in the implementation experienced problems when the classification of the risk profile is not available thus can affect the decision to determine the level of treatment in the implementation of the provision of a deferred payment facility and in the service of requesting the supply of excise bands. This research is categorized as multi class classification because the output attribute or the target consists of three classes which are low risk L , medium M and high H . The classification method used to build the model is the multinomial logistic regression and na ve bayes, evaluation of the model was performed using k fold cross validation."
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2017
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Fahri Maihesa
Pengelolaan ruang penyimpanan arsip di direktorat jenderal bea dan cukai = records storage management in directorate of customs and excise / Muhammad Fahri Maihesa
"ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan ruang
penyimpanan arsip di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan kendala apa saja
yang dialami oleh staf pusat arsip inaktif Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan studi
pustaka. Informan dalam penelitian ini adalah staf Sub Bagian Tata Usaha dan
Kearsipan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Teknik wawancara yang digunakan
adalah unstructured interview. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bagaimana
pengelolaan ruang penyimpanan arsip di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak
sesuai dengan pedoman atau standar yang berlaku. Hal ini terjadi karena
kurangnya pemahaman dan tidak lengkapnya peralatan yang sesuai dengan
standar. Kendala yang terdapat di dalam kegiatan penyimpanan adalah lokasi
pusat arsip inaktif, peralatan serta pemahaman staf kearsipan. Perlunya perbaikan
terhadap bagaimana pengelolaan ruang penyimpanan arsip agar kendala dapat
diatasi dan kegiatan penyimpanan menjadi lebih baik dan efektif
ABSTRACT
This study aims to determine how the management of records storage in the
Directorate of Customs and Excise and any constraints experienced by archival’s
staff of the Directorate of Customs and Excise. This study use a descriptive
approach with qualitative methods. Data was collected by interview, observation,
and literature. Informants in this study are staff of Sub Division of Administration
and Archives Directorate of Customs and Excise. Interview techniques used are
unstructured interviews. These results indicate how the management of records
storage in the Directorate of Customs and Excise is not accordance with the
applicable guidelines or standards. This happens due to the complete lack of
understanding and not according to the standard equipment. Constraints in the
storage activity is the location of inactive records center, equipment and lack of
understanding in archival’s staff. The management of recods storage improvement
are needed, so that obstacles can be resolve and storage activities become more
effective"
Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2014
S57462
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rina Wahyuni
Perancangan knowledge management system studi kasus koordinator wilayah Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri = Designing knowledge management system a case study of District Coordinator of Directorate General of Population and Civil Registration of the Ministry of Home Affairs
"[ ABSTRAK
Anggota Koordinator wilayah Korwil Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri memiliki tugas dalam memberikan fasilitasi dan pendampingan teknis bagi Provinsi dan Kabupaten Kota selaku pelaksana pelayanan secara langsung kepada masyarakat dalam bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil anggota Korwil harus memiliki pengetahuan yang sama dalam memberikan informasi pengetahuan maupun pendampingan teknis terhadap permasalahan yang ada ditingkat Kabupaten Kota Kurangnya pemerataan pengetahuan antar anggota Korwil memberikan dampak terhadap tingkat penyelesaian kasus didaerah Penelitian ini bertujuan untuk merancang knowledge management system yang dapat diterapkan bagi anggota Korwil Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Metodologi yang digunakan adalah analisis faktor kontingensi untuk menentukan proses knowledge management yang tepat Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses knowledge management yang dapat diterapkan adalah Socialization for Knowledge Sharing Exchange Direction Socialization for Knowledge Discovery dan Externalization Fitur yang dikembangkan adalah manajemen dokumen manajemen pengalaman pengetahuan pencarian dokumen artikel berita dokumentasi artikel forum diskusi chatting dan FAQ Frequently Asked Question
ABSTRACTDistrict coordinator member of Directorate General of Population and Civil Registration of the Ministry of Home Affairs has a job in giving facilitation and assistance technical for province and regency city as implementer of servicing directly to society in demography administration sector and civil registration District coordinator member must have the same knowledge in giving information knowledge and technical of servicing to the problem of regency city The decreasing of knowledge level among district coordinator member give consequence to level of case finishing in territory The purpose of this research is for planning knowledge management system that can be used for district coordinator member Directorate General of Population and Civil Registration of the Ministry of Home Affairs The method that is used contingency factor analysis for determining knowledge management process accurately The result of research indicates that knowledge management process that can be used is socialization for knowledge sharing exchange direction socialization for knowledge discovery and externalization The feature that be developed is management of document management of experience knowledge searching document article news article documentation discussion forum question answer FAQ and chatting ;District coordinator member of Directorate General of Population and Civil Registration of the Ministry of Home Affairs has a job in giving facilitation and assistance technical for province and regency city as implementer of servicing directly to society in demography administration sector and civil registration District coordinator member must have the same knowledge in giving information knowledge and technical of servicing to the problem of regency city The decreasing of knowledge level among district coordinator member give consequence to level of case finishing in territory The purpose of this research is for planning knowledge management system that can be used for district coordinator member Directorate General of Population and Civil Registration of the Ministry of Home Affairs The method that is used contingency factor analysis for determining knowledge management process accurately The result of research indicates that knowledge management process that can be used is socialization for knowledge sharing exchange direction socialization for knowledge discovery and externalization The feature that be developed is management of document management of experience knowledge searching document article news article documentation discussion forum question answer FAQ and chatting , District coordinator member of Directorate General of Population and Civil Registration of the Ministry of Home Affairs has a job in giving facilitation and assistance technical for province and regency city as implementer of servicing directly to society in demography administration sector and civil registration District coordinator member must have the same knowledge in giving information knowledge and technical of servicing to the problem of regency city The decreasing of knowledge level among district coordinator member give consequence to level of case finishing in territory The purpose of this research is for planning knowledge management system that can be used for district coordinator member Directorate General of Population and Civil Registration of the Ministry of Home Affairs The method that is used contingency factor analysis for determining knowledge management process accurately The result of research indicates that knowledge management process that can be used is socialization for knowledge sharing exchange direction socialization for knowledge discovery and externalization The feature that be developed is management of document management of experience knowledge searching document article news article documentation discussion forum question answer FAQ and chatting ]"
Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2015
TA-PDF
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Faris Achmad Kuddah
Analisa pengukuran tingkat kesiapan implementasi knowledge management (readiness km) readiness pada Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai pada dDrektorat Jendral Bea Cukai (DJBC) = Analysis of measurement level of implementation knowledge management readiness (km readiness) at iIT division of Indonesia customs
"Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai (IKC) pada Direktorat Jendral Bea Cukai (DJBC) mempunyai tugas memberikan pelayanan teknologi informasi dan komunikasi kepada satuan - satuan kerja yang ada. Pengetahuan yang dimiliki pegawai diperlukan didalam memberikan pelayanan yang prima. Hal tersebut memerlukan Knowledge Management (KM) untuk mengelola dan mendistribusikan pengetahuan tersebut. Tidak semua organisasi yang mengadopsi KM berhasil mengimplementasikannya. Maka perlu dilakukan pengukuran tingkat kesiapan organisasi (KM Readiness) dalam mengimplementasikan KM.
Penelitian ini berusaha untuk mengembangkan suatu framework untuk mengukur tingkat kesiapan implementasi KM pada Direktorat IKC. Pengumpulan data untuk pengembangan framework dilakukan melalui studi literatur dan pemetaan knowledge management critical success factor. Sedangkan pengumpulan data untuk studi kasus dilakukan melalui wawancara dan penyebaran kuisioner.
Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa terdapat sebelas (11) dimensi dengan bobotnya masing-masing yang dikelompokkan pada 3 aspek KM (abstract, soft dan hard), yang bisa dipergunakan sebagai indikator penilaian. Hasil pengukuran kesiapan implementasi KM menunjukkan bahwa Direktorat IKC telah siap melakukan implementasi KM.
IT Division at the Indonesia Customs has a task to provide information and communication technology services to units in the Indonesia Customs. Knowledge possessed by an employee is required in providing excellent service. It requires Knowledge Management to manage and distribute that knowledge. Not all organizations are adopting knowledge management can be successfully implemented. Therefore, an organization must first be measured against the level of organizational readiness (KM Readiness) in implementing Knowledge Management.
This study try to develop a framework for measuring the level of readiness of implementation of Knowledge Management at the IT Division. The collection of data for the development of the framework is done through the study of literature and mapping knowledge management critical success factor. While the data collection for the case study conducted through interviews and spreading questionnaires.
The results of this study lead to the conclusion that there are eleven (11) dimensions with their respective weights are grouped in 3 aspects of KM (abstract ,soft, and hard), which could be used as an indicator assessment. The results of the implementation of knowledge management readiness measurement shows that the IT Division has been prepared to do the implementation Knowledge Management."
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2014
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Wahyu Adi Perdana
Penelaahan dasar-dasar pemeriksaan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan pendekatan manajemen risiko dalam era self assessment = Review the basics of inspection at Directorate General Customs and Excise upon risk management approach in the era of self assessment
"Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta mengenai dasar-dasar pemeriksaan pabean pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan pendekatan manajemen risiko berkaitan dengan kinerja penerimaan bea masuk. Lebih utama lagi terkait penerapan self assessment dalam pemberitahuan impor barang. Objek Penelitian adalah penerimaan bea masuk di Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok untuk periode Januari-November 2014. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa penerimaan bea masuk juga dipengaruhi oleh kepatuhan importir. DJBC telah melakukan usahan ekstra (extra effort) untuk menggali potensi penerimaan bea masuk dengan cara menerbitkan surat penetapan. Penerbitan surat penetapan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan pabean yang selektif melalui manajemen risiko penjaluran. Sebagai hasilnya terlihat bahwa penerimaan dari jalur merah hasil extra effort menunjukkan tingkat persentase penerimaan yang lebih besar dari jalur lainnya.
This study aim to describe the known facts regarding basics of inspectionat Directorate General Customs and Excise againts import duty revenue. Primarily related application self assessment in a notice of import goods. Object of this study is import duty revenue in Prime Customs Office Tanjung Priok for the period January-November 2014. The result of research shows that import duty revenue affected by compliance of importer. Directorate General Customs and Excise has been doing extra effort to explore the potential import duty by issuing determination letter. It based on the selective inspection risk management through line system. As the result seems that import duty revenue from extra effort the red lines indicates the percentage rate greater than revenue of other lines."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2015
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dhea Junestya Pradipta
Evaluasi Efektivitas Sistem Penjaluran Dokumen Kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan = Evaluation of the Effectiveness of the Customs Document Tracking System at the Directorate General of Customs and Excise Ministry of Finance
"Analisis risiko importasi melalui Sistem Penjaluran Dokumen Kepabeanan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) belum memenuhi ambang batas hit rate best practice sebesar 40 persen. Berdasarkan wawancara dengan pemangku kepentingan dan tim pengembang, terdapat akar permasalahan belum adanya evaluasi implementasi Sistem Penjaluran Dokumen Kepabeanan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor tantangan dan hambatan yang memengaruhi efektivitas Sistem Penjaluran Dokumen Kepabeanan. Penelitian ini mengusulkan faktor tantangan dan hambatan dengan adanya kombinasi Strategy, Technology, Organization, People, Environment (STOPE) Framework serta model Cooper dan Zmud. Faktor tantangan menggunakan 16 kriteria dan enam dimensi sedangkan faktor hambatan menggunakan lima kriteria dan empat dimensi. Pendekatan kuantitatif menggunakan survei kepada pengguna Sistem Penjaluran Dokumen Kepabeanan pada kantor pusat dan lima kantor pelayanan besar. Pendekatan kualitatif dilakukan wawancara semi-terstruktur kepada lima narasumber sebagai pengelola Sistem Penjaluran Dokumen Kepabeanan untuk mengetahui tindak lanjut pada faktor hambatan. Jumlah responden sebanyak 118 responden yang dianalisis menggunakan metode Entropi untuk mengetahui bobot pada kriteria. Hasil penelitian ini terpilih lima kriteria dengan lima dimensi pada faktor tantangan meliputi kriteria single window approach dari dimensi Technology, kriteria clear goal/strategy dari dimensi Strategy, kriteria variety of tasked covered dari dimensi Task, kriteria social background dari dimensi Environment, dan kriteria risk management approach dari dimensi Organization. Faktor hambatan terpilih lima kriteria dengan empat dimensi meliputi kriteria ICT infrastructure dari dimensi Environment, kriteria sufficiency of skilled workers dari dimensi People, kriteria security and privacy issues dan e-connectivity project dari dimensi Technology, serta kriteria political commitment dari dimensi Strategy.
The import risk analysis through the Customs Document Tracking System at the Directorate General of Customs and Excise (DGCE) has not met the threshold for the best practice hit rate of 40 percent. Based on interviews with stakeholders and the development team, there is a root cause in the absence of an evaluation of the Customs Document Tracking System's implementation. This study aims to determine the factors that influence the challenges and barriers that affect the Customs Document Tracking System's effectiveness. This study proposes the challenges and barriers to system implementation with a combination of the Strategy, Technology, Organization, People, Environment (STOPE) Framework with the Cooper and Zmud models. The challenge factor uses 16 criteria and six dimensions, while the barrier factor uses five criteria and four dimensions. The quantitative approach uses a survey of users of the Customs Document Tracking System at the head office and five principal service offices. The qualitative approach was carried out by semi-structured interviews with five experts as managers of the Customs Document Tracking System to determine the follow-up barrier factors. The respondents were 118 respondents who were analyzed using the Entropy method to determine the criteria' weight. The results of this study selected five criteria with five dimensions on the challenge factors including the single-window approach criteria from the Technology dimension, the clear goal/strategy criteria from the Strategy dimension, the variety of tasked covered criteria from the Task dimension, the social background criteria from the Environment dimension, and the risk management approach criteria from the Organization dimension. In the barrier factors, the researcher selected five criteria in four dimensions, including ICT infrastructure criteria from the Environment dimension, the sufficiency of skilled workers criteria from the People dimension, the security and privacy issues and project e-connectivity criteria from the Technology dimension, as well as the political commitment criteria from the Strategy dimension."
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2021
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Joko Santoso
Analisis Pengembangan E-Audit Kepabeanan: Studi Kasus pada Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai = Analysis of Customs E-Customs Audit Development: A Case Study at the Directorate of Customs and Excise Audit, Directorate General of Customs and Excise
"Pengumpulan data audit dalam audit kepabeanan umumnya memerlukan banyak waktu karena melibatkan data yang besar. Lamanya pengumpulan data ini akan berpengaruh pada waktu penyelesaian audit yang lebih lanjut dapat berakibat pada hilangnya potensi penerimaan negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan analisis dalam pengembangan sistem E-Audit Kepabeanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Hasil dari penelitian ini adalah perancangan logis sistem yang meliputi Data Flow Diagrams, Entity Relationship Diagrams, dan prototipe tampilan antarmuka pengguna, yang lebih lanjut dapat digunakan pada tahap selanjutnya dalam pengembangan sistem E-Audit Kepabeanan. Model tersebut diharapkan dapat mempermudah pengumpulan data audit dan memberikan informasi yang lebih awal kepada importir jika terdapat ketidaksesuaian atas pemberitahuan pabean mereka.
Collecting audit data in customs audits generally takes much time because it involves extensive data. The length of time that this data is collected will affect the time to complete the audit, further resulting in the loss of potential state revenue. The purpose of this study is to analyze the development of the Customs E-Audit system. This research uses a qualitative case study approach. Data collection techniques in this study were observation, interviews, and document review. The result of this research is a logical system model that includes Data Flow Diagrams, Entity Relationship Diagrams, and user interface display prototypes, which can further be used at a later stage in the development of the Customs E-Audit system. These models are expected to facilitate audit data collection and provide earlier information to importers if there is a discrepancy with their customs declaration."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisinis Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Novia Ariyana
Perancangan knowledge management system: studi kasus Pusintek Kementerian Keuangan = Designing of knowledge management system: a case study at Pusintek the Ministry of Finance
"Pusintek sebagai unit TIK Pusat di Kemenkeu, sesuai amanah arah pengembangan TIK Kemenkeu dalam mendukung integrasi TIK Kemenkeu dalam mewujudkan sistem informasi manajemen keuangan terpadu, bertanggung jawab dalam penyediaan dukungan TIK yang meliputi staf pendukung teknis dan Service Desk. Pusintek sudah memiliki aplikasi pengelolaan layanan TIK yang digunakan untuk mendokumentasikan laporan permintaan, laporan gangguan, dan laporan permintaan perubahan dalam sebuah sistem yang berbasiskan ITIL bernama aplikasi Sipelantik. Penerapan knowledge based untuk penyelesaian laporan incident belum optimal karena pegawai belum memanfaatkan sharing pengetahuan atau dokumen petunjuk teknis untuk penyelesaian incident pada aplikasi Sipelantik, selain itu pegawai kesulitan mencari pengetahuan yang telah ada. Tujuan penelitian ini adalah membuat rancangan KMS yang sesuai untuk Pusintek Kementerian Keuangan. Pendekatan dengan kontingensi menyediakan beberapa alternatif yang dapat diterapkan sesuai dengan karakteristik organisasi. Dengan begitu untuk mendapatkan solusi rancangan KMS yang sesuai dengan karakteristik Pusintek maka analisis yang diterapkan pada penelitian ini menggunakan analisis kontingensi dari Becerra-Fernandez dan Sabherwal. Penelitian ini menghasilkan rancangan KMS yang sesuai untuk Pusintek Kemenkeu, dimana proses KM yang dihasilkan adalah routines, socialization for knowledge sharing, exchange, dan externalization. Kebutuhan fungsionalitas sistem menghasilkan empat fitur utama untuk mendukung proses KM tersebut yaitu mengelola dokumen, forum diskusi, expert locator, dan wiki.
Pusintek as a Centre ICT unit of the Ministry of Finance, according mandate directions of ICT development in supporting the integration of ICT of the Ministry of Finance in realizing an integrating financial management information system, is responsible for the provision of ICT support that includes technical support staff and Service Desk. Pusintek has already own ICT service management application that used to document the report requests, bug reports, and report change request for an ITIL based system called Sipelantik application. The application of knowledge based on the completion of incident report is not optimal because the employees do not take advantage of sharing knowledge or technical guidance documents for the completion of the Sipelantik incident, other than that of employees having trouble finding the knowledge that already exists. The purpose of this study is to design an appropriate KMS for Pusintek of the Ministry of Finance. Contingency approach presents several alternatives that can be applied in accordance with the characteristics of the organization. To obtain a design solution that is suitable with the KMS Pusintek characteristics the analysis in this study will be using contingency analysis of Becerra Fernandez and Sabherwal. The research resulted in the design of appropriate KMS for Pusintek of the Ministry of Finance, which is the process of KM generated routines, socialization for knowledge sharing, exchange, and externalization. System functionality produces four main features to support the KM processes which are manage documents, discussion forums, expert locator, and wiki."
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2017
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Fitri Endang Rosita
Analisis penerapan pengendalian internal aset kontraktor kontrak kerja sama pada direktorat jenderal kekayaan negara kementerian keuangan studi pendekatan coso dan teori kontinjensi = Analysis of implementation of internal control of assets from production sharing contract of oil and gas upstream industry in the directorate general of state assets of ministry of finance study approach coso and contingency theory / Fitri Endang Rosita
"ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis penerapan pengendalian internal aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama KKKS di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Kementerian Keuangan dengan studi pendekatan COSO dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah serta menganalisis pengendalian internal aset KKKS yang dapat diterapkan dengan pendekatan teori kontinjensi. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa DJKN perlu mendelegasikan kewenangannya dalam mengelola aset KKKS kepada unit kantor vertikal di daerah agar ada pemisahan fungsi pembuat kebijakan dan fungsi administratif dalam pengelolaan aset KKKS serta agar dapat dilakukan pengendalian fisik atas aset KKKS. Selain itu DJKN perlu membuat peraturan yang lebih jelas mengenai pembagian tugas dan kewenangan antara DJKN selaku pengelola barang, Pusat Pengelola Barang Milik Negara PP BMN Kementerian ESDM selaku Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran UAKPA , dan SKK Migas selaku unit pengendali kegiatan hulu migas di KKKS. DJKN juga perlu melakukan sinergi kebijakan adanya aturan tentang perlunya biaya pengamanan dan pemeliharaan atas aset KKKS yang telah terminasi.
ABSTRACT
This research analyzes the implementation of internal control system of assets from Production Sharing Contract PSC of oil and gas upstream industry in the Directorate General of State Assets of Ministry of Finance based on both COSO and Government Regulation Number 60, 2008 which is about Governmental Internal Control System, and also analyzes other internal control system of assets from PSC of oil and gas upstream industry that can be applied based on contingency theory. This research is a descriptive analysis with qualitative approach. The results of the research suggest that Directorate General of State Assets needs to vertically delegate its authority to manage assets from PSC of oil and gas upstream industry to the sub office units in the region so there are separation of functions between policy formulation and policy implementation in asset management in order to do physical control over the assets. Moreover, Directorate General of State Assets needs to formulate a regulation that clearly explains the tasks and authorities of each parties Directorate General of State Assets as the manager of assets, Center of State Assets Management of Ministry of Energy and Mineral Resources as the Accounting Unit Budget Authority, and Special Work Unit for Upstream Oil and Gas as the controller unit of upstream activities of oil and gas industry in Indonesia. DJKN also needs to discuss with other related parties concerning the need to rule security and maintenance costs of the assets from PSC of oil and gas upstream industry of which the contract has been expired. "
2016
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>